SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 8
Downloaden Sie, um offline zu lesen
RANTAI 
NILAI 
(VALUE 
CHAIN) 
dan 
KEBIJAKAN 
PENINGKATAN 
PRODUKSI 
DAN 
PEMASARAN 
HASIL 
PERIKANAN 
dalam 
rangka 
INDUSTRIALISASI 
KELAUTAN 
DAN 
PERIKANAN 
SUNOTO, 
MES, 
PHD 
PENASEHAT 
MENTERI 
KELAUTAN 
DAN 
PERIKANAN 
RI 
JAKARTA 
2010/2014
MENGAPA 
RANTAI 
NILAI? 
• RANTAI 
NILAI: 
Rantai 
nilai 
adalah 
serangkaian 
ak3vitas 
yang 
dibutuhkan 
untuk 
membuat 
suatu 
produk 
atau 
pelayanan 
dari 
ide 
atau 
konsepsi 
menjadi 
suatu 
wujud 
yang 
diinginkan 
mulai 
dari 
pengadaan 
bahan 
baku, 
sistem 
produksi, 
penyimpanan, 
pemasaran, 
hingga 
distribusinya 
sampai 
pada 
konsumen 
akhir 
dan 
setelah 
produk 
dipergunakan. 
• KEBERHASILAN 
USAHA 
PERIKANAN: 
Usaha 
atau 
bisnis 
perikanan 
di 
indonesia 
akan 
maju 
apabila 
pelaku 
usaha 
dan 
investasi 
mampu 
menjamin 
bahwa 
seluruh 
inputs 
dan 
ak3vitas 
dikelola 
secara 
efek3f, 
efisien, 
dan 
inova3f 
sesuai 
esensi 
rantai 
nilai 
bisnis 
perikanan. 
• PERAN 
NEGARA: 
Negara 
berperan 
untuk 
memberikan 
jaminan 
iklim 
usaha 
kondusif, 
melalui 
kebijakan 
berorientasi 
pada: 
fasilitasi, 
pemberian 
kemudahan, 
dan 
perlindungan 
hak-­‐hak 
usaha 
dan 
investasi, 
mulai 
dari 
sistem 
produksi 
bahan 
baku, 
pengolahan, 
pemasaran, 
hingga 
pembangunan 
infrastruktur 
yang 
dibutuhkan. 
• BASIS 
KEBIJAKAN: 
Kebijakan 
kelautan 
dan 
perikanan 
harus 
berbasis 
pengetahuan 
dan 
informasi 
tentang 
karakteris3k 
bisnis 
perikanan, 
sesuai 
dengan 
rantai 
nilai 
produksi 
dan 
pemasaran 
perikanan, 
serta 
kebutuhan 
infrastruktur 
dalam 
rangka 
percepatan 
industrialisasi 
perikanan. 
• CATATAN: 
RANTAI 
NILAI 
PERIKANAN 
ini 
dipetakan 
dan 
dirumuskan 
dengan 
asumsi 
bahwa 
seluruh 
ak3vitas 
strategis 
perlu 
dirancang 
sesuai 
karakteris3k 
bisnis 
perikanan 
yang 
memerlukan 
perbaikan 
sistem 
produksi 
terintegrasi 
mulai 
dari 
hulu 
hingga 
hilir 
termasuk 
distribusi 
produk 
akhir 
sampai 
ke 
konsumen. 
Faktor 
pendukung 
utama 
organisasi 
internal 
dan 
eksternal, 
seper3 
manajemen, 
permodalan, 
SDM, 
dan 
teknologi 
harus 
dapat 
dimanfaatkan 
dengan 
baik 
untuk 
mendukung 
ak3vitas 
utama.
Rantai 
Nilai 
KKP 
PAKET 
KEBIJAKAN 
KELAUTAN 
DAN 
PERIKANAN 
BERDASARKAN 
ANALISIS 
RANTAI 
NILAI 
MENUJU 
INDUSTRIALISASI 
PERIKANAN 
MOBILISASI 
POTENSI 
FAKTOR 
PENDUKUNG 
-­‐PRODUKSI 
-­‐ NILAI 
TAMBAH 
-­‐ PENDAPATAN
Rantai 
Nilai 
Perikanan 
Budidaya 
PAKET 
KEBIJAKAN 
PERIKANAN 
BUDIDAYA 
BERDASARKAN 
ANALISIS 
RANTAI 
NILAI 
NAIK 
-­‐PRODUKSI 
-­‐NILAI 
TAMBAH 
-­‐PENDAPATAN
Rantai 
Nilai 
Perikanan 
Tangkap 
PAKET 
KEBIJAKAN 
PERIKANAN 
TANGKAP 
BERDASARKAN 
ANALISIS 
RANTAI 
NILAI 
NAIK 
-­‐PRODUKSI 
-­‐NILAI 
TAMBAH 
-­‐PENDAPATAN
Rantai 
Nilai 
Pengolahan 
KEBIJAKAN 
PENGOLAHAN 
HASIL 
PERIKANAN 
BERDASARKAN 
ANALISIS 
RANTAI 
NILAI 
NAIK 
-­‐PRODUKSI 
-­‐NILAI 
TAMBAH 
-­‐PENDAPATAN
Rantai 
Nilai 
Pemasaran 
PAKET 
KEBIJAKAN 
PEMASARAN 
HASIL 
PERIKANAN 
BERDASARKAN 
ANALISIS 
RANTAI 
NILAI 
NAIK 
-­‐PRODUKSI 
-­‐NILAI 
TAMBAH 
-­‐PENDAPATAN
kasih 
Terima

