PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR

1. 0 D I R E K T O R A T J E N D E R A L P E R I K A N A N T A N G K A P
Oleh : Sjarief Widjaja, Ph.D FRINA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

2. 1. LATAR BELAKANG
1

3. 2
3 PILAR MISI KKP
TRISAKTI & NAWA CITA
VISI KKP
Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat
dan berbasis kepentingan nasional
KeberlanjutanKedaulatan Kesejahteraan
VISI DAN
MISI KKP 2015-2019
“Ini saatnya kita
mengembalikan semuanya
sehingga jalesveva
jayamahe, di laut justru
kita jaya…”
Presiden Joko Widodo, 20
Oktober 2014
VISI DAN MISI KKP

4. *Modified from Encourage Capital (2015)
Ecological
Functional
Flow
Ecological
Economics
Flow
Payment for
Ecosystem
Services
Ecological
Economics
Flow
3
FILOSOFI KEBIJAKAN PERIKANAN
Keberlanjutan
Kesejahteraan
Anggota
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan

5. MASALAH
UTAMA
IUU FISHING
OVERFISHING
DESTRUCTIVE
FISHING
INTERVENSI KEBIJAKAN
LANGKAH OPERASIONAL
• Peningkatan pengawasan sumber
daya
• Transparansi perizinan & berbasis
kuota
• Kapal penyangga
• Penetapan pelabuhan pangkalan
(designated port)
• Penggantian/alih alat
penangkap ikan
• Diversifikasi komoditas
• Pembiayaan (KUR & JARING OJK)
• Pembangunan sentra kelautan
perikanan terpadu di pulau-pulau
kecil & kawasan perbatasan
Permen 56/2014
Permen 57/2014
PP 75/2015 : PNBP
Permen 01/2015 *)
direvisi Permen 56/2016
Permen 02/2015 **)
telah direvisi melalui
Permen 71/2016
UU 45/2009
UU 32/2014
DASAR HUKUM
*) tentang pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan
**) tentang pelarangan penggunaan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik di WPP-NRI
18
REGULASI UNTUK KEBERLANJUTAN PERIKANAN

6. Mewujudkan pemanfaatan sumberdaya ikan (SDI) yang bertanggung jawab,
optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan SDI
berdasarkan prinsip pengelolaan SDI
Pasal 2 ayat (2) Permen KP No. 71/PERMEN-KP/2016
Sustainable Development Goal (SDG) No. 14
Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Untuk
Pengembangan Berkelanjutan
PENGELOLAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI INDONESIA
SDG 14.2 Improve ocean health
and enhance the contribution
of marine biodiversity;
SDG 14.4 Effectively regulate
harvesting and end overfishing,
destructive fishing practices in
order to restore fish stocks in the
shortest time feasible, and
produce maximum sustainable
yield as determined by their
biological characteristics;
14.7 Increase the economic
benefits to small island
developing States through
sustainable management of
fisheries.
HEALTY
ENVIROMENT
LIFE
FISHING
FISHING
CAPACITY
Pemilihan API yang tepat/sesuai
dengan target penangkapan dengan
memperhatikan aspek/karakteristik
biologi dan habitat, ekologi, sosial
dan ekonomi
Pemetaan suatu daerah/habitat
penting yang berperan dalam suatu
ekosistem untuk menghindari
tertangkapnya by-catch, ETP Species,
habitat dan ekosistem kritis serta
perlindungan keanekaragaman hayati
Penentuan fishing capacity/total
allowable effort terhadap target
penangkapan di wilayah
tertentu.

7. 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Nomor
45 Tahun 2009 Tentang Perikanan;
2. Kepmen KP No. KEP.06/MEN/2010 tentang Alat
Penangkapan Ikan di WPP NRI;
3. Permen KP No. 71/PERMEN-KP/
2016 tentang Jalur Penangkapan
Ikan dan Penempatan API di
WPP NRI;
API yang
diperbolehkan
dan dilarang
REGULASI TERKAIT ALAT PENANGKAPAN IKAN

8. Permen 71/2016:
JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN
PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Permen2/2011
Jalur
Penangkapan
Ikan dan
Penempatan Alat
Penangkapan
Ikan dan Alat
Bantu
Penangkapan
Ikan
Permen2/2015
Larangan
Penggunaan Alat
Penangkapan Ikan
Pukat Hela
(Trawls) dan
Pukat Tarik (Seine
Nets) di WPP NRI
Permen71/2016
Pukat Tarik
• Diijinkan: Pukat
Tarik Pantai &
Payang (Pukat
Tarik Berkapal)
Pukat Hela
• Diijinkan: Pukat
Dorong

9. TUJUAN PERMEN No. 71/PERMEN-KP/2016
1. Menata kembali pengelolaan perikanan
untuk kelestarian sumberdaya ikan
2. Mengurangi tekanan terhadap SDI di 11
(sebelas) WPP
3. Pengaturan selektivitas & kapasitas alat
penangkapan ikan
4. Meningkatkan kesejahteraan nelayan

