SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 9
UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
BPLHD                   DI PROPINSI JAWA BARAT

          I.    PENDAHULUAN
          II.   SUMBER PENCEMARAN AIR
          III. UPAYA PENGENDALIAN
PENDAHULUAN
BPLHD



  • PRIORITAS PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT :
    PEMBANGUNAN SEKTOR EKONOMI
  • DAMPAK PEMBANGUNAN :
    - DAMPAK POSITIF : TENAGA KERJA, PENDAPATAN NEGARA,
    PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
    - DAMPAK NEGATIF : PENCEMARAN, PENURUNAN MUKA AIR
    TANAH, BERGESERNYA POLA HIDUP MASYARAKAT DESA
  • PERLU UPAYA PENGENDALIAN       DALAM    PENANGANAN
    MASALAH PENCEMARAN
BPLHD
   Peraturan-Peraturan :
   1.    Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
   2.    Undang –Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
   3.    Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
         Pencemaran Air
   4.    Keputusan Gubernur No. 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa
         Barat
   5.    Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I No. 38 tahun 1991 tentang Peruntukan Air dan Baku
         Mutu Air pada Sumber Air di Jawa Barat
   6.    Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I No. 67 tahun 1997 tentang Peruntukan Air dan Baku
         Mutu Air pada Sungai Cikarang, Ciherang, Cilamaya, Ciasem, Cipunegara di Jawa Barat
   7.    Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I No.58 tahun 1998 tentang Peruntukan Air dan Baku
         Mutu Air pada Sungai Cisanggarung, Ciberes dan Bangkaderes di Jawa Barat
   8.    Keputusan Gubernur Jawa Barat No.28 tahun 2000 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada
         Sungai Ciwulan dan Cilangla di Jawa Barat.
   9.    Keputusan Gubernur Jawa Barat No.39 tahun 2000 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada
         Sungai Citarum dan Anak-anak Sungainya di Jawa Barat
   10.   Surat Keputusan Gubernur KDH. TK. I Jawa Barat No. 660.2/SK.755-Huk/99 tanggal 15 Juli 1999
         tentang Pembentukan Tim Pelaksanan Program Kali Bersih (Prokasih) Propinsi Dati I Jawa Barat
BPLHD
 Definisi –Definisi :
 1. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air
    Fosil
 2. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta
    pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan Baku Mutu Air
 3. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup zat, energi, atau komponen yang ada
    atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaanya di dalam air.
 4. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan atau komponen
    lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang
    menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
 5. Air limbah adalah sisa dari hasil usaha atau kegiatan yang berujud cair.
 6. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur
    pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke
    dalam sumber air dari suatu usaha atau kegiatan.
 7. Program Kali Bersih (Prokasih) adalah program kerja pengendalian pencemaran air sungai denga
    tujuan untuk meningkatkan kualitas air sungai agar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya
SUMBER PENCEMARAN AIR
BPLHD



    1. LIMBAH CAIR INDUSTRI
    2. LIMBAH DOMESTIK
    3. LIMBAH PERTANIAN
    4. LIMBAH PERTAMBANGAN
    5. EROSI
    6. LIMBAH PETERNAKAN
UPAYA PENGENDALIAN
BPLHD

        A. SECARA TEKNIS

        1.   LIMBAH INDUSTRI
             -   PENGOLAHAN AIR LIMBAH SESUAI KETENTUAN TEKNIS
             IPAL
             -   MINIMISASI AIR LIMBAH : PENGHEMATAN AIR, RECYCLE
             -   CLEANER PRODUCTION.
        2.   LIMBAH DOMESTIK
             -   SETIAP RUMAH TANGGA DIWAJIBKAN MEMBUAT SEPTIC TANK
             -   PEMBUATAN MCK UMUM UNTUK DAERAH KUMUH
             -   PEMBUATAN IPAL DOMESTIK
             -  MINIMISASI POLUTAN DOMESTIK, SEPERTI MINIMISASI
             PENGGUNAAN AIR UNTUK MENCUCI, PENGURANGAN PENGGUNAAN
             PUPUK, PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK MENJADI KOMPOS
UPAYA PENGENDALIAN
BPLHD

        3.   LIMBAH PERTANIAN
             -  PENERANGAN KEPADA PETANI CARA PENGGUNAAN PUPUK DAN
             PENYIMPANAN PUPUK YANG BAIK DAN BENAR
             -  PENERANGAN KEPADA PETANI TENTANG CARA MENGGUNAKAN
             PESTISIDA YANG BENAR
             -   MENGONTROL PEMAKAIAN PESTISIDA
             -   MEREDUKSI PENGGUNAAN PESTISIDA
             -   PENGGUNAAN AIR IRIGASI SECUKUPNYA.

