Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya

1. PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Dosen Pengampu:
Dr. Suning, SE., MT
Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas PGRI Adi Buana
Surabaya
DASAR-DASAR PENGELOLAAN PESISIR

2. SUB POKOK BAHASAN
• DEFINISI DAN BATASAN WILAYAH
PESISIR
• PENTINGNYA KAWASAN PESISIR
• PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR
• INISIATIF PENGELOLAAN KAWASAN
PESISIR YANG TERPADU

3. DEFINISI DAN PENGERTIAN WILAYAH PESISIR
(Dahuri, et.al., 1996)
“Kawasan peralihan antara ekosistem laut dan darat”
BATAS KE ARAH DARAT :
1. Ekologis : Kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh
proses-proses kelautan, seperti pasang surut, interusi air laut, dll.
2. Administratif : Batas terluar sebelah hulu dari desa
pantai atau jarak definitif secara arbitrer (2 km, 20 km,
dst. dari garis pantai))
3. Perencanaan : Bergantung pada permasalahan atau
substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir
substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah
• Pencemaran dan sedimentasi : suatu kawasan darat
dimana dampak pencemaran dan sedimentasi yang
ditimbulkan disini memberikan dampak di kawasan pesisir.
• Hutan mangrove : batas terluar sebelah hulu kawasan hutan
mangrove.

4. Lanjutan...
BATAS KE ARAH LAUT :
1. Ekologis : Kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh
proses-proses alamiah di darat (aliran air sungai,, run off,
aliran air tanah,, dll. .), atau dampak kegiatan manusia di
darat (bahan pencemar, sedimen,, dll) ); atau kawasan laut
yang merupakan paparan benua (continental shelf).
2. Administratif : 4 mil, 12 mil, dst.., dari garis pantai ke
arah laut.
3. Perencanaan : Bergantung pada permasalahan atau
substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah
pesisir.
• Pencemaran dan sedimentasi: suatu kawasan laut
yang masih dipengaruhi oleh dampak pencemaran dan
sedimentasi dari darat..
• Hutan mangrove : kawasan perairan laut yang masih
mendapat pengaruh dari proses dan atribut ekologis
mangrove, seperti bahan organik (detritus) yang
berasal dari mangrove..

5. Definisi dan batas wilayah pesisir

6. = 2,3 juta km2
= 0,8 juta km2
= 2,7 juta km2

7. PENTINGNYA KAWASAN PESISIR
Sumberdaya pesisir (SDP) terdiri dari sumberdaya hayati (ikan, karang,
mangrove), non hayati (mineral) dan jasa kelautan.
Pusat keanekaragaman tropis dunia (> 70 genus dr karang, 18% terumbu
karang dunia ada di Indonesia)
30% hutan bakau dunia ada di Indonesia
90% hasil tangkapan ikan berasal dari perairan pesisir dalam 12 mil dari
pantai.
SDP mempunyai keunggulan komparatif karena tersedia dalam jumlah
yang besar, beraneka ragam dan laut tropis yang terkaya.
140 juta penduduk (60%) Indonesia tinggal di wilayah pesisir 50 km dari
garis pantai.
80% tergantung kepada pemanfaatan SDP
Memberikan kontribusi ekonomi sebesar 24,5%
42 kota dan 290 kabupaten berada di pesisir sebagai tempat pusat
pertumbuhan ekonomi.

8. POTENSI SUMBERDAYA PESISIR

9. POTENSI KELAUTAN
Transportasi Laut
Konservasi
Perikanan Tangkap
Wisata Bahari
Jaringan Kabel
Pertambangan
Arkeologi Bawah Air
Perikanan Budidaya

10. Kecil suatu proses perencanaan,
PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau--Pulau
pemanfaatan, pengawasan,, dan pengendalian
Sumber Daya Pesisir dan Pulau--Pulau Kecil
antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah
Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta
antara ilmu pengetahuan dan manajemen
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
(UU 27/2007))

11. Melindungi, mengkonservasi,
merehabilitasi, memanfaatkan
dan memperkaya sumberdaya
pesisir dan pulau-pulau kecil serta
sistem ekologisnya secara
berkelanjutan
Memperkuat peran serta masyarkat
dan lembaga pemerintah serta
mendorong inisiatif masyarkat dalam
pengelolaan sumberdaya pesisir dan
pulau-pulau kecil agar tercapai
keadilan, keseimbangan dan
berkelanjutan
Tujuan Pengelolaan Kawasan Pesisir (menurut Pasal 4 UU No. 27 Tahun 2007
ttg Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- -pulau Kecil
Menciptakan keharmonisan dan
sinergi antara pemerintah pusat
dan daerah dalam pengelolaan
sumberdaya pesisir dan pulau-
pulau kecil
Meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan
budaya masyarakat melalui
pemanfaatan sumberdaya pesisir dan
pulau-pulau kecil

