Dokumen tersebut membahas rencana pembentukan Akademi ASDP Palembang untuk memenuhi kebutuhan SDM terampil di bidang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Rencana ini didasarkan pada perkembangan teknologi transportasi, kebutuhan peningkatan kompetensi SDM, dan peraturan pendidikan nasional. Akademi direncanakan akan menghasilkan lulusan sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan bidang

1. Penyusunan Studi Pembentukan
Akademi ASDP Palembang
PPSDM Perhubungan Darat
2012

2. Latar Belakang
Perkembangan
Teknologi dan
sistem transportasi
Kebutuhan SDM
Terampil sesuai dengan
kompetensi yang
dibutuhkan bidang ASDP
Peningkatan
kompetensi
Pelatihan Pendidikan
Pendidikan Formal
sesuai dengan
perturan Sisdikna
Pembentukan
Pendidikan Formal
Bidang ASDP
Menghasilkan
Lulusan sesuai
dengan kompetensi

3. Kegiatan Penyusunan Studi Pembentukan Akademi ASDP Palembang
ini dimaksudkan untuk :
 Melakukan Penyusunan Studi Pembentukan Akademi ASDP
Palembang
 Melakukan penyusunan Organisasi dan Ketatalaksanaan Akademi
ASDP Palembang
 Melakukan identifikasi kebutuhan tenaga pengajar pada akademi
ASDP Palembang .
 Melakukan identifikasi program studi Akademi ASDP Palembang

4. Sasaran yang akan dicapai dalam rangka Pengadaan Jasa Konsultan
Penyusunan Studi Pembentukan Akademi ASDP Palembang adalah :
 Salah satu dokumen pendukung di dalam pembentukan Akademi
ASDP Palembang
 Tercetaknya lulusan Akademi ASDP yang sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan teknologi di bidang LLASDP.

5. Kegiatan Penyusunan Studi Pembentukan Akademi ASDP Palembang
meliputi :
 Kajian kebijakan dan arah pembentukan Akademi ASDP
Palembang
 Analisis organisasi dan tata laksana Akademi ASDP Palembang
 Analisis Program studi Akademi ASDP Palembang
 Analisis kebutuhan SDM tenaga pengajar pada Akademi ASDP
Palembang

6. Identifikasi
Kebutuhan data dan
informasi
Penyusunan
Kuesioner, panduan
wawancara dan
observasi, dan list
kebutuhan data
sekunder
Pengumpulan Data
Primer:
Diskusi
stakeholders,
Kuesioner,
wawancara,
Observasi lapangan
Pengumpulan data
sekunder:
studi literatur, Data
Kemhub, Data
BPPTD Palembang
Analisis Profile
SDM pengelola
ASDP eksisting
Kajian kebijakan
dan arah
pembentukan
Akademi ASDP
Analisis kebutuhan
kompetensi SDM
pengelola ASDP
Laporan
Pendahuluan
Dokumen Studi
Rencana
Pembentukan
Akademi ASDP
Palembang
Analisis dan
Rumusan Organisasi
dan Tatalaksana
Akademi ASDP
Palembang
Analisis/Identifikasi
Kebutuhan Tenaga
Pengajar Akademi
ASDP
Analisis/Identifika
si program studi
Akademi ASDP
Palembang
Mobilisasi Tim dan
diksui awal dgn tim
teknis
Penajaman
Metodologi dan
metode analisis
Laporan Antara/Interim Report Draft Laporan Akhir dan Laporan Akhir

7. Tinjauan Peraturan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional
 Pasal 15 menyatakan mengenai Jenis pendidikan mencakup
pendidikan
umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan
khusus, dalam kaitannya dengan tujuan peraturan menjadi
sebuah sinyalemen bagi BPPTD Palembang untuk
meningkatkan kompetensinya dengan mendirikan lembaga
pendidikan formal bagi taruna-taruna muda ASDP dalam
memenuhi kebutuhan sumber daya manusianya yang bermutu
 Dalam pasal pasal 20 tercantum bahwa Perguruan tinggi
dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah
tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi dapat
menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau
vokasi.

8. Tinjauan Peraturan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan
Kedinasan
Pendidikan kedinasan yang diselenggarakan pada jalur formal
merupakan rangkaian kegiatan pendidikan terstruktur yang dapat
berupa program utuh yang secara keseluruhan diselenggarakan
pada satuan pendidikan kedinasan yang bersangkutan, atau
berupa program gabungan pendidikan formal dan pendidikan
nonformal sebagai implikasi standar kompetensi yang dituntut di
dalam program pendidikan kedinasan tertentu

9. Tinjauan Peraturan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Pendidikan
Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian
lain atau lembaga pemerintah non-kementerian harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
• memiliki program-program studi yang diselenggarakan secara
khas terkait dengan tugas dan fungsi kementerian atau
lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan; dan
• adanya undang-undang sektor terkait yang menyatakan perlu
diadakannya pendidikan yang diselenggarakan secara khas
terkait dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga
pemerintah non-kementerian yang bersangkutan.

