BKAD adalah lembaga kerjasama antar desa yang dibentuk berdasarkan kesepakatan desa-desa untuk mengelola program pembangunan partisipatif seperti PNPM MP. BKAD mendelegasikan wewenang pelaksanaan kegiatan kepada UPK dan pengawasan kepada BP UPK sesuai anggaran dasar dan peraturan desa.

1. KELEMBAGAAN BADAN KERJASAMA
ANTAR DESA DALAM KONTEKS
PNPM MPD DI KABUPATEN CIAMIS
DDiissaammppaaiikkaann ppaaddaa aaccaarraa
KKuunnjjuunnggaann SSttuuddii BBaannddiinngg PPeemmeerriinnttaahh KKaabbuuppaatteenn SSoollookk
PPrroovviinnssii SSuummaatteerraa BBaarraatt
OOlleehh ::
KKEEPPAALLAA BBIIDDAANNGG PPEEMMBBEERRDDAAYYAAAANN MMAASSYYAARRAAKKAATT
BBaaddaann KKeelluuaarrggaa BBeerreennccaannaa PPeemmbbeerrddaayyaaaann MMaassyyaarraakkaatt ddaann
PPeemmeerriinnttaahhaann DDeessaa KKaabbuuppaatteenn CCiiaammiiss
DDrrss.. DDIIAANN BBUUDDIIYYAANNAA,, MM..SSii

2. LUAS WILAYAH CIAMIS 143.200 HA ( SERATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU DUA RATUS HEKTAR)
JUMLAH 26 KECAMATAN, 7 KELURAHAN DAN 258 DESA.
SECARA DEMOGRAFIS, JUMLAH PENDUDUK PADA TAHUN 2013 SEBANYAK 1.320.624 JIWA
( SATU JUTA TIGA RATUS DUAPULUH RIBU ENAM RATUS DUA PULUH EMPAT JIWA).
BERBATASAN DENGAN :
DI SEBELAH TIMUR BERBATASAN DENGAN KABUPATEN CILACAP, PROPINSI JAWA TENGAH
DI SEBELAH UTARA BERBATASAN DENGAN KABUPATEN KUNINGAN DAN KABUPATEN
MAJALENGKA,
DI SEBELAH BARAT BERBATASAN DENGAN KABUPATEN DAN KOTA TASIKMALAYA;
DI SEBELAH TIMUR BERBATASAN DENGAN KOTA BANJAR.
SEBELAH SELATAN BERBATASAN DENGAN KABUPATEN PANGANDARAN.

3. Perjalanan Program Pemberdayaan Masyarakat
Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
( PNPM ) Mandiri Perdesaan, merupakan kelanjutan
dari Program Pengembangan Kecamatan ( PPK ).
•Kabupaten Ciamis telah melaksanakan Program PPK
sejak Th 1998 s/d Th. 2006.
•Selanjutnya Pada Th. 2007 Kabupaten Ciamis mulai
melaksanakan Kebijakan PNPM – PPK.
•Pada tahun 2008 sampai dengan sekarang Kab. Ciamis
melaksanakan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di 33
Kecamatan.
•Program Khusus tahun 2010 Kab. Ciamis mendapatkan
program PNPM MPd Pola Khusus Bencana dan PNPM
MPd Paska Krisis.
•Tahun 2011 s.d sekarang Kab. Ciamis menjadi Pilot
Lokasi PNPM MPd Integrasi

4. Lokasi dan Alokasi BLM di Kab.Ciamis s.d Th.2014
No Program
/Siklus
Tahun Jumlah
Kecamatan
Total BLM (Rp).
1 PPK / I 1998 5 3.250.000.000,-
2 PPK / II 1999 5 4.500.000.000,-
3 PPK / III 2000/2001 8 7.000.000.000,-
4 PPK / IV 2002 10 8.250.000.000,-
5 PPK / V 2003 7 5.500.000.000,-
6 PPK / VI 2004 4 3.250.000.000,-
7 PPK / VII 2005 5 4.500.000.000,-
8 PPK / VIII 2006 5 4.500.000.000,-
9 PPK / IX 2006 2 1.750.000.000,-
10 PPK / X 2007 2 2.000.000.000,-
11 PNPM – PPK 2007 6 6.250.000.000,-
12 PNPM MPd 2008 16 18.900.000.000,-