12. KONSEP
KETERPADUAN
INISIATIF PENGELOLAAN KAWASAN
PESISIR YANG TERPADU
Keterpaduan Antar
Lembaga/ /Sektor
Keterpaduan Antar Level
Pemerintahan (Pusat-Daerah)
Keterpaduan Antar Wilayah
(Antar Pemerintah Daerah)
Keterpaduan Antar Ekosistem
Darat & Laut
Keterpaduan Antar Sains dan
Manajemen
Keterpaduan antara
Pemerintah, Dunia usaha, dan
Masyarakat;

13. pesisir dan habitatnya dari aktivitas
manusia,
Mengurangi konflik pemanfaatan,,
Menjaga proses-proses ekologis utama,
Tujuan Pengelolaan Pesisir Terpadu
Mengurangi laju kerusakan sumberdaya
sistem pendukung mahluk hidup, dan
keanekaragaman biologis di wilayah pesisir
dan lautan,,
perbaikan kesejahteraanMendorong
masyarakat.

14. Aksi
Rencana
Lokasi/Implement
asi Kegiatan
Panduan
daerah Prioritas
Pemanfaatan
Sumberdaya
Rencana
Alokasi Ruang &
Pengendalian
Pemanfaatan
Pengelolaan
Rencana
Zonasi
Visi & Misi Daerah
Rencana Strategis
Pengelolan Pesisir Terpadu
KERANGKA PERENCANAAN PENGELOLAAN PESISIR TERPADU

15. Issue, data
Atlas Pesisir
HIERARKI RENCANA PENGELOLAAN PESISIR TERPADU
Hirarki Rencana--Rencana PPT
Bapeda Propinsi &
Kab/Kota
0
HP--3 (Hak
Pengusahaan
Perairan
Pesisir)
Rencana
Strategis
Rencana
Zonasi
Rencana
Pengelolaan
Rencana Aksi
1
2
3
4
Bappeda Propinsi &
Kab/Kota
Propinsi 1:250.000
Kabupaten 1:50.000
Dinas KP Propinsi &
Kab/Kota
Dins KP Propinsi &
Kab/kota

16. RENCANA ZONASI
Berperan dalam menetapkan arahan,,
struktur dan pola ruang penggunaan
sumber daya pesisir dari tiap zona pada
kawasan perencanaan yang menentukan
Zona merupakan ruang dimana kebijakan
di implementasikan
RENCANA PENGELOLAAN (Management
Plan)
Berperan untuk menyusun kerangka kebijakan,,
prosedur dan tanggung jawab untuk koordinasi
pengambilan keputusan diantara berbagai
lembaga/instansi pemerintah dalam rangka
persetujuan penggunaan sumberdaya atau
pembangunan di kawasankegiatan
perencanaan
RENCANA STRATEGIS
Berperan dalam menentukan visi dan
misi serta tujuan pengelolaan sumber
daya pesisir serta penerapan strategi
untuk mencapai tujuan
Bentuknya rumusan kebijakan daerah
mengenai pemanfaatan wilayah pesisir
RENCANA AKSI
(Action Plan)
Berperan dalam menyusun tata
waktu dan anggaran untuk satu
- tiga tahun untuk implementasi
berbagai kegiatan yang
diperlukan oleh instansi terkait
dan dunia usaha

17. 2. INISIASI
·Partisipasi Publik
·Identifikasi Issue
·Survei Sosial
·Penilaian Sumberdaya
·PerencanaanKonsensus
·Informasi Terpadu
·Penyadaran Masyarakat
3. PENGEMBANGAN
·Pengumpulan Data
·Faktor Sosial, Ekonomi & Budaya
·Faktor Biofisik & Teknologi
·Identifikasi Pemilikan Sumberdaya
·PenataanKelembagaan
·Keterpaduan PerencanaanSektor
·Issue Pengelolaan Pesisir
·Pengembangan Strategi PPT
·Analisis Ekonomi Proyek
·Partisipasi Publik
4.SERTIFIKASI
·Persetujuan PerencanaanPPT
·Penerangan Pemerintah
·Sertifikasi
·PenetapanPPT dari Pemda
·PengesahanPPT
·Alokasi DanaAPBD/APBN
5. PELAKSANAAN
·Koordinasi Program PPT
·Pengawasan& PenegakanHukum
·Sistem Perizinan
·Riset & Pengembangan
·Klarifikasi Pemilikan Sumberdaya
·Pemberdayaan Masyarakat
·Mata PencarianAlternatif
·Pengelolaan Berbasis Masyarakat
·Pendidikan & Penyadaran Masyarakat
LANGKAH-LANGKAH PENGELOLAAN PESISIR TERPADU
1. PERSIAPAN
·Administrasi
·Pembentukan Tim Perencana
·Penyusunan Rencana Kerja
·Personil, Fasilitas, Pembiayaan
·Pelatihan Staf Perencana
6. PELEMBAGAAN
·Pemantauan & Evaluasi
·Penyempurnaan Strategi & Aksi
·Demontrasi Hasil Yang Positif
·Pengembangan Skala ke Besar
·Pelembagaan PPT

18. Dr. Suning, SE., MT
Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
suningterusberkarya.com
suningactivity@gmail.com