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Power point ppg Manejemen Bisnis Industri Perikanan.ppt LIS M.YAPANTO. S.Pi.MM
Power point  ppg  Manejemen Bisnis Industri Perikanan.ppt LIS M.YAPANTO. S.Pi.MMPower point  ppg  Manejemen Bisnis Industri Perikanan.ppt LIS M.YAPANTO. S.Pi.MM
Power point ppg Manejemen Bisnis Industri Perikanan.ppt LIS M.YAPANTO. S.Pi.MMLiz Rößler
 
Teknik pembenihan ikan I
Teknik pembenihan ikan ITeknik pembenihan ikan I
Teknik pembenihan ikan IIbnu Sahidhir
 
Kebijakan pengadaan dan peredaran pakan ikan dan udang
Kebijakan pengadaan dan peredaran pakan ikan dan udangKebijakan pengadaan dan peredaran pakan ikan dan udang
Kebijakan pengadaan dan peredaran pakan ikan dan udangIbnu Sahidhir
 
Karakterisitik manajemen sumberdaya perikanan
Karakterisitik manajemen sumberdaya perikananKarakterisitik manajemen sumberdaya perikanan
Karakterisitik manajemen sumberdaya perikananafdal muhammad
 
101142739 teknik-dan-analisa-usaha-pembenihan-udang-vaname-di-pt-cpb-lampung
101142739 teknik-dan-analisa-usaha-pembenihan-udang-vaname-di-pt-cpb-lampung101142739 teknik-dan-analisa-usaha-pembenihan-udang-vaname-di-pt-cpb-lampung
101142739 teknik-dan-analisa-usaha-pembenihan-udang-vaname-di-pt-cpb-lampungBenze Aris
 
Kebutuhan protein pada ikan herbivora , formulasi pakan, dan peranan protein ...
Kebutuhan protein pada ikan herbivora , formulasi pakan, dan peranan protein ...Kebutuhan protein pada ikan herbivora , formulasi pakan, dan peranan protein ...
Kebutuhan protein pada ikan herbivora , formulasi pakan, dan peranan protein ...Ari Panggih Nugroho
 
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan PariSosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan PariDidi Sadili
 
INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN
INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANANINDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN
INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANANSunoto Mes
 
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di IndonesiaAturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di IndonesiaDidi Sadili
 
bahan baku pakan
bahan baku pakanbahan baku pakan
bahan baku pakanpoiuytrew
 
Pim1221 6 menangkap ikan dengan jaring insang
Pim1221 6 menangkap ikan dengan jaring insangPim1221 6 menangkap ikan dengan jaring insang
Pim1221 6 menangkap ikan dengan jaring insangPT. SASA
 
