1. Pendidikan Kewarganegaraan
Mata Kuliah Ciri Universitas
Universitas Mercu Buana - Jakarta
HAK ASASI MANUSIA
Dosen :
Udjiani Hatiningrum

2. 1. Pengertian Hak asasi Manusia.
Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Tilaar (2001) adalah hak-hak yang
melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak
sebagai manusia.Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau
kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.Hak asasi manusia dalam pengertian
umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah
tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari tuhan kepada
makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri.
Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya,
karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi
inti nilai kemanusiaan. Ini bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat
dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain.
Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain, ini
merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi
kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain.
HAM pada dasarnya bersifat umum atau universal, karena diyakini bahwa beberapa
hak yang dimiliki manusia tidak memandang bangsa, ras, atau jenis kelamin.Dasar dari
hak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk
berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.HAM juga bersifat supralegal,
artinya tidak tergantung pada negara atau undang-undang dasar, dan kekuasaan
pemerintah, bahkan HAM memiliki kewenangan lebih tinggi, yaitu Tuhan.Di Indonesia,
hal ini ditegaskan dalam UU No 39/1999 tentang HAM yang mendefinisikan HAM
sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikikat keberadaan manusia
sebagai mahluk Tuhan YME.
Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM di atas, diperoleh kesimpulan
bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan
fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi
oleh setiap individu, masyarakat,ataunegara. Upaya menghormati, melindungi,
1

3. dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama antara
individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) bahkan negara.
Jadi, dalam memenuhi kebutuhan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan
kebutuhan kewajiban yang harus dilaksanakan.Begitu juga dalam memenuhi
kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan
umum).Maka dapat disimpulkan bahwa hakikat dari asasi manusia adalah
keterpaduan antara HAM, kewajiban asasi manusia (KAM), dan tanggungjawab
manusia (TAM) yang berlangsung secara sinergis dan seimbang.
Ciri pokok dari hakikat hak asasi manusia adalah :
1. Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. Hak asasi
manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis
2. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin,
asal usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik.
3. Hak asasi manusia tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak
untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap memiliki hak asasi
manusia meskipun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi
bahkan melanggar hak asasi manusia.
Ruang lingkup HAM :
a. hak sosial politik (hak alamiah), yang dibawa oleh manusia sejak ia dilahirkan,
contohnya: hak hidup, hak milik, dan hak untuk mengusahakan kebahagiaan .
b. hak sosial ekonomi-sosial budaya, yaitu hak yang diperoleh manusia dari
masyarakatnya, contohnya; hak mendapatkan pekerjaan, hak menerima upah
yang layak, hak berserikat/ berorganisasi, hak mengemukakan pendapat (lisan
dan tertulis), hak mendapatkan pendidikan, dan hak mendapatkan pelayanan
kesehatan.
2

4. 2.Tujuan HAM.
Tujuan pelaksanaan HAM adalah untuk mempertahankan hak-hak warga negara
dari tindakan sewenang-wenang aparat negara, dan mendorong tumbuh serta
berkembangnya pribadi manusia yang multidimensional.HAM memiliki nilai utama
sangat tinggi yang sebenarnya telah tersirat dalam pembukaan Undang-undang Dasar
1945, yaitu adanya kebebasan/kemerdekaan, perdamaian dan keadilan/kesederajatan.
“Karena manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka, diharapkan juga merdeka dalam
menjalani hidupnya yang bebas dari rasa takut, sehingga mendapatkan kesempatan
yang sama dalam menjalani kehidupannya.” Kewajiban pemerintah saat ini adalah
memberikan suatu pemahaman HAM pada seluruh warga masyarakat dan memberikan
pemahaman enam prinsip utama HAM, yaitu hakiki, berlaku universal, tidak boleh
diwakili, tidak boleh dicabut, HAM tidak terpisahkan dengan kewajiban dasar, dan
nondiskriminasi.
3.Perkembangan Pemikiran HAM.
Pembicaraan tentang adanya keberadaan HAM tidak terlepas dari pengakuan
terhadap adanya hukum alam ( natural law ) yang menjadi cikal bakal bagi kelahiran
HAM. Hukum alam menurut Marcus G singer merupakan satu konsep dari prinsip-
prinsip umum moral dan system keadilan dan berlaku untuk seluruh umat manusia.
Salah satu muatn hukum alam adalah hak-hak pemberian dari alam ( Natural Rights ) ,
karena dalam hukum alam ada sistem keadilan yang berlaku universal.
 Perkembangan HAM di Dunia.
Tonggak awal berlakunya HAM internasional ialah pada Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948 di Paris, Prancis.Di sini tonggak
deklarasi universal mengenai hak asasi manusia yang mengakui hak setiap orang
diseluruh dunia. Deklarasi ini ditanda tangani oleh 48 negara dari 58negara anggota
3

