Kedaulatan pangan adalah kosa kata baru di kebijakan Indonesia, dan kita belum paham benar, juga belum satu suara. Yuk mari kita mantapkan apa pengertian dan mau kemana kita dengan kedaulatan pangan.

1. Memahami dan Menakar
KADAULATAN PANGAN Indonesia
Pasca 2014
Syahyuti –
coffee morning PSEKP 30 Mei 2014

2. Materi presentasi:
• Kekhawatiran konsep “kedaulatan pangan”
disalahartikan, dikooptasi, dan diklaim secara
sepihak oleh pihak-pihak dominan, sehingga jadi
salah arah.
• Saat ini, muncul pemaknaan yang beragam oleh
tokoh-tokoh politik, Bulog, dll (=gejala
simplifikasi konsep “kedaulatan pangan”)
• Bagaimana pemaknaan pemerintahan baru ttg
kedaulatan pangan?
• Belum ada indikator baku di level nasional, lokal,
dan komunitas.
• Tampaknya dibutuhkan gabungan indikator
kuantitatif dan kualitatif

3. UU No 18 - 2012 tentang PANGAN
Pasal 1:
Kedaulatan Pangan = adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri
menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi
rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan
sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
Kemandirian Pangan = adalah kemampuan negara dan bangsa dalam
memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang
dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di
tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya
alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
Ketahanan Pangan = adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara
sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan
yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi,
merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama,
keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan
produktif secara berkelanjutan

4. • Pasal 2: Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan
berdasarkan asas: kedaulatan, kemandirian, ketahanan,
keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan,
keadilan.
• Pasal 3: Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan
manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan
berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan,
dan Ketahanan Pangan.
• Pasal 6: Perencanaan Pangan dilakukan untuk
merancang Penyelenggaraan Pangan ke arah Kedaulatan
Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
• Pasal 23: (1) Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan,
Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan,
Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional.

5. • Pasal 117: Penelitian dan pengembangan Pangan
dilakukan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan
teknologi Pangan serta menjadi dasar dalam
merumuskan kebijakan Pangan yang mampu
meningkatkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian
Pangan, dan Ketahanan Pangan.
• Pasal 125: Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah memberikan penghargaan dan/atau
insentif bagi peneliti dan/atau penelitian Pangan
yang mampu menghasilkan teknologi unggul yang
bermanfaat bagi masyarakat dalam pewujudan
Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan
Ketahanan Pangan.

6. • Pasal 126: Dalam hal mewujudkan Kedaulatan
Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan
Pangan nasional, dibentuk lembaga Pemerintah
yang menangani bidang Pangan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
• Pasal 130: (1) Masyarakat dapat berperan serta
dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan,
Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

7. Bagian Penjelasan:
• Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat
secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan
berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian
Pangan, dan Ketahanan Pangan.
• Keberlanjutan dalam pewujudan Kedaulatan Pangan,
Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan bergantung
kepada kemampuan bangsa dan negara dalam
menciptakan inovasi teknologi di bidang Pangan serta
mendiseminasikannya kepada Pelaku Usaha Pangan.
• Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian
Pangan, dan Ketahanan Pangan, diperlukan kelembagaan
Pangan yang memiliki kewenangan dalam membangun
koordinasi, integrasi, dan sinergi lintas sektor

8. Pola yang terbentuk:
1. “Kedaulatan pangan” selalu muncul bersama-sama
dengan “ketahanan pangan” dan “kemandirian pangan”.
2. Ketiga nya selalu muncul bersamaan, tidak pernah
sendirian.
3. Kedaulatan pangan di depan, diikuti dua yang lain
4. Ketiga ini menjadi semangat, metode, juga tujuan.
5. Ketiganya sama belaka. Tidak ada penjelasan spesifik
bagaimana mencapai kedaulatan pangan? Apa bedanya
dengan upaya mencapai ketahanan pangan? Bagaimana
pula mencapai kemandirian pangan?
6. Ini sebuah bentuk kompromi dari banyak tekanan
7. Maka: kita belum tahu dan belum bisa mengukur
bagaimana sesungguhnya KEDAULATAN PANGAN?