TUGAS MESIN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN BOUKEAMI
TUGAS MESIN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN BOUKEAMITUGAS MESIN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN BOUKEAMI
TUGAS MESIN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN BOUKEAMIBadiuzzaman
 
Sejarah Konservasi Perairan Indonesia
Sejarah Konservasi Perairan IndonesiaSejarah Konservasi Perairan Indonesia
Sejarah Konservasi Perairan IndonesiaLestari Moerdijat
 

Was ist angesagt? (20)

Power point ppg Manejemen Bisnis Industri Perikanan.ppt LIS M.YAPANTO. S.Pi.MM
Power point  ppg  Manejemen Bisnis Industri Perikanan.ppt LIS M.YAPANTO. S.Pi.MMPower point  ppg  Manejemen Bisnis Industri Perikanan.ppt LIS M.YAPANTO. S.Pi.MM
Power point ppg Manejemen Bisnis Industri Perikanan.ppt LIS M.YAPANTO. S.Pi.MM
 
Teknik pembenihan ikan I
Teknik pembenihan ikan ITeknik pembenihan ikan I
Teknik pembenihan ikan I
 
Pembesaran ikan
Pembesaran ikanPembesaran ikan
Pembesaran ikan
 
Kebijakan pengadaan dan peredaran pakan ikan dan udang
Kebijakan pengadaan dan peredaran pakan ikan dan udangKebijakan pengadaan dan peredaran pakan ikan dan udang
Kebijakan pengadaan dan peredaran pakan ikan dan udang
 
Karakterisitik manajemen sumberdaya perikanan
Karakterisitik manajemen sumberdaya perikananKarakterisitik manajemen sumberdaya perikanan
Karakterisitik manajemen sumberdaya perikanan
 
1 a. agribisnis perikanan
1 a. agribisnis perikanan1 a. agribisnis perikanan
1 a. agribisnis perikanan
 
Ekosistem pesisir
Ekosistem pesisirEkosistem pesisir
Ekosistem pesisir
 
101142739 teknik-dan-analisa-usaha-pembenihan-udang-vaname-di-pt-cpb-lampung
101142739 teknik-dan-analisa-usaha-pembenihan-udang-vaname-di-pt-cpb-lampung101142739 teknik-dan-analisa-usaha-pembenihan-udang-vaname-di-pt-cpb-lampung
101142739 teknik-dan-analisa-usaha-pembenihan-udang-vaname-di-pt-cpb-lampung
 
Teknik pembenihan-ikan-3
Teknik pembenihan-ikan-3Teknik pembenihan-ikan-3
Teknik pembenihan-ikan-3
 
Kebutuhan protein pada ikan herbivora , formulasi pakan, dan peranan protein ...
Kebutuhan protein pada ikan herbivora , formulasi pakan, dan peranan protein ...Kebutuhan protein pada ikan herbivora , formulasi pakan, dan peranan protein ...
Kebutuhan protein pada ikan herbivora , formulasi pakan, dan peranan protein ...
 
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan PariSosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
 
INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN
INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANANINDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN
INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 
Biologi Perikanan Kebiasaan Makan Ikan
Biologi Perikanan Kebiasaan Makan IkanBiologi Perikanan Kebiasaan Makan Ikan
Biologi Perikanan Kebiasaan Makan Ikan
 
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di IndonesiaAturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
 
Sistem perikanan
Sistem perikananSistem perikanan
Sistem perikanan
 
bahan baku pakan
bahan baku pakanbahan baku pakan
bahan baku pakan
 
Potensi perikanan budidaya
Potensi perikanan budidayaPotensi perikanan budidaya
Potensi perikanan budidaya
 
Pim1221 6 menangkap ikan dengan jaring insang
Pim1221 6 menangkap ikan dengan jaring insangPim1221 6 menangkap ikan dengan jaring insang
Pim1221 6 menangkap ikan dengan jaring insang
 
TUGAS MESIN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN BOUKEAMI
TUGAS MESIN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN BOUKEAMITUGAS MESIN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN BOUKEAMI
TUGAS MESIN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN BOUKEAMI
 
Sejarah Konservasi Perairan Indonesia
Sejarah Konservasi Perairan IndonesiaSejarah Konservasi Perairan Indonesia
Sejarah Konservasi Perairan Indonesia
 