5. No Siklus / Program Tahun
Anggaran
Jumlah
Kecamatan
Total BLM (Rp).
13 PNPM MPd 2009 30 39.400.000.000,-
14 PNPM MPd 2010 33 48.250.000.000,-
15 PNPM MPd 2011 33 31.750.000.000,-
16 PNPM MPd Integrasi 2011 36 5.000.000.000,-
17 PNPM MPd 2012 33 26.950.000.000,-
18 PNPM MPd Integrasi
SPP-SPPN
2012 36 6.250.000.000,-
19 PNPM MPd 2013 33 32.150.000.000,-
20 PNPM MPd Integrasi
SPP-SPPN
2013 36 4.000.000.000,-
21 PNPM MPd 2014 24 23.350.000.000,-
22 PNPM MPd Integrasi
SPP-SPPN
2014 26 4.000.000.000,-
Lanjutan

6. Lanjutan
SUMBER PENDANAAN BLM
PPK-PNPM MPd & PNPM MPd Integrasi s.d. TA.2014
APBN (DUB) Rp. 244.567.500.000,-
APBD (DDUB) Rp. 46.182.500.000,-
TOTAL BLM s.d. TA.2014 Rp. 290.750.000.000,-

7. BLM APBN Rp 22.182.500.000,-
DDUB Rp 1.167.500.000,-
BLM DOK PNPM MPd Rp 1.534.235.000,-
BLM PNPM SPP SPPN Rp 4.000.000.000,-
BLM DOK Integrasi Rp 200.000.000,-
BLM DOK PL Rp 36.000.000,-
BLM DOK RBM Rp 150.000.000,-

8. No Kecamatan Σ Desa Pagu APBD Pagu APBN Total Pagu DOK PNPM MPD
1 CIMERAK 11 57.500.000 1.092.500.000 1.150.000.000 91.003.000
2 CIJULANG 7 35.000.000 665.000.000 700.000.000 66.132.000
3 CIGUGUR 7 50.000.000 950.000.000 1.000.000.000 71.697.000
4 LANGKAPLANCAR 14 57.500.000 1.092.500.000 1.150.000.000 101.807.000
5 PARIGI 10 40.000.000 760.000.000 800.000.000 80.767.000
6 SIDAMULIH 7 35.000.000 665.000.000 700.000.000 66.132.000
7 KALIPUCANG 9 35.000.000 665.000.000 700.000.000 72.622.000
8 PADAHERANG 14 45.000.000 855.000.000 900.000.000 93.746.000
9 MANGUNJAYA 5 50.000.000 950.000.000 1.000.000.000 59.643.000
10 BANJARSARI 22 67.500.000 1.282.500.000 1.350.000.000 136.818.000
11 LAKBOK 10 57.500.000 1.092.500.000 1.150.000.000 80.767.000
12 PURWADADI 9 50.000.000 950.000.000 1.000.000.000 72.622.000
13 PAMARICAN 14 67.500.000 1.282.500.000 1.350.000.000 101.807.000
14 CIDOLOG 6 50.000.000 950.000.000 1.000.000.000 68.095.000
15 CIMARAGAS 5 50.000.000 950.000.000 1.000.000.000 59.643.000
16 CIJEUNGJING 11 40.000.000 760.000.000 800.000.000 84.011.000
17 CISAGA 11 35.000.000 665.000.000 700.000.000 84.011.000
18 TAMBAKSARI 6 35.000.000 665.000.000 700.000.000 68.095.000
19 RANCAH 13 40.000.000 760.000.000 800.000.000 98.206.000
20 RAJADESA 11 40.000.000 760.000.000 800.000.000 91.003.000
21 SUKADANA 6 35.000.000 665.000.000 700.000.000 62.888.000
22 BAREGBEG 9 57.500.000 1.092.500.000 1.150.000.000 72.622.000
23 CIKONENG 9 57.500.000 1.092.500.000 1.150.000.000 72.622.000
24 CIHAURBEUTI 11 57.500.000 1.092.500.000 1.150.000.000 84.011.000
25 SADANANYA 8 50.000.000 950.000.000 1.000.000.000 69.377.000
26 CIPAKU 13 57.500.000 1.092.500.000 1.150.000.000 90.501.000

