Pengujian Peraturan Perundang-undangan

1. Pengujian Peraturan
Perundang-undangan

2. Macam-macam Pengujian Peraturan
1. Legislative review
2. Executive Review
3. Judicial Review

3. 1. Legislative Review (political review)
 Pengujian peraturan perundang-undangan oleh
lembaga legislatif (DPR/DPRD)
 Dapat dilakukan dengan cara mencabut peraturan
yang lama dan/atau membuat peraturan yang baru

4. 2. Executive Review
 Pengujian peraturan perundang-undangan yang
dilakukan oleh Pemerintah (eksekutif)
 Dapat dilakukan dengan cara mencabut peraturan
yang lama dan/atau membuat peraturan yang baru.

5. 3. Judicial Review (JR)
 Judicial review adalah pengujian peraturan perundang-
undangan oleh lembaga peradilan
 JR dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan
Mahkamah Konstitusi (MK)
 Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap
UUD 1945
 Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang

6.  Pasal 24A ayat (1) UUD 1945
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi,
menguji peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang, dan
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-
undang
 Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

7. Bentuk-bentuk Judicial Review
 Pengujian formil yaitu menguji prosedur
pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan
apakah telah sesuai dengan aturan mainnya atau tidak.
 Pengujian Materiil yaitu menguji isi/substansi dari
peraturan perundang-undangan apakah sudah sesuai
dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak

8. Beberapa Alasan Pengajuan Judicial Review
1. Bertentangan dengan UUD atau peraturan lain yang lebih tinggi.
2. Dikeluarkan oleh institusi yang tidak bewenang untuk mengeluarkan
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
3. Adanya kesalahan dalam proses pembuatan peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan.
4. Terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu peraturan
perundang-undangan.
5. Terdapat ambiguitas atau keragu-raguan dalam penerapan suatu
dasar hukum yang perlu diklarifikasi

9. Kriteria Legal Standing Pemohon
1.Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
2.Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah
dirugikan oleh suatu UU yang diuji
3.Kerugian konstitusioal dimaksud harus spesifik dan aktual/ setidaknya
bersifat potensial terjadi
4.Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya UU
yang diuji
5.Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan/tidak lagi terjadi

10. Putusan Judicial Review
1. Permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan
atau permohonan tidak memenuhi syarat;
2. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti
beralasan dan selanjutnya Mahkamah membatalkan hasil
penghitungan suara oleh KPU, serta menetapkan hasil
penghitungan suara yang benar;
3. Permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak
beralasan

11. Akibat Hukum Putusan JR
 Uji formil: jika dikabulkan permohonannya maka
akibat hukumnya berlaku berlaku surut (retroaktif)
 Uji Materiil: jika di dikabulkan permohonannya maka
akibat hukumnya berlaku ke depan (prospektif)