Pedagang, tengkulak, pelaku swasta tak bisa kita tolak keberadaannya. Jangan singkirkan, tapi pahami, rangkul, berdayakan, sinergikan mereka dengan petani.

1. Swasta untuk
Kedaulatan Pangan:
justifikasi, fakta, dan potensinya
Swasta untuk
Kedaulatan Pangan:
justifikasi, fakta, dan potensinya
Oleh: Syahyuti
(email: syahyuti@yahoo.com)

2. Apa sih “Swasta” ?
 private sector = … part of the economy which is both run for
private profit and is not controlled by the state”.
 Badan Usaha = adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan
ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
Tipe swasta:
 BUMN = swasta yang dimiliki negara.
 perusahaan publik = swasta yang kepemilikan sahamnya
inklusif.
 Perum = profit oriented pegawainya adalah pegawai pemerintah
 Persero = dikelola negara atau daerah, utk mencari keuntungan
dan yang pelayanan umum.
 Badan Usaha Milik Swasta = sepenuhnya dikelola dan
permodalannya dari pihak swasta.

3. Karakter swasta
 Spirit kapitalisme = karakter pokok dari swasta.
 Capitalism = “the social system based upon private ownership of
the means of production which entails a completely uncontrolled
and unregulated economy where all land is privately owned”.
Karakternya:
= kepemilikan pribadi alat-alat produksi
= doktrin hak-hak individu.
= penciptaan harmoni sosial melalui pengejaran kepentingan diri
sendiri.
Pasar bebas = ketika satu orang menciptakan lebih banyak
kekayaan untuk dirinya sendiri, ia sekaligus menciptakan lebih
banyak kekayaan dan kesempatan bagi orang lain.

4. Persepsi dan fakta terhadap swasta:
Persepsi negatif thd swasta:
1. pengimpor beras ilegal yang merusak pasar beras dalam negeri
2. pedagang beras besar bertanggung jawab atas rendahnya harga
yang diterima petani, serta suka mempermainkan harga.
3. kemampuannya yang besar secara ekonomi dan politik,
dikhawatirkan akan menyingkirkan petani kecil.
4. Pasar yang terlalu berkuasa hanya akan meminggirkan penduduk
miskin dan petani kecil.
Fakta:
1. negara dan FAO = memberi peluang kepada swasta untuk terlibat
dalam pertanian pangan.
2. Kita menginginkan agar organisasi-organisasi milik petani seperti
koperasi, kelompok tani, dan Gapoktan; berperilaku sebagaimana
layaknya swasta (=berkarakter ”kapitalis”).

5. Liberalisasi pasar ala WTO
 Paradigma WTO, Bank Dunia, dan IMF = liberalisasi
pasar. Pro pasar, pro swasta. Peran negara minimal.
 IMF mengkebiri Bulog melalui LoI 1998 utk monopoli
pengaturan stok dan harga beras.
 WTO = proposal perlindungan dalam Special
Product/Special Safeguard Mechanism (SP/SSM)
ditolak. Menolak perlindungan pasar, pemberian
mekanisme harga pada pasar, dibukanya keran impor
seluas-luasnya.

6. Komitmen FAO thd swasta untuk
Pangan
 Pertemuan di Milan pada 12-13 November 2009,
pada acara World Summit on Food Security. Ada
Private Sector Forum yg dihadiri perusahaan-
perusahaan besar, dengan memberi kesempatan
kepadanya untuk berdiskusi mengenai tantangan
yang dihadapi, resiko, dan peluang-peluang untuk
mengatasi krisis pangan di masa depan, serta apa
yang bisa dilakukan perusahaan-perusahaan.
 Lahir Private Sector Statement to World Summit on
Food Security (http://www.fao.org/...... /
milanstatement.pdf)

7. Private Sector Statement to World
Summit on Food Security
Ada 19 point, antara lain:
 Swasta meyakini perlu terlibat secara terintegrasi dengan pelaku lain dalam
ketahanan pangan.
 Swasta mengklaim telah berperan secara nyata bersama-sama petani kecil dan
telah memberi nilai tambah untuk petani.
 Yakin mampu mengurangi food insecurity di negara berkembang dengan
menyediakan input secara lebih efisien, murah dan berkelanjutan.
 Mengklaim telah mampu memperbaiki supply chains yang kurang efisien.
 Berkomitmen untuk pertanian ramah lingkungan, berkelanjutan, dan pro
biodiversity
 Melalui partnerships siap meningkatkan nilai tambah untuk petani.
 Berinvestasi dalam penelitian dan transfer teknologi.
Point ke-15 = “The private sector can contribute but cannot do this alone. All
stakeholders need to commit to collaboration and partnership. Ideological
barriers that have impeded such partnerships in the past must be overcome”.

