1. UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
BPLHD DI PROPINSI JAWA BARAT
I. PENDAHULUAN
II. SUMBER PENCEMARAN AIR
III. UPAYA PENGENDALIAN
2. PENDAHULUAN
BPLHD
• PRIORITAS PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT :
PEMBANGUNAN SEKTOR EKONOMI
• DAMPAK PEMBANGUNAN :
- DAMPAK POSITIF : TENAGA KERJA, PENDAPATAN NEGARA,
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
- DAMPAK NEGATIF : PENCEMARAN, PENURUNAN MUKA AIR
TANAH, BERGESERNYA POLA HIDUP MASYARAKAT DESA
• PERLU UPAYA PENGENDALIAN DALAM PENANGANAN
MASALAH PENCEMARAN
3. BPLHD
Peraturan-Peraturan :
1. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang –Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air
4. Keputusan Gubernur No. 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa
Barat
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I No. 38 tahun 1991 tentang Peruntukan Air dan Baku
Mutu Air pada Sumber Air di Jawa Barat
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I No. 67 tahun 1997 tentang Peruntukan Air dan Baku
Mutu Air pada Sungai Cikarang, Ciherang, Cilamaya, Ciasem, Cipunegara di Jawa Barat
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I No.58 tahun 1998 tentang Peruntukan Air dan Baku
Mutu Air pada Sungai Cisanggarung, Ciberes dan Bangkaderes di Jawa Barat
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No.28 tahun 2000 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada
Sungai Ciwulan dan Cilangla di Jawa Barat.
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat No.39 tahun 2000 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada
Sungai Citarum dan Anak-anak Sungainya di Jawa Barat
10. Surat Keputusan Gubernur KDH. TK. I Jawa Barat No. 660.2/SK.755-Huk/99 tanggal 15 Juli 1999
tentang Pembentukan Tim Pelaksanan Program Kali Bersih (Prokasih) Propinsi Dati I Jawa Barat
4. BPLHD
Definisi –Definisi :
1. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air
Fosil
2. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta
pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan Baku Mutu Air
3. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup zat, energi, atau komponen yang ada
atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaanya di dalam air.
4. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan atau komponen
lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang
menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
5. Air limbah adalah sisa dari hasil usaha atau kegiatan yang berujud cair.
6. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur
pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke
dalam sumber air dari suatu usaha atau kegiatan.
7. Program Kali Bersih (Prokasih) adalah program kerja pengendalian pencemaran air sungai denga
tujuan untuk meningkatkan kualitas air sungai agar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya
5. SUMBER PENCEMARAN AIR
BPLHD
1. LIMBAH CAIR INDUSTRI
2. LIMBAH DOMESTIK
3. LIMBAH PERTANIAN
4. LIMBAH PERTAMBANGAN
5. EROSI
6. LIMBAH PETERNAKAN
6. UPAYA PENGENDALIAN
BPLHD
A. SECARA TEKNIS
1. LIMBAH INDUSTRI
- PENGOLAHAN AIR LIMBAH SESUAI KETENTUAN TEKNIS
IPAL
- MINIMISASI AIR LIMBAH : PENGHEMATAN AIR, RECYCLE
- CLEANER PRODUCTION.
2. LIMBAH DOMESTIK
- SETIAP RUMAH TANGGA DIWAJIBKAN MEMBUAT SEPTIC TANK
- PEMBUATAN MCK UMUM UNTUK DAERAH KUMUH
- PEMBUATAN IPAL DOMESTIK
- MINIMISASI POLUTAN DOMESTIK, SEPERTI MINIMISASI
PENGGUNAAN AIR UNTUK MENCUCI, PENGURANGAN PENGGUNAAN
PUPUK, PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK MENJADI KOMPOS
7. UPAYA PENGENDALIAN
BPLHD
3. LIMBAH PERTANIAN
- PENERANGAN KEPADA PETANI CARA PENGGUNAAN PUPUK DAN
PENYIMPANAN PUPUK YANG BAIK DAN BENAR
- PENERANGAN KEPADA PETANI TENTANG CARA MENGGUNAKAN
PESTISIDA YANG BENAR
- MENGONTROL PEMAKAIAN PESTISIDA
- MEREDUKSI PENGGUNAAN PESTISIDA
- PENGGUNAAN AIR IRIGASI SECUKUPNYA.
4. LIMBAH PERTAMBANGAN
- PEMBUATAN IPAL
- MENGURANGI SUSPENSI DENGAN PEMBUATAN SALURAN
PENGENDAP SEDIMEN
- PENETRALAN AIR LIMBAH YANG ASAM DAN MENGANDUNG
LOGAM, SEHINGGA LOGAM DAPAT DIENDAPKAN
8. UPAYA PENGENDALIAN
BPLHD
5. EROSI
- MENGURANGI DAN MENGAWASI PENEBANGAN HUTAN SECARA
LIAR
- PEMBUATAN TERASERING PADA LAHAN YANG MIRING
- MEMPERTAHANKAN DAERAH PENYANGGA UNTUK MELINDUNGI
SUNGAI
6. LIMBAH PETERNAKAN
- MENGUMPULKAN KOTORAN HEWAN YANG DIMANFAATKAN
UNTUK PUPUK KANDANG ATAU DIPROSES MENJADI GAS YANG
BERMANFAAT
9. UPAYA PENGENDALIAN
BPLHD
B. SECARA KELEMBAGAAN
- MENINGKATKAN KOORDINASI DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH
TERKAIT TERMASUK DENGAN KAB/ KOTA YANG MEMPUNYAI
KEWENANGAN LANGSUNG DALAM MEMBINA INDUSTRIAWAN
- MELAKUKAN PEMBINAAN UNTUK MENINGKATKAN KETAATAN
PENANGGUNGJAWAB USAHA DAN ATAU KEGIATAN DALAM
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR
- MELAKUKAN UPAYA PENGELOLAAN DAN ATAU PEMBINAAN
PENGELOLAAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA
C. SECARA HUKUM
- PEMBUATAN PERATURAN-PERATURAN YANG BERKAITAN
DENGAN MASALAH PENCEMARAN.