Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi nasional Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Pancasila diimplementasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

1. P E ND I D I K A N
K E WA R G A NE G A R A A N D A N
P A NCA SI L A
BAB I
P A NCA SI L A SE B A G A I D A SA R
NE G A R A D A N I D E OL OG I
NA SI ONA L
FTMIPA
Universitas Indraprasta PGRI
JAKARTA
Tahun Akademik 2011/2012

2. PENDAHULUAN
 Sebagai sebuah ideologi dan dasar filsafat negara, Pancasila layak
untuk dikaji kembali relevansinya dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
 Kesepakatan bangsa telah menetapkan bahwa Pancasila yang terdiri
atas lima sila itu merupakan dasar negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.
1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradap
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan, Dalam
Permusyawaratan Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

3. Nilai-Nilai yang Terkandung pada
PANCASILA
 Kelima sila dari Pancasila pada hakikatnya adalah
satu nilai. Nilai-nilai yang merupakan perasan dari
sila-sila Pancasila tersebut adalah:
 Nilai Ketuhanan
 Nilai Kemanusiaan
 Nilai Persatuan
 Nilai Kerakyatan
 Nilai Keadilan

4.  Dalam filsafat Pancasila juga disebutkan bahwa ada 3 (tiga)
tingkatan nilai, yaitu Nilai Dasar, Nilai Instrumental, dan Nilai
Praksis.
 Nilai Dasar
 nilai yang bersifat abstrak, yaitu tidak dapat diamati melalui panca indra
manusia, tetapi dalam kenyataannya nilai berhubungan dengan tingkah
laku atau berbagai aspek kehidupan manusia.
 Nilai Instrumental
 Nilai instrumental ialah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai
dasar.
 Nilai Praksis
 Nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai praksis
sesungguhnya menjadi batu ujian, apakah nilai dasar dan nilai instrumental
itu benar-benar hidup dalam masyarakat.

5. LANDASAN YURIDIS DAN HISTORIS PANCASILA
SEBAGAI DASAR NEGARA
 Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “…maka disusunlah
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata
“berdasarkan’ tersebut secara jelas menyatakan bahwa Pancasila yang terdiri
atas 5 (lima) sila merupakan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 Kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara ini merupakan kedudukan yuridis
formal oleh karena tertuang dalam ketentuan hukum negara, dalam hal ini UUD
1945 pada bagian Pembukaan Alinea IV.
 Disepakati sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan
UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI (panitia penyelenggara kemerdekaan
indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945.

6. Pancasila sebagai Konsensus Nasional dan
Dasar Filsafat Negara
 Pancasila sebagai dasar negara yang dimaksud
adalah sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah
negara (philosophische grondslag) dari negara
Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat oleh
karena Pancasila adalah nilai-nilai filsafat.
 Oleh karena itu, harus dibedakan dengan dasar
hukum negara yang dalam hal ini adalah UUD 1945.
Pancasila adalah dasar (filsafat) Negara, sedang
UUD 1945 adalah dasar (hukum) atau hukum dasar
negara Indonesia.

7. Makna Pancasila
sebagai Dasar Negara
 Pancasila sebagai dasar (filsafat) Negara mengandung makna bahwa
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman
bagi penyelenggaraan bernegara. Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya
adalah nilai-nilai filsafati yang sifatnya mendasar. Nilai dasar Pancasila
bersifat abstrak, normatif dan nilai itu menjadi motivator kegiatan dalam
penyelanggaraan bernegara.
 Pancasila sebagai dasar Negara berarti nilai-nilai Pancasila menjadi
pedoman normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Konsekuensi dari
rumusan demikian berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan
pemerintah Negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan
merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan
bernegara mengacu dan memiliki tolak ukur, yaitu tidak boleh menyimpang
dari nilai-nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai
Kerakyataan, dan nilai Keadilan.

8. IMPLEMENTASI PANCASILA
SEBAGAI DASAR NEGARA
 Pernyataan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila menjadi dasar
normatif penyelenggaraan bernegara Indonsia belum merupakan
pernyataan yang konkret karena sebagai nilai dasar yang
bersifat abstrak dan normatif, perlu upaya konkretisasi terhadap
pernyataan di atas. Upaya itu adalah dengan menjadikan nilai-
nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar dan sumber normatif
bagi penyusunan hukum positif Negara.
 Sebagai Negara yang berdasar atas hukum, sudah seharusnya
segala pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bersumber dan
berdasar pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Jadi, operasional Pancasila sebagai dasar (filsafat)
negara di wujudkan dengan pembentukan sistem hukum nasional
dalam suatu tertib hukum (legal order) dimana Pancasila menjadi
norma dasarnya.

9.  Dalam berbagai buku mengenai Pancasila dikemukakan bahwa
Pembukaan UUD 1945 merupakan Pokok Kaidah Negara yang
Fundamental(bersifat dasar). Hal ini disebabkan Pembukaan UUD
1945 memuat di dalamnya Pancasila sebagai intinya.
 Untuk membedakannya, Prof. Notonagoro menyatakan bahwa
Pembukaan UUD 1945 merupakan Pokok Kaidah Negara yang
Fundamental(bersifat dasar), sedang Pancasila sebagai unsur Pokok
Kaidah Negara yang Fundamental.
 Aturan dasar di bawah Norma Fundamental Negara adalah aturan
dasar atau pokok negara yang isinya bersifat pokok dan
merupakan aturan umum dan garis besar seperti pembagian
kekuasaan negara, hubungan antar lembaga negara serta
hubungan negara dengan warga negara.