9. DDiissaammppaaiikkaann oolleehh ::
DDrrss.. DDIIAANN BBUUDDIIYYAANNAA,, MM..SSii
PPJJOO--KKAABB CCIIAAMMIISS
BBaannyyuummaass 2266--2288 NNooppeemmbbeerr 22001133
Pemerintah Kabupaten Ciamis

10. BKAD adalah SEBUAH BADAN
KERJASAMA ANTAR DESA YANG
DIBENTUK UNTUK MENGELOLA
KEGIATAN / PEMBANGUNAN ANTAR
WILAYAH DESA (bisa antar desa-desa
dalam wilayah satu kecamatan atau antar
wilayah beberapa kecamatan).
10
Pemerintah Kabupaten Ciamis

11. 11
Pemerintah Kabupaten Ciamis
 Sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar
kesepakatan masing-masing desa di suatu wilayah
kecamatan atau antar kecamatan lokasi PNPM MP
yang diputuskan dalam F-MAD dengan tujuan
melindungi dan melestarikan serta mengembangkan
hasil-hasil kegiatan PNPM MP.

12. Pemerintah Kabupaten Ciamis
 Sistem pembangunan partisipatif (perencanaan,
pelaksanaan dan pelestarian hasil kegiatan)
 Lembaga pengelola pembangunan partisipatif (TPK,
TPU, TV, UPK, BP UPK)
 Kader-kader pembangunan partisipatif (FD/KPMD,
Pengurus : TPK, TPU, UPK, BP UPK, PL, Pengurus F-MAD)
12
 Sarana prasarana, kesehatan dan pendidikan
 Dana bergulir UEP (PPK I) dan SPP (microfinance).

13. DASAR Pemerintah Kabupaten Ciamis HUKUM PEMBENTUKAN BKAD
• UU No : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah
• PP No : 72 tahun 2005 tentang Desa dan PP
No : 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
• SE Mendagri No : 414.2/1402/PMD tahun
2006 tentang kebijakan pelestarian dan
perlindungan aset-aset PPK.
13

14. 14
Pemerintah Kabupaten Ciamis
1. Mengintegrasikan sistem pembangunan partisipatif ke dalam sistem
pembangunan daerah (perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian
kegiatan)
2. Melestarikan lembaga-lembaga pengelola kegiatan partisipatif (TPK,
TPU, TV, UPK, BP UPK)
3. Mendayagunakan kader-kader pembangunan partisipatif
(FD/PKMD, Pengurus : TPK, TPU, UPK, BP UPK, PL)
4. Melestarikan dan memelihara sarana prasarana, kesehatan dan
pendidikan
5. Melestarikan dan mengembangkan dana bergulir UEP (PPK I) dan
SPP
6. Mengembangkan jaringan kerjasama antar desa atau kerjasama
dengan pihak lainnya (misalnya dengan PEMDA, Swasta dll).
7. Untuk menjalankan fungsi perlindungan dan pelestarian serta
pengembangan hasil-hasil kegiatan PPK/ PNPM MP maka BKAD
memberikan mandat kepada UPK sebagai pelaksana teknis
operasional kegiatan BKAD (UPK mandataris BKAD