10. Tinjauan Peraturan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000
Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
 Perguruan tinggi kedinasan selanjutnya disebut PTK adalah
akademi, politeknik atau sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh
Menteri lain atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen
(LPND) untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas
kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai di lembaga yang
bersangkutan.
 Pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh
Kementerian, Kementerian lain, atau lembaga pemerintah non-
kementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan
keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri
dan calon pegawai negeri (PP No 14 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat
(1)), sejalan dengan hal tersebut BPPTD Palembang sebagai Akademi
bagi taruna-taruna muda ASDP Pada saat ini dimana BPPTD
Palembang hanya memiliki satu program studi yaitu Program D-III Ahli
Madya Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (D-III
LLASDP).

11. Tinjauan Peraturan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 178/U/2001 Tentang Gelar dan Lulusan
Perguruan Tinggi Menteri Pendidikan Nasional
 Peraturan tersebut menyatakan mengenai definisi mengenai lembaga
yang menyelenggarakan Pendidikan akademik adalah pendidikan yang
diarahkan terutama pada penguasan ilmu pengetahuan dan
pengetahuan Pendidikan dan profesional adalah pendidikan yang
diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
 Jika mengacu kepada definisi tersebut maka BPPTD Palembang
didasarkan kepada tugas yang diembannya adalah melaksanakan
kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan manajemen di
bidang Angkutan Penyeberangan dan Perairan Daratan dan
Manajemen Lalu Lintas Ang-kutan Jalan, sehingga lulusannya akan
diberikan sebutan atau gelar profesional, karena pada penetapan jenis
sebutan profesional didasarkan atas bidang keahliannya.

12. Tinjauan Peraturan
 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
178/U/2001 Tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi Menteri
Pendidikan Nasional diatur dalam pasal 11, yakni Perguruan tinggi yang
tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku tidak dibenarkan memberikan gelar
akademik, sebutan profesional dan/atau gelar doktor kehormatan.
 Sehingga mengacu kepada perundangan Sistem Pendidikan Nasioanl dan
Peraturan-peraturan terkait di atas, maka BPPTD Palembang
mengharuskan membuka sebuah lembaga baru, yang akan
menyelenggarakan proses pendidikan formal yang berbasis kepada
keahlian tertentu, kemudian akan menghasilkan lulusan yang
menyandang sebutan profesional, sesuai dengan persyaratan dan
ketetntuan yang telah ditetapkan.

13. Tinjauan Peraturan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun
2012 Tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang
Transportasi
 Pasal 14 memperjelas mengenai jalur dan jenjang Diklat transportasi bahwa diklat
transportasi diselanggarakan melalui jalur formal dan jalur nonformal, serta pada
pasal 15 dinyatakan bahwa Jalur pendidikan formal diselenggarakan dalam
jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, sedangkan Jalur pendidikan nonformal
merupakan lembaga pelatihan dalam bentuk balai Diklat Transportasi.
 Kandungan dalam pasal 15 untuk jenis pendidikan formal, memberikan makna
yang berbeda, karena ketika menerangkan mengenai jalur pendidikan
nonformal, pasal tersebut secara jelas menyatakan penyelenggara dari pelatihan
tersebut adalah Balai Diklat Transportasi, namun ketika menyinggung kepada
jenjang pendidikan formal, penyelenggaraannya harus disesuaikan dengan
ketentuan perundang-undangaan.
 Hal tersebut menjadi salah satu entry point ketika disandingkan dengan Undang-
undang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan terkait pendidikan

14. Tinjauan Peraturan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 50 Tahun
2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan
Dan Pelatihan Transportasi Darat
 Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sumber
daya manusia yang terdidik, profesional dan kompeten di bidang lalu lintas
dan angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan
perkeretaapian, perlu menata kembali kelembagaan Balai Pendidikan dan
Pelatihan Transportasi Darat dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Angkutan
Penyeberangan dan Perairan Daratan menjadi Balai Pendidikan dan
Pelatihan Transportasi Darat dengan Peraturan Menteri Perhubungan
 Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Palembang adalah Unit
Pelaksana Teknis (UPT) yang secara administrasi dibina oleh Sekretaris
Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan secara teknis operasional
dibina oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat. Balai
Diklat Transportasi Darat Palembang mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan manajemen di
bidang Angkutan Penyeberangan dan Perairan Daratan dan Manajemen
Lalu Lintas Angkutan Jalan.

15. Jenis dan karakteristik Kapal Sungai
Pada saat ini transportasi air
merupakan sarana yang penting di
dalam aktivitas hubungan antara
masyarakat dari pulau satu dengan
pulau yang lainnya. Hal ini juga
menyebabkan bahwa bangsa
Indonesia mendapat julukan bangsa
pelaut, karena mereka telah terbiasa
mengarungi lautan di wilayah
Nusantara, bahkan telah berlayar
sampai ke luar wilayah Nusantara
Teknologi pembuatan kapal di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat setelah
mendapat pengaruh asing. Dari para pelaut asing itulah bangsa Indonesia memperoleh
tambahan pengetahual teknologi navigasi dan pelayaran, hingga akhirnya Indonesia memiliki
industry kapal yang modern. Perkembangan sistem transportasi air pada dewasa ini tidak
terlepas dari kemajuan teknologi.

16. Potensi Pasar Kerja Lulusan
Berdasarkan gambar diatas dapat diihat potensi angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang
di tunjukkan warna merah sedangankan untuk angkutan penyeberangan di tunjukan dengan
warna hitam, potensi angkutan sungai dan danau berjumlah 11 prrovinsi/daerah sedangkan
potensi angkutan penyeberangan berjumlah 18 provinsi/daerah, berdasarkan peta potensi di atas
sangat di perlukan SDM yang berkompeten di bidang ASDP dengan jumlah yang ideal pada setiap
daerah/provinsi.

17. Potensi Pasar Kerja Lulusan
Berdasarkan asumsi data diatas dapat dilihat bahwa kebutuhan akan SDM baik itu pengawas maupun
pelaksana untuk masing-masing kabupaten/kota pada setiap provinsi yang menggunakan alat
transportasi sungai, danau dan penyebreangan cukup tinggi
Jika jumlah pegawai dengan rincian untuk jumlah SDM di kantor berjumlah 6 oarang perencanaan
dengan rincian 2 orang di bidang sarana, 2 orang bidang prasarana dan 2 orang bidang keselamatan.
Sedangkan jumlah SDM yang di perlukan untuk satu dermaga yaitu sebanyak 10 orang dengan rincian
untuk pengawas di bidang sarana 1 orang, prasarana 1 orang, keselamatan 2 sedangkan untuk
pelaksana di perlukan 6 orang dengan rincian di bidang sarana 2 orang, prasarana 2
orang, keselamatan 2 orang
Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten/kota dan Provinsi Dermaga Dinas Perhubungan Kabupaten/kota dan Provinsi

18. Potensi Pasar Kerja Lulusan D III LLASDP
Untuk SDM Non Aparatur dan Operator
PT. ASDP Indonesia Ferry adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa angkutan dan
pengelolah pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan dan barang. Fungsi utama perseroan
adalah menyediakan akses transportasi publik antar pulau yang bersebelahan serta menyatukan pulau-
pulau besar sekaligus menyediakan akses transportasi publik kewilayah yang belum memiliki
penyeberangan guna mempercepat pembangunan (penyeberangan perintis).

19. Asumsi Kebutuhan SDM Operator dan Non-Aparatur
No Operator Kapal Asumsi Jumlah SDM
Normatif
Operator Kapal
1 Nahkoda 1
2 Chief Officer 1
3 Chief Engineer 1
4 Chief Cook 1
5 Officer 2 1
6 Officer 3 1
7 Engineer 2 1
8 Engineer 3 1
9 Boat Swain 5
10 Seaman 5
11 Oiler 5
12 Wiper 5
13 Steward 5
33
No Pelabuhan Penyeberangan
Asumsi Jumlah
SDM Normatif
pelabuhan
1 Kepala Cabang 1
2 Bidang Operasi 1
3 Bidang Pemeliharaan 1
4 Bidang SDM & Umum 1
5 Asmen Operasional pelabuhan 1
6 Asmen Operasional Kapal 1
7 Asmen Pemeliharaan
Pelabuhan
1
8 Asmen Pemeliharaan Kapal 1
9 Asmen SDM 1
10 Asmen Umum 1
11 Asmen Akutansi 1
12 Asmen Keuangan 1
13 Supervisor I 1
14 Supervisor II 1
15 Supervisor III 1
16 Asisten Supervisor I 1
17 Asisten Supervisor II 1
18 Asisten Supervisor III 1
13

20. AnalisaKebutuhan SDM Pelaut
Perbandingan Supply dan Demand Pelaut
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Tahun
Demand
Supply
Linear (Demand)
Linear (Supply)

21. Tuntutan Kompetensi SDM Untuk Aparatur
Bidang Rekayasa
• Memahami tata cara berlalu lintas di sungai dan danau
• (PP 38/2007 – PP 51/2012 – Permen Hub 68/ 2011):
• Menguasai peran. Fungsi, dan karakteristik transportasi sungai
dan danau
• (PP 38/2007)
• Memahami tentang perambuan sungai dan danau (PP 38/2007)
• Mampu melaksanakan tata cara pemasangan dan pemeliharaan
rambu sungai
• (PP 38/ 2007)

