SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 6
KOMUNIKASI
PEMERINTAHAN
Presented by: Shahril Budiman. S.Sos., MPM
PUK 433
LANDASAN BERPIKIR
KOMUNIKASI PEMERINTAHAN
Organisasi pemerintahan tidak akan
dapat melaksanakan fungsinya, dan
tidak akan dapat mengefisienkan dan
mengefektifkan penggunaan
sumber-sumbernya, dan pada
akhirnya tidak akan dapat mencapai
tujuannya tanpa komunikasi
(Beach, 1975: 580)
•Penciptaan pola komunikasi atasan –
bawahan yang dinamis,
berkesinambungan serta harmonis.
• Model Hubungan pemerintah secara
kelembagaan maupun aparatur
kepada pihak External / Publik terjalin
PERMENPANRB RI NO.28 th 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM KOMUNIKASI
ORGANISASI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
Pengelolaan komunikasi organisasi di
lingkungan instansi pemerintah secara
efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip
tata pemerintahan yang baik.
KOMUNIKASI PEMERINTAHAN
“KOMUNIKASI ANTAR MANUSIA (HUMAN
COMMUNICATION) YANG TERJADI DALAM KONTEKS
ORGANISASI PEMERINTAHAN”
Silalahi, 2004
Birokrat Pemerintahan memiliki fungsi sharing
berbagai informasi, gagasan atau perasaan, dan
sikap dengan partisipan komunikasi lainnya yang
disebut komunikan, yaitu aparatur pemerintah
untuk internal organisasi dan dunia usaha,
masyarakat dan organisasi- organisasi non-
pemerintah untuk eksternal organisasi, dan
sebaliknya
KOMUNIKASI PEMERINTAHAN
Managing People
Merupakan komunikasi eksternal organisasi
untuk memberikan informasi tentang:
a. Kebijakan-kebijakan dan peraturan-
peraturan pemerintah kepada masyarakat,
organisasi-organisasi non pemerintah,
termasuk komunitas atau institusi bisnis,
b. Mendapatkan informasi dari mereka
untuk membuat kebijakan dan peraturan
dan juga
c. Input nformasi tentang dampak dari
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
untuk menentukan apakah kebijakan
atau peraturan tersebut dilanjutkan atau
dihentikan, direvisi atau dimodifikasi
Managing Staff
Merupakan komunikasi internal
organisasi yang memiliki tujuan :
a. Agar pegawai atau staf mengetahui
dan memahami apa yang harus
dikerjakan,
b. Bagaimana mengerjakan sesuai
arahan pimpinan, koordinasi rekan
sejawat dan
c. Agar eksekutif pemerintah
mendapatkan informasi dari pegawai
tentang hasil pelaksanaan pekerjaan
yang kesemuanya bermanfaat untuk
mencapai tujuan-tujuan organisasi
pemerintah secara efektif dan efisien
Garnet dalam Silalahi, 2004
KOMUNIKASI POLITIK
Setiap bentuk penyampaian pesan, baik
berupa lambang, kata-kata yang terucapkan
ataupun dalam bentuk tulisan baik visual
maupun isyarat yang dapat mempengaruhi
secara langsung maupun tidak kedudukan
seseorang yang berada dalam puncak
kekuasaan tertentu, dan yang ada di dalam
suatu sistem politik.(Harsono Suwardi)
Fungsi Komunikasi Politik dalam
Sistem Politik,
Komunikasi yang terjadi dalam suatu
sistem politik & antara sistem
tersebut dgn lingkungannya
(Mueller, 1973)
With the use of this material you accept the following
use and terms conditions. Not allowed to copy and paste
without citation
E-Mail : shahril2204@gmail.com
Hp : +6285274060744
Thanks for your attention
Or Question
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
shahril budiman
shahrilPng
Program Studi Ilmu Pemerintahan |
Copyright 2013

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public service
Putra Manurung
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politik
nona aliya
 

Was ist angesagt? (20)

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
 
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
 
6 dimensi dalam administrasi publik pdf
6 dimensi dalam administrasi publik pdf6 dimensi dalam administrasi publik pdf
6 dimensi dalam administrasi publik pdf
 
Organisasi Pemerintahan
Organisasi PemerintahanOrganisasi Pemerintahan
Organisasi Pemerintahan
 
siklus kebijakan publik
siklus kebijakan publiksiklus kebijakan publik
siklus kebijakan publik
 
Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public service
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publik
 
Pengertian Kebijakan Publik
Pengertian Kebijakan PublikPengertian Kebijakan Publik
Pengertian Kebijakan Publik
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politik
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi Kebijakan
 
Siklus & lingkungan kebijakan publik
Siklus & lingkungan kebijakan publikSiklus & lingkungan kebijakan publik
Siklus & lingkungan kebijakan publik
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
 
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
 
Ringkasan Buku Public Dr. Riant Nugroho
Ringkasan Buku Public Dr. Riant NugrohoRingkasan Buku Public Dr. Riant Nugroho
Ringkasan Buku Public Dr. Riant Nugroho
 
Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakanFormulasi kebijakan
Formulasi kebijakan
 
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
Identifikasi Issu / Masalah Kebijakan
 
Sistim Sosial Politik
Sistim Sosial PolitikSistim Sosial Politik
Sistim Sosial Politik
 

Andere mochten auch

Sesi 6 manajemen isu
Sesi 6 manajemen isuSesi 6 manajemen isu
Sesi 6 manajemen isu
Firsan Nova
 
Konsep dasar-komunikasi
Konsep dasar-komunikasiKonsep dasar-komunikasi
Konsep dasar-komunikasi
lsn2012
 

Andere mochten auch (20)

I komunikasi pemerintahan
I komunikasi pemerintahanI komunikasi pemerintahan
I komunikasi pemerintahan
 
Birokrasi iii iv
Birokrasi iii   ivBirokrasi iii   iv
Birokrasi iii iv
 
Komunikasi Pemerintahan
Komunikasi PemerintahanKomunikasi Pemerintahan
Komunikasi Pemerintahan
 
Komunikasi dan Koordinasi Pemerintahan
Komunikasi dan Koordinasi PemerintahanKomunikasi dan Koordinasi Pemerintahan
Komunikasi dan Koordinasi Pemerintahan
 
Inovasi Jurnalisme di Era Digital
Inovasi Jurnalisme di Era DigitalInovasi Jurnalisme di Era Digital
Inovasi Jurnalisme di Era Digital
 
Diagnosis masalah komunikasi pemerintah di indonesia
Diagnosis masalah komunikasi pemerintah di indonesiaDiagnosis masalah komunikasi pemerintah di indonesia
Diagnosis masalah komunikasi pemerintah di indonesia
 
Manajemen isu: Bagaimana membangun relasi ideal antara Lembaga Publik da Medi...
Manajemen isu: Bagaimana membangun relasi ideal antara Lembaga Publik da Medi...Manajemen isu: Bagaimana membangun relasi ideal antara Lembaga Publik da Medi...
Manajemen isu: Bagaimana membangun relasi ideal antara Lembaga Publik da Medi...
 
Sesi 6 manajemen isu
Sesi 6 manajemen isuSesi 6 manajemen isu
Sesi 6 manajemen isu
 
Komunikasi Dalam Situasi Krisis
Komunikasi Dalam Situasi KrisisKomunikasi Dalam Situasi Krisis
Komunikasi Dalam Situasi Krisis
 
Merancang program komunikasi (PR 2.0 dan Marketing Communications)
Merancang program komunikasi (PR 2.0 dan Marketing Communications)Merancang program komunikasi (PR 2.0 dan Marketing Communications)
Merancang program komunikasi (PR 2.0 dan Marketing Communications)
 
Welcome
WelcomeWelcome
Welcome
 
E gov 8-10
E gov 8-10E gov 8-10
E gov 8-10
 
O'Reilly Public Relations - Public Affairs for Government Agencies
O'Reilly Public Relations - Public Affairs for Government Agencies O'Reilly Public Relations - Public Affairs for Government Agencies
O'Reilly Public Relations - Public Affairs for Government Agencies
 