9. Aspek Kondisi dan permasalahan
Normatif •Keberpihakan UU Pangan pada petani kecil, pelaku
perdagangan kecil, dst
•Keberpihakan pada petani vs konsumen
•Tidak membedakan pelaku pangan besar dan kecil (Ps 17)
•Menggabungkan ideologi yang bertentangan (ketahanan
pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan)
Regulatif •Tidak menimbang UUPA 5/1960
•Tidak menimbang UU 11/2005 ttg hak-hak Ekosob
•UUD 1945 hanya menjadi hal teknis
•Inkosistensi (Mis. ketahanan pangan dan kedaulatan pangan)
•Hak atas pangan tidak diatur
Kultural-kognitif •Impor pangan masih dijadikan pilihan (bukan hanya pada
kondisi krisis)
•Di daerah, pangan dan pertanian bukan perhatian utama
•“pangan murah” bisa dari impor
•“pangan murah” vs kesejahteraan petani

10. Aspek Kondisi dan permasalahan
Organisasi (dan
Keorganisasian),
mencakup tata relasi
organisasi, jaringan
organisasi, dst.
•Bab XII: organisasi dimaksud kurang jelas
•Organisasi vs kepemimpinan nasional
•Pelaku pusat = Badan Otorita Pangan
Nasional (BPON), Badan Ketahanan Pangan
Nasional (BKPN), atau Kementerian
Koordinator Pangan
•Legalitas, power dan sumber daya yang
diberikan kepada pelaku
•Tata hubungan antar pelaku
•Pelaku sebagai regulator vs operator
•Pelaku di pusat dan daerah
• Relasi antara pelaku pemerintah vs
masyarakat

11. Aspek Ketahanan pangan Kedaulatan pangan
1. Model produksi
pertanian
Fokus pada produksi
atau bertipe industrial
Agro-ekologis
2. Model perdagangan
pertanian
Liberalisasi Proteksionis
3. organisasi yang
memimpin
WTO Via Campesina
4. Instrumen yang
digunakan
AoA, TRIPS, SPS IPC
5. Pendekatan terhadap
sumberdaya genetis
tanaman
Hak penguasaan
individual
Anti hak paten,
penguasaan secara
komunal
6. Wacana tentang
lingkungan
Rasionalis ekonomis Rasionalisme hijau
(green rationalism)
7. Nuansa Teknis Politis-humanis

12. Visi dan Misi
CAPRES:

13. Visi dan Misi JOKOWI-JK
“Jalan Perubahan untuk Indonesia yang
BERADULAT, Mandiri dan Berkepribadian”

17. Visi dan Misi
PRABOWO -HATTA

20. Visi dan Misi PERTANIAN Capres
Jokowi-JK Prabowo-Hatta
•Pembukaan 3 juta ha
sawah baru
•Mencetak 2 juta ha lahan
baru
•Pencanangan 1.000 desa
berdaulat benih hingga
2019
•Menambah dana riset Rp.
10 trilyun untuk pertanian
•Pendirian Bank Petani

21. Konsep, Indikator, dan
Variabel KEDAULATAN
PANGAN

22. Sumber: http://foodsovmaps.info/node/110
• pyramidal structure with three levels: 5 categories, 35
sub-categories and 128 indicators.
• The main criteria used to choose between possible
indicators was the following:
1. Accuracy and relevance for the Food Sovereignty
discourse.
2. Preference for the indicators used and published by
multilateral institutions.
3. Preference for the indicators calculated for several
countries.
4. Preference for the indicators with long time series
data.

23. • International committee (= La Vía Campesina Asia, The International
NGO/CSO Planning Committee for Food Sovereignty (IPC), La Vía
Campesina África, La Vía Campesina Centro América, La Via Campesina
Europe, Veterinarios sin Fronteras, Centro de Estudios para el cambio
en el campo Mexicano (CECCAM), Focus on the global South, La Vía
Campesina América del Sur and the Autonomous University of
Barcelona)
• An international committee of ten people was established to review the
process. The selection of the members of the international committee
was done considering the following criteria:
1. Knowledge and experience in the Food Sovereignty promotion at the
international level.
2. Regional diversity: to have a good territorial representation we chose
members from the five regions were La Vía Campesina works.
3. Institutional variety: University, NGOs, Multilateral organizations,
peasants organizations and social movements..
4. Gender equality: We promoted the participation of both men (6) and
women (4).
5. Sectorial representation: include all types of agricultural related
sectors, including indigenous people, women and livestock keepers.

24. Sumber: http://www.urbanagriculture.org.au/.....
• Food Sovereignty = is the right of people to
determine their own food systems.
• Food sovereignty = puts the people who produce,
distribute and consume food at the centre of
decisions on food systems and policies, rather than
the demands of markets and corporations that have
come to dominate the global food system.