15. 1. Perwakilan desa dalam F-MAD dengan sepersetujuan BPD membentuk BKAD
15
atau sebutan nama lainnya
2. F-MAD membentuk BKAD atau sebutan nama lainnya dengan menyusun dan
menetapkan AD ART BKAD yang dikuatkan dengan akta notaris
3. Perwakilan desa dalam F-MAD pembentukan BKAD harus melibatkan unsur-unsur
BPD, LPM
4. Pengurus BKAD bertanggung jawab kpd F-MAD
5. Kepengurusan BKAD disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing
6. Pengambilan keputusan tertinggi di F-MA
7. BKAD melalui F-MAD membentuk UPK sebagai pelaksana teknis operasional
BKAD
8. Keberadaan UPK diatur dalam AD ART BKAD
9. Dengan mandat BKAD, UPK menjalankan penyaluran dana program (BLM
PNPM MP), fungsi pengelolaan dana bergulir, pembinaan dan pelayanan
usaha masyarakat (microfinance)
10. Fungsi-fungsi UPK diatur dalam SOP UPK sesuai AD ART BKAD
11. UPK bertanggungjawab kpd BKAD melalui F-MAD
12. Kepengurusan UPK disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah
masing-masing

16. 13. BKAD melalui F-MAD membentuk BP UPK sebagai pengawas UPK
14. Keberadaan BP UPK diatur dalam AD ART BKAD
15. Dengan mandat BKAD, BP UPK menjalankan pengawasan penyaluran dana
program (BLM PNPM MP) fungsi pengelolaan dana bergulir, pembinaan dan
pelayanan usaha masyarakat (microfinance)
16. Fungsi-fungsi BP UPK diatur dalam SOP BP UPK sesuai AD ART BKAD
17. BP UPK bertanggung jawab kepada BKAD melalui F-MAD.
18. Kepengurusan BP UPK disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah
16
masing-masing
19. Untuk menunjang operasional UPK dibentuk lembaga pendukung UPK (Tim
Verifikasi, Tim Penyehatan Pinjaman)
20. Keberadaan lembaga pendukung diatur dalam AD ART BKAD
21. Fungsi-fungsi lembaga pendukung diatur dalam SOP Kelembagaan sesuai
AD ART BKAD
22. Lembaga pendukung bertanggung jawab kepada BKAD melalui F-MAD
23. Kepengurusan lembaga pendukung disesuaikan dengan kondisi dan
kebutuhan wilayah masing-masing
24. Hasil-hasil kegiatan PNPM MP merupakan hak milik masyarakat
25. Hasil-hasil kegiatan PNPM MP harus dilestarikan sesuai dengan prinsip
PNPM MP tentang “KEBERLANJUTAN“

17. Pemerintah Kabupaten Ciamis
1. FUNGSI PERENCANAAN STRATEGIS : MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN STRATEGI PENGEMBANGAN
17
UPK DALAM PELAKSANAAN PROGRAM, PENGELOLAAN DANA BERGULIR DAN PELAYANAN USAHA
KELOMPOK (MICROFINANCE)
2. FUNGSI PENGELOLAAN KEGIATAN : MEMBENTUK UPK DAN LEMBAGA PENDUKUNG UPK SERTA
MENDELEGASIKAN TUGAS PENGELOLAAN KEPADA UPK DAN LEMBAGA PENDUKUNG UPK MELIPUTI
PELAKSANAAN PROGRAM, PENGELOLAAN DAN BERGULIR DAN PELAYANAN USAHA KELOMPOK
(MICROFINANCE)
3. FUNGSI PENGAWASAN : MEMBENTUK BP UPK DAN MENDELEGASIKAN FUNGSI PENGAWASAN YANG
MELIPUTI PEMERIKSAAN (AUDIT) KEUANGAN, PEMERIKSAAN (AUDIT) PENGELOLAAN DAN
MENINDAKLANJUTI HASIL PEMERIKSAAN BP UPK FUNGSI EVALUASI KINERJA : MENILAI PENCAPAIAN
HASIL KERJA UPK, BP UPK, TIM VERIFIKASI, TIM PENYEHATAN (REALISASI KERJA VS TARGET KERJA)
4. BKAD SEBAGAI PELAKSANA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF TINGKAT KECAMATAN UPK BP-UPK
KEPUTUSAN TERTINGGI (MAD) PELAKSANA OPERASIONAL PELAKSANA PENGAWASAN KELEMBAGAAN
PENDUKUNG UPK (Tim Verifikasi, Tim Penyehatan Pinjaman) PELAKSANA PROGRAM PENGELOLA
DANA BERGULIR DAN PELAYANAN USAHA KELOMPOK PELAYANAN DAN KERJASAMA PENGELOLA
KEGIATAN TINGKAT DESA POKMAS – POKMAS

