Komunikasi di pemerintahan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Esensi pada komunikasi pemerintahan menekankan pada kemampuan managing staff (internal communication) dan managing people (external communication).
2. LANDASAN BERPIKIR
KOMUNIKASI PEMERINTAHAN
Organisasi pemerintahan tidak akan
dapat melaksanakan fungsinya, dan
tidak akan dapat mengefisienkan dan
mengefektifkan penggunaan
sumber-sumbernya, dan pada
akhirnya tidak akan dapat mencapai
tujuannya tanpa komunikasi
(Beach, 1975: 580)
•Penciptaan pola komunikasi atasan –
bawahan yang dinamis,
berkesinambungan serta harmonis.
• Model Hubungan pemerintah secara
kelembagaan maupun aparatur
kepada pihak External / Publik terjalin
PERMENPANRB RI NO.28 th 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM KOMUNIKASI
ORGANISASI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
Pengelolaan komunikasi organisasi di
lingkungan instansi pemerintah secara
efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip
tata pemerintahan yang baik.
3. KOMUNIKASI PEMERINTAHAN
“KOMUNIKASI ANTAR MANUSIA (HUMAN
COMMUNICATION) YANG TERJADI DALAM KONTEKS
ORGANISASI PEMERINTAHAN”
Silalahi, 2004
Birokrat Pemerintahan memiliki fungsi sharing
berbagai informasi, gagasan atau perasaan, dan
sikap dengan partisipan komunikasi lainnya yang
disebut komunikan, yaitu aparatur pemerintah
untuk internal organisasi dan dunia usaha,
masyarakat dan organisasi- organisasi non-
pemerintah untuk eksternal organisasi, dan
sebaliknya
4. KOMUNIKASI PEMERINTAHAN
Managing People
Merupakan komunikasi eksternal organisasi
untuk memberikan informasi tentang:
a. Kebijakan-kebijakan dan peraturan-
peraturan pemerintah kepada masyarakat,
organisasi-organisasi non pemerintah,
termasuk komunitas atau institusi bisnis,
b. Mendapatkan informasi dari mereka
untuk membuat kebijakan dan peraturan
dan juga
c. Input nformasi tentang dampak dari
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
untuk menentukan apakah kebijakan
atau peraturan tersebut dilanjutkan atau
dihentikan, direvisi atau dimodifikasi
Managing Staff
Merupakan komunikasi internal
organisasi yang memiliki tujuan :
a. Agar pegawai atau staf mengetahui
dan memahami apa yang harus
dikerjakan,
b. Bagaimana mengerjakan sesuai
arahan pimpinan, koordinasi rekan
sejawat dan
c. Agar eksekutif pemerintah
mendapatkan informasi dari pegawai
tentang hasil pelaksanaan pekerjaan
yang kesemuanya bermanfaat untuk
mencapai tujuan-tujuan organisasi
pemerintah secara efektif dan efisien
Garnet dalam Silalahi, 2004
5. KOMUNIKASI POLITIK
Setiap bentuk penyampaian pesan, baik
berupa lambang, kata-kata yang terucapkan
ataupun dalam bentuk tulisan baik visual
maupun isyarat yang dapat mempengaruhi
secara langsung maupun tidak kedudukan
seseorang yang berada dalam puncak
kekuasaan tertentu, dan yang ada di dalam
suatu sistem politik.(Harsono Suwardi)
Fungsi Komunikasi Politik dalam
Sistem Politik,
Komunikasi yang terjadi dalam suatu
sistem politik & antara sistem
tersebut dgn lingkungannya
(Mueller, 1973)
6. With the use of this material you accept the following
use and terms conditions. Not allowed to copy and paste
without citation
E-Mail : shahril2204@gmail.com
Hp : +6285274060744
Thanks for your attention
Or Question
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
shahril budiman
shahrilPng
Program Studi Ilmu Pemerintahan |
Copyright 2013