5. PBB dan disetujui oleh majelis umum PBB. Perumusan penghormatan dan
pengakuan norma-norma HAM yang bersifat universal, nondiskriminasi, dan imparsial
telah berlangsung dalam sebuah proses yang sangat panjang. Inggris merupakan
negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia yang tergambar
dalam perjuangan dalam dokumen Magna Charta, Petition of Rights, Habeas Corpus
Act, dan Bill of Rights.
Perkembangan HAM :
1. Magna Charta (Piagam Agung 1215): raja adil, bila salah dihukum, dan ada
pertanggungjawaban .
2. Bill Of Rights ( UU Hak 1689): perlakuan yang sama dimuka hukum
3. Deklarasi HAM Perancis 1789: manusia lahir merdeka dan suci, tidak boleh ada
penangkapan semena-mena
4. Declarations Of Human Rights PBB 1948: menyelamatkan manusia dari perang;
kedudukan manusia yang sama, rasa adil dan kehidupan yang lebih baik
5. Piagan Atlantic Charter 1941:
Freedom from fear (bebas dari rasa takut)
Freedom of religion (bebas memeluk agama).
Freedom of expression (bebas menyatakan pendapat ).
Freedom of information (bebas dalam hal pemberitaan).
Freedom from want (bebas dari kemelaratan).
Piagam Magna Charta (Piagam Agung 1215) :
Piagam Magna Charta (Piagam Agung 1215) adalah piagam penghargaan atas
pemikiran dan perjuangan HAM yang dilakukan oleh rakyat Inggris kepada Raja John
yang berkuasa pada tahun 1215.Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang
prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia
lebih penting daripada kedaulatan raja.Pada awal abad ke XII, muncul piagam Magna
Carta atau Piagam Agung.Terjadi pada pemerintahan Raja John
4

6. Lackland yang menjabat menggantingan Raja Richard.Raja John yang bertindak
sewenang-wenang terhadap rakyat dan kelompok bangsawan mengakibatkan rasa tidak
puas kaum bangsawan dan berhasil membuat suatu perjanjian yang disebut Magna
Charta.Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 di Inggris yang dibuat untuk
membatasi kekuasaan Raja John di Inggris.
Isi dari Magna Charta tersebut adalah :
1) Raja beserta keturunannya, berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan
kebebasan Gereja di Inggris.
2) Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untu memberikan hak-hak
sebagai berikut :
a) Para petugas kemanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak
penduduk.
b) Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan
sanksi yang sah.
c) Seseorang yang bukan budak tidak akan di tahan, ditangkap, dinyatakan
bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai
dasar tindakannya.
d) Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur di tahan,
raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.
Magna Charta ini merupakan dokumen kenegaraan yang memberi jaminan
hak-hak asasi manusia.Sebenarnya dokumen ini dimaksudkan untuk menjamin hak-
hak serta wewenang para bangsawan, tetapi kemudian oleh umum dipandang sebagai
jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dari rakyat yang dalam perkembangan
selanjutnya tidak dikenal lagi bangsawan-bangsawan sebagai penguasa melainkan
hanya Sang Raja sebagai pemegang puncak kekuasaan pemerintahan.
5

7. Melalui magna charta ini, raja yang tadinya mempunyai kekuasaan absolut (raja
sebagai pencipta hukum dan tidak terikat hukum) :
1) mulai dibatasi kekuasannya,
2) dapat dimintai pertanggungjawabannya di muka umum. Lalu sistem monarki pun
beralih ke monarki konstitusional di mana kekuasaan raja tinggal sebagai simbol
belaka
Bill Of Rights ( UU Hak 1689) : perlakuan yang sama dimuka hukum :
Pada tahun 1689, Bill of Rights dikeluarkan dan menjadi undang-undang yang
diterima oleh parlemen Inggris sebagai bentuk perlawanan terhdap Raja James II.Isi
dari dokumen ini adalah :
1) Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen
2) Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat
3) Pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara tetap harus seizing parlemen
4) Hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaannya masing-
masing
5) Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.
Lahirnya BILL OF RIGHTS di Inggris pada 1689 yang mengedepankan adagium
bahwa manusia sama di muka hukum (equality before law) .
Deklarasi HAM Perancis 1789 : manusia lahir merdeka dan suci, tidak boleh ada
penangkapan semena-mena :
Lahirnya THE AMERICAN DECLARATION OF INDEPENDENCE di AS (1776) dan
DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN (Deklarasi Hak-hak
Manusia dan Warganegara) di Perancis (1789).Ini merupakan prinsip HAM modern
yang menjadian acuan masakini .Gagasan HAM munculsebagai
6

8. penolakan campur tangan terhadap kepentingan individu, terutama yang dilakukan oleh
negara (negative rights). Prinsipnya, manusia itu merdeka sejak masih ada di dalam
rahim ibu.
Deklarasi HAM di Perancis menjadi dasar dari THE RULE OF LAW yang antara
lain menekankan bahwa :
Tidak boleh ada penangkapan dan penahanan semena-mena tanpa alasan
Prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence)
Kebebasan mengeluarkan pendapat (freedom of expression)
Kebebasan mengatut agama yang dikehendaki (freedom of religion)
Perlindungan hak milik (the right of property).
Declarations Of Human Rights PBB 1948 :
Lahirnya THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS yang diciptakan
oleh PBB pada 10 Desember 1948 (10 Desember = HARI HAM INTERNASIONAL).
Deklarasi ini adalah reaksi dari malapetaka HAM selama PD II yang dipelopori Hitler
(Nazi Jerman). Menurut piagam PBB pasal 68 pada tahun 1946 telah terbentuk Komisi
Hak-hak Manusia ( Commission on Human Rights ) beranggota 18 orang. Komisi inilah
yang pada akhirnya menghasilkan sebuah Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi
Manusia ( Universal Declaration of Human Rights ) yang dinyatakan diterima baik oleh
sidang Umum PBB di Paris pada tanggal 10 Desember 1948.
Kesadaran dunia international untuk melahirkan Deklarasi Universal tahun 1948 di
Paris, yang memuat salah satu tujuannya adalah menggalakkan dan mendorong
penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan kebebasan asasi bagi semua orang
tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahaswa atau agama (pasal 1). Pasal tersebut
diperkuat oleh ketetapan bunyi pasal 55 dan pasal 56 tentang kerja sama Ekonomi dan
Sosial International, yang mengakui hak-hak universal HAM dan ikrar bersama-sama
Negara-negara anggota untuk kerja sama dengan PBB untuk tujuan tersebut. Organ -
7

9. organ PBB yang lebih banyak berkiprah dalam memperjuangkan HAM di antaranya
yang menonjol adalah Majelis Umum, Dewan ECOSOC, CHR, Komisi tentang Status
Wanita, UNESCO dan ILO.
Maksud dan tujuan PBB mendeklarasikan HAM sewperti tertuang dalam
piagam Mukadimahnya :
1) Hendak menyelamatkan keturunan manusia yang ada dan yang akan datang
dari bencana perang.
2) Meneguhkan sikap dan keyakinan tentang HAM yang asasi, tentang harkat dan
derajat manusia,dan tentang persamaan kedudukan antara laki-laki dan
perempuan, juga antara bangsa yang besar dan yang kecil.
3) Menimbulkan suasana di mana keadilan dan penghargaan atas berbagai
kewajiban yang muncul dari segala perjanjian dan lain-lain sumber hukum
internasional menjadi dapat dipelihara.
4) Memajukan masyarakat dan tingkat hidup yang lebih baik dalam suasana
kebebasan yang lebih leluasa.
Piagam Atlantik (Atlantic Charter) :
Piagam Atlantik (Atlantic Charter) 14 Agustus 1941 yang ditandatangani oleh
Franklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika Serikat) dengan Winston Churchill
(Perdana Menteri Inggris).Isi pokok dari piagam itu adalah sebagai berikut :
a) tidak boleh ada perluasan daerah tanpa persetujuan penduduk asli;
b) Setiap bangsa berhak menentukan dan menetapkan bentuk pemerintahannya
sendiri;
c) Setiap bangsa berhak mendapat kesempatan untuk bebas dari rasa takut dan
bebas dari kemiskinan.
8

10. Pada tanggal 26 juni 1945, 50 negara menyetujui piagam atlantik menjadi piagam
perserikatan bangsa-bangsa (un charter) dan pada tanggal 24 oktober 1945, piagam
tersebut ditandatangani oleh 50 negara dan terbentuklah organisasi PBB, sehingga
setiap tanggal 24 oktober diperingati sebagai hari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Secara garis besar menurut Prof. Dr. Bagir Manan, dalam bukunya Perkembangan
Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia (2001), membagi perkembangan
pemikiran HAM dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan (1908 – 1945)
dan periode setelah kemerdekaan (1945 – sekarang).
Periode Sebelum Kemerdekaan (1908 – 1945) :
Perkembangan pemikran HAM dalam periode ini dalam organisasi pergerakan
sebagai berikut :
1) Budi Oetomo :
Pemikirannya, “Hak Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.”
Dalam konteks pemikiran HAM, pemimpin Budi Oetomo telah memperlihatkan
adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi – petisi
yang dilakukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dalam
surat kabar goeroe desa.
Bentuk pemikiran HAM Budi Oetomo dalam bidang hak kebebasan berserikat
dan mengeluarkan pendapat.
2) Perhimpunan Indonesia :
Pemikirannya “Hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self
determination).”
3) Sarekat Islam :
Pemikirannya “Hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan
diskriminasi rasial.”
9

