Laporan Studi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
•
13 gefällt mir•6,220 views
Laporan penelitian ini membahas tentang pengadaan tanah untuk pembangunan di Indonesia dan negara lain. Penelitian ini menganalisis permasalahan dan prosedur pengadaan tanah saat ini, serta memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan kajian sistem dan praktik di negara lain seperti Jepang, Australia, dan China.
Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie Laporan Studi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
Ähnlich wie Laporan Studi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (20)
Mehr von Tedy Sitepu
Mehr von Tedy Sitepu (14)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (20)
Laporan Studi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
- 1. Laporan Penelitian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Mencari Solusi Permasalahan Pertanahan, Mempercepat Proses Pembangunan Bima P. Santosa | Tedy J. Sitepu
- 2. Ruang Lingkup Penelitian Bentuk Penelitian Tujuan Penelitian • Bentuk penelitian ini adalah • Menghasilkan rekomendasi kebijakan publik di bidang eksploratory study dengan pendekatan pengadaan tanah untuk pembangunan kualitatif • Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang ditujukan untuk Ruang Lingkup Penelitian mencapai pemahaman mendalam mengenai organisasi, sistem atau peristiwa khusus. • Memetakan permasalahan pengadaan tanah untuk pembangunan • Melakukan kompilasi regulasi hingga tahun 2010 • Pendekatan kualitatif juga bertujuan untuk menyediakan penjelasan tersirat • Melakukan komparasi hukum, sistem, dan prosedur beberapa negara lain mengenai struktur, tatanan dan pola dalam pengadaan tanah untuk pembangunan yang luas yang terdapat dalam suatu sistem tertentu. • Kajian pada RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan • Melakukan diskusi ahli dalam merumuskan usulan kebijakan sesuai dengan hasil penelitian
- 3. Competitiveness dan Infrastruktur 120 105 • Studi oleh World Economic Forum (2011), menunjukkan Infrastructure Competitiveness Index bahwa daya saing 100 86 90 perekonomian Indonesia 82 berada pada posisi ke-44 80 dunia. • Salah satu faktor penyebab 60 rendahnya skor Global Competitiveness Index (GCI) 42 44 Indonesia, adalah tidak 40 kompetitifnya infrastruktur di Indonesia. 23 20 • Berbagai studi menunjukkan, infrastruktur 3 memegang peran penting 0 dalam pertumbuhan ekonomi. 3
- 4. Peran Infrastruktur Bagi Kemakmuran Bangsa • Kemakmuran hanya dapat terwujud apabila sebagian besar masyarakat terlibat secara aktif dalam berbagai aktifitas ekonomi. • Kondisi ini hanya dapat terwujud jika sebagian besar masyarakat mempunyai capability to High participate dan access to participate dalam berbagai aktifitas produktif. Poor Society Wealthy Society • Capability to participate dapat diwujudkan Capability to melalui pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan, Participate (Health and Education) • Tanpa akses untuk dapat berperan dalam kegiatan ekonomi, capability tidak ada artinya. Very Poor Society Poor Society • Disinilah peran penting infrastruktur, seperti jalan, telekomunikasi, transportasi, pengairan dan lain-lain dalam mentransformasi potensi Low Access to Participate (Infrastructure) menjadi kenyataan. 4
- 5. Infrastruktur dan Masalah Pertanahan di Indonesia Pembangunan infrastruktur menghadapi kendala utama adalah persoalan pertanahan Djoko Kirmanto Menteri Pekerjaan Umum, Evaluasi Kinerja 2010 Jakarta, Rabu/29 Des 2010 Dikutip dari Investor Daily 12 10 % investasi infrastuktur terhadap GDP 8 6 4 2 0 Indonesia Laos India Brazil Mongolia Vietnam China Sumber: Bappenas, 2010.
