Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) di Indonesia, termasuk target pembentukan KPHP, peran berbagai instansi dalam pengelolaan hutan, dan tata cara pengelolaan hutan oleh KPHP.

1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KPHP
Oleh :
Direktur Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan
Ditjen Bina Usaha Kehutanan
Serui, 1 Desember 2011

2. DASAR HUKUM
Unit-unit pengelolaan hutan atau KPH dan organisasi pengelolanya di
tingkat tapak perlu dibentuk sesuai peraturan perundangan yang
ada, seperti :
1. UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
2. PP 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan
3. PP 6 tahun 2007 jo PP 3 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
4. PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
5. Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPHP
6. Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang NSPK Pengelolaan Hutan
pada KPHL dan KPHP
7. Permendagri Nomor 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata
Kerja KPHL dan KPHP di Daerah.
8. Permenhut No.P.41/Menhut-II/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarpras pada
KPHL dan KPHP Model
9. Permenhut No. P.42/Menhut-II/2011 tentang Kompetensi Teknis Bidang
Kehutanan Pada KPHL dan KPHP

3. PENGELOLAAN HUTAN
Berdasarkan UU No 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, Pengelolaan Hutan mencakup :
1. Tata Hutan
2. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
3. Pemanfaatan Hutan
4. Penggunaan Kawasan Hutan
5. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
6. Perlindungan dan Konservasi Alam

4. Diselenggarakan Kemhut/Dinas Prov/Kab/Kota
1. Perencanaan
Kehutanan
PENGURUSAN 2. Pengelolaan
HUTAN 3. Litbang, Diklat
Penyuluhan
4. Pengawasan
1. Tata hutan & RP
2. Pemanfaatan Hutan
3. Penggunaan
Diselenggarakan Kawasan Hutan
4. Rehabilitasi
Oleh KPH 5. Perlindungan &
Konservasi
POSISI PENGELOLAAN HUTAN dan PENGURUSAN HUTAN

5. PERAN KEMHUT, DINAS PROVINSI, DINAS KABUPATEN/KOTA, KPH, DAN PEMEGANG
IZIN DALAM PENGELOLAAN HUTAN
No Kegiatan Kemhut Dinas Provinsi Dinas KPH Pemegang
Pengelolaan Kabupaten/Kota Izin
1 Tata Hutan dan • NSPK Pembinaan & Pembinaan & • Pelaksanaan Acuan
Penyusunan Rencana • Pengesahan Pengendalian Pengendalian penyusunan
Pengelolaan RP Jangka Renc
Panjang Pemanfaatan
2 Pemanfaatan Hutan • NSPK • Pelayanan • Pelayanan • Penyiapan Pelaksanaan
• Pelayanan proses proses perizinan prakondisi izin
proses perizinan • Pembinaan & • Pemantauan &
perizinan • Pembinaan & Pengendalian Penilaian Kinerja
Pengendalian pemegang izin
• Pemanf wil tertt
3 Penggunaan Kawasan • NSPK • Pelayanan • Pelayanan • Penyiapan Pelaksanaan
Hutan • Pelayanan proses proses perizinan prakondisi izin
proses perizinan • Pembinaan & • Pemantauan &
periiznan • Pembinaan & Pengendalian Penilaian Kinerja
Pengendalian pemegang izin
4 Rehabilitasi dan • NSPK Pembinaan & Pembinaan & • Pemantauan & Pelaksanaan
reklamasi • Dukungan Pengendalian Pengendalian Penilaian Kinerja pada areal
dana • Pelaksanaan pada kerja izin
areal yg tdk
dibebani izin
5 Perlindungan dan • NSPK Pembinaan & Pembinaan & • Pemantau & Pelaksanaan
konservasi • Dukungan Pengendalian Pengendalian Penilaian Kinerja pada areal
dana • Pelaksanaan pada kerja izin
areal yg tdk
dibebani izin

6. TARGET PEMBANGUNAN KPH S/D 2014
(REVISI RENSTRA KEMENHUT)
- Keputusan Menteri Kehutanan tentang
Penetapan Wilayah KPHL/KPHP Provinsi
seluruh Indonesia.
- Beroperasinya 120 KPH (20 % Wilayah KPH
yang telah ditetapkan Menteri Kehutanan).
- Keputusan Menteri Kehutanan tentang
Penetapan Wilayah KPHK seluruh Indonesia.
- Penyusunan peraturan perundang-undangan
penyelenggaraan kesatuan pengelolaan
hutan (KPH).