8. “The ten principles of the United
Nations Global Compact”
 Disusun atas azas human right, labour, lingkungan, dan anti
korupsi.
 Dalam First UN Private Sector Forum, New York 24 Sept 2008,
PBB telah mengeluarkan New Guide to Food Sustainability and
the Role of the Private Sector yang. Sebuah publikasi memuat
37 contoh kasus keberhasilan pembangunan pangan oleh
swasta mencakup manajemen pengairan, prasarana dan input,
enegi dan bahan bakan nabati, peran informasi dan komunikasi
teknologi, dan peningkatan kesempatan kerja di pedesaan.
 “…business also has a vital role to play in partnership with others
to develop and implement innovative responses”.

9. Pakar yang pro:
 Scott Jerbi “Food Security and the Private Sector: Thinking about human rights:
“… it seems a useful moment to take stock of the private sector role in food
security strategies and consider some of the human rights implications for efforts
to address hunger and food insecurity”. Terlibatnya swasta dalam pangan =
sejalan dengan kerangka HAM.
 Dr Marco Ferroni seorang ahli dalam pertanian dan pembangunan
berkelanjutan pada pertemuan Crawford Fund International Conference “World
Food Security: Can Private Sector R&D Feed the Poor?” October 2009. =
Swasta dapat berperan positif dan berkerja sama dengan petani kecil.
Membantu dalam pengetahuan dan teknologi.
 Dr Nitish Sengupta = optimis terhadap kapasitas sektor swasta untuk
memberikan teknologi baru. Sektor swasta domestik harus diperbolehkan untuk
memasuki semua bidang pertanian, termasuk budidaya. Partisipasi sektor
swasta akan sangat baik bagi pengembangan daerah kritis. Supply chain vital
untuk pertanian. Untuk memperbaiki secara dramatis, maka sektor swasta
harus didorong untuk memasukkan wilayah pertanian.
 Kerjasama NGO dan swasta dinyatakan cukup berhasil dalam beberapa kasus
di India. (Bharat Ramaswami. Involve The Private Sector And NGOs.
http://www.outlookindia.com/....)

10. Pakar yang kontra:
 Hellin et al. (2007) = swasta berpotensi
mendistorsi harga pasar.
 Bourgeois et al. (2003) = peran swasta akan
efisien hanya bila organisasi petani dapat
berkerjasama dengan swasta secara
berimbang.

11. Trend Penguasaan Lahan oleh Swasta Asing di
Negara Berkembang
 Akibat krisis 2008, negara kaya importir pangan mendorong perusahaan
mereka berinvestasi di sektor pangan di negara miskin dan berkembang.
Contoh:
 Investor Saudi Arabia menguasai lahan di Ethiopia dan Sudan untuk gandum
 Investor China di Aljasair dan Zimbabwe.
 Investor Mesir di Kenya, Tanzania Uganda untuk jagung dan gandum.
 Beberapa negara Timur Tengah di Pakistan.
Indonesia:
 Kebijakan membuka lebar investasi asing di segala sektor.
 Undang Undang Penanaman Modal = dibuka kemungkinan penguasaan lahan
oleh perusahaan skala besar dalam jangka waktu 90 tahun, bisa diperpanjang.
 Liberalisasi penanaman modal
 Investor Saudi Arabia di Merauke.