18. SUMBER PEMBIAYAAN BKAD
18
Pemerintah Kabupaten Ciamis
• Pemerintah Daerah Kabupaten Kerjasama
dengan Lembaga/perusahaan dan bina
lingkungan Iuran dari desa-desa yang
tergabung dalam BKAD Surplus UPK

19. Pemerintah Kabupaten Kutai
Timur
19
1. BKAD merupakan lembaga baru baik di
masyarakat maupun di program PPK/
PNPM MP.
2. BKAD baru terbentuk di MAD II PPK siklus
10 maupun siklus 11 dan PNPM MP TA 2007
3. BKAD belum memiliki payung hukum di
daerah.
.

20. TERIMA KASIH

21. 27 JATINAGARA 6 50.000.000 950.000.000 1.000.000.000 68.095.000
28 PANAWANGAN 15 40.000.000 760.000.000 800.000.000 105.409.000
29 KAWALI 11 50.000.000 950.000.000 1.000.000.000 84.011.000
30 LUMBUNG 8 50.000.000 950.000.000 1.000.000.000 69.377.000
31 PANJALU 8 57.500.000 1.092.500.000 1.150.000.000 69.377.000
32 SUKAMANTRI 5 50.000.000 950.000.000 1.000.000.000 59.643.000
33 PANUMBANGAN 14 57.500.000 1.092.500.000 1.150.000.000 93.746.000
TOTAL Kabupaten 347 1.607.500.000 30.542.500.000 32.150.000.000 2.650.306.000

22. Lokasi dan Alokasi Kecamatan Penerima Bantuan
DOK Pendamping Lokal TA 2013 di Kabupaten Ciamis
No.
Kecamatan
Jumlah
Desa
Pagu
Pencairan
Persentase Pencairan
APBN APBN APBN Total
1 Banjarsari 22 12.000.000 12.000.000 100% 100%
2 Cihaurbeuti 11 12.000.000 12.000.000 100% 100%
3 Cimerak 7 12.000.000 12.000.000 100% 100%
4 Langkaplancar 14 12.000.000 12.000.000 100% 100%
5 Padaherang 14 12.000.000 12.000.000 100% 100%
6 Panumbangan 14 12.000.000 12.000.000 100% 100%
Total Kabupaten 82 72.000.000 72.000.000

23.  LOKASI DAN ALOKASI PNPM INTEGRASI
SPP-SPPN TA 2013
Meliputi 36 kecamatan.
Dana BLM yang dialokasikan berupa :
• BLM Kegiatan
• BLM Dana Operasional Kegiatan (BLM DOK)
• DOK Ruang Belajar Masyarakat ( DOK-RBM).
BLM Kegiatan Bersumber
1. APBN sebesar Rp. 3.000.000.000
2. APBD sebesar Rp 1.000.000.000,-

24. LOKASI DAN ALOKASI DOK RBM TAHUN 2013
KABUPATEN CIAMIS
No Kecamatan
Jumlah Alokasi DOK RBM
T.A 2013 APBN (Rp)
1 Cipaku 150.000.000

25. Lanjutan
Capaian kegiatan ruang belajar masyarakat ( RBM ) telah menyerap tahap
Kegiatan yang sudah dilaksanakan meliputi :
•Workshop perencanaan
•Workshop penyusunan modul
•Festival budaya dan TIK
No
pertama sebesar Rp. 60.000.000,-
Kecamatan
Jumlah Alokasi
DOK RBM
Tamba
han
Pagu
Total Pagu
Pencairan
Rp
%
1 CIPAKU 150.000.000 150.000.000 60.000.000 40%