Ähnlich wie Value chain industrialisasi 02

Perencanaan mitigasi dan ketahanan usaha pada industri pariwisata
Perencanaan mitigasi dan ketahanan usaha pada industri pariwisataPerencanaan mitigasi dan ketahanan usaha pada industri pariwisata
Perencanaan mitigasi dan ketahanan usaha pada industri pariwisataTogar Simatupang
 
Visimisifungsidof.pptx
Visimisifungsidof.pptxVisimisifungsidof.pptx
Visimisifungsidof.pptxAdibi Nor, PhD
 
DDAPHP_Elemen 1. Proses bisnis secara menyeluruh di bidang industry pengolaha...
DDAPHP_Elemen 1. Proses bisnis secara menyeluruh di bidang industry pengolaha...DDAPHP_Elemen 1. Proses bisnis secara menyeluruh di bidang industry pengolaha...
DDAPHP_Elemen 1. Proses bisnis secara menyeluruh di bidang industry pengolaha...evimayasari4
 
Materi kebijakan pengembangan ph 2014 direktur ph
Materi kebijakan pengembangan ph 2014 direktur phMateri kebijakan pengembangan ph 2014 direktur ph
Materi kebijakan pengembangan ph 2014 direktur phagus_ibnu_hasan
 
Materi kebijakan pengembangan ph 2014 direktur ph
Materi kebijakan pengembangan ph 2014 direktur phMateri kebijakan pengembangan ph 2014 direktur ph
Materi kebijakan pengembangan ph 2014 direktur phagus_ibnu_hasan
 
paparan_sni_disperin1.pdf
paparan_sni_disperin1.pdfpaparan_sni_disperin1.pdf
paparan_sni_disperin1.pdfBayuFajar17
 
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembagaPaparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembagaudinbelang1
 
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di IndonesiaStrategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di IndonesiaRenaYunita2
 
Logistik Maritim Ekspor Ikan Ver3
Logistik Maritim Ekspor Ikan Ver3Logistik Maritim Ekspor Ikan Ver3
Logistik Maritim Ekspor Ikan Ver3Togar Simatupang
 
Arah dan Tujuan Sektor Perindustrian dalam RMK-10
Arah dan Tujuan Sektor Perindustrian dalam RMK-10Arah dan Tujuan Sektor Perindustrian dalam RMK-10
Arah dan Tujuan Sektor Perindustrian dalam RMK-10Dayang Bungah
 
Paparan kabag program di rateknis sarpras ph
Paparan kabag program di rateknis sarpras phPaparan kabag program di rateknis sarpras ph
Paparan kabag program di rateknis sarpras phagus_ibnu_hasan
 
EXPOSE MARKETING AWARDS.pptx
EXPOSE MARKETING AWARDS.pptxEXPOSE MARKETING AWARDS.pptx
EXPOSE MARKETING AWARDS.pptxElmiraAfriani2
 
Materi deputi ips_bsn_erniningsih_peran_standardisasi_dan_penilaian_kesesuaia...
Materi deputi ips_bsn_erniningsih_peran_standardisasi_dan_penilaian_kesesuaia...Materi deputi ips_bsn_erniningsih_peran_standardisasi_dan_penilaian_kesesuaia...
Materi deputi ips_bsn_erniningsih_peran_standardisasi_dan_penilaian_kesesuaia...Instansi
 
Dasar Agromakanan & Dasar Jaminan Bekalan Makanan
Dasar Agromakanan & Dasar Jaminan Bekalan MakananDasar Agromakanan & Dasar Jaminan Bekalan Makanan
Dasar Agromakanan & Dasar Jaminan Bekalan MakananMis Sem
 
UKM - Air Minum Isi Ulang Warga - Tirta Mandiri
UKM - Air Minum Isi Ulang Warga - Tirta  MandiriUKM - Air Minum Isi Ulang Warga - Tirta  Mandiri
UKM - Air Minum Isi Ulang Warga - Tirta MandiriTirta Kalimaya
 