Pelatihan "PUBLIC RELATIONS" Pupuk KALTIM (Pembicara: Kanaidi, SE., M.Si., c...
Pelatihan "PUBLIC RELATIONS" Pupuk KALTIM  (Pembicara: Kanaidi, SE., M.Si., c...Pelatihan "PUBLIC RELATIONS" Pupuk KALTIM  (Pembicara: Kanaidi, SE., M.Si., c...
Pelatihan "PUBLIC RELATIONS" Pupuk KALTIM (Pembicara: Kanaidi, SE., M.Si., c...
 
Viral marketing di era digital
Viral marketing di era digitalViral marketing di era digital
Viral marketing di era digital
 
TATA KELOLA KEHUMASAN
TATA KELOLA KEHUMASANTATA KELOLA KEHUMASAN
TATA KELOLA KEHUMASAN
 
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
 
Konsep dasar-komunikasi
Konsep dasar-komunikasiKonsep dasar-komunikasi
Konsep dasar-komunikasi
 
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi BirokrasiPeran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
 
Manajemen & administrasi organisasi
Manajemen & administrasi organisasiManajemen & administrasi organisasi
Manajemen & administrasi organisasi
 

Ähnlich wie Ii komunikasi pemerintahan

1 definisi public relations muwafik ub
1 definisi public relations muwafik ub1 definisi public relations muwafik ub
1 definisi public relations muwafik ub
muwafik
 
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publikBirokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
Mirna Rahmadina
 
TATA KELOLA KEHUMASAN DALAM PEMERINTAH INDONESIA
TATA KELOLA KEHUMASAN DALAM PEMERINTAH INDONESIATATA KELOLA KEHUMASAN DALAM PEMERINTAH INDONESIA
TATA KELOLA KEHUMASAN DALAM PEMERINTAH INDONESIA
FauzanSyamiel1
 
Agenda II-PKA-Bahan Tayang Strategi Efektif-.pptx
Agenda II-PKA-Bahan Tayang Strategi  Efektif-.pptxAgenda II-PKA-Bahan Tayang Strategi  Efektif-.pptx
Agenda II-PKA-Bahan Tayang Strategi Efektif-.pptx
MARYONSWPOHWAIN
 

Ähnlich wie Ii komunikasi pemerintahan (20)

Reformasi Birokrasi Kehumasan untuk Optimalisasi Peran dan Fungsi Humas
Reformasi Birokrasi Kehumasan untuk Optimalisasi Peran dan Fungsi HumasReformasi Birokrasi Kehumasan untuk Optimalisasi Peran dan Fungsi Humas
Reformasi Birokrasi Kehumasan untuk Optimalisasi Peran dan Fungsi Humas
 
1 definisi public relations muwafik ub
1 definisi public relations muwafik ub1 definisi public relations muwafik ub
1 definisi public relations muwafik ub
 
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publikBirokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
 
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publikBudaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
 
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
 
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptxPertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
 
PUBLIC RELATIONS PEMERINTAHAN DAN KORPORASI Part 1.pptx
PUBLIC RELATIONS PEMERINTAHAN DAN KORPORASI Part 1.pptxPUBLIC RELATIONS PEMERINTAHAN DAN KORPORASI Part 1.pptx
PUBLIC RELATIONS PEMERINTAHAN DAN KORPORASI Part 1.pptx
 
4071-Article Text-15198-3-10-20211231.docx
4071-Article Text-15198-3-10-20211231.docx4071-Article Text-15198-3-10-20211231.docx
4071-Article Text-15198-3-10-20211231.docx
 
TATA KELOLA KEHUMASAN DALAM PEMERINTAH INDONESIA
TATA KELOLA KEHUMASAN DALAM PEMERINTAH INDONESIATATA KELOLA KEHUMASAN DALAM PEMERINTAH INDONESIA
TATA KELOLA KEHUMASAN DALAM PEMERINTAH INDONESIA
 
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerahKontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
 
