Kelompok merpati putih membahas konstitusi dan rule of law. Konstitusi adalah peraturan tertulis yang mengatur cara pemerintahan. Rule of law menjamin adanya keadilan bagi masyarakat. Kasus lumpur lapindo menunjukkan pentingnya penegakan rule of law dan tanggung jawab PT Lapindo atas kerugian warga Sidoarjo.
3. Pengertian dan definisi konstitusi
Konstitusi adalah peraturan tertulis
maupun tidak tertulis yang mengatur
secara mengikat cara-cara
bagaimana suatu pemerintahan
diselengarakan.
4. Fungsi konstitusi
• Tata aturan dalam pendirian lembaga-
lembaga yang permanen;
• Tata aturan dalam hubungan negara
dengan warga negara serta dengan
negara lain;
• Sumber hukum dasar yang tinggi.
5. Pengertian rule of law
• Pengertian Rule of Law (Penegakan
Hukum) adalah kekuasaan undang-
undang yang terorganisir.
6. Latar belakang rule of law
• Dia awali oleh adanya gagasan untuk
melakukan pembatasan kekuasaan
pemerintah negara.
• Jaminan adanya keadilan bagi
masyarakat dan untuk membatasi
kekuasaan obsulut negara.
7. Unsur-unsur rule of law menurut
A.V.Dicey terdiri dari:
• Supremasi aturan-aturan hukum
• Kedudukan yang sama didalam
menghadapi hukum
• Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh
undang-undang serta keputusan-
keputusan pengadilan
8. syarat-syarat dasar untuk terselengaranya
pemerintahan yang demokrasi menurut rule
of law adalah
• Adanya perlindungan konstitusional
• Badan kehakiman yang bebas dan tidak
berpihak
• Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi
dan beroposisi
9. Prinsip-prinsip rule of law di indonesia
• Bahwa kemerdekaan itu adalah hak
segala bangsa
• Kemerdekaan indonesia, yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur
• Untuk memajukan kesejahteraan umum,
dan keadilan sosial
10. Inti rule of law adalah
• jaminan adanya keadilan bagi
masyarakat terutama keadilan sosial
11. Dinamika pelaksanaan rule of law
Lembaga Penegak Hukum di Indonesia :
1. Kepolisian;
2. Kejaksaan;
3. KPK;
4. Badan Peradilan :
a. Mahkamah Agung.
b. Mahkamah Konstitusi.
c. Pengadilan Negeri;
d. Pengadilan Tinggi.
12. Negara hukum memiliki ciri-ciri
sebagai berikut:
• Ada pengakuan dan perlindungan hak
asasi
• Ada peradilan yang bebas dan tidak
memihak serta tidak terpengaruh oleh
kekuasaan atau kekuatan apapun
• Legalitas terwujud dalam segala bentuk
13. Contoh kasus Lumpur lapindo
Banjir lumpur panas sidoarjo atau lebih
dikenal sebagai bencana lumpur lapindo,
adalah peristiwa menyemburnya lumpur
panas dilokasi pengeboran lapindo
brantas Inc di dusun balongnongo desa
renokenongo, kecamatan porong
kabupaten sidoarjo, jawatimur
14. Awal terjadi bencana lumpur
lapindo
Lapindo berantas melakukan pengeboran
sumur bajar panji-1 pada awal maret 2006
dengan mengunakan perusahaan
kontractor pengeboran PT.Medici Citra
Nusantara.
15.
16. Tragedi lumpur panas lapindo
Tragedi lumpur lapindo dimulai tanggal 29
mei 2006 peristiwa ini menjadi suatu
tragedi ketika banjir lumpur panas
menggenangi areal persawahaan,
pemukiman penduduk.
17. Dampak kerusakan yang dialami
warga sidoarjo
• Rusaknya areal pertanian warga.
• Rusaknya tempat tinggal warga sidoarjo
• Rusaknya sarana pendidikan
18. Kerugian-kerugian yang dialami
warga sidoarjo
• Kerugian ekonomi masyarakat
• Kerugian industri
• Kerugian infrastruktur
19. Siapa yang harus bertanggung
jawab
• Berdasarkan pp nomor 14/2007 bahwa PT
Minarak Lapindo Jaya bertanggung jawab
atas warga yang masuk dalam peta
terdampak.
• Namun kenyataannya PT Minarak
Lapindo Jaya tidak mampu untuk
membayar ganti rugi yang dialami warga
sidoarjo yang mengalami lumpur lapindo.
20. Peran pemerintah
• Pemerintah masih lemah dalam
menangani kasus lumpur lapindo yang
kini sudah berjalan 6 tahun.
• Itu menandakan gagalnya pemerintahan
yang sekarang dalam memberikan
perlindungan terhadap warga negaranya
dari kejahatan yang dilakukan oleh
lapindo.
21. Kesimpulan
• Rule of law sangat diperlukan untuk
negara indonesia karena akan
mewujudkan keadilan. Tetapi harus
mengacu pada orang yang ada
didalamnya yaitu orang-orang jujur tidak
memihak dan hanya memikirkan keadilan
tidak terkotori hal buruk.