- 6. Meningkatnya Kasus Pertanahan Grafik Data Trend Kasus Pertanahan 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Diolah dari berbagai sumber 6
- 7. Bukan Pekerjaan yang Mudah Kebutuhan pembangunan Kemudahan pencabutan hak atas Efisiensi anggaran tanah Pengorbanan Manfaat untuk Pemilik Tanah Publik Jaminan Kecepatan perlindungan pelepasan hak atas terhadap hak milik tanah Hak pemilik tanah 7
- 8. Prosedur Saat Ini 8
- 9. Kerangka Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan UU No. 5/ 1960 UU No. 20/ 1961 Perpres No. 36/2005 Peraturan KaBPN No tentang Peraturan tentang Pencabutan & 65/ 2006 3/2007 Pokok Agraria Hak atas Tanah Untuk kepentingan Permintaan untuk melakukan Pengadaan tanah bagi Apabila upaya penyelesaian yang umum, termasuk pencabutan hak atas tanah pelaksanaan pembangunan ditempuh Bupati/Walikota atau kepentingan bangsa dan dan/atau benda diajukan untuk kepentingan umum Gubernur atau Mendagri tetap Negara serta kepentingan oleh yang berkepentingan oleh Pemerintah atau tidak diterima oleh pemilik tanah bersama dari rakyat, hak- kepada Presiden dengan Pemerintah Daerah dan lokasi pembangunan tidak hak atas tanah dapat perantaraan Menteri dilaksanakan dengan cara dapat dipindahkan, maka dicabut, dengan memberi Agraria, melalui Kepala Inspeksi pelepasan atau penyerahan Bupati/Walikota atau Gubernur ganti kerugian yang layak Agraria yang bersangkutan. hak atas tanah. atau Mendagri sesuai dan menurut cara yang kewenangan, mengajukan usul diatur dengan Undang- pencabutan hak atas tanah undang. berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961
- 10. Lingkup Penggunaan Prosedur Mekanisme dgn Panitia Lebih dari 1 Ha Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Tidak lebih dari 1 Ha Pengadaan Tanah Jual Beli, Tukar Menukar, atau Cara Lain Selain untuk Kepentingan Umum
- 11. Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Penetapan Penyuluhan Diterima Identifikasi Penilaian Keputusan Pembayaran Pelepasan Lokasi Rakyat? Inventarisasi Ganti Rugi Hak Penyuluhan 2 Tetap ditolak >75% Ya Dapat dipindah? Tdk tetap tidak diterima oleh masyarakat, sedangkan lokasinya tidak dapat dipindahkan ke lokasi lain sebagaimana kriteria yang dimaksud dalam Pasal 39, .... menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya
- 12. Mekanisme Pencabutan Hak Pengajuan Ka. Daerah Panitia Pencabutan Penuhi Menaksir Menteri Pertimbangan Keputusan Pelepasan Hak Kelengkapan Ganti rugi Agraria Menteri Kehakiman Presiden Hak Pertimbangan Menteri Terkait dalam keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan maka penguasaan tanah dan/atau benda-benda yang penguasaan tanah dan/ atau benda-benda yang bersangkutan bersangkutan baru dapat dilakukan setelah ada surat keputusan dengan segera, atas permintaan yang berkepentingan Kepala pencabutan hak dari Presiden sebagai yang dimaksudkan dalam Inspeksi Agraria menyampaikan permintaan untuk melakukan pasal 1 dan setelah dilakukan pembayaran ganti-kerugian, yang pencabutan hak tersebut pada pasal 2 kepada Menteri jumlahnya ditetapkan dalam surat keputusan tersebut serta Agraria, tanpa disertai taksiran ganti kerugian Panitya Penaksir diselenggarakannya penampungan sebagai yang dimaksudkan dan kalau perlu juga dengan tidak menunggu diterimanya dalam pasal 2 ayat 2 huruf c. pertimbangan Kepala Daerah. Dalam sejarahnya, pencabutan hak dengan menggunakan UU Nomor 20 tahun 1961 tersebut hanya sekali dilakukan, yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1970 tanggal 6 Januari atas daerah di Kecamatan Tamansari atau disebut juga kompleks Yen Pin (Lubis, 2011)