22. Tuntutan Kompetensi SDM Untuk Aparatur
Bidang Manajemen
• Mampu melakukan pengoperasian kapal sungai danau dan penyeberangan (PP 38 2007 – PP 51/2012 – KM
70/1998 – STCW 2010 manila)
• Mampu melaksanakan tugas fungsi navigasi
• Mampu melaksanakan tugas fungsi penanganan muatan
• Mampu melaksanakan tugas fungsi pengawasan terhadap pengoperasian kapal dan perlindungan orang di kapal
• Mampu melaksanakan tugas operator radio terbatas yang memenuhi standar GMDSS operator
• Menguasai pengetahuan dasar tentang pengoperasian kapal kapal khusus (mis. Tanker)
• Mampu melaksanakan tugas fungsi penanganan muatan pada tingkat operasional
• Mampu melaksanakan tugas fungsi permesinan kapal pada tingkat operasional
• Mampu melaksanakan tugas fungsi pemeliharaan dan perbaikan pada tingkat operasional
• Mampu melaksanakan tugas fungsi elektrikal dan pengendalian mesin pada tingkat operasional
• Menguasai pengetahuan cukup tentang keadaan darurat, keselamatan kerja, perawatan medis di kapal dan
penyelamatan diri di laut
• Mampu melaksanakan tugas fungsi pengendalian operasi kapal dan penjagaan personel di kapal pada tingkat
operasional
• Mampu berkomunikasi secara verbal dan tertulis dengan baik menggunakan bahasa inggris
• Menguasai teknologi maritim
• Memahami dan mampu menetapkan persyaratan pelayanan kapal SDP
• (PP 38/ 2007 – PP 51/20012 – PP 20/2010/ km 73/2004)
• Mampu melakukan penyelenggaraan dan operasional pelabuhan SDP
• (PP 38/2007 – PP 51/2012 – PP 61/2009)

23. Tuntutan Kompetensi SDM Untuk Aparatur
Bidang Keselamatan:
• Mampu dan memahami tata cara pengawasan barang berbahaya di kapal dan pelabuhan sungai danau dan
penyeberangan (PP 38/2007)
• Menguasai teknik penanganan pemuatan barang berbahaya di kapal
• Memahami tata cara pemeliharaan/perawatan kapal sungai danau dan penyeberangan serta permesinan dan
perlengkapan kapal
• (PP 38/2007 – PP 51/2012 – KM 73/2004 – KM 58/ 2007)
• Mampu melaksanakan pemeriksaan mesin dan sistem propulsi kapal, melaksanakan pengamanan kontrol listrik
kapal dan generator kapal SDP
• Mampu melakukan pengawasan surat ukur, tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan
kapal, kebangsaan kapal sungai dan danau
• (PP 38/2007)
• Memahami dasar hukum keselamatan pelayaran, elemen dan nilai ekonomi resiko kecelakaan kapal, kelaikan
kapal, strategi pencegahan kecelakaan kapal, strategi penanganan & penanggulangan kecelakaan kapal
• Mampu melaksanakan pengawasan penyelenggaraan dan operasionjal pelabuhan sungai danau dan
penyeberangan (PP 38/2007)
• Mampu melaksanakan sertifikasi pelabuhan sungai danau dan penyeberangan
• (PP 38/2007)
• Mampu melaksanakan dan memahami tata cara pemeliharaan / perawatan pelabuhan SDP (PP 38/2007)
• Menguasai secara operasional pemilihan lokasi pengukuran fluktuasi muka air dan analisa tinggi muka air
• Mampu dan memahami dalam pemberian persetujuan pengoperasian kapal
• (PP 38/2007)

24. Tuntutan Kompetensi SDM Untuk Aparatur
Bidang Perencanaan
• Mampu dan memahami tata cara penetapan alur sungai untuk transportasi sungai dan danau (PP 38/2007)
• Mampu melaksanakan penetapan dan penyusunan rencana jaringan sungai dan danau (PP 38/2007 – PP
51/2012 – PP 20/2010 – KM 73/2004)
• Mampu melaksanakan dalam penetapan penyusunan rencana lintas angkutan penyeberangan (PP 38/ 2007 –
PP 20/ 2010)
• Mampu dan memahami dalam menetapkan pedoman rancang bangun kapal sungai danau dan penyeberangan
(PP 38/2007 – PP 51/ 2012):
• Mengerti dan menguasai karakteristik kapal, permesinan dan pelengkapan kapal ASDP
• Memahami teknologi transportasi ASDP
• Memahami tata cara dan mampu melaksanakan pengadaan kapal SDP
• (PP 38/2007)
• Mampu melaksanakan registrasi kapal sungai dan danau (PP 38/2007)
• Mampu melaksanakan penetapan lokasi pelabuhan sungai danau dan penyeberangan (PP 38/ 2007 – PP 61/
2009)
• Mampu melaksanakan perencanaan dan pembangunan pelabuhan SDP
• (PP 38/2007)
• Mampu melakukan penyusunan dan penetapan rencana induk pelabuhan SDP, DLKR dan DLKP (PP 38/2007 –
PP 51/2012 - PP 61/2009 )
• Mampu melakukan perhitungan dan penetapan tarif angkutan SDP
• (PP 38/2007 – PP 51/ 2012 – PP 20/2010)
• Mampu melakukan perhitungan dan penetapan tarif jasa kepelabuhanan SDP
• (PP 38/2007 – PP 61/2009)

25. Sumber Daya Manusia Pelabuhan Penyeberangan

26. Sumber Daya Manusia Pelabuhan Penyeberangan
sumber daya manusia non aparatur di pelabuhan penyeberangan sangat dibutuhkan untuk kegiatan operasional
pelabuhan penyeberangan, Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh sebagai berikut :
Mampu mengorganisir dan mengendalikan kegiatan pengelolaan dan pengembangan kepengusahaan jasa
kepelabuhanan dan penyeberangan
a) Mampu mengkoordinir, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi serta menganalisis kegiatan
operasional pelabuhan dan kapal, produksi jasa dan pendapatan, kegiatan promosi.
b) Mampu mengkoordinir, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan produksi jasa dan
pendapatan serta operasional pelabuhan, pemanfaatan lahan pelabuhan.
c) Mampu mengkoordinir, melaksanakan, merencanakan dan mengevaluasi kegiatan produksi jasa dan
pendapatan serta operasional kapal, administrasi perkantoran.
d) Mampu mengkoordinir, melaksanakan, merencanakan dan mengevaluasi kegiatan operasional kapal
dan pelabuhan di lapangan.
e) Mampu mengkoordinir, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi serta menganalisis kegiatan
pemeliharaan kapal beserta perlengkapannya, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas terminal dan peralatan
pelabuhan, administrasi perkantoran.
f) Mampu mengkoordinir, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan
kapal, pengadaan dan perbaikan perlengkapannya.
g) Mampu Mengkoordinir, merencanakan, mengevaluasi, menganalisis, mengawasi dan melaksanakan kegiatan
balas jasa, kedisiplinan, kesejahteraan, keselamatan kerja, penempatan, kebutuhan serta data
karyawan, sistem administrasi perkantoran, ketertiban dan kebersihan lingkungan kerja.
h) Merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi serta menganalisis kegiatan ketatausahaan
keuangan dan akuntansi, penyelesaian utang- piutang, perpajakan, kewajiban-kewajiban lainnya, pelaksanaan
anggaran, jasa keuangan, pengelolaan kas/bank, verifikasi.
i) Mengkoordinir, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pencatatan kegiatan yang
berhubungan dengan keuangan, perpajakan serta pendapatan.

27. Sumber Daya Manusia Operator Kapal Penyeberangan

28. Sumber Daya Manusia Pelabuhan Penyeberangan
Kompetensi untuk Nautika
a) Mampu melaksanakan tugas fungsi Navigasi;
b) Mampu melaksanakan tugas fungsi penanganan muatan;
c) Mampu melaksanakan tugas fungsi pengawasan terhadap pengoperasian kapal
dan perlindungan orang di kapal;
d) Mampu melaksanakan tugas operator radio terbatas yang memenuhi standar
GMDSS operator;
e) Memiliki pengetahuan yang cukup tentang keadaan darurat, keselamatan kerja,
perawatan medis di kapal dan penyelamatan diri di laut;
f) Memiliki pengetahuan dasar tentang pengoperasian kapal-kapal khusus, antara
lain kapal tanker;
g) Mampu berkomunikasi secara verbal dan tulis dengan baik menggunakan
bahasa Inggris;
h) Mampu melaksanakan tugas fungsi Penanganan Muatan pada tingkat
Operasioanal.
i) Memiliki pengetahuan teknologi industri maritim

29. Sumber Daya Manusia Pelabuhan Penyeberangan
Kompetensi Untuk Teknika
a) Mampu melaksanakan tugas fungsi pengoperasian permesinan kapal pada
tingkat Operasional;
b) Mampu melaksanakan tugas fungsi pengendalian permesinan kapal pada tingkat
operasional;
c) Mampu melaksanakan tugas fungsi perawatan dan perbaikan permesinan kapal
pada tingkat Operasional;
d) Mampu melaksanakan tugas fungsi pengawasan terhadap pengoperasian kapal
dan perlindungan Orang di kapal untuk tingkat operasional;
e) Memiliki pengetahuan yang cukup tentang keadaan darurat, keselamatan kerja,
perawatan medis di kapal dan penyelamatan diri di laut;
f) Memiliki pengetahuan dasar tentang pengoperasian kapal-kapal khusus antara
lain: kapal tanker;
g) Memiliki pengetahuan managerial dan kepemimpinan yang diperlukan sebagai
perwira kapal niaga;
h) Mampu berkomunikasi secara verbal dan tulis dengan baik menggunakan
bahasa Inggris;
i) Memiliki pengetahuan teknologi industri maritim

30. Komptensi Sumber Daya Manusia di Bidang ASDP
Berdasarkan penjelasan kompetensi yang dibutuhkan dan peluang lulusan DIII
LLASDP pada pelabuhan penyeberangan dan operator kapal penyeberangan di
atas, maka potensi pasar lulusan Diploma III LLASDP dapat berkembang tidak
hanya untuk aparatur saja tetapi untuk non aparatur dan operator juga, dilihat dari
kebutuhan akan SDM pelaut sangat tinggi dan memerlukan SDM yang kompeten di
bidang pelabuhan dan kapal, maka dilihat dari itu perlu adanyan pengembangan
prodi di Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Palembang tidak hanya
satu prodi tetapi perlu adanya pengembangan prodi baru terkait pemenuhan
kebutuhan SDM operator kapal dan SDM non aparatur, sehingga nanti kedepan di
harapkan dapan mendukung terpenuhinya SDM bidang operator dan SDM bidang
non aparatur (BUMN). oleh karena itu perlu adaya riview kurikulum program Diploma
III LLASDP dan penyusunan kurikulum baru untuk prodi yang nanti diusulkan untuk
pengembangan prodi terhadap tuntutan kompetensi saat ini