26.  Berdasarkan laporan per 31 Oktober 2013 Asset produktif yang dikelola UPK
mencapai adalah Rp 66.207.650.532 ., - terdiri dari
- Kegiatan UEP Rp.11.783.415.437,
- Kegiatan SPP Rp 54.424.235.095.
 Kelompok Dana bergulir per 30 Oktober 2013 sebanyak 5.325 Kelompok yang terdiri
dari :
- Kelompok Simpan Pinjam 4.120 Kelompok ,
- Kelompok Aneka Jasa 327 Kelompok,
- Perdagangan 738 kelompok,
- Aneka Industri 60 kelompok,
- Pertanian 72 kelompok,
- Peternakan 7 Kelompok.
 Tingkat Pertumbuhan kelompok 68 % per 31 Oktober 2013.
 Kelompok yang di layani UPK meliputi 6 % kelompok Usaha Campuran yang terdiri
dari unsur perempuan dan laki-laki, 77 % Kelompok Simpan Pinjam Khusus
Perempuan, dan 17 % merupakan kelompok kelompok Aneka usaha.

27. Output Kegiatan Pengintegrasian
1. Keberadaan Setrawan Kabupaten
2. Keberadaan Setrawan Kecamatan
3. Keberadaan KPMD
1. Keberadaan Setrawan Kabupaten
2. Keberadaan Setrawan Kecamatan
3. Keberadaan KPMD
1. Dilaksanakan Rapat Koordinasi SKPD
2. Dilaksanakan Hearing DPRD
3. Dilaksanakan Musrenbang Kecamatan.
4. Dilaksanakan Musrenbang Desa
1. Dilaksanakan Rapat Koordinasi SKPD
2. Dilaksanakan Hearing DPRD
3. Dilaksanakan Musrenbang Kecamatan.
4. Dilaksanakan Musrenbang Desa
1. Tersedianya Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB)
2. Tersedianya Dana Pendukung Kegiatan
3. Keterpaduan anggaran
1. Tersedianya Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB)
2. Tersedianya Dana Pendukung Kegiatan
3. Keterpaduan anggaran

28. 1.Keberadaan dan Peran Kelembagaan BPD dan LPMD
2.Terbentuknya BKAD, BP-UPK, dan Tim Verifikasi
1.Keberadaan dan Peran Kelembagaan BPD dan LPMD
2.Terbentuknya BKAD, BP-UPK, dan Tim Verifikasi
Output – Material / Dokumen Resmi & Kebijakan di
Daerah
1.PTO PNPM MPd Integrasi
2.Dukungan Regulasi Daerah
3.Terakomodasinya usulan hasil Musrenbang Kecamatan
4.Peraturan Desa tentang RPJM Desa
5.Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)
6.Peraturan Desa tentang APBDes
7.Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) Kepala
Desa & Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD)
Output – Material / Dokumen Resmi & Kebijakan di
Daerah
1.PTO PNPM MPd Integrasi
2.Dukungan Regulasi Daerah
3.Terakomodasinya usulan hasil Musrenbang Kecamatan
4.Peraturan Desa tentang RPJM Desa
5.Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)
6.Peraturan Desa tentang APBDes
7.Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) Kepala
Desa & Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD)

29. Output dari pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN
adalah tersedianya kebijakan pemerintah daerah
melalui regulasi untuk mendukung pembangunan
partisipatif.
Beberapa regulasi yang telah dibuat diantaranya :
•Peraturan Bupati Ciamis Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di
Kabupaten Ciamis ( Pedoman Penyusunan RPJMDesa
dan RKPDesa);
•Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Sisrenbangda);

30.  Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; yang di
dalam lampirannya diatur perihal diantaranya :
 Penyelenggaraan Musrenbang.
 Renstra Kecamatan
 Pagu Indikatif Kecamatan / Kewilayahan
 Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa

31. Juklak RPJPD
Juklak Penyusunan RPJMD
Juklak Penyusunan Renstra SKPD
Juklak Penyusunan Renja SKPD
Juklak Penyusunan RKPD
Juklak Pengendalian dan evaluasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
Juklak Penyusunan Rencana Pembangunan
Desa

32.  Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 1 Thn 2013
tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan
Desa; yang diatur diantaranya tentang :
 Pelaksanaan Swakelola Kegiatan oleh Masyarakat;
 Pembagian Urusan Pemerintah Kabupaten dan Desa;
dan
 Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa, serta
 Pelestarian Aset-aset PPK dan PNPM MPd dan
Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan.