        4.   LIMBAH PERTAMBANGAN
             -   PEMBUATAN IPAL
             -  MENGURANGI SUSPENSI DENGAN PEMBUATAN SALURAN
             PENGENDAP SEDIMEN
             -  PENETRALAN AIR LIMBAH YANG ASAM DAN MENGANDUNG
             LOGAM, SEHINGGA LOGAM DAPAT DIENDAPKAN
UPAYA PENGENDALIAN
BPLHD

        5.   EROSI
             -   MENGURANGI DAN MENGAWASI PENEBANGAN HUTAN SECARA
             LIAR
             -   PEMBUATAN TERASERING PADA LAHAN YANG MIRING
             -   MEMPERTAHANKAN DAERAH PENYANGGA UNTUK MELINDUNGI
             SUNGAI
        6.   LIMBAH PETERNAKAN
             -  MENGUMPULKAN KOTORAN HEWAN YANG DIMANFAATKAN
             UNTUK PUPUK KANDANG ATAU DIPROSES MENJADI GAS YANG
             BERMANFAAT
UPAYA PENGENDALIAN
BPLHD
    B. SECARA KELEMBAGAAN
        - MENINGKATKAN KOORDINASI DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH
          TERKAIT TERMASUK DENGAN KAB/ KOTA YANG MEMPUNYAI
          KEWENANGAN LANGSUNG DALAM MEMBINA INDUSTRIAWAN
        - MELAKUKAN PEMBINAAN UNTUK MENINGKATKAN KETAATAN
          PENANGGUNGJAWAB USAHA DAN ATAU KEGIATAN DALAM
          PENGELOLAAN    KUALITAS AIR  DAN   PENGENDALIAN
          PENCEMARAN AIR
        - MELAKUKAN UPAYA PENGELOLAAN DAN ATAU PEMBINAAN
          PENGELOLAAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA

    C. SECARA HUKUM
        - PEMBUATAN PERATURAN-PERATURAN   YANG   BERKAITAN
          DENGAN MASALAH PENCEMARAN.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Notis catuan air
Notis catuan airNotis catuan air
Notis catuan air
nkdy
 
Diseminasi Pergub 122thn2005 Jan
Diseminasi  Pergub 122thn2005  JanDiseminasi  Pergub 122thn2005  Jan
Diseminasi Pergub 122thn2005 Jan
Yose Rizal
 

Was ist angesagt? (16)

Opsi Teknologi Drainase Permukiman
Opsi Teknologi Drainase PermukimanOpsi Teknologi Drainase Permukiman
Opsi Teknologi Drainase Permukiman
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase PerkotaanPermen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan
 
Pengelolaan Sumberdaya Air - Presentasi Kelas XI IPS 1 - SMA Mardi Waluya Cib...
Pengelolaan Sumberdaya Air - Presentasi Kelas XI IPS 1 - SMA Mardi Waluya Cib...Pengelolaan Sumberdaya Air - Presentasi Kelas XI IPS 1 - SMA Mardi Waluya Cib...
Pengelolaan Sumberdaya Air - Presentasi Kelas XI IPS 1 - SMA Mardi Waluya Cib...
 
PERATURAN pengelolaan air limbah
PERATURAN pengelolaan air limbahPERATURAN pengelolaan air limbah
PERATURAN pengelolaan air limbah
 
Notis catuan air
Notis catuan airNotis catuan air
Notis catuan air
 
Bab 10
Bab 10Bab 10
Bab 10
 
Landasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
Landasan Hukum Pengelolaan Air LimbahLandasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
Landasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
 
Sistem Penerapan Drainase
Sistem Penerapan DrainaseSistem Penerapan Drainase
Sistem Penerapan Drainase
 
Dasar-dasar teknik dan manajemen drainase
Dasar-dasar teknik dan manajemen drainaseDasar-dasar teknik dan manajemen drainase
Dasar-dasar teknik dan manajemen drainase
 
Sni terkait sanitasi
Sni terkait sanitasiSni terkait sanitasi
Sni terkait sanitasi
 
Pola Penanganan Drainase Perkotaan
Pola Penanganan Drainase PerkotaanPola Penanganan Drainase Perkotaan
Pola Penanganan Drainase Perkotaan
 
Pedoman kajian-penetapan-sempadan-sungai-dan-perijinan-pemanfaatan-sungai
Pedoman kajian-penetapan-sempadan-sungai-dan-perijinan-pemanfaatan-sungaiPedoman kajian-penetapan-sempadan-sungai-dan-perijinan-pemanfaatan-sungai
Pedoman kajian-penetapan-sempadan-sungai-dan-perijinan-pemanfaatan-sungai
 
