1. PENYELENGGARAAN
SISTEM INFORMASI KELUARGA
BERDASARKAN PP 87 TAHUN
2014
BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN HUMAS
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

2. LANDASAN HUKUM
• UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
• UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penangan Fakir
Miskin
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
• PP No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi
Keluarga

3. PENGERTIAN SIGA
Sistem Informasi Keluarga adalah seperangkat
tatanan yang meliputi data, informasi,
indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan
sumber daya manusia yang saling berkaitan
dan dikelola secara terpadu untuk
mengarahkan tindakan atau keputusan yang
berguna dalam mendukung pembangunan
keluarga.

4. TUJUAN SIGA
 Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bertujuan
menyediakan Data dan Informasi Keluarga melalui
pendataan keluarga, untuk dapat digunakan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar
penetapan kebijakan, penyelenggaraan
perkembangan kependudukan, pembangunan
keluarga, Keluarga Berencana, dan pembangunan
lain.

5. DATA KELUARGA
 Data keluarga terdiri atas:
a. Data rutin;
Data rutin yang dikumpulkan secara berkala sesuai dengan
jangka waktu yang telah ditetapkan.
b. Data nonrutin.
Data nonrutin yang dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai
kebutuhan dan prioritas pembangunan keluarga yang ditetapkan
oleh Pemerintah.
 Data nonrutin terdiri atas:
a. data khusus; dan
b. data luar biasa.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan standar data rutin dan data
nonrutin diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

6. INDIKATOR DEMOGRAFI DAN DATA ANGGOTA KELUARGA
1. Data Rumah Tangga
2. Kepala Keluarga mnt status perkawinan
3. Data anggota keluarga mnt jenis kelamian
4. Data Kelompok Umur
5. Nama anggota keluarga
6. Alamat tempat tinggal
7. Hubungan dengan kepala keluarga,
8. jenis kelamin, tanggal/bulan/tahun kelahiran.

7. INDIKATOR KELUARGA BERENCANA
1. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
2. Jumlah PUS yang sedang mjd peserta KB
3. Jumlah PUS yg tidak mjd peserta KB

8. Indikator Keluarga Sejahtera
1. Melaksanakan Ibadah agama dan kepercayaan masing-masing
2. Makan dua kali sehari atau lebih
3. Membeli pakaian baru minimal 1x setahun
4. Rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik
5. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan
6. Semua anak umur 7-18 th dalam keluarga bersekolah
7. PUS ingin ber KB ke sarana pelayanan kontrasepsi
8. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun
barang
9. Makan bersama paling kurang sekali seminggu untuk berkomunikasi
10.Mengikuti kegiatan kemasyarakatan
11.Memperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV, majalah
12.Aktif sebagai pengurus Orgnisasi kemasyarakat

9. PENGERTIAN FAKIR MISKIN
Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak
mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau
Mempunyai sumber mata pencaharian
tetapitidak mempunyai kemampuan memenuhi
kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan
dirinya dan/atau keluarganya.

10. INDIKATOR DATA PENGHASILAN
1. Penghasilan Keluarga dibawah UMK
2. Penghasilan Keluarga setara dengan UMK
3. Penghasilan Keluarga diatas UMK

11. REKOMENDASI FORMULIR PK 2015
• Formulir Data demografi dan data keluarga yang ada
banyak indikator yang kurang relevan dalam program
pengendalian penduduk dan keluarga berencana
disarankan
dikembalikan sesuai dengan PP 87 Tahun 2014
• Disarankan pada formulir Data Keluarga Sejahtera
dapat ditambahkan jumlah penghasilan keluarga
sesuai amanat UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin

12. SUMBER DATA DAN INFORMASI
• Data dan Informasi Keluarga bersumber dari keluarga
dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikumpulkan
oleh pembantu pembina keluarga berencana desa,
penyuluh Keluarga Berencana dan/atau petugas
lapangan Keluarga Berencana.
• Data dan Informasi Keluarga dapat diperoleh dari
institusi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang
dikumpulkan oleh unit pengelola Sistem Informasi
Keluarga.

