SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 22
Kelompok merpati putih
•   Anjas warto (
•   Muhamad Risky (46111120037)
•   Danang pratama (46111120021)
•   Dina erisly (46111120032)
•   Suherlambang (46111110061)
Konstitusi rule of law
Pengertian dan definisi konstitusi

Konstitusi adalah peraturan tertulis
maupun tidak tertulis yang mengatur
secara mengikat cara-cara
bagaimana suatu pemerintahan
diselengarakan.
Fungsi konstitusi
• Tata aturan dalam pendirian lembaga-
  lembaga yang permanen;
• Tata aturan dalam hubungan negara
  dengan warga negara serta dengan
  negara lain;
• Sumber hukum dasar yang tinggi.
Pengertian rule of law
• Pengertian Rule of Law (Penegakan
  Hukum) adalah kekuasaan undang-
  undang yang terorganisir.
Latar belakang rule of law
• Dia awali oleh adanya gagasan untuk
  melakukan pembatasan kekuasaan
  pemerintah negara.
• Jaminan adanya keadilan bagi
  masyarakat dan untuk membatasi
  kekuasaan obsulut negara.
Unsur-unsur rule of law menurut
      A.V.Dicey terdiri dari:
• Supremasi aturan-aturan hukum
• Kedudukan yang sama didalam
  menghadapi hukum
• Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh
  undang-undang serta keputusan-
  keputusan pengadilan
syarat-syarat dasar untuk terselengaranya
pemerintahan yang demokrasi menurut rule
                of law adalah
• Adanya perlindungan konstitusional
• Badan kehakiman yang bebas dan tidak
  berpihak
• Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi
  dan beroposisi
Prinsip-prinsip rule of law di indonesia

• Bahwa kemerdekaan itu adalah hak
  segala bangsa
• Kemerdekaan indonesia, yang merdeka,
  bersatu, berdaulat, adil dan makmur
• Untuk memajukan kesejahteraan umum,
  dan keadilan sosial
Inti rule of law adalah

• jaminan adanya keadilan bagi
  masyarakat terutama keadilan sosial
Dinamika pelaksanaan rule of law
Lembaga Penegak Hukum di Indonesia :
1. Kepolisian;
2. Kejaksaan;
3. KPK;
4. Badan Peradilan :
   a. Mahkamah Agung.
   b. Mahkamah Konstitusi.
   c. Pengadilan Negeri;
   d. Pengadilan Tinggi.
Negara hukum memiliki ciri-ciri
         sebagai berikut:
• Ada pengakuan dan perlindungan hak
  asasi
• Ada peradilan yang bebas dan tidak
  memihak serta tidak terpengaruh oleh
  kekuasaan atau kekuatan apapun
• Legalitas terwujud dalam segala bentuk
Contoh kasus Lumpur lapindo
Banjir lumpur panas sidoarjo atau lebih
dikenal sebagai bencana lumpur lapindo,
adalah peristiwa menyemburnya lumpur
panas dilokasi pengeboran lapindo
brantas Inc di dusun balongnongo desa
renokenongo, kecamatan porong
kabupaten sidoarjo, jawatimur
Awal terjadi bencana lumpur
             lapindo
Lapindo berantas melakukan pengeboran
sumur bajar panji-1 pada awal maret 2006
dengan mengunakan perusahaan
kontractor pengeboran PT.Medici Citra
Nusantara.
Tragedi lumpur panas lapindo
 Tragedi lumpur lapindo dimulai tanggal 29
 mei 2006 peristiwa ini menjadi suatu
 tragedi ketika banjir lumpur panas
 menggenangi areal persawahaan,
 pemukiman penduduk.
Dampak kerusakan yang dialami
        warga sidoarjo
• Rusaknya areal pertanian warga.
• Rusaknya tempat tinggal warga sidoarjo
• Rusaknya sarana pendidikan
Kerugian-kerugian yang dialami
        warga sidoarjo
• Kerugian ekonomi masyarakat
• Kerugian industri
• Kerugian infrastruktur
Siapa yang harus bertanggung
             jawab
• Berdasarkan pp nomor 14/2007 bahwa PT
  Minarak Lapindo Jaya bertanggung jawab
  atas warga yang masuk dalam peta
  terdampak.
• Namun kenyataannya PT Minarak
  Lapindo Jaya tidak mampu untuk
  membayar ganti rugi yang dialami warga
  sidoarjo yang mengalami lumpur lapindo.
Peran pemerintah
• Pemerintah masih lemah dalam
  menangani kasus lumpur lapindo yang
  kini sudah berjalan 6 tahun.
• Itu menandakan gagalnya pemerintahan
  yang sekarang dalam memberikan
  perlindungan terhadap warga negaranya
  dari kejahatan yang dilakukan oleh
  lapindo.
Kesimpulan
• Rule of law sangat diperlukan untuk
  negara indonesia karena akan
  mewujudkan keadilan. Tetapi harus
  mengacu pada orang yang ada
  didalamnya yaitu orang-orang jujur tidak
  memihak dan hanya memikirkan keadilan
  tidak terkotori hal buruk.
Daftar pustaka
• Politik.kompasiana.com/2012
• Surabaya.okezone.com/2012