10. 1. Perlindungan Habitat dan Kesetaraan Akses thd SDI
a. Jalur di WPP-NRI,
b. Penempatan API sesuai sifat API dgn Karakteristik Perairan
c. Tingkat selektifitas dan kapasitas API dan
d. GT kapal perikanan.
2. Pelarangan API Yang Mengganggu dan Merusak
a. Kelompok Pukat tarik (seine nets), yang meliputi dogol (danish seines),
scottish seines, pair seines, cantrang, dan lampara dasar;
b. Kelompok Pukat hela (trawls)
3. Monitoring dan evaluasi operasional API
Dilakukan oleh Pusat (KKP) & Daerah (DKP Prov/Kab./Kota)
4. Pencabutan PERMEN
 PERMEN KP No. PER.02/MEN/2011
 PERMEN KP No. 2/PERMEN-KP/2015
SUBSTANSI PERMEN No. 71/PERMEN-KP/2016

11. 2. STATUS DAN PERKEMBANGAN ALIH
API CANTRANG
10

12. Courtesy of RADAR Banyumas
PUKAT
HELA
PUKAT
TARIK
Buku Kebijakan Alat Tangkap
Cantrang dan Solusinya
Penerbitan PermenKP No.2 Tahun 2015 tentang Larangan
Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat
Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia.
Rekomendasi Ombudsman No. 0006/REK/0201.2015/ PBP-24/VI/2015
tentang memberikan masa waktu transisi implementasi peraturan tersebut
sekurang-kurangnya 2 tahun (Poin 3).
Penerbitan Surat Edaran MKP No. 72/MEN-KP/II/2016 tentang
Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di
WPP-NRI.  sampai Des 2016
KEBIJAKAN PENGGANTIAN API CANTRANG
11
Penerbitan Surat Edaran MKP No. B.1/SJ/PL.610/I/2017 tentang
Pendampingan Penggantian Alat Penangkapan Ikan Yang Dilarang
Beroperasi Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia
Penerbitan Permen KP No. 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur
Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di
WPP NRI

13. SOLUSI KEBIJAKAN
12
Kapal cantrang ukuran <10 GT:
Dilakukan penggantian Alat
Penangkapan Ikan
(Replacement API)
Kapal cantrang ukuran 10-30
GT:
Fasilitasi pembiayaan dari
lembaga keuangan untuk
penggantian API (Fasilitasi
Permodalan)
Kapal cantrang ukuran >30 GT:
Fasilitasi pelayanan perizinan
pusat melalui gerai perizinan
(Fasilitasi Perizinan)
1
2
3
Penyusunan Skema &
Pengusulan API
Pengganti
Penggantian API dan
Pemusnahan API lama
Pengadaan API dan
Distrbusi
Penghitungan Potensi &
Peluang ALokasi SDI &
DPI baru
Relokasi ke
DPI baru
Percepatan Perizinan
Melalui GERAI
PERIZINAN
(Pengusulan, Verifikasi &
Izin pada DPI baru)
Penyiapan Calon Debitur
Perjanjian Kerja
Sama
Penetapan Skema Kredit
Penggantian API oleh
Nelayan
Fasilitasi Permodalan
Melalui GEMONEL
(Pengusulan, Verifikasi &
Penetapan Daftar Calon
Penerima)
Pengukuran Ulang
Data Kapal Terdampak
£ 10 GT
Data Kapal Terdampak
> 10 – 30 GT
Data Kapal Terdampak
> 30 GT
Fasilitasi Penggantian
API dan Pelatihan
Nelayan
Fasilitasi Pendanaan dan
pengembangan Usaha
Fasilitasi Relokasi Daerah
Penangkapan Ikan Baru
Penggantian API Mandiri
oleh Nelayan
Inventarisasi Kapasitas
Produsen & Kesiapan
Penyalur API
(Ketersediaan API)
Pendaftaran dan
Penerbitan Buku Kapal
Pelatihan Nelayan
Roadmap Data Nelayan Terdampak
Skema
Operasional
Kebijakan

14. ALTERNATIF API PENGGANTI
Tim BBPI merekomendasikan 4 (empat) kelompok alat penangkapan ikan yang lebih sesuai
sebagai pengganti API Pukat tarik khususnya CANTRANG meliputi : alat yang dijatuhkan atau
ditebarkan (falling gear), pancing (hook and lines), jaring insang (gillnet) dan perangkap (traps)
dengan rincian sebagai berikut:
1. Kapal cantrang berukuran >10 GT, alternatif pengganti:
 alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (falling gear) : cast net besar;
 pancing (hook and lines) : pancing rawai dasar besar;
 jaring insang (gillnet) : gillnet millennium dasar, gillnet millennium permukaan;
 perangkap (traps) : bubu kakap, long bag set net (LBSN).
2. Kapal cantrang berukuran <10 GT, alternatif pengganti:
 alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (falling gear) : cast net kecil;
 pancing (hook and lines) : pancing rawai dasar kecil;
 jaring insang (gillnet) : gillnet millennium dasar, gillnet millennium permukaan, trammel
net (khusus daerah yang sumberdaya udangnya masih potensial);
 perangkap (traps) : bubu rajungan.