10.  Tata hukum di Indonesia membentuk hierarki peraturan
perundang-undangan. Tata urutan peraturan perudang-undangan
tersebut diatur dalam ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang
Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan.
 Tata urutan aturan perundangan tersebut adalah berikut:
4. Undang-Undang Dasar 1945
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
6. Undang-Undang
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
8. Peraturan Pemerintah
9. Keputusan Presiden
10. Peraturan Daerah

11.  Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila merupakan
sumber dari segala sumber hukum negara. Pernyataan Pancasila sebagai
sumber hukum negara adalah sesuai dengan kedudukannya, yaitu sebagai
dasar (filosofi) negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945
Alinea IV.
 Sebagai sumber nilai dan norma dasar negara maka setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai
yang terkandung dalam Pancasila.
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan juga menyebutkan adanya jenis peraturan perundang-
undangan sebagai berikut :
 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
 Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 Peraturan Pemerintah
 Peraturan Presiden
 Peraturan Daerah

12. MAKNA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
NASIONAL
 Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian
dasar, cita-cita, dan logos berarti ilmu. Secara harfiah ideologi berarti ilmu
tentang pengertian dasar, ide. Dalam pengertian sehari-hari, idea disamakan
artinya dengan “cita-cita”. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita itu
sekaligus merupakan dasar, pandangan/paham.
 Hubungan manusia dengan cita-citanya disebut dengan ideologi. Ideologi berisi
seperangkat nilai, di mana nilai-nilai itu menjadi cita-citanya atau manusia
bekerja dan bertindak untuk mencapai nilai-nilai tersebut.
 Ideologi yang pada mulanya berarti gagasan dan cita-cita berkembang secara
luas menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang
dipegang oleh seorang atau sekelompok orang untuk menjadi pegangan hidup.
 A.S Hornby menyatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang
membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh
seorang atau sekelompok orang.

13.  Gunawan Setiardja merumuskan ideologi sebagai seperangkat ide asasi
tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita
hidup.
 Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa ideologi sebagai suatu sistem
pemikiran dapat di bedakan menjadi ideologi tertutup dan terbuka.
 Ada dua fungsi utama ideologi dalam masyarakat (Ramlan Surbakti, 1999).
Pertama, sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama
oleh suatu masyarakat. Kedua, sebagai pemersatu dan karenanya sebagian
prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Dalam kaitannya
dengan yang pertama, nilai dalam ideologi itu menjadi cita-cita atau tujuan
dari masyarakat. Tujuan hidup bermasyarakat adalah untuk mencapai
terwujudnya nilai-nilai dalam ideologi itu. Adapun kaitannya dengan yang
kedua, nilai dalam idiologi itu merupakan nilai yang disepakati bersama
sehingga dapat mempersatukan masyarakat itu, serta nilai bersama tersebut
dijadikan acuan bagi yang penyelesaian suatu masalah yang mungkin timbul
dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

14.  Adapun makna Pancasila sebagai ideologi nasional adalah bahwa
nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi cita-
cita normatif penyelenggaraan bernegara. Secara luas dapat
diartikan bahwa visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan
barbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya
kehidupan yang ber-Ketuhanan, yang ber-Kemanusiaan, yang ber-
Persatuan,yang ber-Kerakyatan dan yang ber-Keadilan.
 Pancasila sebagai ideologi nasional yang berfungsi sebagai cita-
cita adalah sejalan dengan fungsi utama dari sebuah ideologi
sebagai mana dinyatakan di atas. Adapun fungsi lain ideologi
Pancasila sebagai sarana pemersatu masyarakat sehingga dapat
dijadikan prosedur penyelesaian konflik, dapat kita telusuri dari
gagasan para pendiri negara kita tentang pentingnya mencari
nilai-nilai bersama yang dapat mempersatukan berbagai golongan
masyarakat di Indonesia.

15.  Berdasarkan uraian diatas, Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia
memiliki makna sebagai berikut:
1) nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif
penyelenggaraan bernegara;
3) nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan nilai yang disepakati
bersama, dan oleh karena itu menjadi salah satu sarana pemersatu (integrasi)
masyarakat Indonesia.
Bagaimana sesungguhya melaksanakan atau mengamalkan Pancasila
secara konsisten dalam kehidupan bernegara itu?
 Dapat dilakukan dengan cara:
1. Pengamalan secara objektif
Pengamalan secara objektif adalah dengan meaksanakan dan menaati
peraturan undang-undang sebagai norma hukum negara yang berlandaskan
pada Pancasila.
2. Pengamalan secara subjektif
Pengamalan secara subjektif adalah dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila
yang berwujud norma etik secara pribadi atau kelompok dalam bersikap dan
bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara.