SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 18
   Pengertian konstitusi
   Kedudukan dan fungsi konstitusi
   Unsur dan tujuan konstitusi
   Isi dari konstitusi
   Perubahan konstitusi
   Klasifikasi konstitusi
Konstitusi berasal dari bahasa
Latin, yaitu constitution yang diartikan
sebagai keseluruhan peraturan, baik
yang tertulis, maupun tidak tertulis.
Selain itu konstitusi juga mengatur tata
cara yang mengikat bagaimana suatu
pemerintah menyelenggarakan
pemerintahan dalam suatu negara.
Konstitusi sebagai naskah tertulis atau
yang hanya diartikan sebagai Undang-
Undang Dasar (UUD) merupakan undang-
undang tertinggi yang berlaku dalam
suatu negara. Secara isi (materi)
 Menurut E.C.S. Wade, konstitusi adalah
  naskah yang memaparkan rangka dan
  tugas-tugas pokok dari badan-badan
  pemerintahan suatu negara dan
  menentukan pokok-pokok cara kerja
  badan-badan tersebut.
 Menurut KC Wheare, mengartikan
  konstitusi sebagai keseluruhan system
  ketatanegaraan dari suatu negara
  berupa kumpulan peraturan-peraturan
  yang membentuk, mengatur atau
  memerintah dalam pemerintahan suatu
  negara.
 Menurut James Bryce , mendefinisikan
Kedudukan
K.C. Wheare
Menempatkan kedudukan konstitusi pada
kedudukan yang tertinggi
(supreme), karena konstitusi memiliki
keunggulan melebihi institusi yang
membuatnya.
Fungsi
Shepherd L. Witman dan John J. Wuest
Fungsi terpenting konstitusi adalah
menempatkan prinsip dasar bagi
organisasi dan tindakan pemerintahan.
K.C. Wheare
   Fungsinya dalam mengatur institusi
    untuk mengurus pemerintahan
William G. Andrews
 Mengesahkan kekuasaan pemerintah
 Alat untuk mengalihkan kewenangan
  dari pemegang kekuasaan awal
  (rakyat/raja) kepada organ-organ
  negara.
Jimly Asshiddiqie
 Penentu dan pembatas kekuasaan
  organ negara
 Pengatur hubungan kekuasaan antar
 Unsur
   Unsur-unsur konstitusi (Sovernin
    Lohman):
    a. Konstitusi dipandang sebagai
    perwujudan perjanjian masyarakat
    (kontrak sosial).
    b. Konstitusi sebagai piagam yang
    menjamin HAM dan warga negara
    sekaligus penentuan batas-batas hak
 Tujuan
Tujuan Konstitusi:
a. Pembatasan/pengawasan proses
kekuasaan politik
b. Pelepasan kontrol kekuasaan dari
penguasa sendiri
c. Pemberian batasan ketetapan bagi
para penguasa dalam menjalankan
kekuasaanya
d. Aturan main bagi kehidupan
bermasyarakat dan bernegara
C.F. Strong
Tujuan Konstitusi adalah untuk
K.C. Wheare
 Structure of Government (struktur
  pemerintah)
 Mutual Relations (hubungan timbal
  balik)
 Declaration of the rights of the
  subject (deklarasi menyangkut hak
  manusia sebagai subyek)