31. Arah Pengembangan Kelembagaan dan
Organisasi Lembaga Diklat di Bidang ASDP
Analisis Faktor Internal
Kekuatan
1) Ketersediaan Sarana dan Prasarana baik
secara kuantitas maupun kualitas
2) Ditinjau dari rumpun keilmuan, bahwa
transportasi darat, dalam hal ini
ASDP, memiliki karakter khusus, atau
kekhasan (uniqueness) dalam proses
pengembangan keilmuannya
3) Ketersediaan SDM Tenaga Pengajar, baik
secara kuantitas maupun komposisinya
4) Kompetensi SDM Tenaga Pengajar, dilihat dari
Standing Akademik, Keahlian/Sertifikasi, dan
Pengalaman pada bidang ASDP
5) Eksisting Organisasi dan Tata Kelola BPPTD
Palembang yang memungkinkan untuk
dikembangkan sehingga cukup memberikan
dukungan terhadap upaya pengembangan
kelembagaan pendidikan formal.
6) Keberagaman dan Kemutakhiran Kurikulum
yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan
dunia transportasi khususnya ASDP
Kelemahan
1) Ketersediaan infrastruktur Informasi yang
belum memadai baik dari segi kelengkapan,
kemutahiran maupun kemudahan akses,
sehingga sosialisasi tentang BBPT Palembang
dan segala informasi yang berkaitan dengan
itu tidak berjalan secara efektif.
2) Mengacu kepada Peraturan perundang-
undangan Sistem Pendidikan Nasional,
mengenai penyelenggaraan pendidikan formal
dan pengembangan jenjang penyelenggaraan
pendidikan terbentur kepada aturan pemberian
gelar dan sebutan profesional, bahwa selain
Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut
atau Universitas tidak diperkenankan
memberikan gelar akademik atau sebutan
profesional

32. Arah Pengembangan Kelembagaan dan
Organisasi Lembaga Diklat di Bidang ASDP
Analisis Faktor Eksternal
Peluang
1) Pertumbuhan dunia transportasi darat
khususnya ASDP berdampak kepada semakin
meningkatnya permintaan SDM bidang ASDP.
2) Rendahnya tingkat persaingan diantara
penyelenggara pendidikan di bidang
ASDP, terutama persaingan regional
3) Faktor-faktor Ekonomi Makro yang
direpresentasikan oleh beberapa indikator
seperti Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan
Tingkat Suku Bunga.
4) Faktor Sosial Budaya, terutama adanya
persepsi masyarakat yang positif terhadap
pendidikan khususnya pendidikan formal.
5) Stabilitas Politik dan Keamanan yang
memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi
perkembangan dunia ASDP dan investasi
6) Kebijakan Pemerintah Pusat, terutama dengan
kebijakan bidang perhubungan yang
berpengaruh positif terhadap arah
pengembangan BPPTD Palembang
Ancaman
1) Faktor-faktor Ekonomi Makro yang
direpresentasikan oleh indikator tingkat Inflasi
dan Daya Beli Masyarakat

33. Matriks SWOT
Kuadran II
Kuadran IVKuadran III
Kuadran I
PELUANG
K
E
L
E
M
A
H
A
N
K
E
K
U
A
T
A
N
ANCAMAN
Matriks SWOT yang merupakan komposisi dari hasil analisis dan pendalaman
faktor-faktor internal dan eksternal tersebut, menunjukkan bahwa Posisi BPPTD
Palembang sebagai terletak pada Kuadran I. Pada posisi ini institusi dihadapkan
pada berbagai peluang dengan beberapa kekuatan yang ada

34. Arah Pengembangan
Ekspansi Agresif merupakan pilihan strategi yang paling mungkin bagi BPPTD
Palembang sdalam rangka meraih berbagai peluang dari lingkungan eksternal
melalui pemanfaatan dan pengerahan (optimalisasi) kekuatan yang dimiliki secara
agresif, dan jika perlu disertai dengan pembenahan pembenahan berbagai faktor
(teridentifikasi) yang menjadi kelemahan.
Dengan asumsi bahwa perubahan kondisi lingkungan di masa depan tidak terlalu
berbeda dengan identifikasi pada saat analisis SWOT ini dilakukan, berbagai
alternatif tindakan dapat dilaksanakan sehubungan dengan strategi Ekspansi
Agresif yang bertujuan untuk memelihara potensi pertumbuhan yang ada dan
mewujudkannya menjadi pertumbuhan nyata