33. Pembangunan berbasis pemberdayaan desa
meliputi bidang-bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai berikut :
1.Pembangunan keimanan dan ketakwaan
2.Pembangunan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa
3.Pengelolaan kekayaan dan keuangan desa
4.Pembangunan sarana dan prasarana desa
5.Pembangunan pendidikan masyarakat desa
6.Pembangunan kesehatan masyarakat desa
7.Pemberdayaan keluarga
8.Pemberdayaan Masyarakat
9.Peraturan Desa

34.  Perencanaan Pengintegrasian Tahun 2013-2014 dalam Tahapan PNPM
MPd Integrasi SPP-SPPN Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :
 Sosialisasi RKPD dan PNPM MPd : bulan Jul s.d. Ags2013
tahun 2014 di tingkat kecamatan
 Review RPJMDesa(disesuaikan) : bulan Ags s.d Sep2013
 Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
 Penyusunan Rancangan RPJMDesa /perubahan
 Pembahasan Rancangan RPJMDesa /perubahan
 Musdes RPJMDesa & RKPDesa : bulan Sep s.d Okt2013
 Penetapan RPJMDesa /perubahan
 Penetapan Perubahan RKPDesa 2013
 Penetapan RKPDesa2014
 Perubahan Anggaran (APBDesa) 2013 : bulan Oktober 2013

35.  Proposal Usulan Kegiatan PNPM 2014 : bulan Nopember 2013
 Verifikasi Usulan Kegiatan PNPM 2014 : bulan Nop s.d Des 2013
 Penyusunan RAPBDesa TA.2014 : bulan Nop s.d. Des 2013
 MAD Prioritas Usulan PNPM 2014 : bulan Desember 2013
 Survey dan Pembuatan Design/RAB : bulan Des’13 s.d. Jan’14
 Umpan Balik Design/RAB : bulan Januari 2014
 Murenbang Desa Tahun 2014 : bulan Januari 2014
 Sosialisasi :
 RKPDesa 2014
 Rancangan Awal RKPD Th.2015
 Penyusunan DU-RKPDesa 2015
 Penetapan utusan Desa
 Penyusunan LKPj Kepala Ds & LPPD 2013 : bulan Januari 2014
 Pembahasan /Penetapan APBDesa TA.2014 : bulan Jan s.d Peb 2014
 Murenbang Kecamatan Tahun 2014 : bulan Pebruari 2014
 Pengawalan Forum SKPD Tahun 2014 : bulan Peb s.d. Mar ’2014
 Murenbang Kabupaten Tahun 2014 : bulan Maret 2014

36.  KENDALA
Capaian Kinerja Penyerapan Anggaran:
Capaian Kinerja Penyerapan Anggaran Program PNPM Mandiri Perdesaan TA
2013 Kabupaten Ciamis sampai bulan Oktober 2013 belum sesuai dengan
target yang diharapkan. Kendala yang terjadi di lapangan adalah sebagai
berikut :
 Mutasi/ Rotasi Pejabat Struktural/ Komposisi Satker sehingga terjadi
tenggang waktu untuk penerbitan SK.
 Pergantian Pejabat Kabupaten dan PJO Kecamatan sebagai akibat
pemekaran wilayah kabupaten,
 Pergantian kepengurusan beberapa UPK sehingga terjadi tenggang waktu
untuk penerbitan SK.