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Hubungan agama dan negara
Hubungan agama dan negaraHubungan agama dan negara
Hubungan agama dan negaraPia Rohdina
 
Landsan ilmiah dan landasan hukum pendidikan kwn
Landsan ilmiah dan landasan hukum pendidikan kwnLandsan ilmiah dan landasan hukum pendidikan kwn
Landsan ilmiah dan landasan hukum pendidikan kwnyuliantipratifa
 
Identitas Nasional sebagai salah satu Determinan Pembangun Bangsa & Karakter
Identitas Nasional sebagai salah satu Determinan Pembangun Bangsa & KarakterIdentitas Nasional sebagai salah satu Determinan Pembangun Bangsa & Karakter
Identitas Nasional sebagai salah satu Determinan Pembangun Bangsa & KarakterFitri Ayu Kusuma Wijayanti
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaFair Nurfachrizi
 
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Sem. Ganjil Prodi Komunikasi UNSERA
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Sem. Ganjil Prodi Komunikasi UNSERASoal dan jawaban UTS MK Pancasila Sem. Ganjil Prodi Komunikasi UNSERA
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Sem. Ganjil Prodi Komunikasi UNSERAahmad sururi
 
Dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks k...
Dinamika historis konstitusional, sosial   politik, kultural, serta konteks k...Dinamika historis konstitusional, sosial   politik, kultural, serta konteks k...
Dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks k...idasilfia
 
HAM dan Pelaksanaannya Di Indonesia
HAM dan Pelaksanaannya Di IndonesiaHAM dan Pelaksanaannya Di Indonesia
HAM dan Pelaksanaannya Di IndonesiaPT Lion Air
 
Power point Pengertian dan Ciri-ciri Demokrasi
Power point Pengertian dan Ciri-ciri DemokrasiPower point Pengertian dan Ciri-ciri Demokrasi
Power point Pengertian dan Ciri-ciri DemokrasiNoshadiba Frisya Rahma
 
Pancasila di era reformasi
Pancasila di era reformasiPancasila di era reformasi
Pancasila di era reformasiFathur Rohman
 
Pembangunan Nasional dan Ketahanan Nasional
Pembangunan Nasional dan Ketahanan NasionalPembangunan Nasional dan Ketahanan Nasional
Pembangunan Nasional dan Ketahanan NasionalLestari Moerdijat
 
Ppt pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan...
Ppt pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan...Ppt pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan...
Ppt pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan...Arlin Muzdalifah
 
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara
Warga Negara & kewarganegaraan:  Kedudukan warga Negara dalam Negara   Warga Negara & kewarganegaraan:  Kedudukan warga Negara dalam Negara
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara Fenti Anita Sari
 
Bedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal KewarganegaraanBedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal KewarganegaraanRico Afrinando
 
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Tri Widodo W. UTOMO
 
Bab vii pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu
Bab vii pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmuBab vii pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu
Bab vii pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmuSyaiful Ahdan
 
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia Rosita Muliawati
 
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester Ganjil
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester GanjilSoal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester Ganjil
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester Ganjilahmad sururi
 

Was ist angesagt? (20)

Hubungan agama dan negara
Hubungan agama dan negaraHubungan agama dan negara
Hubungan agama dan negara
 