12. Kerjasama NGO-swasta
(di level dunia)
 NGO - Private Sector Partnershipsoleh ADB untuk poverty
reduction, Maret 2004 in Pattaya, Thailand.
 sebuah kesepakatan untuk menjalankan kemitraan antara swasta
dan NGO
 tujuannya = untuk mencapai sustainable development di Asia dan
Pacific
Dalam pertemuan ini = pemaparan case studies, menyusun guidance,
tempat untuk menyampaikan kisah sukses partnerships, dan untuk
memperkuat partnerships
 Sepanjang 2005-2007, telah berjalan dalam aktivitas berbagi
informasi dan menjalankan kemitraan
 Pada April 2007 telah memiliki 573 members.

13. Laporan riset ttg NGOs and the
private sector
Tujuan: menghitung costs and benefits kerjasama public-private
partnership termasuk NGO; dan mempersiapkan pedoman.
 Peran public private sec teoritis = pendanaan atau mencarikan
dana, menegosiasikan harga yang lebih rendah, kerjsama riset,
konsultasi dan diskusi, CSR, kerjasama dalam pelayanan publik.
Faktanya =
 fundraising or 'resource mobilisation',
 negotiations for lower product prices,
 research collaborations,
 consultations or discussions,
 arrangements to implement codes of conduct,
 corporate social responsibility marketing projects, and
 contracting out public services.

14. Negative aspects of
partnership:
Private sector:
 menggunakan untuk keuntungan politik dan pasar,
 ia menjadi akses pada new 'untouched' markets
dimana NGO akses sebelumnya
 menggunakan relasi ini untuk menyusun agenda
politik global
 riset digunakan bias untuk kepentingan mereka
 meningkatkan imagenya di depan publik
 persyaratan dalam penggunaan dana mungkin
menyulitkan bagi NGO

15. Positive aspects of
partnership:
 provide financial support.
 award grants or donations without criteria for use or
other restrictions.
 increase availability and access to various contacts,
political influences and technical expertise.
 develop internal and external organisations for
education, awareness and advocacy.
 initiate and develop policy-making opportunities for
the NGO.

16. Hati-hati !
 understanding the private sector and its
motivations,
 calculating potential positive and negative
effects,
 determining whether benefit exceeds cost
may provide NGOs with guidelines and
strategies for developing a positive,
beneficial, and rewarding relationship with the
business sector.

17. Swasta di Indonesia:
Dari sisi konstitusi :
Ada empat karakter konstitusi ekonomi (KE) di dunia:
1. KE liberal-kapitalis = AS, Australia, Belanda, dan Jerman.
Mengatur hak milik individual, swasta dan pasar dibebaskan,
negara minimalis
2. KE negara sosialisme dan komunisme = Uni Soviet, China,
Vietnam dan Korea Utara. Pemerintah = aktor tunggal dalam
perekonomian
3. KE negara eks komunis = Rusia. Terjadi liberalisasi konstitusi
ekonomi.
4. KE negara nonkomunis = Perancis, Portugal, Spanyol, Filipina,
dan Brasil. Peranan negara dan swasta dalam perekonomian
diatur secara berimbang. (= Indonesia)

18.  Dalam UUD 1945 = peranan negara dan swasta dalam
perekonomian sama-sama diakomodasi.
 Ekonom idealis = Mubyarto, Dawam Rahardjo, dan Sri-Edi
Swasono (pasal 33 cukup ayat 1-3 saja)
 Ekonom pragmatis = Boediono, Sri Mulyani, Syahrir, dan Sri
Adiningsih. Pro neo liberal, privatisasi, swastanisasi,
komersialisasi, dan deregulasi. Tujuan: agar perekonomian
Indonesia mudah berintegrasi dengan dunia.
 Pasal 33 UUD 1945 ayat 1, 2, dan 3 asli = ekonomi tidak pro
liberal
 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 ayat (4) = Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar
atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional.
 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini
diatur dalam UU.

19. Keberatan thd pelibatan swasta
dalam pertanian pangan di Indonesia
 Pertanian pangan dipersepsikan sebagai pertanian rakyat. Masuknya
swasta yg lebih efisien akan meminggirkan petani-petani kecil.
 Terjadi pemindahan penguasaan lahan ke tangan swasta.
 Penggunaan teknologi pertanian padat modal lebih menguntungkan
swasta.
 Praktek pertanian besar ala swasta penyebab kerusakan lingkungan,
misal di komoditas sawit. (UU 32/2009 tentang Pengelolaan dan
Perlindungan Lingkungan Hidup, kegiatan pertanian secara intensif
berpotensi mengubah bentuk lahan dan bentang alam, eksploitasi
sumber daya alam, dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan
buatan, serta lingkungan sosial dan budaya).
Bustanul Arifin dalam diskusi di Bulog = peran negara dan sektor swasta
dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia perlu diperjelas. Posisi
dan peran negara serta swasta secara lebih adil.
Pertanian adalah bisnis, namun untuk pangan (secara sempit untuk beras),
masih belum diperoleh kesepakatan.