- 13. Beberapa Permasalahan yg Sering Terjadi • Penetapan Ruang Lingkup Kepentingan Umum • Penetapan Ganti Rugi • Perencanaan Pembangunan yang Komprehensif • Kepatuhan pada Pelaksanaan Prosedur • Good Governance dan Integritas - Kepercayaan Rakyat 13
- 14. Bagaimana Praktik di Negara Lain? Beberapa literatur juga menujukkan trend penurunan pengambilan tanah oleh pemerintah dan semakin sulit untuk dilakukan • Meluasnya ketidakpuasan masyarakat terhadap praktik-praktik pengambilan tanah oleh pemerintah. Terjadinya transisi menuju negara demokratis dan kebebasan pers di berbagai negara diperkirakan sebagai penyebab masyarakat makin kritis. • Meningkatnya idependensi lembaga peradilan. Kondisi ini memungkinkan lembaga peradilan memutuskan kasus pengambilan tanah oleh pemerintah secara lebih independen. • Menguatnya tekanan dari pemberitaan media massa. Debat dan pemberitaan tentang kasus pengambilan tanah umumnya tidak menguntungkan pemerintah maupun proyek terkait. • Dampak implementasi perjanjian internasional. Dengan meratifikasi suatu perjanjian dagang internasional, umumnya tuntutan terhadap jaminan hak-hak milik pelaku bisnis menguat. 14
- 15. Apakah Peraturan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Indonesia Lebih Buruk? Kompenen yg Pengajuan Institusi Yg Negara diperhitungkan Metode Valuasi Banding Terlibat NJOP atau nilai Atas harga yang Indonesia Tanah dan Benda-Benda di atasnya nyata/sebenarnya ditetapkan Pemerintah Atas harga yang Malaysia Tanah dan Benda-Benda di atasnya Nilai pasar ditetapkan Pemerintah Atas harga yang Singapura Tanah dan Benda-Benda di atasnya Nilai pasar ditetapkan Pemerintah Tanah dan Benda-Benda di atasnya Atas harga yang Jepang Kerugian yg timbul Nilai pasar yang disesuaikan ditetapkan Pemerintah Tanah dan Benda-Benda di atasnya Kerugian yg timbul Atas harga yang Pemerintah/ Institusi Australia Nilai khusus Nilai pasar ditetapkan lainnya yg ditetapkan Solatium Maksimal 6 X rata-rata Nilai hasil panen China Nilai bangunan panen dan nilai taksiran utk --- Pemerintah bangunan 15
- 16. Komponen Perhitungan Kompensasi di Jepang Kompensasi untuk ordinary loss - Removal expenses - Business loss yg wajar Kompensasi untuk hak atas tanah 16
- 17. Apa Saja yang Menjadi Komponen Perhitungan? Solatium Kerugian akibat gangguan New South Wales, Australia Kerugian akibat pemecahan tanah dan gangguan Special value tanah bagi pemilik Kerugian Usaha yang Wajar (hanya untuk Jepang) Jepang Bangunan dan Benda-Benda di Atasnya Malaysia, Singapura, Indonesia Hak Atas Tanah 17
- 18. Pelaksanaan Valuasi di Jepang Expectation/ Speculation Revision Rate Nilai kompensasi Fixed Price Fair Price Tanah Sekitar Planning Project Execution Notification 18
- 19. Bagaimana Dampak bagi Pemilik Tanah? Kompenen yg Negara diperhitungkan Metode Valuasi Pengajuan Banding Indonesia ** * ** Malaysia ** ** ** Singapura ** ** ** Jepang *** **** * Australia **** *** * China * * - * Kurang nyaman bagi pemilik tanah **** Lebih nyaman bagi pemilik tanah 19
- 20. Mapping Komparasi Kebijakan Tinggi Keberpihakan pada Pemilik • Australia • Jepang Moderat • Singapura • Malaysia • Indonesia • China Rendah Sulit Moderat Mudah Penggunaan Kewenangan untuk Compulsory Acquisition 20