11. 4)Partai Komunis Indonesia :
Pemikirannya, “Hak sosial dan berkaitan dengan alat-alat produksi.”
5) Indische Party :
Pemikirannya, “Hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuan yang
sama.”
6) Partai Nasional Indonesia :
Pemikirannya, “Hak untuk memperoleh kemerdekaan.”
7) Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia :
Pemikirannya meliputi :
a) hak untuk menentukan nasib sendiri.
b) hak untuk mengeluarkan pendapat.
c) hak untuk berserikat dan berkumpul.
d) hak persamaan di muka hukum
e) hak untuk turut dalam penyelenggaraan Negara.
Pemikiran HAM sebelum kemerdekaan juga terjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI
antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan Mohammad Hatta dan Mohammad
Yamin pada pihak lain. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI
berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan,
hak berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan tulisan
dan lisan.
Periode Setelah Kemerdekaan (1945 – Sekarang) :
1) Periode 1945 – 1950 :
Pemikiran HAMnya menekankan pada hak-hak mengenai :
a) hak untuk merdeka (self determination).
b) hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan.
10

12. c) hak kebebasan untuk untuk menyampaikan pendapat terutama di
parlemen.
Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah
memperoleh pengaturan dan masuk kedalam hukum dasar Negara ( konstitusi )
yaitu, UUD 45. komitmen terhadap HAM pada periode awal sebagaimana
ditunjukkan dalam Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945.Langkah
selanjutnya memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik.
Sebagaimana tertera dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945.
Sebagai implementasi pemikiran HAM di atas, pemerintah mengeluarkan
Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, tentang Partai Politik dengan
tujuan untuk mengatur segala aliran yang ada dalam masyarakat dan pemerintah
berharap partai tersebut telah terbentuk sebelum pemilu DPR pada bulan Januari
1946.
2) Periode 1950 – 1959 :
Pemikiran HAM dalam periode ini lebih menekankan padasemangat
kebebasan demokrasi liberal yang berintikan kebebasan individu.
Implementasi pemikiran HAM dalam periode ini lebih memberi ruang hidup bagi
tumbuhnya lembaga demokrasi yang antara lain :
a) Partai politik dengan beragam ideologimya.
b) Kebebasan pers yang bersifat liberal.
c) Pemilu dengan sistem multipartai.
d) Parlemen sebagai lembaga kontrol pemerintah.
e) Wacana pemikiran HAM yang kondusif karena pemerintah memberi
kebebasan.
Periode 1950 – 1959 dalam perjalanan Negara Indonesia dikenal dengan
sebutan periode Demokrasi Parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini
mendapatkan momentumyang sangat membanggakan, karena suasana
11

13. kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer
mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Seperti dikemukakan oleh Prof. Bagir
Manan pemikiran dan aktualisasi HAM pada periode ini mengalami “ pasang” dan
menikmati “ bulan madu “ kebebasan.
Indikatornya menurut ahli hukum tata Negara ini ada lima aspek, yaitu :
Pertama, semakin banyak tumbuh partai – partai politik dengan beragam
ideologinya masing – masing.
Kedua, Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi betul – betul menikmati
kebebasannya.
Ketiga, pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung
dalam suasana kebebasan, fair ( adil ) dan demokratis.
Keempat, parlemen atau dewan perwakilan rakyat resprentasi dari
kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil
rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap
eksekutif.
Kelima, wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang
kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang
kebebasan.
3) Periode 1959 – 1966 :
Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem
demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem
demokrasi Parlementer. Pada sistem ini ( demokrasi terpimpin ) kekuasan berpusat
pada dan berada ditangan presiden. Akibat dari sistem demokrasi terpimpin
Presiden melakukan tindakan inkonstitusional baik pada tataran supratruktur politik
maupun dalam tataran infrastruktur poltik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi
pemasungan hak asasi masyarakat yaitu hak sipil dan dan hak politik.
12