KERTAS KERJA PEKUSEL INSPIRASI SELANGOR.pdf
KERTAS KERJA PEKUSEL INSPIRASI SELANGOR.pdfKERTAS KERJA PEKUSEL INSPIRASI SELANGOR.pdf
KERTAS KERJA PEKUSEL INSPIRASI SELANGOR.pdfPersatuanEkonomiUsah
 
Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)
Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)
Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)Togar Simatupang
 
Paradigma Pembangunan Pertanian Indonesia
Paradigma Pembangunan Pertanian IndonesiaParadigma Pembangunan Pertanian Indonesia
Paradigma Pembangunan Pertanian IndonesiaRenaYunita2
 
Ekosistem Bisnis Syariah untuk Kemandirian Pesantren - Pelatihan Kemandirian ...
Ekosistem Bisnis Syariah untuk Kemandirian Pesantren - Pelatihan Kemandirian ...Ekosistem Bisnis Syariah untuk Kemandirian Pesantren - Pelatihan Kemandirian ...
Ekosistem Bisnis Syariah untuk Kemandirian Pesantren - Pelatihan Kemandirian ...wildproject
 

Ähnlich wie Value chain industrialisasi 02 (20)

Pa powerpoint
Pa powerpointPa powerpoint
Pa powerpoint
 
Perencanaan mitigasi dan ketahanan usaha pada industri pariwisata
Perencanaan mitigasi dan ketahanan usaha pada industri pariwisataPerencanaan mitigasi dan ketahanan usaha pada industri pariwisata
Perencanaan mitigasi dan ketahanan usaha pada industri pariwisata
 
Visimisifungsidof.pptx
Visimisifungsidof.pptxVisimisifungsidof.pptx
Visimisifungsidof.pptx
 
DDAPHP_Elemen 1. Proses bisnis secara menyeluruh di bidang industry pengolaha...
DDAPHP_Elemen 1. Proses bisnis secara menyeluruh di bidang industry pengolaha...DDAPHP_Elemen 1. Proses bisnis secara menyeluruh di bidang industry pengolaha...
DDAPHP_Elemen 1. Proses bisnis secara menyeluruh di bidang industry pengolaha...
 
Materi kebijakan pengembangan ph 2014 direktur ph
Materi kebijakan pengembangan ph 2014 direktur phMateri kebijakan pengembangan ph 2014 direktur ph
Materi kebijakan pengembangan ph 2014 direktur ph
 
Materi kebijakan pengembangan ph 2014 direktur ph
Materi kebijakan pengembangan ph 2014 direktur phMateri kebijakan pengembangan ph 2014 direktur ph
Materi kebijakan pengembangan ph 2014 direktur ph
 
paparan_sni_disperin1.pdf
paparan_sni_disperin1.pdfpaparan_sni_disperin1.pdf
paparan_sni_disperin1.pdf
 
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembagaPaparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
 
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di IndonesiaStrategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
 
Logistik Maritim Ekspor Ikan Ver3
Logistik Maritim Ekspor Ikan Ver3Logistik Maritim Ekspor Ikan Ver3
Logistik Maritim Ekspor Ikan Ver3
 
Arah dan Tujuan Sektor Perindustrian dalam RMK-10
Arah dan Tujuan Sektor Perindustrian dalam RMK-10Arah dan Tujuan Sektor Perindustrian dalam RMK-10
Arah dan Tujuan Sektor Perindustrian dalam RMK-10
 
Paparan kabag program di rateknis sarpras ph
Paparan kabag program di rateknis sarpras phPaparan kabag program di rateknis sarpras ph
Paparan kabag program di rateknis sarpras ph
 
EXPOSE MARKETING AWARDS.pptx
EXPOSE MARKETING AWARDS.pptxEXPOSE MARKETING AWARDS.pptx
EXPOSE MARKETING AWARDS.pptx
 
Materi deputi ips_bsn_erniningsih_peran_standardisasi_dan_penilaian_kesesuaia...
Materi deputi ips_bsn_erniningsih_peran_standardisasi_dan_penilaian_kesesuaia...Materi deputi ips_bsn_erniningsih_peran_standardisasi_dan_penilaian_kesesuaia...
Materi deputi ips_bsn_erniningsih_peran_standardisasi_dan_penilaian_kesesuaia...
 
