Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan pengadaan barang/jasa dengan sistem swakelola oleh pemerintah, mencakup pengertian, jenis, tata cara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pekerjaan swakelola yang dilakukan oleh instansi penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain atau kelompok masyarakat.

1. PERATURAN PRESIDEN RI
NOMOR 54 TAHUN 2010
beserta perubahannya
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

2. 2
TUJUAN PELATIHAN
KETENTUAN UMUM
PERENCANAAN SWAKELOLA
PELAKSANAAN SWAKELOLA
PENGAWASAN DAN EVALUASI SWAKELOLA

3. 3
SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN
PESERTA MAMPU:
•Memahami ketentuan umum pengadaan barang / jasa dengan
swakelola
•Memahami tata cara perencanaan pekerjaan swakelola
•Memahami tata cara pelaksanaan pekerjaan swakelola
•Memahami tata cara pengawasan dan evaluasi pekerjaan
swakelola

4. 4
Jenis
pekerjaan
swakelola

5. 5
Penyerahan
Pelaporan &
Pertanggung
Pelaksanaan Pengawasan jawaban
Perencanaan

6. 6
Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa
yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh :
1. K/L/D/I sebagai penanggungjawab anggaran, atau
2.Instansi pemerintah lain, atau
3.Kelompok masyarakat pelaksana swakelola

7. 7
1. Swakelola oleh K/L/D/I penanggungjawab anggaran:
a. Direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh K/L/D/I
b. Menggunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain
c. Bila menggunakan tenaga ahli, tidak melebihi 50% dari keseluruhan
pegawai K/L/D/I yang terlibat pekerjaan
2. Swakelola oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola:
a. Direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I
b. pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh K/L/D/I lain
3. Swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola
a. Direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat
b. Sasaran ditentukan oleh K/L/D/I penanggungjawab anggaran
c. Pekerjaan utama tidak boleh menggunakan subkontrak

8. 8
 Swakelola oleh Instansi Penanggungjawab Anggaran:
PA/KPA
PPK ULP/PP
TIM PERENCANA TIM PELAKSANA TIM PENGAWAS

9. 9
 Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain:
PA/KPA Pimpinan
PPHP PPK TIM
PELAKSANA ULP/PP
TIM TIM
PERENCANA PENGAWAS

10. 10
 Swakelola oleh Kelompok Masyarakat:
PA/KPA
PPHP PPK Pimpinan
TIM TIM TIM
PERENCANA PELAKSANA PENGAWAS

11. 11
 Ketentuan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat:
 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada
Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu
melaksanakan pekerjaan;
 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi,
renovasi dan konstruksi sederhana;
 Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh
Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada
kelompok masyarakat.

12. 12
 Swakelola oleh Penanggungjawab Anggaran:

13. 13
 Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain :
 Perencanaan oleh Instansi
Penanggungjawab Anggaran

14. 14
 Swakelola oleh Kelompok Masyarakat:
 Perencanaan Umum oleh Instansi
Penanggungjawab Anggaran.
 Perencanaan detil oleh Kelompok
Masyarat

15. 15
 Kontrak pada Swakelola:
 PPK mengadakan Kontrak dengan Pelaksana Swakelola
pada Instansi Pemerintah lain, atau dengan Pelaksana
Swakelola berdasarkan Nota Kesepahaman, atau Kontrak
dengan Kelompok Masyarakat;
 Kontrak Swakelola paling kurang berisi:
1) Para pihak;
2) Pokok pekerjaan yang diswakelolakan;
3) Nilai pekerjaan yang diswakelolakan;
4) Jangka waktu pelaksanaan; dan
5) Hak dan kewajiban para pihak.

16. 16
1. Pekerjaan dilaksanakan mengacu pada:
• Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk swakelola yang
dilakukan oleh Instansi Penanggungjawab Anggaran dan
Kelompok Masyarakat
• Kontrak/MoU untuk swakelola yang dilakukan oleh Instansi
Pemerintah lain pelaksana swakelola
2. Pengadaan barang, peralatan, jasa lainnya, dan/atau
Tenaga Ahli perseorangan dilakukan oleh:
• ULP/Pejabat Pengadaan pada Instansi Penanggungjawab
Anggaran atau Intansi Pemerintah lain pelaksana swakelola
• Kelompok Masyarakat (dengan memperhatikan prinsip dan
etika pengadaan)
3. Pembayaran dilakukan secara berkala

17. 17
4. Pencairan dana swakelola oleh kelompok masyarakat
disalurkan langsung kepada kelompok masyarakat
tersebut, dengan tahapan:
• 40% total dana apabila kelompok masyarakat telah siap
• 30% total dana apabila pekerjaan selesai 30%
• 30% total dana apabila pekerjaan selesai 60%
5. Dibuat laporan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi
6. Dibuat laporan realisasi pekerjaan
7. Dilakukan penyerahan hasil pekerjaan

18. 18
Pengawasan oleh Tim Pengawas
Pengawasan meliputi administrasi, teknis, dan keuangan
Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap
pelaksanaan pekerjaan yang meliputi:
a)Pengadaan dan penggunaan material/bahan;
b)Pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli;
c)Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang;
d)Realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan;
e)Pelaksanaan fisik; dan
f) Hasil kerja setiap jenis pekerjaan.

19. 19
Apabila dari hasil pengawasan ditemukan
penyimpangan, PPK harus segera
mengambil tindakan
Dari hasil evaluasi tersebut, Tim Pengawas
memberikan masukan dan rekomendasi
untuk memperbaiki dan meningkatkan
pelaksanaan pekerjaan Swakelola
selanjutnya

20. LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Terima Kasih