Wawasan Nusantara
Wawasan NusantaraWawasan Nusantara
Wawasan Nusantara
 
Landsan ilmiah dan landasan hukum pendidikan kwn
Landsan ilmiah dan landasan hukum pendidikan kwnLandsan ilmiah dan landasan hukum pendidikan kwn
Landsan ilmiah dan landasan hukum pendidikan kwn
 
Identitas Nasional sebagai salah satu Determinan Pembangun Bangsa & Karakter
Identitas Nasional sebagai salah satu Determinan Pembangun Bangsa & KarakterIdentitas Nasional sebagai salah satu Determinan Pembangun Bangsa & Karakter
Identitas Nasional sebagai salah satu Determinan Pembangun Bangsa & Karakter
 
Materi kuliah pkn
Materi kuliah pknMateri kuliah pkn
Materi kuliah pkn
 
Karakteristik mata pelajaran PPKn
Karakteristik mata pelajaran PPKnKarakteristik mata pelajaran PPKn
Karakteristik mata pelajaran PPKn
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Sem. Ganjil Prodi Komunikasi UNSERA
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Sem. Ganjil Prodi Komunikasi UNSERASoal dan jawaban UTS MK Pancasila Sem. Ganjil Prodi Komunikasi UNSERA
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Sem. Ganjil Prodi Komunikasi UNSERA
 
Dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks k...
Dinamika historis konstitusional, sosial   politik, kultural, serta konteks k...Dinamika historis konstitusional, sosial   politik, kultural, serta konteks k...
Dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks k...
 
HAM dan Pelaksanaannya Di Indonesia
HAM dan Pelaksanaannya Di IndonesiaHAM dan Pelaksanaannya Di Indonesia
HAM dan Pelaksanaannya Di Indonesia
 
Power point Pengertian dan Ciri-ciri Demokrasi
Power point Pengertian dan Ciri-ciri DemokrasiPower point Pengertian dan Ciri-ciri Demokrasi
Power point Pengertian dan Ciri-ciri Demokrasi
 
Pancasila di era reformasi
Pancasila di era reformasiPancasila di era reformasi
Pancasila di era reformasi
 
Pembangunan Nasional dan Ketahanan Nasional
Pembangunan Nasional dan Ketahanan NasionalPembangunan Nasional dan Ketahanan Nasional
Pembangunan Nasional dan Ketahanan Nasional
 
Ppt pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan...
Ppt pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan...Ppt pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan...
Ppt pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan...
 
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara
Warga Negara & kewarganegaraan:  Kedudukan warga Negara dalam Negara   Warga Negara & kewarganegaraan:  Kedudukan warga Negara dalam Negara
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara
 
Bedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal KewarganegaraanBedah Soal Kewarganegaraan
Bedah Soal Kewarganegaraan
 
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
 
Bab vii pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu
Bab vii pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmuBab vii pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu
Bab vii pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu
 
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
 
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester Ganjil
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester GanjilSoal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester Ganjil
Soal dan jawaban UTS MK Pancasila Prodi Adm Negara Semester Ganjil
 

Andere mochten auch

Andere mochten auch (14)

Makalah rule of law
Makalah rule of lawMakalah rule of law
Makalah rule of law
 
Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI
Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRIOtonomi Daerah dalam Kerangka NKRI
Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI
 
Leadership & Teamwork
Leadership & TeamworkLeadership & Teamwork
Leadership & Teamwork
 
Power point demokrasi rule of law
Power point demokrasi rule of lawPower point demokrasi rule of law
Power point demokrasi rule of law
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
ppt rule of law
ppt rule of lawppt rule of law
ppt rule of law
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Memahami Kerja Sama Tim
Memahami Kerja Sama TimMemahami Kerja Sama Tim
Memahami Kerja Sama Tim
 
Perilaku individu-dalam-organisasi
Perilaku individu-dalam-organisasiPerilaku individu-dalam-organisasi
Perilaku individu-dalam-organisasi
 
Rule of law
Rule of lawRule of law
Rule of law
 
Rule of law
Rule of lawRule of law
Rule of law
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusi
 