14. 4) Periode 1966 – 1998:
Dalam periode ini, pemikiran HAM dapat dilihat dalam tiga kurun waktu yang
berbeda :
a) tahun 1967 (awal pemerintahan Presiden Soeharto) :
Berusaha melindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dengan
adanya hak uji materiil (judicial review) yang diberikan kepada
Mahkamah Agung.
b) tahun 1970 – 1980 :
Pemerintah melakukan pemasungan HAM dengan sikap defensif
(bertahan), represif (kekerasan) yang dicerminkan dengan produk
hukum yang bersifat restriktif (membatasi) terhadap HAM.Alasan
pemerintah adalah bahwa HAM merupakan produk pemikiran Barat dan
tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin
dalam Pancasila.
c) tahun 1990-an :
Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an
nampak memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi
pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensif menjadi ke
strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan dengan
penegakan HAM.
Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan
HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(KOMNAS HAM ) berdasarkan KEPRES No. 50 Tahun 1993 tertanggal
7 Juni 1993.Lembaga ini bertugas untuk memantau dan menyeliiki
pelaksanaan HAM, serta memberi pendapat, pertimbangan, dan saran
kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM.
13

15. d) Periode 1998 – sekarang :
Pada periode ini, HAM mendapat perhatian yang resmi dari pemerintah
dengan melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin HAM dan
menetapkan UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi-asasi manusia.
Artinya bahwa pemerintah memberikan perlindungan yang signifikasi
terhadap kebebasan HAM dalam semua aspek, yaitu aspek hak [politik,
sosial, ekonomi, budaya, keamanan, hukum, dan pemerintahan.
4.HAM pada Tatanan Global dan di Indonesia.
Sebelum konsep HAM diratifikasi PBB, terdapat beberapa konsep utama mengenai
HAM yang telah berkembang sebelumnya, yaitu :
1) HAM menurut konsep negara-negara Barat/Liberalisme :
a) Ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak.
b) Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas, negara sebagai
koordinator dan pengawas.
c) Filosofi dasar : hak asasi tertanam pada diri individu manusia.
d) Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan negara.
2) HAM menurut konsep sosialis :
a) Hak asasi hilang dari individu dan teritegrasi dalam masyarakat.
b) HAM tidak ada sebelum negara ada.
c) Negara berhak membatasi HAM apabila situasi menghendaki.
3) HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika :
a) Tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama/sesuai dengan
kodratnya.
b) Masyarakat sebagai keluarga besar artinya penghormatan utama untuk
kepala keluarga.
14

16. c) Individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan
kewajiban anggota masyarakat.
4) HAM menurut konsep PBB :
KonsepHAM ini oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Elenor Roosevelt
(10 Desember 1948) dan secara resmi disebut “Universal Declaration of Human
Rights”.Di dalamnya menjelaskan tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial
dan kebudayaan yang dinikmati manusia di dunia yang mendorong
penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.
Sejak tahun 1957, konsepHAM tersebut dilengkapi dengan tiga perjanjian, yaitu:
Hak Ekonomi Sosial dan Budaya,
Perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik,
Protokol opsional bagi Perjanjian hak sipil dan politik internasional.
Pada Sidang Umum PBB tanggal 16 Desember 1966 ketiga dokumen tersebut
diterima dan diratifikasi, dan saat ini sekitar 100 negara dan bangsa telah
meratifikasinya.
Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang
mempunyai :
a. Hak untuk hidup.
b. kemerdekaan dan keamanan badan.
c. hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum.
d. hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain menurut
hukum.
e. hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana seperti
diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang
sah.
f. hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu Negara.
15
g. hak untuk mendapat hak milik atas benda.

17. h. hak untuk bebas untuk mengutarakan pikiran dan perasaan.
i. hak untuk bebas memeluk agama serta mempunyai dan mengeluarkan
pendapat.
j. hak untuk berapat dan berkumpul.
k. hak untuk mendapatkan jaminan sosial.
l. hak untuk mendapatkan pekerjaan.
m. hak untuk berdagang.
n. hak untuk mendapatkan pendidikan.
o. hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat.
p. hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan
keilmuan.
DUHAM 1948, yang penyusunan rancangannya dilakukan oleh Komisi HAM
PBB (United Nations Commission on Human Rights) selama dua tahun sejak
1946, merupakan “katalog” HAM yang terdiri dari 30 pasal. Dalam garis
besarnya DUHAM 1948 menetapkan hak dan kebebasan setiap orang yang
harus diakui dan dihormati serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh
setiap orang.
DUHAM 1948 adalah sebuah deklarasi.Sebagai dekalarasi, stricto sensu,
DUHAM 1948 bukan instrumen internasional yang mengikat secara hukum.
Oleh karena itu, agar ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum,
ketentuan-ketentuan tersebut harus dituangkan ke dalam instrumen atau
intrumen internasional yang mengikat secara hukum, seperti traktat atau
perjanjian (treaty), persetujuan (agreement), konvensi (convention), kovenan
(covenant), atau protokol (protocol). Instrumen-instrumen internasional demikian
akan megikat secara hukum negara-negara yang menjadi pihak padanya
melalui prosedur yang ditetapkan oleh instrumen yang bersangkutan, seperti
ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptance), atau
16
persetujuan (approval).

18. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM (Universal Declaration of Human
Rights) atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, HAM terbagi ke dalam
beberapa jenis, yaitu :
Hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi)
Hak legal (hak jaminan perlindungan hukum)
Hak sipil dan politik
Hak Subsistensi ( hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang
kehidupan), serta
Hak ekonomi, hukum dan budaya.
Hak personal, hak legal, hak sipil, dan hak politik yang terdapat dalam Pasal 3 -
21 dan DUHAM tersebut memuat :
a. hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi;
b. hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;
c. hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang
kejam, tak berkeprimanusiaan ataupun merendahkan derajat manusia;
d. hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi;
e. hak untuk pengampunan hukum secara efektif;
f. hak bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang
sewenang-wenang;
g. hak untuk peradilan yang inde-penden dan tidak memihak;
h. hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah;
i. hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap
kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat;
j. hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik;
k. hak atas perlindungan hukum ter-hadap serangan semacam itu;
l. hak bergerak;
m. hak memperoleh suaka;
n. hak atas satu kebangsaan;
17
o. hak untuk menikah dan memben-tuk keluarga;

19. p. hak untuk mempunyai hak milik;
q. hak bebas berpikir, berkesadaran dan beragama;
r. hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat;
s. hak untuk berhimpun dan berserikat;
t. hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses
yang sama terhadap pelayanan masyarakat.
Sedangkan hak ekonomi, hukum dan budaya berdasarkan pernyataanDUHAM
menyangkut hal-hal sebagai berikut, yaitu:
a. hak atas jaminan hukum;
b. hak untuk bekerja;
c. hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;
d. hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh;
e. hakuntuk istirahat dan waktu senggang;
f. hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan ke-
sejahteraan;
g. hak atas pendidikan;
h. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari
masyarakat.
Sementara itu HAM di Indonesia dinyatakan dalam UUD 1945 (amandemen I-IV
UUD 1945) yang memuathak asasi manusia yang terdiriatas :
a. hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat;
b. hak kedudukan yang sama di dalam hukum/pemerintahan;
c. hak kebebasan berkumpul;
d. hak kebebasan beragama;
e. hak penghidupan yang layak;
f. hak kebebasan berserikat;
18
g. hak memperoleh pengajaran atau pendidikan.

20. Selanjutnya secara operasional beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam UU
Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut:
a. hak hidup;
b. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
c. hak mengembangkan diri;
d. hak memperoleh keadilan;
e. hak atas kebebasan pribadi;
f. hak atas rasa aman;
g. hak atas kesejahteraan;
h. hak turut serta dalam pemerintahan;
i. hak wanita;
j. hak anak.
5. HAM di Indonesia : Permasalahan dan Penegakannya.
Sejalan dengan amanat Konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa perlindungan HAM
harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan
hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik dalam
penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya (Wirayuda, 2005). Sesuai
dengan pasal 1 (3), pasal 55 dan 56 Piagam PBB upaya pemajuan dan perlindungan
HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerjasama internasional yang berdasarkan
pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antarnegara serta
hukum internasional yang berlaku.
HAM di Indonesia didasarkan pada Konstitusi NKRI, yaitu: Pembukaan UUD 1945
(alinea I), Pancasila sila ke-4, Batang Tubuh UUD 1945 (pasal 27, 29 dan 30), UU no.
39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.HAMdi
19
Indonesia menjamin hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak
mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan, hak atas rasa

21. aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan
hak anak. Program penegakan hukum dan HAM (PP No. 7 tahun 2005) meliputi
pemberantasan korupsi, antiterorisme dan pembasmian penyalahgunaan narkotika dan
obat berbahaya.Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara
tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten.
Kegiatan-kegiatan pokok penegakan HAM meliputi :
1) penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana
Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009.
2) Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari 2004-
2009 sebagai gerakan nasional.
3) peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana
terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat berbahaya lainnya.
4) peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun
lembaga yang fungsi dan tugasnya mencegah dan memberntas korupsi.
5) peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun
lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia.
6) peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warganegara di
depan hukum melalui keteladanan Kepala Negara dan pimpinan lainnya untuk
mematuhi dan mentaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten dan
konsekuen.
7) penyelenggaraan audit reguler atas seluruh kekayaan pejabat pemerintah dan
pejabat Negara.
8) peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka
mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat, tepat dan dengan
biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
20