7. ROADMAP PENCAPAIAN TARGET
PEMBENTUKAN KPH S/D 2014
Kawasan
Hutan telah
dibagi dalam
wilayah KPH
Pembentukan Wilayah KPH
2010 2011 2012 2013 2014
Penyiapan Pembentukan Beroperasinya
Kelembagaan KPH
KPH yang
telah ada
organisasinya
Tata Hutan dan
Rencana Pengelolaan Hutan
*) Sumber Ditjenplan 2011

8. MEKANISME PENDANAAN FASILITASI
 KPH Model  Intervensi Kemenhut,
dana lain tidak mengikat
 KPH Non Model  DAK, dana lain tidak
mengikat

9. PRASYARAT BEROPERASINYA KPH
1. Ditetapkannya Wilayah KPH
2. Terbentuknya Kelembagaan KPH & SDM
Pengelola
3. Tersedianya Sarpras, & Dana.
3. Tersedianya aktivitas pengelolaan hutan :
Hasil Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolan Hutan

10. KPH MODEL
 Percepatan Pembangunan KPH :
Salah satu strategi dalam rangka percepatan pembangunan KPH
ditempuh melalui pembangunan KPH MODEL
 KPH MODEL :
Adalah wujud awal KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju
situasi dan kondisi aktual organisasi di tingkat tapak (P.6/Menhut-II/2009
tentang Pembentukan Wilayah KPH)
 Prosedur Penetapan Wilayah KPH MODEL :
1. Gubernur/Bupati/Walikota mengusulkan Penetapan Wilayah KPH
Model kepada Menhut
2. Usulan Penetapan KPH Model dilengkapi dengan:
– Surat Usulan Gubernur/Bupati/Walikota,
– Peta calon Wilayah KPH Model skala minimal 1 : 250.000, dan
– Deskripsi kondisi biofisik dan sosial budaya di wilayah dan di
sekitar calon KPH Model.
3. Menhut menolak atau menetapkan Wilayah KPH Model

11. PROGRES KPHP DAN KPHL PROVINSI
S/D OKTOBER 2011
Rancang Bangun : 28 Provinsi
Arahan Pencadangan : 27 Provinsi
Pembentukan (usulan : 23 Provinsi
penetapan)
Penetapan Wilayah : 23 Provinsi
KPH

12. RINCIAN JUMLAH KPHP DAN KPHL S/D
OKTOBER 2011
•KPHP : 342 unit 37.063.223 ha
•KPHL : 179 unit 20.834.918 ha
Total : 521 unit 57.898.141 ha
Identifikasi Wilayah KPHP dan KPHL di Seluruh Indonesia
yang akan dirintis untuk beroperasi s/d 2014 berjumlah
110 unit

13. KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KPH
 Perubahan Renstra 2010-2014 Kemenhut (dari
terbentuknya KPH  beroperasinya KPH)
 Dibentuk Tim Percepatan KPH berdasarkan SK
Menhut (oktober 2010)  Secara periodik
mengevaluasi progres pembangunan KPH dan
menyusun rekomendasi percepatan.
 Penyusun peraturan terkait operasionalisasi KPH
(Ditjen PlanHut dibantu Tim Percepatan KPH).
 Terbitnya Permendagri Nomor 61 Tahun 2010.
 Pengutamaan lokus program eselon I di KPH
(model).
 Upaya peningkatan anggaran secara
signifikan, utamanya untuk suporting KPH model.

14. SUPORTING PERCEPATAN
PEMBANGUNAN KPHP
(DITJEN BUK)
1. Diklat Perencanaan Pengelolaan KPHP.
2. Workshop percepatan operasionalisasi KPHP Model
(Tasik Besar Serkap, Riau).
3. Bimbingan teknis.
4. Memfasilitasi hasil-hasil program/kegiatan/proyek kerja
sama dapat “ditransfer” menjadi bagian dari KPHP
(PMUMHM, Manajemen Pengelolaan Ekohidro, DA-REDD
pada KPHP dll).
5. Mengarahkan usulan kegiatan terkait Anggaran dari
Ditjen BUK, lokusnya dengan mempertimbangkan lokasi
calon KPH atau KPH model.

15. NSPK KPH DALAM RANGKA RENCANA KERJA
PENGELOLAAN KPHP
 Maksud pengaturan pengelolaan hutan
pada KPHP adalah sebagai acuan dalam
penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh
KPHP.
 Tujuan pengaturan pengelolaan hutan
pada KPHP adalah untuk menjamin
terselenggara nya pengelolaan hutan yang
bermanfaat dan lestari.