Pelatihan Membangun Teamwork
Pelatihan Membangun TeamworkPelatihan Membangun Teamwork
Pelatihan Membangun Teamwork
 
Rule of law presentation final
Rule of law presentation finalRule of law presentation final
Rule of law presentation final
 

Ähnlich wie Konstitusi rule of law

Keadilan dan ketertiban
Keadilan dan ketertibanKeadilan dan ketertiban
Keadilan dan ketertibanAfdal Zikri
 
Kasus- kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.pptx
Kasus- kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.pptxKasus- kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.pptx
Kasus- kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.pptxMAfriansyahSE
 
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VIIPengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VIIAndhika Pratama
 
SIstem Hukum Indonesia
SIstem Hukum IndonesiaSIstem Hukum Indonesia
SIstem Hukum Indonesiafeggyernes
 
Pokok pikiran pembukaan UUD 1945
Pokok pikiran pembukaan UUD 1945Pokok pikiran pembukaan UUD 1945
Pokok pikiran pembukaan UUD 1945Jojo Junghead
 
Negara dan Warganegara
Negara dan WarganegaraNegara dan Warganegara
Negara dan Warganegarazainal933
 
Rabu materi bab 1 ppkn sma kelas xii smt 1 pelanggaran hak dan pengingkaran k...
Rabu materi bab 1 ppkn sma kelas xii smt 1 pelanggaran hak dan pengingkaran k...Rabu materi bab 1 ppkn sma kelas xii smt 1 pelanggaran hak dan pengingkaran k...
Rabu materi bab 1 ppkn sma kelas xii smt 1 pelanggaran hak dan pengingkaran k...RiyanAdita
 
PPT ilmu soial dasar mengenai hukum dan penegakannya
PPT ilmu soial dasar mengenai hukum dan penegakannyaPPT ilmu soial dasar mengenai hukum dan penegakannya
PPT ilmu soial dasar mengenai hukum dan penegakannyaRidwanRafif1
 
RESUME MODULE 6.docx
RESUME MODULE 6.docxRESUME MODULE 6.docx
RESUME MODULE 6.docxratihmila211
 
Warga negara dan negara
Warga negara dan negaraWarga negara dan negara
Warga negara dan negaraeganrad
 
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Ind...
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Ind...Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Ind...
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Ind...Triaji Ramadhan
 
Power point pr pp kn 12 ed. 2019
Power point pr pp kn 12 ed. 2019Power point pr pp kn 12 ed. 2019
Power point pr pp kn 12 ed. 2019IndraAzianti
 

Ähnlich wie Konstitusi rule of law (20)

Ilmu sosial dasar
Ilmu sosial dasarIlmu sosial dasar
Ilmu sosial dasar
 
Keadilan dan ketertiban
Keadilan dan ketertibanKeadilan dan ketertiban
Keadilan dan ketertiban
 
Kasus- kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.pptx
Kasus- kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.pptxKasus- kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.pptx
Kasus- kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara.pptx
 
Kewarganegaraan FK
Kewarganegaraan FK Kewarganegaraan FK
Kewarganegaraan FK
 
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VIIPengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
Pengembangan materi pembelajaran PPKn kelas VII
 
SIstem Hukum Indonesia
SIstem Hukum IndonesiaSIstem Hukum Indonesia
SIstem Hukum Indonesia
 
Isi makalah santi
Isi makalah santiIsi makalah santi
Isi makalah santi
 
Pokok pikiran pembukaan UUD 1945
Pokok pikiran pembukaan UUD 1945Pokok pikiran pembukaan UUD 1945
Pokok pikiran pembukaan UUD 1945
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 
Ham
HamHam
Ham
 
negara hukum dan ham
negara hukum dan hamnegara hukum dan ham
negara hukum dan ham
 
Negara dan Warganegara
Negara dan WarganegaraNegara dan Warganegara
Negara dan Warganegara
 
Rabu materi bab 1 ppkn sma kelas xii smt 1 pelanggaran hak dan pengingkaran k...
Rabu materi bab 1 ppkn sma kelas xii smt 1 pelanggaran hak dan pengingkaran k...Rabu materi bab 1 ppkn sma kelas xii smt 1 pelanggaran hak dan pengingkaran k...
Rabu materi bab 1 ppkn sma kelas xii smt 1 pelanggaran hak dan pengingkaran k...
 