35. Kebijakan dan Arah Pengembangan
a. Strategi Pengembangan Organisasi Dan Manajemen
Sebagai suatu organisasi yang senantiasa bersifat dinamis, maka
diperlukan upaya yang senantiasa memperhatikan dan
menganalisis dinamika lingkungan strategis yang ada.
b. Strategi Pengembangan SDM
Tuntutan akan kualitas dan profesionalisme setelah mengikuti
pendidikan dan pelatihan harus diimbangi dengan peningkatan dan
pengembangan kualitas dan profesionalisme tenaga
pengajar/pendidik (widyaiswara, dosen, instruktur) serta tenaga
penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Seluruh unsur yang
terkait dengan penyelenggaran pendidikan dan pelatihan dituntut
untuk ditingkatkan dan dikembangkan secara optimal.
Pengembangan SDM diupayakan dengan jalan pengembangan.
dan peningkatan kemampuan tenaga penyelenggara, tenaga
edukatif dan penunjang akademik dengan mengikutsertakan dalam
program pelatihan teknis, manajemen diklat, maupun program gelar
dan program non-gelar secara optimal, sistematis, dan
berkelanjutan

36. Kebijakan dan Arah Pengembangan
c. Strategi Peningkatan Mutu Lulusan
Dari sisi mutu lulusan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
diperlukan upaya yang sistematis untuk selalu menjaga mutu diklat dengan
menyusun, meningkatkan dan mengembangkan sistem standar mutu
pendidikan dan pelatihan perhubungan darat diantaranya melalui standar
perencanaan, penyelenggaraan dan pemantauan lulusan.
d. Strategi Bidang Sarana dan Prasarana
Dalam upaya peningkatan dan optimasi kapasitas diklat diperlukan
perbaikan, pembangunan dan optimasi sarana dan prasarana diklat.
Perbaikan dan/atau pembangunan prasarana Perhubungan dapat dilakukan
secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan.
e. Strategi Pengembangan Program Diklat
Dalam upaya peningkatan mutu dan pengembangan kemampuan diklat
transportasi darat yang lebih luas dan kompeten diperlukan suatu upaya
untuk melakukan analisis perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Analisis senantiasa dilakukan untuk memahami karakteristik
kebutuhan transportasi darat, khususnya bidang ASDP. Dengan demikian
program diklat yang dibutuhkan dapat dipersiapkan sesuai dengan
kompetensi yang diharapkan.

37. Program Studi yang Layak Dikembangkan
1. Diploma III LLASDP : memiliki potensi sebagai pencetak aparatur dan non aparatur
2. Diploma III Nautika dan Teknika memiliki potensi sebagai pencetak Operator
Berdasarkan hasil identifikasi dan arah pengembangan Balai Diklat ASDP, maka
ketersediaan SDM tenaga pengajar serta ketersediaan sarana dan prasarana maka
program studi yang layak untuk dikembangkan adalah sebagai berikut :

38. Kebutuhan Tenaga Pendidik
Sesuai dengan ketentuan Kemendiknas No. 234/U/2000 tentang pendirian perguruan
tinggi maka dipersyaratkan ketentuan minimal ketersedian sumber daya yaitu
No Uraian
Persyaratan
Minimal
1. Dosen tetap Kulifikasi S1 masing-masing Prodi 6 Orang
2. Tenaga Administrasi DIII 4 Orang
3. Tenaga Administrasi S1 1 Orang
4. Tenaga Penunjang Akademik DIII 9 Orang
5. Tenaga Pustakawan DIII 2 Orang
6. Tenaga Pustakawan DIV / S1 2 Orang

39. Analisis bentuk Kelembagaan Bagi Lembaga
Pendidikan Tinggi di Bidang ASDP
Berdasarkan kepada identifikasi yang telah dilakukan, maka lembaga pendidikan
tinggi yang dapat mengakomodasi berbagai persoalan tersebut adalah lebih
mengarah kepada bentuk Politeknik, hal ini dikarenakan beberapa karakteristik
sebagai berikut :
1. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan
profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus, dimana bidang ASDP
adalah salah satu bidang khusus dan kecil kemungkinan lembaga pendidikan
tinggi formal lainnya yang akan menyelenggarakan program tersebut.
2. Politeknik terdiri atas tiga program studi atau lebih yang menyelenggarakan
Program Diploma Satu (D I), Program Diploma Dua (D II), Program Diploma Tiga
(D III) dan/atau Program Diploma Empat (D IV).
3. Program Studi sebagai pelaksana teknis penyelenggara pendidikan, bisa
dikembangkan searah dengan pengembangan bidang ASDP.