Penataan permukiman karangwaru riverside yogjakarta
Penataan permukiman karangwaru riverside   yogjakartaPenataan permukiman karangwaru riverside   yogjakarta
Penataan permukiman karangwaru riverside yogjakarta
 
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestikPermen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
 
Diseminasi Pergub 122thn2005 Jan
Diseminasi  Pergub 122thn2005  JanDiseminasi  Pergub 122thn2005  Jan
Diseminasi Pergub 122thn2005 Jan
 
Kewenangan BPLH dalam Pengelolaan Air
Kewenangan BPLH dalam Pengelolaan AirKewenangan BPLH dalam Pengelolaan Air
Kewenangan BPLH dalam Pengelolaan Air
 

Ähnlich wie Management lingk

78-3. MATERI SOSIALISASI RAPERMEN_NARASUMBER PPLP.ppt
78-3. MATERI SOSIALISASI RAPERMEN_NARASUMBER PPLP.ppt78-3. MATERI SOSIALISASI RAPERMEN_NARASUMBER PPLP.ppt
78-3. MATERI SOSIALISASI RAPERMEN_NARASUMBER PPLP.ppt
PaEThofaMazaya1
 
6 A,(19 2)Pembangunan Lestari Dan Pengurusan As
6 A,(19 2)Pembangunan Lestari Dan Pengurusan As6 A,(19 2)Pembangunan Lestari Dan Pengurusan As
6 A,(19 2)Pembangunan Lestari Dan Pengurusan As
zafeen zafeen
 
c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdf
c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdfc2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdf
c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdf
RITAMULYANDARI1
 
Kualitas daging sebagai bahan pangan
Kualitas daging sebagai bahan panganKualitas daging sebagai bahan pangan
Kualitas daging sebagai bahan pangan
Ri Zal
 

Ähnlich wie Management lingk (20)

PROKASIH
PROKASIHPROKASIH
PROKASIH
 
pengelolaan_lingkungan.ppt
pengelolaan_lingkungan.pptpengelolaan_lingkungan.ppt
pengelolaan_lingkungan.ppt
 
Pelatihan KSM sanitasi Kota Surakarta
Pelatihan KSM sanitasi Kota SurakartaPelatihan KSM sanitasi Kota Surakarta
Pelatihan KSM sanitasi Kota Surakarta
 
sumber daya air air permukaan dan air tanah lanjutan 2 suning_universitas pgr...
sumber daya air air permukaan dan air tanah lanjutan 2 suning_universitas pgr...sumber daya air air permukaan dan air tanah lanjutan 2 suning_universitas pgr...
sumber daya air air permukaan dan air tanah lanjutan 2 suning_universitas pgr...
 
78-3. MATERI SOSIALISASI RAPERMEN_NARASUMBER PPLP.ppt
78-3. MATERI SOSIALISASI RAPERMEN_NARASUMBER PPLP.ppt78-3. MATERI SOSIALISASI RAPERMEN_NARASUMBER PPLP.ppt
78-3. MATERI SOSIALISASI RAPERMEN_NARASUMBER PPLP.ppt
 
6 A,(19 2)Pembangunan Lestari Dan Pengurusan As
6 A,(19 2)Pembangunan Lestari Dan Pengurusan As6 A,(19 2)Pembangunan Lestari Dan Pengurusan As
6 A,(19 2)Pembangunan Lestari Dan Pengurusan As
 
Tindak Pidana LH Pencemaran Laut.pdf
Tindak Pidana LH Pencemaran Laut.pdfTindak Pidana LH Pencemaran Laut.pdf
Tindak Pidana LH Pencemaran Laut.pdf
 
Ia. JENIS BEND 2018.ppt
Ia. JENIS BEND 2018.pptIa. JENIS BEND 2018.ppt
Ia. JENIS BEND 2018.ppt
 
Pencemaran
PencemaranPencemaran
Pencemaran
 
Kualitas air
Kualitas airKualitas air
Kualitas air
 
Kuliah umum pengantar pengelolaan Sumber Daya Air
Kuliah umum pengantar pengelolaan Sumber Daya AirKuliah umum pengantar pengelolaan Sumber Daya Air
Kuliah umum pengantar pengelolaan Sumber Daya Air
 
c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdf
c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdfc2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdf
c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdf
 
Presentasi_Limbah_Domestik_New.ppt
Presentasi_Limbah_Domestik_New.pptPresentasi_Limbah_Domestik_New.ppt
Presentasi_Limbah_Domestik_New.ppt
 
PROSES PERIZINAN PEMANFAATAN TANAH NEGARA.pptx
PROSES PERIZINAN PEMANFAATAN TANAH NEGARA.pptxPROSES PERIZINAN PEMANFAATAN TANAH NEGARA.pptx
PROSES PERIZINAN PEMANFAATAN TANAH NEGARA.pptx
 