PPT ilmu soial dasar mengenai hukum dan penegakannya
PPT ilmu soial dasar mengenai hukum dan penegakannyaPPT ilmu soial dasar mengenai hukum dan penegakannya
PPT ilmu soial dasar mengenai hukum dan penegakannya
 
RESUME MODULE 6.docx
RESUME MODULE 6.docxRESUME MODULE 6.docx
RESUME MODULE 6.docx
 
Warga negara dan negara
Warga negara dan negaraWarga negara dan negara
Warga negara dan negara
 
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Ind...
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Ind...Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Ind...
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Ind...
 
ppkn kel. 4.pptx
ppkn kel. 4.pptxppkn kel. 4.pptx
ppkn kel. 4.pptx
 
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARAKEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
KEWARGANEGARAAN DAN NEGARA
 
Power point pr pp kn 12 ed. 2019
Power point pr pp kn 12 ed. 2019Power point pr pp kn 12 ed. 2019
Power point pr pp kn 12 ed. 2019
 

Mehr von suher lambang

Makalah agama islam 1234
Makalah agama islam 1234Makalah agama islam 1234
Makalah agama islam 1234suher lambang
 
Modul pertemuan psy faal pkk ke 7 materi otak dan
Modul pertemuan psy faal pkk ke 7 materi otak dan Modul pertemuan psy faal pkk ke 7 materi otak dan
Modul pertemuan psy faal pkk ke 7 materi otak dan suher lambang
 
Modul pertemuan psy faal pkk ke 6 materi perkemban
Modul pertemuan psy faal pkk ke 6 materi perkembanModul pertemuan psy faal pkk ke 6 materi perkemban
Modul pertemuan psy faal pkk ke 6 materi perkembansuher lambang
 
Modul pertemuan psy faal pkk ke 5 materi sistem ho
Modul pertemuan psy faal pkk ke 5 materi sistem hoModul pertemuan psy faal pkk ke 5 materi sistem ho
Modul pertemuan psy faal pkk ke 5 materi sistem hosuher lambang
 
Modul pertemuan psy faal pkk ke 4 materi sel sarap
Modul pertemuan psy faal pkk ke 4 materi sel sarapModul pertemuan psy faal pkk ke 4 materi sel sarap
Modul pertemuan psy faal pkk ke 4 materi sel sarapsuher lambang
 
Modul pertemuan psy faal pkk ke 3 materi sistem sa
Modul pertemuan psy faal pkk ke 3 materi sistem saModul pertemuan psy faal pkk ke 3 materi sistem sa
Modul pertemuan psy faal pkk ke 3 materi sistem sasuher lambang
 
Modul pertemuan psy faal pkk ke 2 materi sistem se
Modul pertemuan psy faal pkk ke 2 materi sistem seModul pertemuan psy faal pkk ke 2 materi sistem se
Modul pertemuan psy faal pkk ke 2 materi sistem sesuher lambang
 
Modul pertemuan psy faal pkk ke 1 materi pengantar
Modul pertemuan psy faal pkk ke 1 materi pengantarModul pertemuan psy faal pkk ke 1 materi pengantar
Modul pertemuan psy faal pkk ke 1 materi pengantarsuher lambang
 
Stress.kesehatan dan coping
Stress.kesehatan dan coping Stress.kesehatan dan coping
Stress.kesehatan dan coping suher lambang
 
Presentation1.ppt.filsafat.afektivitas
Presentation1.ppt.filsafat.afektivitasPresentation1.ppt.filsafat.afektivitas
Presentation1.ppt.filsafat.afektivitassuher lambang
 
Presentasi ppt.antropologi.mitos.repb-repb
Presentasi ppt.antropologi.mitos.repb-repbPresentasi ppt.antropologi.mitos.repb-repb
Presentasi ppt.antropologi.mitos.repb-repbsuher lambang
 
Mitos pulung gantung di gunung kidul
Mitos pulung gantung di gunung kidulMitos pulung gantung di gunung kidul
Mitos pulung gantung di gunung kidulsuher lambang
 