22. 9) peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi
manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika
masyarakat dapat berjalan sewajarnya.
10) pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses
public, pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.
11) pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan.
12) penyelamatan barang bukti akuntabilitas kinerja yang berupa dokumen/arsip
lembaga Negara dan badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum
dan HAM.
13) peningkatan koordinasi dan kerjasama yang menjamin efektivitas penegakan
hukum dan HAM.
14) pembaharuan materi hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi.
15) peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melakukan perjalanan
baik ke luar maupun masuk ke wilayah Indonesia.
16) peningkatan fungsi intelejen agar aktivitas terorisme dapat dicegah pada tahap
yang sangat dini, serta meningkatkan berbagai operasi keamanan dan
ketertiban; serta
17) peningkatan penanganan dan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan
narkotika dan obat berbahaya melalui identifikasi dan memutus jaringan
peredarannya, meningkatkan penyidikan, penyelidikan, penuntutan serta
menghukum para pengedarnya secara maksimal.
6. Lembaga Penegak HAM.
Untuk menjaga agar setiap menghormati HAM orang lain, maka perlu adanya
penegakan dan pendidikan HAM. Penegakan HAM dilakukan terhadap setiap
pelanggaran HAM.Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau
kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak disengaja,
21

23. atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi,
membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin
oleh undang-undang.
Untuk mengatasi masalah penegakan HAM, maka dalam Bab VII Pasal 75 UU
tentang HAM, negara membentuk KOMNAS HAM, dan Bab IX Pasal 104 tentang
pengadilan HAM, serta peran serta masyarakat seperti dikemukakan dalam Bab XIII
Pasal 100 - 103. Lembaga penegak HAM meliputi KOMNAS HAM, pengadilan HAM,
dan partisipasi masyaraklat.
Komnas HAM :
Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga
negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan,
pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
Komnas HAM bertujuan :
1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia
sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia;
2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna
berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya
berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang paripurna dan
Subkomisi.Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur
pelayanan.
Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang (bidang pengkajian penelitian) :
1) melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi
manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi
dan atau ratifikasi;
22

24. 2) pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk
memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
3) penerbitan hasil pengkajian dari penelitian;
4) studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai
hak asasi manusia;
5) pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan,
penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
6) kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak
lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak
asasi manusia.
Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
1) penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat
Indonesia;
2) upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui
lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
3) kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat
nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
1) pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil
pengamatan tersebut;
2) penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat
yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak
asasi manusia; pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak
yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
23

25. 3) pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi
pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
4) peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
5) pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis
atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan
persetujuan Ketua Pengadilan;
6) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-
tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan
Ketua Pengadilan;
7) pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap
perkara tertentu yang sedang dalam proes peradilan, bilamana dalam perkara
tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan
acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM
tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
1) perdamaian kedua belah pihak;
2) penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan
penilaian ahli;
3) pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui
pengadilan;
4) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia
kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya;
5) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
24

26. Di samping kewenangan menurut UU No 39 Tahun 1999, Komnas HAM juga
berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang
berat dengan dikeluarkannya UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia. Berdasarkan Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.
Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi
manusia yang berat. Dalam melakukan penyelidikan ini Komnas HAM dapat
membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur
masyarakat.
Pengadilan HAM :
Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah
hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pengadilan
HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran
haksasi manusia yang berat. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan
memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di
luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara
Indonesia. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang
berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.
Kasus pembumihangusan di Timor-timur telah mendorong dunia internasional agar
dibentuk peradilan internasional (internasional tribunal) bagi para pelakunya.Desakan
untuk adanya peradilan internasional khususnya bagi pelanggaran HAM yang berat
yang terjadi di Timor-timur semakin menguat bahkan komisi Tinggi PBB untuk Hak-hak
asasi manusia telah mengeluarkan resolusi untuk mengungkapkan kemungkinan
terjadinya pelanggaran HAM berat di Timor-Timur. Atas resolusi Komisi HAM PBB
tersebut Indonesia secara tegas menolak dan akan menyelesaikan kasus pelanggaran
HAM dengan menggunakan ketentuan nasional karena konstitusi Indonesia
memungkinkan untuk menyelenggarakan peradilan hak asasi manusia. Atas penolakan
tersebut, mempunyai konsekuensi bahwa Indonesia harus melakukan proses peradilan
25