37.  Kecamatan potensi bermasalah dan sanksi atas kecamatan yang terindikasi
PROSES SELESAI PROSES SELESAI
1 : Penyimpangan Prinsip & Prosedur 0 0 0 0 0 0 0
2 : Penyimpangan/Penyalahgunaan Dana 13 2 0 0 13 2 15
3 : Intervensi Negatif 0 0 0 0 0 0 0
4 : Force Majeur 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 13 2 0 0 13 2
T O T A L
15
15 0 15
KATEGORI
LAMA BARU
PROSES SELESAI JUMLAH
bermasalah dalam pengelolaan dana bergulir.
Pelaku Masalah 2010 2011 2012 2013 Total
Camat 0
Lainnya 1 1
Kelompok/Masyarakat 3 3 6
Kepala Desa 1 1
Konsultan/Fasilitator 0
LPM/LKMD 0
PJOK 1 1
Pemasok 0
TPK 1 1
UPK 7 2 9
Total 13 6 0 0 19

38.  Berdasarkan sumber temuan masalah di Kabupaten Ciamis
sejak tahun 2009 sampai 2013 yang berasal dari masyarakat
sebanyak 13 buah
 Berdasarkan kategori permasalahan di tingkat kelompok Dana
bergulir meliputi 24.91% akibat masalah kelembagaan, 56.54
% diakibatkan masalah microfinance, dan 17.52 % akibat
penyelewengan/penyimpangan dana.
 Dari kategori masalah penyelewengan dana jumlah yang
disimpangkan sebesar. Rp 2.645.859.280 secara kumulatif
dari 13 Kecamatan dan Dana kembali sebesar
Rp. 928.527.303,-

39. meliputi penerimaan dan pendokumentasian masalah, fasilitasi
proses penyelesaian masalah, dan pemantauan masalah hingga
dinyatakan selesai.
Permasalahan tunggakan, proses identifikasi kemacetan yang
ada di masyarakat dan telah disepakati oleh masyarakat tentang
langkah-langkah penanganan sesudah proses identifikasi dalam
Forum MAD Khusus dan ditindaklanjuti dengan pembuatan SPH
dan Surat Pernyataan Penyalahgunaan Dana (SPPD).
Penyimpangan dana pengembalian di tingkat kelompok dan
Desa, telah dilakukan upaya identifikasi, umpan balik dengan
pelaku, pembuatan surat pernyataan dan perjanjian
penyelesaian dana yang diselewengkan, serta telah dibahas di
MAD. Adanya pelibatan pihak kepolisian dan pihak kecamatan
dalam penanganan masalah.

40.  Progres penanganan masalah yang masuk ke dalam
indikasi penyalahgunaan dana yang terjadi di beberapa
kecamatan yang berjalan lambat dan hampir mengalami
Stagnasi maka Jajaran fungsional akan segera melakukan
koordinasi dengan stakeholder untuk segera mengambil
langkah-langkah strategis guna mencari solusi untuk
percepatan penanganan masalah tersebut.
 Supporting Fasilitasi Penanganan masalah Kecamatan
melakukan IST dan Evaluasi Penanganan TPM.
 Penanganan Terhadap Kecamatan potensi bermasalah,
tim Faskab mengeluarkan nota dinas kepada Satker PNPM
Kabupaten untuk selanjutnya SATKER mengeluarkan surat
untuk percepatan penanganan masalah berdasarkan
daftar inventasisasi masalah.

41. a. Meningkatkan peran serta pendampingan dan bimbingan dari Fasilitator dalam
pelaksanaan program.
b. Optimalisasi dukungan administrasi dan pembinaan dari pihak struktural
c. Optimalisasi Dukungan dan komitmen dari pihak legislatif dan eksekutif dalam
perencanaan dan realisasi penganggaran DDUB.
d. Penguatan kapasitas pelaku dan masyarakat yang dilaksanakan secara rutin
e. Pengendalian pelaksanaan program dilaksanakan secara berjenjang dari jalur
struktural dan fungsional serta peningkatan peran masyarakat dalam fungsi
kontrol terhadap program.
f. sinergitas dari semua pihak dari tingkat Desa sampai Kabupaten dalam
menunjang keberhasilan pelaksanaan pengintegrasian perencanaan
partisipatif terhadap perencanaan reguler.