- 21. Mencapai Kebijakan yang Optimal Tinggi Kebijakan yang optimal • Mengutamakan negosiasi • Perhitungan kompensasi yang komprehensif • Memastikan kehidupan warga/ Keberpihakan pada Pemilik pemilik tanah tidak lebih buruk setelah pelepasan hak Moderat • Perkuat kewenangan pencabutan hak atas tanah • Perhitungan kompensasi minimal • Ketegasan dalam proses eksekusi • Integritas proses Rendah Sulit Moderat Mudah Penggunaan Kewenangan untuk Compulsory Acquisition 21
- 22. Keseimbangan Yang Harus Dicapai Pihak yang mengharapkan Pihak yang mengharapkan Keseimbangan dicapai dengan: adanya proses yang efisien tegaknya hak-hak rakyat atas untuk kepentingan sumber-sumber agraria • Tanah harus memiliki fungsi sosial pembangunan dan usaha • Perencanaan pembangunan yang komprehensif bukan hanya untuk proyek tapi juga pemilik tanah yang Implikasinya kena dampak Implikasinya • Land reform • Adanya pencabutan hak • Pengadaan tanah hanya melalui • Pencabutan hak hanya untuk • Fungsi sosial tanah dikedepankan jual beli atau pertukaran yang kepentingan umum dengan syarat- • Pengadaan tanah tidak harus disepakati syarat yang ketat melalui jual beli • Nilai kompensasi sesuai dengan • Kompensasi dapat ditetapkan ekspektasi pemilik • Penilaian kompensasi yang sepihak komprehensif dan oleh profesi yang indenpenden • Prosedur pengadaan yang transparan • Biaya pengadaan tanah yang tinggi, • Penguasaan tanah oleh dan dipublikasikan dgn baik sekelompok orang saja • kelambatan proses pengadaan, • Ancaman hukuman pidana bagi • Berkurangnya tanah pertanian • Ketidakmungkinan pembebasan tanah penyalahgunaan, baik melalui UU • Penggusuran yang tidak adil Tipikor maupun UU Khusus • Spekulasi dan penyalahgunaan 22
- 23. Framework Pembenahan 6 Penetapan Lingkup Kepentingan • Good Governance & Sistem Perencanaan Integritas Pembangunan Nasional 1 Umum • Peningkatan kompetensi SDM Komponen Perhitungan • Transparansi proses 2 Kompensasi • Edukasi masyarakat UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan 3 Pelaksana 4 Metode Valuasi Mekanisme Banding dan 5 Pelaksanaan Keputusan 23
- 24. Buku-buku Panduan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan diperlukan Sebagai Media Edukasi Masyarakat • Contoh buku panduan tentang mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan • Buku panduan penting untuk media edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat 24
- 25. Beberapa Substansi RUU PTUP yang Perlu Diperhatikan • Kedudukan RUU PTUP di antara undang-undang lain yang terkait pencabutan hak atas tanah • Institusi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab akhir untuk mencabut hak atas tanah • Penetapan jangka waktu penyelesaian pengadaan tanah setiap tahapnya dan konsekuensi atas pelanggarannya • Perbaikan komponen perhitungan untuk kompensasi • Pelaksana dan metode penilaian dengan menggunakan market value pada saat pengumuman proyek • Ketetapan kewajiban pelaksanaan atas keputusan pengadilan tentang keberatan atas nilai ganti rugi 25
- 26. Menyempurnakan RUU Mekanisme Saat ini (Peraturan Ka BPN Nomor 3 tahun 2001) Tdk ada batas Tdk ada batas 7 hari 14 hari jangka waktu jangka waktu 2 X terbit 120 hari 14 hari 30 hari 60 hari Penetapan Pengumuman Penyuluhan Identifikasi & Pengumuman Penilaian Musyawarah Penetapan Keberatan Keputusan Pembayaran Inventarisasi Hasil bentuk dan atas ganti rugi nilai ganti rugi keberatan Mekanisme dalam RUU PTUP 2 bulan 14 hari Blm disebutkan Blm disebutkan 14 hari 30 hari RPJMN Konsultasi Keberatan Kajian Penetapan Identifikasi & Penilaian Musyawarah Keberatan Mengajukan Proses Pembayaran publik atas Inventarisasi ganti rugi ke PN pengadilan ganti keberatan kerugian
- 27. Terimakasih 27