16. ORGANISASI KPHP MEMPUNYAI TUGAS DAN FUNGSI:
 Menyelenggarakan pengelolaan hutan;
 Menjabarkan kebijakan kehutanan
nasional, prov dan kab/kota bidang
kehutanan;
 Melaksanakan kegiatan pengelolaan
hutan di wilayahnya;
 Melaksanakan pemantauan dan penilaian
atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan
hutan di wilayahnya;
 Membuka peluang investasi guna
mendukung tercapainya tujuan
pengelolaan hutan.

17. MENYELENGGARAKAN PENGELOLAAN HUTAN :
 Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan;
 Pemanfaatan Hutan;
 Penggunaan Kawasan Hutan;
 Rehabilitasi Hutan dan Reklamasi;
dan
 Perlindungan Hutan dan Konservasi
Alam.

18. MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN :
 Perencanaan;
 Pengorganisasian;
 Pelaksanaan;
 Pengawasan;
 Pengendalian.

19. KEGIATAN TATA HUTAN DI KPHP TERDIRI DARI:
 InventarisasiHutan;
 Pembagian ke dalam blok;
 Pembagian petak;
 Tata batas dalam wilayah KPHP;
 Pemetaan.

20. PELAKSANAAN INVENTARISASI HUTAN UNTUK
MENDAPATKAN DATA DAN INFORMASI :
 Status, penggunaan, dan penutupan lahan;
 Jenis tanah, kelerengan lapangan/topografi;
 Iklim;
 Hidrologi (tata air), bentang alam dan gejala-
gejala alam;
 Kondisi sumber daya manusia dan
demografi;
 Jenis, potensi dan sebaran flora;
 Jenis, populasi dan habitat fauna; dan

21. BERDASARKAN HASIL INVENTARISASI
DILAKUKAN PEMBAGIAN BLOK DENGAN
MEMPERHATIKAN:
 Karakteristik
biofisik lapangan;
 Kondisi sosial ekonomi masyarakat
sekitar;
 Potensi sumberdaya alam;
 Keberadaan hak-hak atau izin
usaha pemanfaatan hutan dan
penggunaan kawasan hutan.

22. PEMBAGIAN PETAK MEMPERHATIKAN:
 Produktivitas dan potensi areal/lahan;
 Keberadaan kawasan lindung;
 Rancangan areal yang akan direncanakan
antara lain untuk :
= pemanfaatan hutan,
= penggunaan kawasan hutan,
= rehabilitasi dan reklamasi hutan,
= pemberdayaan masyarakat.

23. TATA BATAS DILAKUKAN DENGAN TAHAPAN:
Persiapan peta penataan
batas, berdasarkan hasil pembagian blok
dan petak yang telah dilaksanakan serta
dipetakan;
 Penyiapan trayek-trayek batas;
 Pelaksanaan penataan batas berdasarkan
trayek batas;
 Penyajian peta tata batas dalam wilayah
KPHP.

24. PEMETAAN KPHP HARUS MEMUAT :
 Batas wilayah KPHP yang telah
ditetapkan Menteri;
 Pembagian batas blok;
 Pembagian batas petak; dan
 Peta dengan skala minimal 1:50.000.

25. RENCANA PENGELOLAAN HUTAN MELIPUTI:
 Rencana pengelolaan hutan
jangka panjang 10 tahun;
 Rencana Pengelolaan hutan
jangka pendek 1 tahun

26. RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA
PANJANG MEMUAT UNSUR-UNSUR:
 Tujuan yang akan dicapai KPHP;
 Kondisi yang dihadapi;
 Strategi serta kelayakan pengembangan
pengelolaan hutan, yang meliputi tata
hutan, pemanfaatan dan penggunaan
kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi
hutan, perlindungan hutan dan konservasi
alam;
 Arahan kegiatan pembangunan jangka
panjang KPHP.

27. RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA
PENDEK KPHP, MEMUAT UNSUR-UNSUR:
 Tujuan pengelolaan hutan lestari dalam skala
KPHP yang bersangkutan;
 Evaluasi hasil rencana jangka pendek
sebelumnya;
 Target yang akan dicapai;
 Basis data dan informasi;
 Kegiatan yang akan dilaksanakan;
 Status neraca sumber daya hutan;
 Pemantauan evaluasi, & pengendalian kegiatan;
 Partisipasi pemangku kepentingan; dan
 Arahan rencana pembangunan tahunan KPHP.

28. SEKIAN
TERIMA KASIH