Mitos pulung gantung pp
Mitos pulung gantung ppMitos pulung gantung pp
Mitos pulung gantung ppsuher lambang
 
good governance (2012)
good governance (2012)good governance (2012)
good governance (2012)suher lambang
 
perilaku_kolektif_dan_gerakan_sosial
perilaku_kolektif_dan_gerakan_sosialperilaku_kolektif_dan_gerakan_sosial
perilaku_kolektif_dan_gerakan_sosialsuher lambang
 

Mehr von suher lambang (20)

Makalah agama islam 1234
Makalah agama islam 1234Makalah agama islam 1234
Makalah agama islam 1234
 
Modul pertemuan psy faal pkk ke 7 materi otak dan
Modul pertemuan psy faal pkk ke 7 materi otak dan Modul pertemuan psy faal pkk ke 7 materi otak dan
Modul pertemuan psy faal pkk ke 7 materi otak dan
 
Modul pertemuan psy faal pkk ke 6 materi perkemban
Modul pertemuan psy faal pkk ke 6 materi perkembanModul pertemuan psy faal pkk ke 6 materi perkemban
Modul pertemuan psy faal pkk ke 6 materi perkemban
 
Modul pertemuan psy faal pkk ke 5 materi sistem ho
Modul pertemuan psy faal pkk ke 5 materi sistem hoModul pertemuan psy faal pkk ke 5 materi sistem ho
Modul pertemuan psy faal pkk ke 5 materi sistem ho
 
Modul pertemuan psy faal pkk ke 4 materi sel sarap
Modul pertemuan psy faal pkk ke 4 materi sel sarapModul pertemuan psy faal pkk ke 4 materi sel sarap
Modul pertemuan psy faal pkk ke 4 materi sel sarap
 
Modul pertemuan psy faal pkk ke 3 materi sistem sa
Modul pertemuan psy faal pkk ke 3 materi sistem saModul pertemuan psy faal pkk ke 3 materi sistem sa
Modul pertemuan psy faal pkk ke 3 materi sistem sa
 
Modul pertemuan psy faal pkk ke 2 materi sistem se
Modul pertemuan psy faal pkk ke 2 materi sistem seModul pertemuan psy faal pkk ke 2 materi sistem se
Modul pertemuan psy faal pkk ke 2 materi sistem se
 
Modul pertemuan psy faal pkk ke 1 materi pengantar
Modul pertemuan psy faal pkk ke 1 materi pengantarModul pertemuan psy faal pkk ke 1 materi pengantar
Modul pertemuan psy faal pkk ke 1 materi pengantar
 
Stress.kesehatan dan coping
Stress.kesehatan dan coping Stress.kesehatan dan coping
Stress.kesehatan dan coping
 
Mitos.dewa yunani
Mitos.dewa yunaniMitos.dewa yunani
Mitos.dewa yunani
 
Presentation1.ppt.filsafat.afektivitas
Presentation1.ppt.filsafat.afektivitasPresentation1.ppt.filsafat.afektivitas
Presentation1.ppt.filsafat.afektivitas
 
Presentasi ppt.antropologi.mitos.repb-repb
Presentasi ppt.antropologi.mitos.repb-repbPresentasi ppt.antropologi.mitos.repb-repb
Presentasi ppt.antropologi.mitos.repb-repb
 
Mitos pulung gantung di gunung kidul
Mitos pulung gantung di gunung kidulMitos pulung gantung di gunung kidul
Mitos pulung gantung di gunung kidul
 
Mitos pulung gantung pp
Mitos pulung gantung ppMitos pulung gantung pp
Mitos pulung gantung pp
 
Presentasi kanibal
Presentasi kanibalPresentasi kanibal
Presentasi kanibal
 
good governance (2012)
good governance (2012)good governance (2012)
good governance (2012)
 
perilaku_kolektif_dan_gerakan_sosial
perilaku_kolektif_dan_gerakan_sosialperilaku_kolektif_dan_gerakan_sosial
perilaku_kolektif_dan_gerakan_sosial
 