Dasar Agromakanan & Dasar Jaminan Bekalan Makanan
Dasar Agromakanan & Dasar Jaminan Bekalan MakananDasar Agromakanan & Dasar Jaminan Bekalan Makanan
Dasar Agromakanan & Dasar Jaminan Bekalan Makanan
 
UKM - Air Minum Isi Ulang Warga - Tirta Mandiri
UKM - Air Minum Isi Ulang Warga - Tirta  MandiriUKM - Air Minum Isi Ulang Warga - Tirta  Mandiri
UKM - Air Minum Isi Ulang Warga - Tirta Mandiri
 
KERTAS KERJA PEKUSEL INSPIRASI SELANGOR.pdf
KERTAS KERJA PEKUSEL INSPIRASI SELANGOR.pdfKERTAS KERJA PEKUSEL INSPIRASI SELANGOR.pdf
KERTAS KERJA PEKUSEL INSPIRASI SELANGOR.pdf
 
Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)
Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)
Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)
 
Paradigma Pembangunan Pertanian Indonesia
Paradigma Pembangunan Pertanian IndonesiaParadigma Pembangunan Pertanian Indonesia
Paradigma Pembangunan Pertanian Indonesia
 
Ekosistem Bisnis Syariah untuk Kemandirian Pesantren - Pelatihan Kemandirian ...
Ekosistem Bisnis Syariah untuk Kemandirian Pesantren - Pelatihan Kemandirian ...Ekosistem Bisnis Syariah untuk Kemandirian Pesantren - Pelatihan Kemandirian ...
Ekosistem Bisnis Syariah untuk Kemandirian Pesantren - Pelatihan Kemandirian ...
 

Mehr von Sunoto Mes

Industrialisasi kp feb 1012
Industrialisasi kp feb 1012Industrialisasi kp feb 1012
Industrialisasi kp feb 1012Sunoto Mes
 
Small island management
Small island managementSmall island management
Small island managementSunoto Mes
 
4 th apec blue economy forum china
4 th apec blue economy forum china 4 th apec blue economy forum china
4 th apec blue economy forum china Sunoto Mes
 
Kebijakan kelautan nasional di Indonesia
Kebijakan kelautan nasional di IndonesiaKebijakan kelautan nasional di Indonesia
Kebijakan kelautan nasional di IndonesiaSunoto Mes
 
Negara maritim dan kelembagaan kelautan
Negara maritim dan kelembagaan kelautanNegara maritim dan kelembagaan kelautan
Negara maritim dan kelembagaan kelautanSunoto Mes
 
Blue economy policy frameworks
Blue economy policy frameworksBlue economy policy frameworks
Blue economy policy frameworksSunoto Mes
 
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENTBLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENTSunoto Mes
 
BLUE ECONOMY: TOWARDS A SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT IN INDON...
BLUE ECONOMY: TOWARDS A SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT IN INDON...BLUE ECONOMY: TOWARDS A SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT IN INDON...
BLUE ECONOMY: TOWARDS A SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT IN INDON...Sunoto Mes
 

Mehr von Sunoto Mes (9)

Industrialisasi kp feb 1012
Industrialisasi kp feb 1012Industrialisasi kp feb 1012
Industrialisasi kp feb 1012
 
Small island management
Small island managementSmall island management
Small island management
 
4 th apec blue economy forum china
4 th apec blue economy forum china 4 th apec blue economy forum china
4 th apec blue economy forum china
 
Minapolitan
Minapolitan Minapolitan
Minapolitan
 
Kebijakan kelautan nasional di Indonesia
Kebijakan kelautan nasional di IndonesiaKebijakan kelautan nasional di Indonesia
Kebijakan kelautan nasional di Indonesia
 
Negara maritim dan kelembagaan kelautan
Negara maritim dan kelembagaan kelautanNegara maritim dan kelembagaan kelautan
Negara maritim dan kelembagaan kelautan
 
Blue economy policy frameworks
Blue economy policy frameworksBlue economy policy frameworks
Blue economy policy frameworks
 
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENTBLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
 
BLUE ECONOMY: TOWARDS A SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT IN INDON...
BLUE ECONOMY: TOWARDS A SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT IN INDON...BLUE ECONOMY: TOWARDS A SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT IN INDON...
BLUE ECONOMY: TOWARDS A SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT IN INDON...
 

