1. PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM
Oleh: SULAIMAN ZUHDI MANIK
Manager Program PKPA Aceh
Dipersentasekan pada Seminar Sosialisasi Anak
Jantho, 16 Mei 2007

2. Deklarasi Hak-Hak Anak
menyatakan
Anak belum matang jasmani dan mentalnya. Anak
memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus
termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan
sesudah kelahiran.
Anak dikelompokkan orang lemah dan rawan. Sangat
beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang
dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik,
mental, moral dan spiritualnya belum matang. Belum
bisa berpikir seperti orang dewasa berpikir, belum
mampu membuat keputusan (adjustment) mana yang
baik dan kurang baik.
Kendati dalam batas tertentu telah memiliki pendirian
atau pilihan namun karena keadaan mental dan fisik
belum matang, menyebabkan perbuatan atau
keputusannya dianggap belum dapat
dipertanggungjawabkan

3. Anak…
Secara sosiologis, budaya atau sistem
nasional di dunia, anak-anak
dikesampingkan. Mereka adalah kelompok
yang dieksklusi secara sosial, kultural atau
secara legal karena dianggap belum
memiliki kapasitas memutuskan apa yang
terbaik bagi dirinya

4. Perlindungan khusus
Dalam hukum pidana Indonesia pengertian anak
dalam penafsiran hukum negatif.
Sebagai subjek hukum, anak memiliki
tanggungjawab terhadap tindak pidana yang
dilakukan.
Karena statusnya di bawah umur, anak memiliki
hak-hak khusus, hak untuk memperoleh
normalisasi dari perilakunya yang menyimpang
sekaligus tetap mengupayakan agar si anak
memperoleh hak atas kesejahteraan layak dan
masa depan lebih cerah

5. Tujuan Proses Hukum
Pada dasarnya proses hukum tidak hanya
untuk membuktikan kesalahannya dan apa
akibat dari kesalahannya.
Hal penting harus dibuktikan, mengapa si
anak melakukan penyimpangan,
bagaimana upaya yang akan dilakukan
pemerintah, masyarakat dan keluarga
dalam menanggulangi perilakunya

6. Kebijakan kriminal (criminal policy)
mengenai perbuatan menyimpang yang
dilakukan anak tidak seharusnya
disamakan dengan penyimpangan orang
dewasa.
Penanganan perkara tindak pidana yang
dilakukan anak bukan hanya proses
pembuktian kesalahannya tapi harus
dapat membuktikan tindakan-tindakan
yang berdasarkan situasi dan kondisi
objektif si anak, bukan atas dasar criminal
mind yang datang dari dalam diri si anak.

7. Dengan demikian:
Peradilan anak pada hakikatnya bukan untuk
menghukum tapi untuk memberikan kepentingan yang
terbaik kepada anak (the best interests of the child)
Prinsip ini seharusnya melandasi setiap kebijakan dan
tindakan yang dilakukan siapapun.
Pasal 3 Konvensi Hak Anak menyebutkan, ”Dalam semua
tindakan yang menyangkut anak- anak, baik yang
dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial
pemerintah atau swasta, pengadilan, para penguasa
pemerintahan atau badan legislatif, kepentingan terbaik
harus menjadi pertimbangan utama.”

8. Anak dalam Hukum Pidana
Pengertian anak dalam hukum pidana di Indonesia
mencakup pengertian: anak dinilai belum mampu
mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan
Anak berhak atas pengembalian hak-haknya melalui
proses substitusi hak-hak anak yang timbul dari aspek
hukum perdata dan tata negara untuk mensejahterakan
anak dan berlangsungnya rehabilitasi mental-spiritual si
anak akibat tindakan hukum pidana yang dilakukan serta
hak untuk memperoleh pelayanan, asuhan dan hak-hak
lainnya dalam proses hukum acara pidana.

9. Penjatuhan Pidana Kepada Anak
Penjatuhan pidana harus sebagai ultimum
remedium, (pilihan terakhir)
Harus melalui pertimbangan matang
dengan melibatkan banyak pihak
berkompeten
Harus diyakini bertujuan dalam rangka
kepentingan yang terbaik bagi anak.