20. Swasta dalam kebijakan
pemerintah:
 Kadin pernah mengusulkan pembentukan Komite Percepatan
Produktivitas Sektor Pangan (KPPSP). Kadin pun telah membuat
roadmap. Ada tiga isu yang akan dijalankan: masalah lahan,
investasi, dan distribusi pangan dalam negeri.
 Secara legal, swasta merupakan salah satu pelaku yang diakui.
 Dalam Program Aksi Desa Mandiri Pangan 2009 = keinginan
agar pelaku distribusi adalah petani itu sendiri, bukan swasta.
Namun, untuk permodalan, diakui perlunya dukungan swasta.
 UU No 7 tahun 1996 tentang Pangan = dibuat untuk
mengendalikan dan mengontrol pelaku swasta.
 Dalam PNPM Mandiri. Pada bagian Strategi Dasar = “Menjalin
kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk
bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian
masyarakat”. Pada bagian Strategi Operasional, =
mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki
masyarakat, ... swasta ... dst.

21. Hasil2 riset:
 Swasta (pedagang padi dan beras) adalah
pelaku utama yang riel sehari-hari.
 Program “E-farm” (2005) = kerja sama
BUMN Pertanian dengan Kontak Tani dan
Nelayan Andalan (KTNA) dan Asosiasi
Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).
 Ekspor perdana beras Indonesia tahun 2009
= untuk di Tasikmalaya melibatkan PT Bloom
Agro.

22. Esensialitas peran swasta dalam
tata niaga beras di Indonesia
 Harga Dasar Pembelian Pemerintah” (HDPP) = harga terendah
yang harus dijamin oleh pemerintah dalam rangka stabilisasi
pendapatan petani
 Mulai 2005, menjadi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) =
jaminan harga semakin lemah.
 Penelitian Jamal et al. (2006) = HPP berpengaruh nyata
terhadap GKP di tingkat petani, dengan parameter bernilai
0,8325 (sangat nyata).
 Kebijakan HPP akan efektif bila dikombinasikan dengan
kebijakan pembatasan impor beras dan pengenaan bea masuk
beras.
 Penelitian Saliem et al. (2004) = meskipun pembelian Bulog
hanya 8 persen, namun secara psikologis cukup mempengaruhi,
karena melakukan pembelian saat panen raya di lokasi sentra
padi.

23. Peran pelaku swasta dalam
perdagangan beras
 Sistem perdagangan beras saat ini = tradisional - nonformal.
 Titik sentral sistem = “pedagang besar beras” (pedagang pengumpul
besar, pedagang pengumpul kabupaten, pedagang antar wilayah,
broker)
 Umumnya memiliki usaha penggilingan sendiri.
 Pelaku perdagangan beras yang berbadan hukum = Asosiasi
Penggilingan Padi Madina (Sumut); Lampung Timur = PT Mekar Sari,
PT Tunas Tani dan PT Aneka Mitra; Alor (NTT) = PT Mutiara Harapan,
PT Pelangi, dan PT Indah Nusa.
 Di Papua dan Ambon = Bulog merupakan pemasok utama beras
 Penyerapan beras oleh Bulog = 7 sampai 8 persen.
 Zaman Orde Baru = tugas Bulog adalah
 menetapkan dan mempertahankan harga minimum, agar petani mau
berproduksi maksimum, dan memberi jaminan pendapatan yang layak
(keuntungan minimum), yakni sekitar 30 persen
 mempertahankan batasan harga maksimum yang layak bagi konsumen.
 Saat ini, Bulog kehilangan tiga pilarnya = kredit likuiditas BI, monopoli
impor, dan captive market bagi PNS dan TNI.