27. atas terjadinya pelanggaran HAM di Timor-Timur .
Dorongan untuk adanya pembentukan peradilan internasional ini juga didasarkan atas
ketidakpercayaan dunia internasional pada sistem peradilan Indonesia jika dilihat antara
keterkaitan antara pelaku kejahatan yang merupakan alat negara. Pelanggaran HAM di
Timor-timur mempunyai nuansa khusus karena adanya penyalahgunaan kekuasaan
dalam arti pelaku berbuat dalam konteks pemerintahan dan difasilitasi oleh kekuasaan
pemerintah sehingga akan sulit untuk diadakan pengadilan bagi pelaku kejahatan
secara fair dan tidak memihak.
Dalam prakteknya jika melihat bekerjanya sistem peradilan pidana di negara hukum
Indonesia ini, belum mampu memberikan keadilan yang subtansial.Keterkaitan dengan
kebijakan yang formal/legalistik seringkali dijadikan alasan.Peradilan seringkali
memberikan toleransi terhadap kejahatan-kejahatan tertentu, dengan konsekuensi
yuridis pelaku kejahatannya harus dibebaskan.Termasuk terhadap kejahatan atau
pelanggaran HAM berat ini (2000, Kleden).
Partisipasi Masyarakat :
Partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM diatur dalam Pasal 100 -103 UU
tentang HAM. Partisipasi masyarakat dapat berbentuk sebagai berikut :
1) Setiap orang, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM, berhak
berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.
2) Masyarakat juga berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran
HAM kepada Komnas HAM atau lembaga kemasyarakatan lain yang berwenang
dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.
3) Masyarakat berhak mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan
yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya.
4) Masyarakat dapat bekerja sama dengan Komnas HAM melakukan penelitian,
pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai HAM.
26

28. 7. Mengembangkan Pendidikan HAM.
Pendidikan HAM sebagai proses pemberdayaan pendidikan pada dasarnya memiliki
sifat antisipatoris dan emansipatoris, yaitu selalu mengacu ke masa depan dan selalu
mempersiapkan generasi muda untuk kehidupan masa depan (Muchtar Buchori, Basis
2000). Pendidikan memang tidak dapat berbuat apa-apa untuk masa sekarang, tidak
juga untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan politik kita. Akan tetapi, pendidikan dapat
berbuat banyak untuk turut membentuk kehidupan ekonomi dan politik yang lebih baik di
masa depan. Dalam konteks ini, pendidikan HAM dimaksudkan sebagai proses
penyadaran dan pemberdayaan (conscientization and empowering) masyarakat
akan hak dan tanggung jawab sosial yang dipikulnya.Membentuk masyarakat
berperadaban (civilized society) adalah tujuan sosialnya, sementara tujuan akhirnya
adalah kearifan serta kebahagiaan seluruh umat manusia. Dengan demikian pendidikan
HAM harus diupayakan sebagai wahana pembentuk dan pengembangan pribadi dalam
upaya pembentukan masyarakat yang beradab (civil society) yang penuh kearifan dan
kebahagiaan, lahir maupun batin.
Hakekat dari tujuan akhir (high purpose) pendidikan HAM adalah menciptakan
kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat di alam semesta. Dengan kata lain, tujuan
pendidikan HAM adalah membentuk masyarakat yang sarat moralitas. Untuk
mewujudkannya, langkah nyata yang diperlukan adalah menggalakkan pemahaman
tentang HAM, diantaranya dapat dilakukan melalui sosialisasi nilai-nilai HAM mulai dari
sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Upaya ini dapat pula dilakukan melalui
kampanye, publikasi media massa.Dr. Seto Mulyadi berpendapat bahwa pembelajaran
HAM sejak dini mulai dari anak-anak merupakan tuntutan bagi pembangunan di masa
mendatang. Dr. sri Untari, ahli psikologi sosial juga menyatakan bahwa pembelajaran
HAM harus disesuaikan dengan tingkatan usia dan golongan masyarakat, serta adanya
keselarasan antara pembelajaran HAM di dalam dan di luar rumah agar tidak ada
benturan nilai.
27

29. Pengajaran HAM sejak dini dilaksanakan tidak hanya bertujuan sebagai pengetahuan
(knowledge) tentang HAM tetapi juga mengembangkan sikap (attitude) dan keterampilan
(skills).
Landasan Hukum Komnas HAM :
Pada awalnya, Komnas HAM didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun
1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak 1999 keberadaan Komnas
HAM didasarkan pada undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi ,keanggotaan, asas, kelengkapan,
serta tugas dan wewenang Komnas HAM. Di samping kewenangan menurut UU No 39
Tahun 1999, Komnas HAM juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan dikeluarkannya UU No 26 Tahun
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,
Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi
manusia yang berat. Dalam melakukan penyelidikan ini Komnas HAM dapat membentuk
tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.
Instrumen Acuan Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai
tujuannya Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang
berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun Internasional.
Instrumen nasional:
a) UUD 1945 beserta amendemennya;
b) Tap MPR No. XVII/MPR/1998;
c) UU No 39 Tahun 1999;
d) UU No 26 tahun 2000;
e) Peraturan perundang-undangan nasional lain yang terkait.
28

30. Instrumen Internasional:
a) Piagam PBB, 1945;
b) Deklarasi Universal HAM 1948;
c) Instrumen internasional lain mengenai HAM yang telah disahkan dan diterima
oleh Indonesia.
29