C.F. Strong
 Cara pengaturan berbagai jenis
  institusi
Jimly Asshiddiqie
   Menentukan pembatasan organ-organ
    negara
   Mengatur hubungan kekuasaan antara
    lembaga-lembaga negara dengan
    warga negara
   Mengatur hubungan antara lembaga
    negara yang satu dengan yang lain.
`
Konstitusi memiliki beberapa klasifikasi
dalam beberapa perspektif. Antara lain
adalah sebagai berikut :
 A.Konstitusi tertulis dan Tidak tertulis
 Ternyata di dunia ada 2 macam
  konstitusi, yaitu konstitusi tertulis
  (written constitution) dan tidak
  tertulis (unwritten constitution).
  Menurut buku karangan Amos J. Peasle
  ”Constitutions of nations”, hampir semua
  negara di dunia mempunyai konstitusi
  terulis. Hanya Inggris dan Canada yang
  tidak mempunyai konstitusi tertulis.
 B.Berdasarkan Sifat         Konstitusi
   Berdasarkan sifat konstitusi, K. C.
    Wheare membagi konstitusi menjadi
    2, yaitu :
   a) Konstitusi Rigid (kaku) adalah
    konstitusi yang bisa di
    amandemen, tetapi harus melalui
    proses khusus.
   b) Konstitusi Fleksibel adalah
    konstitusi yang dapat di amandemen
 C.Berdasarkan subyek  yang
    berhak mengamandemen konstitusi
   Berdasarkan perspektif ini, K. C.
    Wheare membagi konstitusi menjadi
    2, yaitu :
   a)Konstitusi yang supreme terhadap
    legislatif yaitu yang tidak dapat
    diamandemen oleh badan legislatif.
   b)Konstitusi yang tidak supreme
    terhadap legislatif.
 D.  Berdasarkan Proses
    Pendistribusian Kekuasaan
    Pemerintahan.
   Berdasarkan perspektif ini, K. C.
    Wheare membagi konstitusi menjadi 2,
    yaitu :
   a) Konstitusi Kesatuan adalah
    kekuasaan legislatif pusat dalam
    mengatur legislatif di bawahnya.
   b) Konstitusi Federal adalah
P kn (konstitusi)

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Presentasi kelompok 1 hukum internasional
Presentasi kelompok 1 hukum internasionalPresentasi kelompok 1 hukum internasional
Presentasi kelompok 1 hukum internasional
Franky L. Tobing
 
Berbagai konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Berbagai konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaBerbagai konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Berbagai konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Suwondo Snegad
 
Macam-Macam Penggolongan Hukum
Macam-Macam Penggolongan HukumMacam-Macam Penggolongan Hukum
Macam-Macam Penggolongan Hukum
ernyoctaa
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
Rizza Magfira
 
hukum menurut tempat berlakunya
hukum menurut tempat berlakunyahukum menurut tempat berlakunya
hukum menurut tempat berlakunya
betriscan
 
Paper bab 4 pkn
Paper bab 4 pknPaper bab 4 pkn
Paper bab 4 pkn
Fuad Nasir
 
Sosiologi SMA kelas X Macam macam penggolongan hukum
Sosiologi SMA kelas X Macam macam penggolongan hukum Sosiologi SMA kelas X Macam macam penggolongan hukum
Sosiologi SMA kelas X Macam macam penggolongan hukum
Ainun Nida
 

Was ist angesagt? (20)

PKN Kd 4.2
PKN Kd 4.2PKN Kd 4.2
PKN Kd 4.2
 
konstitusi di indonesia
konstitusi di indonesiakonstitusi di indonesia
konstitusi di indonesia
 
Cyntia
CyntiaCyntia
Cyntia
 
Presentasi kelompok 1 hukum internasional
Presentasi kelompok 1 hukum internasionalPresentasi kelompok 1 hukum internasional
Presentasi kelompok 1 hukum internasional
 
Berbagai konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Berbagai konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaBerbagai konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Berbagai konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
 
Agung
AgungAgung
Agung
 
Macam-Macam Penggolongan Hukum
Macam-Macam Penggolongan HukumMacam-Macam Penggolongan Hukum
Macam-Macam Penggolongan Hukum
 
Penggolongan Hukum
Penggolongan HukumPenggolongan Hukum
Penggolongan Hukum
 
Pkn (penggolongan hukum)
Pkn (penggolongan hukum)Pkn (penggolongan hukum)
Pkn (penggolongan hukum)
 
PKN Kd 4.1
PKN Kd 4.1PKN Kd 4.1
PKN Kd 4.1
 
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum Internasional
 
KONSTITUSI NEGARA INDONESIA
KONSTITUSI NEGARA INDONESIA KONSTITUSI NEGARA INDONESIA
KONSTITUSI NEGARA INDONESIA
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
 
hukum menurut tempat berlakunya
hukum menurut tempat berlakunyahukum menurut tempat berlakunya
hukum menurut tempat berlakunya
 