25. The 6 pillars of food sovereignty:
1. Focuses on food for people
2. Values food providers
3. Localises food systems
4. Puts control locally
5. Builds knowledge and skills
6. Works with nature

26. Food security Food sovereignty
Food security is an end, without much
concern with how we get there – the
end is used to justify the means.
Food sovereignty is concerned with
how we become food secure, so the
means is as important as the end – the
journey is as important as the
destination.
The end The end an the journey
-concerned with ensuring adequate
access to food
-it does not specify where food comes
from, the agricultural and
environmental values with which it is
produced, or the social conditions of
those producing it.
-ensures food security by placing the
environment and people who produce,
process and consume the food at the
centre of food systems.

27. The declaration of the Forum for Food Sovereignty, Nyéléni (Mali) 2007. Some issues that
are part of the food sovereignty principles (Patel, 2009):
1. Recognition of and respect for women's roles and their rights, including decisions
related to their bodies;
2. All people, mainly in developing countries, should be able to live with decorum,
earning a living wage for their labor and having the opportunity to remain in their
homes, if they so choose;
3. Peasants should be able to conserve and rehabilitate rural environments, fish
populations, landscapes and food traditions based on ecologically sustainable
management of soils, water, seas, seeds, livestock and all other biodiversity;
4. Recognize and respect diversity of traditional knowledge, peasant's values, food,
language and culture, and the methods for organizing and expressing them;
5. Peasants need a genuine and integral agrarian reform that guarantees full rights to
land access, defend and recover territories belonging to indigenous people, ensure
fishing communities' access and control over their fishing areas and eco-systems,
assures decent jobs with fair remuneration and labor rights for all, and future for
young people in the countryside;
6. Peasants should be able to share their lands and territories peacefully and fairly
among their people, including indigenous, artisanal fishers, pastoralists, or others;
7. In the case of natural and human-created disasters and conflict-recovery areas, food
sovereignty acts as a form of 'insurance' that strengthens local recovery efforts and
mitigates negative impacts;
8. Peasant's power to make decisions about their material, natural and spiritual
heritage should be defended;
9. All peasants and indigenous people have the right to defend their territories from
the actions of transnational corporations.

28. Food sovereignty = improve the quality of life
of peasants and indigenous peoples

29. Cultural Indicators for Food Sovereignty and Sustainable
Development Field Testing Report, UNPFII 2010
(http://www.worldwewant2015.org/node/295251)
1. They have a food sovereignty focus, in particular relating to the relationship
between food sovereignty and traditional culture
2. They are practical, useful and measurable
3. They should be broad enough to be applied in a range of regions and
situations (where they could be made more specific and detailed if need
be)
4. They can be used to measure trends and changes (increases and decreases
over time)
5. They use the model proposed that includes under each theme structural,
process and results indicators.
6. They reflect Indigenous Peoples’ input and direct involvement in
development, planning, data collection, analysis and follow-up activities.
7. They take into account the role and contributions of Indigenous men and
women, youth and elders
8. They include the collection of anecdotal data, oral histories, interviews and
other information provided by traditional practitioners, producers, elders
and other community members, as well as from other sources (studies,
testing, statistics, etc)

30. La Via Campesina, tujuh prinsip kedaulatan
pangan adalah:
1. Makanan adalah hak dasar tiap manusia, tidak
semata-mata menjadi barang dagangan belaka.
2. Menerapkan pendekatan Reforma agraria
3. Perlindungan pada sumber daya alam, atau
penggunaan SDA secara bertanggung jawab
4. Penataan pasar pangan
5. Akhiri kelaparan global
6. Kedamaian sosial (social peace).
7. Kontrol pada demokrasi (democratic control).

31. Buku: Food Security and Food Sovereignty in the Middle East.
“An Economic Analysis of National Food Sovereignty Policies in
the Middle East: The Case of Lebanon and Jordan
(Jane Harrigan):
Tahapan riset:
1. semi-structured interviews with government officials,
academics, and international organizations .
2. the economic opportunity costs of greater domestic food
production? What extent does each country’s planned
food security strategy deviate from the economic dictates
of international comparative advantage? (narrow
neoclassical economic approach using international
comparative advantage, Revealed Comparative Advantage
–RCA, Policy Analysis Matrix -PAM).

32. Terima kasih