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
 
Agenda II-PKA-Bahan Tayang Strategi Efektif-.pptx
Agenda II-PKA-Bahan Tayang Strategi  Efektif-.pptxAgenda II-PKA-Bahan Tayang Strategi  Efektif-.pptx
Agenda II-PKA-Bahan Tayang Strategi Efektif-.pptx
 
Pr 2
Pr 2Pr 2
Pr 2
 
55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG
55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG
55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG
 
Rekonstruksi kultural birokrasi
Rekonstruksi kultural birokrasiRekonstruksi kultural birokrasi
Rekonstruksi kultural birokrasi
 
Kelembagaan Kehumasan Pemerintah
Kelembagaan Kehumasan PemerintahKelembagaan Kehumasan Pemerintah
Kelembagaan Kehumasan Pemerintah
 
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesiapresentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
 
Kelompok 1
Kelompok 1Kelompok 1
Kelompok 1
 
RMK julfana jainal.docx
RMK  julfana jainal.docxRMK  julfana jainal.docx
RMK julfana jainal.docx
 
20131202 1
20131202 120131202 1
20131202 1
 

Mehr von Shahril Budiman Png

Mehr von Shahril Budiman Png (20)

Pariwisata Maritim Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bintan
Pariwisata Maritim Berbasis Masyarakat di Kabupaten BintanPariwisata Maritim Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bintan
Pariwisata Maritim Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bintan
 
Laporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang
Laporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota TanjungpinangLaporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang
Laporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang
 
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota TanjungpinangFGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
 
Fungsi Organisasi di Dunia Pendidikan (Perguruan Tinggi)
Fungsi Organisasi di Dunia Pendidikan (Perguruan Tinggi)Fungsi Organisasi di Dunia Pendidikan (Perguruan Tinggi)
Fungsi Organisasi di Dunia Pendidikan (Perguruan Tinggi)
 
1 teori pembangunan shahrilbudiman-2018
1 teori pembangunan shahrilbudiman-20181 teori pembangunan shahrilbudiman-2018
1 teori pembangunan shahrilbudiman-2018
 
IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN KELURAHAN OF TANJUNGPINANG CITY (STUDY ON S...
IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN KELURAHAN OF TANJUNGPINANG CITY (STUDY ON S...IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN KELURAHAN OF TANJUNGPINANG CITY (STUDY ON S...
IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN KELURAHAN OF TANJUNGPINANG CITY (STUDY ON S...
 
Comparative E-Government in Indonesia and Malaysia: utilization of government...
Comparative E-Government in Indonesia and Malaysia: utilization of government...Comparative E-Government in Indonesia and Malaysia: utilization of government...
Comparative E-Government in Indonesia and Malaysia: utilization of government...
 
E-Government Survey Waseda University japan 2016
E-Government Survey Waseda University japan 2016E-Government Survey Waseda University japan 2016
E-Government Survey Waseda University japan 2016
 
Good Governance
Good GovernanceGood Governance
Good Governance
 
Ii birokrasi indonesia teori ideal weber
Ii birokrasi indonesia   teori ideal weberIi birokrasi indonesia   teori ideal weber
Ii birokrasi indonesia teori ideal weber
 
Iii komunikasi pemerintahan
Iii komunikasi pemerintahanIii komunikasi pemerintahan
Iii komunikasi pemerintahan
 
I birokrasi suatu pengantar
I   birokrasi suatu pengantarI   birokrasi suatu pengantar
I birokrasi suatu pengantar
 
Tugas akhir mata kuliah Manajemen Program Pembangunan
Tugas akhir mata kuliah Manajemen Program PembangunanTugas akhir mata kuliah Manajemen Program Pembangunan
Tugas akhir mata kuliah Manajemen Program Pembangunan
 
E gov 14
E gov 14E gov 14
E gov 14
 
Ssbi viii & ix manajemen konflik
Ssbi   viii & ix manajemen konflikSsbi   viii & ix manajemen konflik
Ssbi viii & ix manajemen konflik
 
E-Government Session 4
E-Government Session 4E-Government Session 4
E-Government Session 4
 