Paper bab 4 pkn
Paper bab 4 pknPaper bab 4 pkn
Paper bab 4 pkn
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasional
 
Pkn penggolongan hukum
Pkn   penggolongan hukumPkn   penggolongan hukum
Pkn penggolongan hukum
 
Penggolongan hukum
Penggolongan hukumPenggolongan hukum
Penggolongan hukum
 
Sosiologi SMA kelas X Macam macam penggolongan hukum
Sosiologi SMA kelas X Macam macam penggolongan hukum Sosiologi SMA kelas X Macam macam penggolongan hukum
Sosiologi SMA kelas X Macam macam penggolongan hukum
 
Arinda
ArindaArinda
Arinda
 

Andere mochten auch (8)

Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan - KonstitusiPendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
 
Makalah perilaku positif terhadap konstitusi negara
Makalah perilaku positif terhadap konstitusi negaraMakalah perilaku positif terhadap konstitusi negara
Makalah perilaku positif terhadap konstitusi negara
 
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
 
Dasar negara dan konstitusi
Dasar negara dan konstitusiDasar negara dan konstitusi
Dasar negara dan konstitusi
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
3. negara dan konstitusi
3. negara dan konstitusi3. negara dan konstitusi
3. negara dan konstitusi
 
Konstitusi negara indonesia
Konstitusi negara indonesiaKonstitusi negara indonesia
Konstitusi negara indonesia
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusi
 

Ähnlich wie P kn (konstitusi)

Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
Ilham W'ie
 
Bab iv konstitusi
Bab iv konstitusiBab iv konstitusi
Bab iv konstitusi
wowwwwwiii
 

Ähnlich wie P kn (konstitusi) (20)

Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
Htn
HtnHtn
Htn
 
Bab iv konstitusi
Bab iv konstitusiBab iv konstitusi
Bab iv konstitusi
 
Pengertian konstitusi
Pengertian konstitusiPengertian konstitusi
Pengertian konstitusi
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 
Alpia taniari
Alpia taniariAlpia taniari
Alpia taniari
 
Alpian
AlpianAlpian
Alpian
 
Bab 2
Bab 2Bab 2
Bab 2
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
Teori Konstitusi
Teori KonstitusiTeori Konstitusi
Teori Konstitusi
 
Reno
RenoReno
Reno
 
PKn
PKnPKn
PKn
 
Ali R-Sifat, Materi Muatan, dan Perubahan Konstitusi
Ali R-Sifat, Materi Muatan, dan Perubahan KonstitusiAli R-Sifat, Materi Muatan, dan Perubahan Konstitusi
Ali R-Sifat, Materi Muatan, dan Perubahan Konstitusi
 
Bahan pancasila 2
Bahan pancasila 2Bahan pancasila 2
Bahan pancasila 2
 
(konstitusi).ppt
(konstitusi).ppt(konstitusi).ppt
(konstitusi).ppt
 
Presentasi Konstitusi dan Rule of Law.pptx
Presentasi Konstitusi dan Rule of Law.pptxPresentasi Konstitusi dan Rule of Law.pptx
Presentasi Konstitusi dan Rule of Law.pptx
 
Presentasi Konstitusi dan Rule of Law.pptx
Presentasi Konstitusi dan Rule of Law.pptxPresentasi Konstitusi dan Rule of Law.pptx
Presentasi Konstitusi dan Rule of Law.pptx
 
Nanik dan fitr
Nanik dan fitrNanik dan fitr
Nanik dan fitr
 
Pendidikan kewarganegaraan semester dua
Pendidikan kewarganegaraan semester dua Pendidikan kewarganegaraan semester dua
Pendidikan kewarganegaraan semester dua
 
Sifat dan fungsi konstitusi negara
Sifat dan fungsi konstitusi negaraSifat dan fungsi konstitusi negara
Sifat dan fungsi konstitusi negara
 

P kn (konstitusi)