13. Pemanfaatan Hasil Pendataan Keluarga 2015
• Pelayanan KB :
– Ketersediaan Alkon Keluarga Pra Sejahtera
– Menurunkan Unmet Need
– Meningkatkan MKJP
– Daerah Sasaran Khusus
• Perencanaan Program Ketahanan Keluarga
– Bina Keluarga Balita
– Bina Keluarga Remaja
– Bina Keluarga Lansia
– PIK-R/M
• Berbagai program bantuan atau subsidi yang
diperlukan Keluarga Pra Sejahtera

14. Pengumpulan Data dan Informasi Keluarga
a. pendataan Keluarga;
b. pencatatan dan pelaporan rutin pelayanan
kontrasepsi;
c. pencatatan dan pelaporan rutin Pengendalian
Lapangan Program Keluarga Berencana;
d. survei dengan menggunakan metode dan perangkat
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
e. penelitian dan pengembangan;
f. pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang sesuai
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta dapat dipertanggungjawabkan; dan

15. Pendataan keluarga wajib dilaksanakan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara
serentak setiap 5 (lima) tahun untuk
mendapatkan data keluarga yang akurat, valid,
relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan
melalui proses pengumpulan, pengolahan,
penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan
data dan informasi kependudukan dan keluarga.
Pengumpulan Data dan Informasi Keluarga

16. Pengolahan Data dan Informasi Keluarga
1. Pengolahan Data dan Informasi Keluarga
dilakukan secara berjenjang untuk
menetapkan sasaran dan rencana
operasional.
2. Meliputi pemrosesan,analisis, penyajian

17. Pengolahan Data dan Informasi Keluarga
• Pengolahan Data dan Informasi Keluarga dilakukan
terhadap:
a. pendataan keluarga; dilakukan melalui rekapitulasi
dan pemutakhiran data
b. pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan;
dan
c. pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi,
dalam rangka pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan program pengendalian penduduk dan
Keluarga Berencana secara berjenjang setiap bulan.

18. PENYIMPANAN DATA DAN INFORMASI
• Penyimpanan Data dan Informasi Keluarga
dilakukan dalam pangkalan data pada tempat
yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang
dengan menggunakan media penyimpanan
elektronik dan/atau nonelektronik, berada di
provinsi maupun kabupaten/kota.
• Pangkalan data dikelola oleh pengelola Sistem
Informasi Keluarga sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

19. KEAMANAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI
 Pengamanan informasi keluarga dilakukan
untuk menjamin agar informasi keluarga tetap
tersedia dan terjaga keutuhannya; dan terjaga
kerahasiaannya standar pengamanan.
 setiap pengelola informasi keluarga harus:
a. melakukan pemeliharaan, penyimpanan,
dan penyediaan cadangan Data dan
Informasi Keluarga secara teratur; dan
b. membuat sistem pencegahan kerusakan
Data dan Informasi Keluarga.

20. SUMBER DAYA MANUSIA
Unit pengelola Sistem Informasi Keluarga nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota harus memiliki sumber
daya manusia yang mengelola Sistem Informasi keluarga
dengan kompetensi di bidang:
a. kependudukan dan Keluarga Berencana;
b. komputer; dan/atau
c. statistik.
Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia
dilakukan pelatihan dan pengembangan.

21. PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN
• Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan
pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penyelenggaraan
Keluarga Berencana, dan Penyelenggaraan Sistem Informasi
Keluarga.
• dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
• Bupati/Walikota melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga, Penyelenggaraan Keluarga Berencana, dan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga di kabupaten/kota
kepada Gubernur.
• Gubernur menyampaikan pelaporan kepada Kepala Badan.
• Kepala Badan menyampaikan pelaporan kepada Presiden.
• Laporan hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan setiap 6
(enam) bulan sekali.

22. Terima Kasih