40. Kedudukan Politeknik ASDP Berdasarkan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor: KM 60 Tahun 2010
Kementerian
Perhubungan
Staff Ahli
Inspektorat
Jenderal
Sekretaris
Jenderal
Direktorat Jenderal
Perhubungan
Darat
Direktorat Jenderal
Perhubungan
Laut
Direktorat Jenderal
Perhubungan
Udara
Direktorat Jenderal
Kereta Api
Badan
Pengembangan
SDM
Perhubungan
Badan Penelitian
dan
Pengembangan
Perhubungan
PUSAT
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
PERHUBUNGAN DARAT
Politeknik
ASDP
Pusat Komunikasi
Publik
Pusat Kajian
Kemitraan dan
Pelayanan Jasa
Transportasi
Pusat Data dan
Informasi
PUSAT
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
PERHUBUNGAN laut
PUSAT
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
PERHUBUNGAN Udara
PUSAT
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
Aparatur
Peerhubungan

41. Struktur Organisasi Politeknik ASDP Palembang
(usulan)

42. Prosedur Pendirian Lembaga Pendidikan Baru
Kepmendiknas No. 234/U/2000 tahun 2000 menyebutkan bahwa
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal pendirian perguruan tinggi
adalah :
• Rencana induk pengembangan (RIP);
• Kurikulum;
• Tenaga kependidikan;
• Calon mahasiswa;
• Statuta;
• Kode etik sivitas akademika;
• Sumber pembiayaan;
• Sarana dan prasarana;
• penyelenggara perguruan tinggi.

43. Tahapan Transformasi BPPTD Palembang
Menjadi Politeknik ASDP Palembang
START
Program Studi
1. Pengisian Form 1 ,2, 3, 4 dan 5
2. Pemberian EPSBED/Kode
Prodi
3. Persentasi Akhir ke Dirjen Dikti
Kelembagaan
1. Naskah Akademik
2. Statuta
3. Kurikulum
4. Study Kelayakan
5. Rencana Induk Pengembangan
(RIP)
6. Sarana dan Prasarana
7. Tenaga Pendidik
8. Calon Taruna
9. Learning Out Come (LO)
Surat Rekomendasi Izin Operasional Prodi
1. Naskah Akademik
2. Draf RPM
3. Draf Statuta
4. Persentasi Akhir
Keputusan Menteri

44. Kesimpulan
Berdasarkan kepada pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka
beberapa hal yang bisa disimpulkan antara lain :
• Mengacu kepada peraturan perundangan Sistem Pendidikan Nasional, maka
penyelenggaraan program studi D3 LLASDP oleh BBPTD Palembang adalah
tidak sesuai, untuk itu perlu dilakukan perubahan bentuk kelembagaan ke
menjadi lembaga pendidikan tinggi formal.
• Perkembangan Industri ASDP yang direpresentasikan oleh adanya potensi bagi
pasar lulusan yang diikuti oleh tuntutan kompetensi bagi SDM ASDP, baik SDM
Aparatur, Non Aparatur, maupun SDM Operator, mengarahkan BPPTD
Palembang untuk membangun program studi baru disamping LLSDP yaitu
program studi Nautika dan Program Studi Teknika.
.

45. Kesimpulan
• Perwujudan dari arah pengembangan BPPTD Palembang melalui analisis SWOT dan
keharusan untuk melakukan perubahan kelembagaan menjadi perguruan tinggi formal
dengan 3 (tiga) program studi LLASDP, Nautika, dan Teknika, yaitu dengan pembentukan
Politeknik ASDP Palembang.
• Bahwa pembentukan Politeknik ASDP Palembang memberikan konsekwensi logis untuk :
– melakukan penyusunan kurikulum dan silabi untuk program studi Nautika dan Teknika
serta review terhadap kurikulum program studi LLASDP ;
– melakukan pemenuhan kebutuhan SDM tenaga pengajar khususnya untuk program
studi Nautika dan Teknika yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
– melakukan peningkatan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang
berlaku pada diklat kepelautan QSS ; serta
– melakukan perubahan organisasi dan tata laksana dari BBPTD menjadi Politeknik yang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka menciptakan organiasi yang
efektif dan efisien.

46. Rekomendasi
Rekomendasi diusulkan sebagai upaya untuk meningkatkan akselerasi dari tujuan
yang ingin ditetapkan, dalam hal ini rekomendasi untuk Pendirian Politeknik ASDP di
Palembang antara lain :
• Proses yang dilalui dalam pembentukan sebuah lembaga pendidikan formal lintas
kementerian akan menggunakan waktu yang cukup panjang, sehingga diperlukan
percepatan untuk penyusunan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan.
• Pemenuhan kebutuhan SDM tenaga pengajar perlu segera dilakukan baik secara
kuantitas maupun kualifikasi, yang dilakukan, dalam rangka peningkatan
kompetensinya baik melalui peningkatan jenjang pendidikan maupun pelatihan
dan seminar yang terkait dengan keilmuan.

47. Rekomendasi
• Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mencapai standar yang
berlaku harus terus di upayakan dalam rangka pencapaian kompetensi dari para
lulusan.
• Adalah penting untuk segera dilaksanakan yaitu review terhadap kurikulum
LLASDP dan penyusunan kurikulum untuk program studi nautika dan Program
studi Teknika, dengan melibatkan berbagai stakeholder dari industri ASDP dan
didasarkan pada ketentuan yang berlaku yang salah satunya yaitu Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian hasil Belajar Mahasiswa
• Untuk melakukan proses transformasi dari BPTD Pelembang Menjadi Politeknik
Palembang, dapat dilaksanakan dengan mengadopsi apa yang telah
dilaksanakan sbelumnya di BP2IS Surabaya.

48. Terima Kasih