masyarakat madani
masyarakat madanimasyarakat madani
masyarakat madani
 
geopolitik
geopolitikgeopolitik
geopolitik
 
otonomi daerah
otonomi daerahotonomi daerah
otonomi daerah
 

Konstitusi rule of law

  • 1. Kelompok merpati putih • Anjas warto ( • Muhamad Risky (46111120037) • Danang pratama (46111120021) • Dina erisly (46111120032) • Suherlambang (46111110061)
  • 3. Pengertian dan definisi konstitusi Konstitusi adalah peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselengarakan.
  • 4. Fungsi konstitusi • Tata aturan dalam pendirian lembaga- lembaga yang permanen; • Tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain; • Sumber hukum dasar yang tinggi.
  • 5. Pengertian rule of law • Pengertian Rule of Law (Penegakan Hukum) adalah kekuasaan undang- undang yang terorganisir.
  • 6. Latar belakang rule of law • Dia awali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintah negara. • Jaminan adanya keadilan bagi masyarakat dan untuk membatasi kekuasaan obsulut negara.
  • 7. Unsur-unsur rule of law menurut A.V.Dicey terdiri dari: • Supremasi aturan-aturan hukum • Kedudukan yang sama didalam menghadapi hukum • Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan- keputusan pengadilan
  • 8. syarat-syarat dasar untuk terselengaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule of law adalah • Adanya perlindungan konstitusional • Badan kehakiman yang bebas dan tidak berpihak • Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi
  • 9. Prinsip-prinsip rule of law di indonesia • Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa • Kemerdekaan indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur • Untuk memajukan kesejahteraan umum, dan keadilan sosial
  • 10. Inti rule of law adalah • jaminan adanya keadilan bagi masyarakat terutama keadilan sosial
  • 11. Dinamika pelaksanaan rule of law Lembaga Penegak Hukum di Indonesia : 1. Kepolisian; 2. Kejaksaan; 3. KPK; 4. Badan Peradilan : a. Mahkamah Agung. b. Mahkamah Konstitusi. c. Pengadilan Negeri; d. Pengadilan Tinggi.
  • 12. Negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut: • Ada pengakuan dan perlindungan hak asasi • Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan apapun • Legalitas terwujud dalam segala bentuk
  • 13. Contoh kasus Lumpur lapindo Banjir lumpur panas sidoarjo atau lebih dikenal sebagai bencana lumpur lapindo, adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas dilokasi pengeboran lapindo brantas Inc di dusun balongnongo desa renokenongo, kecamatan porong kabupaten sidoarjo, jawatimur
  • 14. Awal terjadi bencana lumpur lapindo Lapindo berantas melakukan pengeboran sumur bajar panji-1 pada awal maret 2006 dengan mengunakan perusahaan kontractor pengeboran PT.Medici Citra Nusantara.
  • 15.
  • 16. Tragedi lumpur panas lapindo Tragedi lumpur lapindo dimulai tanggal 29 mei 2006 peristiwa ini menjadi suatu tragedi ketika banjir lumpur panas menggenangi areal persawahaan, pemukiman penduduk.
  • 17. Dampak kerusakan yang dialami warga sidoarjo • Rusaknya areal pertanian warga. • Rusaknya tempat tinggal warga sidoarjo • Rusaknya sarana pendidikan
  • 18. Kerugian-kerugian yang dialami warga sidoarjo • Kerugian ekonomi masyarakat • Kerugian industri • Kerugian infrastruktur
  • 19. Siapa yang harus bertanggung jawab • Berdasarkan pp nomor 14/2007 bahwa PT Minarak Lapindo Jaya bertanggung jawab atas warga yang masuk dalam peta terdampak. • Namun kenyataannya PT Minarak Lapindo Jaya tidak mampu untuk membayar ganti rugi yang dialami warga sidoarjo yang mengalami lumpur lapindo.
  • 20. Peran pemerintah • Pemerintah masih lemah dalam menangani kasus lumpur lapindo yang kini sudah berjalan 6 tahun. • Itu menandakan gagalnya pemerintahan yang sekarang dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya dari kejahatan yang dilakukan oleh lapindo.
  • 21. Kesimpulan • Rule of law sangat diperlukan untuk negara indonesia karena akan mewujudkan keadilan. Tetapi harus mengacu pada orang yang ada didalamnya yaitu orang-orang jujur tidak memihak dan hanya memikirkan keadilan tidak terkotori hal buruk.