24. Peran Pemda dalam Tataniaga Beras
 Peran Pemda (institusi pemerintah) sebatas yudikatif atau
pengaturan, serta pelayanan (misal perbaikan infrastruktur)
 Sebagai pelaku = BUMD. Menteri pertanian pernah mengeluarkan
imabuan agar pemerintah daerah ikut membeli gabah petani,
dengan melibatkan BUMD.
 Pemda Kabupaten Blitar, Peraturan Bupati No 4 tahun 2006
tentang HET beras
 Kabupaten Sikka mengeluarkan Keputusan Bupati tentang
Pengawasan Sembako dan Raskin.
 Pemda Jayapura (Papua) melakukan pemotongan pajak untuk
kegiatan distribusi beras di wilayahnya.

25. Peran Swasta pada Ekspor Beras Organik
Tasikmalaya:
Perkembangan padi organik di Tasikmalaya:
 Mulai tahun 2002, menerapkan SRI (System of Rice Interfication) =
prinsip-prinsip kesehatan lingkungan, rendah input, dan produksi
tinggi.
 Budidaya padi organik mulai tahun 2003, dari program SLPHT.
 Pemasaran beras organik sebelumnya untuk memenuhi pasar lokal,
(swalayan dan pasar modern lain).
 Agustus 2009, berhasil mengekspor beras organik ke AS,
Hongkong, Singapura, dan Malaysia
 Para petani tergabung dalam kelompok tani sistem pertanian
organik yaitu “Gapoktan Simpatik”.
 Gapoktan memiliki anggota yang tersebar di 11 kecamatan yang
mencakup wilayah kota dan kabupaten Tasikmalaya.

26. Perkembangan pertanaman padi organik di Tasikmalaya
Tahun Luas (ha) Produktivitas
(ku/ha)
Total
produksi
(ton)
Sebaran
wilayah
2003 45 69,56 311 11 kecamatan
2004 145 tad Tad Tad
2005 346 tad Tad Tad
2006 691 tad Tad Tad
2007 1619 tad Tad Tad
2008 5.074 73,80 25.802 Seluruh kec (39
kec)
2009 7.000 (target) Tad 20.000
(sementara)
Seluruh kec
2010 9.000 (target)
Sumber: kompilasi dari berbagai sumber

27. Proses perolehan sertfikasi
organik
 Sertifikasi hanya dapat diperoleh jika ditanam pada lahan yang
juga memperoleh sertifikat organik dengan memenuhi prinsip
efisiensi dalam proses budidaya, keamanan pangan, dan
keberlanjutan.
 Tahun 2009 = sudah 320,33 ha lahan sawah memperoleh
sertifikat organik. Lahan tersebar pada 28 kelompok tani di 8
kecamatan.
 Untuk mendapatkan pengakuan ini telah dipenuhi serangkaian
prosedur, misalnya pengujian kadar air dan uji kandungan gizi
beras ke Jerman.
 Sertifikat “Fair Trade” juga telah dikantongi oleh PT Bloom Agro
atas kerjasama dengan Gapoktan Simpatik.
 Artinya, sistem perdagangan berkeadilan, dan berpihak kepada
petani, eksportir tidak bisa terlalu menekan harga beli beras.
 Sertifikasi organik diperoleh dari Institute for Marketecology
(IMO) di Swiss, yang merupakan satu dari 100 lembaga
sertifikasi dunia

28.  Sertifikat IMO berlaku untuk tiga negara, yakni
AS (US Department of Agricultural National
Organic Program), Uni Eropa (European Union
Organic), dan Jepang (Japanese Agricultural
Standard /JAS).
 Juga telah dikantoingi sertifikat dari NOP yang
kerap dianggap sebagai pemberi sertifikasi
urusan pangan organik terkemuka di dunia.
 Pengurusan sertifikat dilakukan sendiri oleh PT
Bloom Agro mulai pada awal tahun 2008,
membutuhkan waktu 3 bulan.
 Agustus 2009 = ekspor beras kualitas premium
sebanyak 18 ton (= 1 peti kemas), lalu 19 ton
ke Malaysia.
 Cek dan uji kualitas dilakukan PT Sucofindo.