10. UU No. 13 tahun 1997 tentang
Peradilan Anak
Dalam pertimbangan UU No. 3/1997 diakui anak memerlukan
pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan
dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi,
selaras, dan seimbang
Dalam pasal 5 dinyatakan, anak belum mencapai umur 8 (delapan)
tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, terhadap
anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.
Bila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat anak tersebut
masih dapat dibina orang tua, wali, atau orang tua asuhnya,
Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua,
wali, atau orang tua asuhnya.
Bila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat anak tidak
dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya,
Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial
setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan

11. Anak Berkonflik dengan Hukum di
Indonesia
Sekitar 4.277 anak berusia di bawah 16 tahun menjalani
proses pengadilan
Sekitar 13.242 anak berusia 16-18 tahun dipenjara dan 98
% diantaranya adalah laki-laki
Sekitar 80 % kasus anak yang ditangani di kepolisian
diteruskan ke dalam proses peradilan formal
Sekitar 80 % kasus-kasus petty crimes (kejahatan ringan)
Sekitar 83 % anak yang menjalani pengadilan dihukum
penjara
Di NAD, jumlah anak yang ditahan polisi 60 orang dan 73
anak terlibat kasus makar (BAPAS, 2004-2005)
Propinsi paling tinggi jumlah anak yang dipenjara di
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan
Sumatera Utara (Naning P & Hadi Utomo: 2007)

12. Anak-anak ditahan/dipenjara
Penjara Indonesia tidak layak
LAPAS belum ada
LAPAS dijejali tahanan orang
dewasa
Tahanan titipan tersebut adalah
tahanan kasus narkoba

13. Perangkat Hukum Internasional
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
Tidak seorangpun boleh dicabut
kebebasannya kecuali atas dasar
dan sesuai prosedur yang
ditetapkan oleh hukum (pasal 9 ICCPR)
Tak seorangpun boleh ditangkap
atau ditahan secara semena-
mena (ayat 1 ICCPR)

14. BEIJING RULES:
Peraturan Standard Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak
(Resolusi MU PBB No. 40/33-29 Nov. 1985
Perlakuan adil dan manusiawi untuk menjamin kebutuhan dan
kesejahteraan anak
Proporsionalitas antara pelanggaran dengan pelanggar
Penggunaan program pelayanan masyarakat untuk diversi dari proses
pengadilan formal, dengan persetujuan anak
Penahanan sebagai upaya terakhir dan untuk waktu yang paling singkat
Anak yang terpaksa ditahan, dipisahkan dari orang dewasa
Mengutamakan kepentingan terbaik anak
Adanya partisipasi penuh dari si anak
Pencabutan kemerdekaan hanya untuk pelanggaran serius
Institutionalisasi adalah upaya terakhir
Dilarang memberlakukan hukuman badan
Pelatihan bagi petugas polisi
Pelayanan pendidikan bagi anak dalam perlakuan institusional
Pembebasan secepat mungkin

15. Juvenile Deprived of their Liberty (JDL)
Peraturan PBB tentang Perlindungan bagi Anak yang Kehilangan
Kebebasan
Resolusi PBB No. 45/133-14 Nov. 1990
Definisi PERENGGUTAN KEMERDEKAAN:
segala bentuk penahanan atau hukuman
penjara apapun atau penempatan
seseorang pada satu tempat penahanan,
dimana orang tersebut tidak diperkenankan
pergi sesukanya, atas perintah suatu pihak
kehakiman, administratif atau pihak umum
lainnya

16. Anak yang ditangkap atau
menunggu persidangan
Tindakan penahanan harus dihindari
Penahanan yang terpaksa, dibatasi untuk
keadaan tertentu
Harus diupayakan langkah-langkah alternatif
Semua anak harus dianggap tidak bersalah
Proses pengadilan yang cepat
Penahanan harus dipisahkan dari anak-anak
yang dipidana
Harus ada bantuan hukum untuk anak

17. Anak harus tetap:
Bersekolah
Berolah raga setiap hari di luar ruangan
Ada partisipasi dalam kegiatan waktu luang
Tetap memiliki benda-benda milik pribadi
Tetap berhubungan dengan masyarakat luas
Mendapat kunjungan pribadi sedikitnya sekali seminggu
dan tidak lebih sedikit dari satu kali dalam satu bulan
Penghukuman yang adil
Mendapat copy tentang peraturan lembaga di saat
penerimaan
Diwawancara ketika penerimaan
Mendapat informasi jika ada keluarganya yang sakit atau
meningal

18. Fasilitas yang harus dipenuhi:
Tempat tidur harus bersih
Selimut yang cukup
Pembuangan air lancar
Air minum bersih
Perawatan kesehatan
Pemeriksaan mandiri yang rutin
Pembatasan penggunaan senjata api
Pelarangan hukuman yang kejam
Pemisahan dari orang dewasa
Pemisahan antara anak yang lebih tua dengan anak
yang lebih muda