  • 1.
  • 2. Pengertian konstitusi  Kedudukan dan fungsi konstitusi  Unsur dan tujuan konstitusi  Isi dari konstitusi  Perubahan konstitusi  Klasifikasi konstitusi
  • 3. Konstitusi berasal dari bahasa Latin, yaitu constitution yang diartikan sebagai keseluruhan peraturan, baik yang tertulis, maupun tidak tertulis. Selain itu konstitusi juga mengatur tata cara yang mengikat bagaimana suatu pemerintah menyelenggarakan pemerintahan dalam suatu negara. Konstitusi sebagai naskah tertulis atau yang hanya diartikan sebagai Undang- Undang Dasar (UUD) merupakan undang- undang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Secara isi (materi)
  • 4.  Menurut E.C.S. Wade, konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.  Menurut KC Wheare, mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan system ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.  Menurut James Bryce , mendefinisikan
  • 5. Kedudukan K.C. Wheare Menempatkan kedudukan konstitusi pada kedudukan yang tertinggi (supreme), karena konstitusi memiliki keunggulan melebihi institusi yang membuatnya. Fungsi Shepherd L. Witman dan John J. Wuest Fungsi terpenting konstitusi adalah menempatkan prinsip dasar bagi organisasi dan tindakan pemerintahan.
  • 6. K.C. Wheare  Fungsinya dalam mengatur institusi untuk mengurus pemerintahan William G. Andrews  Mengesahkan kekuasaan pemerintah  Alat untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan awal (rakyat/raja) kepada organ-organ negara. Jimly Asshiddiqie  Penentu dan pembatas kekuasaan organ negara  Pengatur hubungan kekuasaan antar
  • 7.  Unsur  Unsur-unsur konstitusi (Sovernin Lohman): a. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial). b. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin HAM dan warga negara sekaligus penentuan batas-batas hak
  • 8.  Tujuan Tujuan Konstitusi: a. Pembatasan/pengawasan proses kekuasaan politik b. Pelepasan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri c. Pemberian batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaanya d. Aturan main bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara C.F. Strong Tujuan Konstitusi adalah untuk
  • 9. K.C. Wheare  Structure of Government (struktur pemerintah)  Mutual Relations (hubungan timbal balik)  Declaration of the rights of the subject (deklarasi menyangkut hak manusia sebagai subyek) C.F. Strong  Cara pengaturan berbagai jenis institusi
  • 10. Jimly Asshiddiqie  Menentukan pembatasan organ-organ negara  Mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara  Mengatur hubungan antara lembaga negara yang satu dengan yang lain.
  • 11. `
  • 12.
  • 13.
  • 14. Konstitusi memiliki beberapa klasifikasi dalam beberapa perspektif. Antara lain adalah sebagai berikut :  A.Konstitusi tertulis dan Tidak tertulis  Ternyata di dunia ada 2 macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis (written constitution) dan tidak tertulis (unwritten constitution). Menurut buku karangan Amos J. Peasle ”Constitutions of nations”, hampir semua negara di dunia mempunyai konstitusi terulis. Hanya Inggris dan Canada yang tidak mempunyai konstitusi tertulis.
  • 15.  B.Berdasarkan Sifat Konstitusi  Berdasarkan sifat konstitusi, K. C. Wheare membagi konstitusi menjadi 2, yaitu :  a) Konstitusi Rigid (kaku) adalah konstitusi yang bisa di amandemen, tetapi harus melalui proses khusus.  b) Konstitusi Fleksibel adalah konstitusi yang dapat di amandemen
  • 16.  C.Berdasarkan subyek yang berhak mengamandemen konstitusi  Berdasarkan perspektif ini, K. C. Wheare membagi konstitusi menjadi 2, yaitu :  a)Konstitusi yang supreme terhadap legislatif yaitu yang tidak dapat diamandemen oleh badan legislatif.  b)Konstitusi yang tidak supreme terhadap legislatif.
  • 17.  D. Berdasarkan Proses Pendistribusian Kekuasaan Pemerintahan.  Berdasarkan perspektif ini, K. C. Wheare membagi konstitusi menjadi 2, yaitu :  a) Konstitusi Kesatuan adalah kekuasaan legislatif pusat dalam mengatur legislatif di bawahnya.  b) Konstitusi Federal adalah