29. Rincian harga dan biaya pemasaran beras organik skema ekspor
Tahap Harga/Biaya
(Rp/kg)
Nilai kumulatif
(Rp/kg)
Keterangan
1.panen GKG oleh petani 4.000 4.000 Harga biasa Rp 2.700
/kg
2. Biaya angkut GKG ke
gudang
100 4.100
3. Jasa pengeringan dan
penggilingan
50 4.150
4. Nilai setara beras (rasio
konversi = 0,68)
--- 6100
5. Marjin untuk Gapoktan 1.900
6. Harga beras oleh eksportir -- 8.000 Harga biasa Rp 5000/kg
7. Marjin untuk eksportir -- 22.000 – 32.000
8. Harga beras di luar negeri -- 30.000-40.000 Harga beras organik DN
Rp. 8000/kg

30. Telaah implikatif tata niaga gabah/beras
yang lebih adil dan menguntungkan:
Dasar berfikir:
 Swasta = pelaku utama dalam tata niaga beras di
Indonesia.
 Swasta merupakan andalan bagi petani untuk
menjual gabah atau berasnya.
 Pemerintah terbelit dalam dua kepentingan
sekaligus = kepentingan produsen (petani) dan
kepentingan konsumen. Petani kecil dan buruh tani
adalah konsumen (”net consumer”).

31. Fakta positif dan negatif keterlibatan swasta dalam perdagangan,
serta kondisi ideal yang potensial
Aspek Fakta positif dan negatif Pola perbaikan yang dapat
dijalankan
1. penyerapan hasil
panen petani
+menyerap gabah petani
dalam semua kualitas, di
semua wilayah
-harga tidak stabil,
cenderung rendah
perlu perlindungan harga
untuk gabah yang sangat
basah, terutama saat musim
hujan
2. posisi tawar
petani
+petani bebas menjual ke
pedagang manapun
-lemah, apalagi dalam
bentuk pembelian secara
tebasan
pembelian secara tebasan
mestinya dihapus, karena
tidak adil dan sulit
dikalkulasikan
3. tingkat harga
yang terjadi
+dalam 3 tahun terakhir,
harga di atas HPP
-tidak ada batasan harga
untuk GKP berkadar air
tinggi
Bulog dgn fasilitas cukup
semestinya membeli gabah
petani sebasah apapun

32. Aspek Fakta positif dan negatif Pola perbaikan yang dapat
dijalankan
4. penyediaan
infrastruktur
+pedagang mandiri (transportasi,
pengeringan, penggilingan)
-karena itu, daya tawar pedagang
besar
pemerintah dapat menyediakan
beberapa infrastruktur di tingkat
petani, mis truk, pengeringan, dan
gudang
5. rantai tata niaga + panjang, namun efektif
- rantai panjang, marjin besar
pemerintah perlu menyusun pola
tata niaga antar wilayah yang
efisien, sesuai dengan dinamika
produksi antar wilayah dan antar
waktu
6. marjin tata niaga +marjin besar, shg pasar cukup
bersaing
-marjin cenderung besar di musim
hujan
marjin bisa ditekan bila pemerintah
mampu menurunkan biaya
beberapa pos kegiatan
7. kemampuan
distribusi
gabah/beras
+sangat besar, mencakup hampir
seluruh wilayah
- pola transportasi tidak efisien,
rentang jalur terlalu jauh scr geografis
untuk memperpendek jalur dan
mengefisienkan, pemerintah
menyediakan jasa pergudangan
untuk pedagang

33. Catatan Penutup
 Swasta = institusi ekonomi yg tidak bisa dihilangkan
keberadaannya
 Indonesia memberi swasta peran yang cukup
 Swasta (pedagang) telah lama memainkan peran
langsung dalam pertanian pangan
 Di FAO = swasta telah diberikan kesempatan yang
lebih luas
 Berbagai perbaikan tata niaga beras yang lebih adil
dan saling menguntungkan masih dapat dicapai,
meskipun tetap dengan menjadikan swasta sebagai
pelaku perdagangan.
 Sikap pemerintah (dan NGO) yang ”menolak”
keberadaan swasta, perlu difikirkan ulang.

34. Sekian, terima kasih
(www.websyahyuti.blogspot.com)