15. 14
A. Inventarisasi Data Kapal Cantrang Terdampak
14
PERKEMBANGAN REPLACEMENT API CANTRANG MELALUI BANTUAN APBN
No Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah
1 Jawa Barat 1,401
1 Cirebon 825
2 Indramayu 551
3 Subang 25
2 Jawa Tengah 1,531
1 Kab. Batang 162
2 Kab. Brebes 174
3 Kab. Demak 22
4 Kab. Kendal 9
5 Kab. Pati 255
6 Kab. Pekalongan 18
7 Kab. Pemalang 98
8 Kab. Rembang 290
9 Kab. Tegal 88
10 Kota Pekalongan 23
11 Kota Semarang 2
12 Kota Tegal 390
No Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah
3 Jawa Timur 1,922
1 Gresik 234
2 Kota Probolinggo 126
3 Kota Pasuruan 22
4 Lamongan 464
5 PROBOLINGGO 225
6 Situbondo 508
7 Tuban 343
Jumlah 4,854

16. 15
No. Kabupaten/Kota
Jumlah Penggantian API
ke Tramnel Net (unit)
1. Indramayu 25
2. Subang 85
3. Demak 9
4. Tasikmalaya 10
5. Sumenep 5
6. Lamongan 5
7. Pangandaran 55
8. Lebak 16
9. Serang 16
10. Kepulauan Seribu 11
Total 237
B. Penggantian API Cantrang Tahun 2015
15
PERKEMBANGAN REPLACEMENT API CANTRANG MELALUI BANTUAN APBN

17. C. Penggantian API Cantrang & Arad Tahun 2016
16
PERKEMBANGAN REPLACEMENT API CANTRANG MELALUI BANTUAN APBN
No Provinsi Kab./Kota
Usulan Data Realisasi
2016Cantrang Arad Total
1 Jawa Barat 414
Kabupaten Bekasi 0 37 37 37
Kabupaten Cirebon 0 281 281 281
Kabupaten Indramayu 295 300 595 -
Kabupaten Subang 12 84 96 96
2 Jawa Tengah 558
Kabupaten Batang 0 132 132 132
Kabupaten Pekalongan 5 125 130 130
Kabupaten Brebes 0 17 17 13
Kabupaten Pemalang 47 0 47 47
Kabupaten Kendal 2 37 39 39
Kabupaten Rembang 31 52 83 83
Kota Pekalongan 0 3 3 3
Kota Tegal 0 76 76 76
Kabupaten Demak 5 0 5 5
Kabupaten Jepara 12 0 12 12
Kabupaten Pati 18 0 18 18
3 Jawa Timur 557
Kabupaten Gresik 60 0 60 60
Kabupaten Lamongan 84 0 84 84
Kabupaten Probolinggo 3 94 97 97
Kabupaten Tuban 293 0 293 293
Kota Probolinggo 2 0 2 2
Kota Pasuruan 21 0 21 21
Jumlah 857 1201 2058 1.529

18. Tujuan: memberi kemudahan kepada pemilik kapal dalam pengurusan
dokumen kapal dan dokumen perizinan kapal hasil ukur ulang. Lokasi
gerai akan dilaksanakan di pelabuhan perikanan UPT Pusat maupun
UPT Daerah, serta pelabuhan umum apabila di lokasi tersebut tidak ada
pelabuhan perikanan.
Peluang Alokasi Usaha Perikanan Tangkap Per Wpp Pusat-daerah (GT)
Data: Per 21 Desember 2016
Percepatan Dokumen
Perizinan Kapal Hasil
Ukur Ulang
Relokasi kapal >30 GT
ke DPI Baru:
a.l. WPP 711 (Natuna)
dan WPP 718 (Arafura)
GERAI PERIZINAN
Dasar: Permen KP
11/PERMEN-KP/2016
PELAKSANAAN GERAI PERIZINAN 2016
17

20.  Pembentukan kelompok kerja penanganan penggantian alat
penangkapan ikan yang melibatkan kementerian/lembaga
terkait;
 Fasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan melalui
perbankan-lembaga keuangan non bank;
 Relokasi daerah penangkapan ikan;
 Percepatan proses perizinan API pengganti yang diizinkan;
 Fasilitasi pelatihan penggunaan API pengganti; dan
 Tidak menerbitkan SIPI baru untuk API yang dilarang.
TINDAK LANJUT
19

21. 20
TERIMA
KASIH