Kürzlich hochgeladen

Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratRyadhi EthniCitizen
 
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di MedanToko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medanalimenyut76
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahVinaDawatulAropah
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi290165
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMbahSantowaanCikeruh
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniTiaSofiani
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesiaanissaputriaulia07
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...gulieglue
 
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxBudyHermawan3
 
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMMahmadzaini10748
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxPututJokoWibowo
 

Kürzlich hochgeladen (12)

Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di MedanToko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
 
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
 
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 

Value chain industrialisasi 02

  • 1. RANTAI NILAI (VALUE CHAIN) dan KEBIJAKAN PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN dalam rangka INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN SUNOTO, MES, PHD PENASEHAT MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI JAKARTA 2010/2014
  • 2. MENGAPA RANTAI NILAI? • RANTAI NILAI: Rantai nilai adalah serangkaian ak3vitas yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk atau pelayanan dari ide atau konsepsi menjadi suatu wujud yang diinginkan mulai dari pengadaan bahan baku, sistem produksi, penyimpanan, pemasaran, hingga distribusinya sampai pada konsumen akhir dan setelah produk dipergunakan. • KEBERHASILAN USAHA PERIKANAN: Usaha atau bisnis perikanan di indonesia akan maju apabila pelaku usaha dan investasi mampu menjamin bahwa seluruh inputs dan ak3vitas dikelola secara efek3f, efisien, dan inova3f sesuai esensi rantai nilai bisnis perikanan. • PERAN NEGARA: Negara berperan untuk memberikan jaminan iklim usaha kondusif, melalui kebijakan berorientasi pada: fasilitasi, pemberian kemudahan, dan perlindungan hak-­‐hak usaha dan investasi, mulai dari sistem produksi bahan baku, pengolahan, pemasaran, hingga pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. • BASIS KEBIJAKAN: Kebijakan kelautan dan perikanan harus berbasis pengetahuan dan informasi tentang karakteris3k bisnis perikanan, sesuai dengan rantai nilai produksi dan pemasaran perikanan, serta kebutuhan infrastruktur dalam rangka percepatan industrialisasi perikanan. • CATATAN: RANTAI NILAI PERIKANAN ini dipetakan dan dirumuskan dengan asumsi bahwa seluruh ak3vitas strategis perlu dirancang sesuai karakteris3k bisnis perikanan yang memerlukan perbaikan sistem produksi terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir termasuk distribusi produk akhir sampai ke konsumen. Faktor pendukung utama organisasi internal dan eksternal, seper3 manajemen, permodalan, SDM, dan teknologi harus dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung ak3vitas utama.
  • 3. Rantai Nilai KKP PAKET KEBIJAKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BERDASARKAN ANALISIS RANTAI NILAI MENUJU INDUSTRIALISASI PERIKANAN MOBILISASI POTENSI FAKTOR PENDUKUNG -­‐PRODUKSI -­‐ NILAI TAMBAH -­‐ PENDAPATAN
  • 4. Rantai Nilai Perikanan Budidaya PAKET KEBIJAKAN PERIKANAN BUDIDAYA BERDASARKAN ANALISIS RANTAI NILAI NAIK -­‐PRODUKSI -­‐NILAI TAMBAH -­‐PENDAPATAN
  • 5. Rantai Nilai Perikanan Tangkap PAKET KEBIJAKAN PERIKANAN TANGKAP BERDASARKAN ANALISIS RANTAI NILAI NAIK -­‐PRODUKSI -­‐NILAI TAMBAH -­‐PENDAPATAN
  • 6. Rantai Nilai Pengolahan KEBIJAKAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BERDASARKAN ANALISIS RANTAI NILAI NAIK -­‐PRODUKSI -­‐NILAI TAMBAH -­‐PENDAPATAN
  • 7. Rantai Nilai Pemasaran PAKET KEBIJAKAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN BERDASARKAN ANALISIS RANTAI NILAI NAIK -­‐PRODUKSI -­‐NILAI TAMBAH -­‐PENDAPATAN