E-Government Session 3
E-Government Session 3E-Government Session 3
E-Government Session 3
 
E-Government Session 2
E-Government Session 2E-Government Session 2
E-Government Session 2
 
E-Government Session I
E-Government Session IE-Government Session I
E-Government Session I
 
E-Government
E-GovernmentE-Government
E-Government
 

Kürzlich hochgeladen

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
nabilafarahdiba95
 
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
furqanridha
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
IvvatulAini
 
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
FitriaSarmida1
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.pptPenyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
 
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 

Ii komunikasi pemerintahan

  • 1. KOMUNIKASI PEMERINTAHAN Presented by: Shahril Budiman. S.Sos., MPM PUK 433
  • 2. LANDASAN BERPIKIR KOMUNIKASI PEMERINTAHAN Organisasi pemerintahan tidak akan dapat melaksanakan fungsinya, dan tidak akan dapat mengefisienkan dan mengefektifkan penggunaan sumber-sumbernya, dan pada akhirnya tidak akan dapat mencapai tujuannya tanpa komunikasi (Beach, 1975: 580) •Penciptaan pola komunikasi atasan – bawahan yang dinamis, berkesinambungan serta harmonis. • Model Hubungan pemerintah secara kelembagaan maupun aparatur kepada pihak External / Publik terjalin PERMENPANRB RI NO.28 th 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM KOMUNIKASI ORGANISASI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH Pengelolaan komunikasi organisasi di lingkungan instansi pemerintah secara efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.
  • 3. KOMUNIKASI PEMERINTAHAN “KOMUNIKASI ANTAR MANUSIA (HUMAN COMMUNICATION) YANG TERJADI DALAM KONTEKS ORGANISASI PEMERINTAHAN” Silalahi, 2004 Birokrat Pemerintahan memiliki fungsi sharing berbagai informasi, gagasan atau perasaan, dan sikap dengan partisipan komunikasi lainnya yang disebut komunikan, yaitu aparatur pemerintah untuk internal organisasi dan dunia usaha, masyarakat dan organisasi- organisasi non- pemerintah untuk eksternal organisasi, dan sebaliknya
  • 4. KOMUNIKASI PEMERINTAHAN Managing People Merupakan komunikasi eksternal organisasi untuk memberikan informasi tentang: a. Kebijakan-kebijakan dan peraturan- peraturan pemerintah kepada masyarakat, organisasi-organisasi non pemerintah, termasuk komunitas atau institusi bisnis, b. Mendapatkan informasi dari mereka untuk membuat kebijakan dan peraturan dan juga c. Input nformasi tentang dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menentukan apakah kebijakan atau peraturan tersebut dilanjutkan atau dihentikan, direvisi atau dimodifikasi Managing Staff Merupakan komunikasi internal organisasi yang memiliki tujuan : a. Agar pegawai atau staf mengetahui dan memahami apa yang harus dikerjakan, b. Bagaimana mengerjakan sesuai arahan pimpinan, koordinasi rekan sejawat dan c. Agar eksekutif pemerintah mendapatkan informasi dari pegawai tentang hasil pelaksanaan pekerjaan yang kesemuanya bermanfaat untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi pemerintah secara efektif dan efisien Garnet dalam Silalahi, 2004
  • 5. KOMUNIKASI POLITIK Setiap bentuk penyampaian pesan, baik berupa lambang, kata-kata yang terucapkan ataupun dalam bentuk tulisan baik visual maupun isyarat yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak kedudukan seseorang yang berada dalam puncak kekuasaan tertentu, dan yang ada di dalam suatu sistem politik.(Harsono Suwardi) Fungsi Komunikasi Politik dalam Sistem Politik, Komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik & antara sistem tersebut dgn lingkungannya (Mueller, 1973)
  • 6. With the use of this material you accept the following use and terms conditions. Not allowed to copy and paste without citation E-Mail : shahril2204@gmail.com Hp : +6285274060744 Thanks for your attention Or Question PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN shahril budiman shahrilPng Program Studi Ilmu Pemerintahan | Copyright 2013