Perencanaan infrastruktur air bersih pariwisata
Perencanaan infrastruktur air bersih pariwisata Perencanaan infrastruktur air bersih pariwisata
Perencanaan infrastruktur air bersih pariwisata
 
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
 
PERUMAHAN (1).pptx
PERUMAHAN (1).pptxPERUMAHAN (1).pptx
PERUMAHAN (1).pptx
 
Sosialisasi DAK Reguler Bidang Air Minum TA. 2022.pdf
Sosialisasi DAK Reguler Bidang Air Minum TA. 2022.pdfSosialisasi DAK Reguler Bidang Air Minum TA. 2022.pdf
Sosialisasi DAK Reguler Bidang Air Minum TA. 2022.pdf
 
PRADESAIN ULBEN.pptx
PRADESAIN ULBEN.pptxPRADESAIN ULBEN.pptx
PRADESAIN ULBEN.pptx
 
Kualitas daging sebagai bahan pangan
Kualitas daging sebagai bahan panganKualitas daging sebagai bahan pangan
Kualitas daging sebagai bahan pangan
 

Mehr von Sofyan Nardi Saputra

08. permendikbud nomor 70 ttg kerangka dasar dan struktur kurikulum smk mak
08. permendikbud nomor 70 ttg kerangka dasar dan struktur kurikulum smk mak08. permendikbud nomor 70 ttg kerangka dasar dan struktur kurikulum smk mak
08. permendikbud nomor 70 ttg kerangka dasar dan struktur kurikulum smk mak
Sofyan Nardi Saputra
 
07. b. salinan lampiran permendikbud no. 69 th 2013 ttg kurikulum sma ma
07. b. salinan lampiran permendikbud no. 69 th 2013 ttg kurikulum sma ma07. b. salinan lampiran permendikbud no. 69 th 2013 ttg kurikulum sma ma
07. b. salinan lampiran permendikbud no. 69 th 2013 ttg kurikulum sma ma
Sofyan Nardi Saputra
 
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
Sofyan Nardi Saputra
 
06. b. salinan lampiran permendikbud no. 68 th 2013 ttg kurikulum smp m ts
06. b. salinan lampiran permendikbud no. 68 th 2013 ttg kurikulum smp m ts06. b. salinan lampiran permendikbud no. 68 th 2013 ttg kurikulum smp m ts
06. b. salinan lampiran permendikbud no. 68 th 2013 ttg kurikulum smp m ts
Sofyan Nardi Saputra
 
06. a. salinan permendikbud no. 68 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
06. a. salinan permendikbud no. 68 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...06. a. salinan permendikbud no. 68 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
06. a. salinan permendikbud no. 68 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
Sofyan Nardi Saputra
 
05. b. salinan lampiran permendikbud no. 67 th 2013 ttg kurikulum sd
05. b. salinan lampiran permendikbud no. 67 th 2013 ttg kurikulum sd05. b. salinan lampiran permendikbud no. 67 th 2013 ttg kurikulum sd
05. b. salinan lampiran permendikbud no. 67 th 2013 ttg kurikulum sd
Sofyan Nardi Saputra
 
05. a. salinan permendikbud no. 67 th 2013 ttg kd dan struktur kurikulum sd mi
05. a. salinan permendikbud no. 67 th 2013 ttg kd dan struktur kurikulum sd mi05. a. salinan permendikbud no. 67 th 2013 ttg kd dan struktur kurikulum sd mi
05. a. salinan permendikbud no. 67 th 2013 ttg kd dan struktur kurikulum sd mi
Sofyan Nardi Saputra
 
04. b. salinan lampiran permendikbud no. 66 th 2013 tentang standar penilaian
04. b. salinan lampiran permendikbud no. 66 th 2013 tentang standar penilaian04. b. salinan lampiran permendikbud no. 66 th 2013 tentang standar penilaian
04. b. salinan lampiran permendikbud no. 66 th 2013 tentang standar penilaian
Sofyan Nardi Saputra
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
Sofyan Nardi Saputra
 
03. b. salinan lampiran permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses
03. b. salinan lampiran permendikbud no. 65 th 2013  ttg standar proses03. b. salinan lampiran permendikbud no. 65 th 2013  ttg standar proses
03. b. salinan lampiran permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses
Sofyan Nardi Saputra
 
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses
Sofyan Nardi Saputra
 
02. b. salinan lampiran permendikbud no. 64 th 2013 ttg standar isi
02. b. salinan lampiran permendikbud no. 64 th 2013 ttg standar isi02. b. salinan lampiran permendikbud no. 64 th 2013 ttg standar isi
02. b. salinan lampiran permendikbud no. 64 th 2013 ttg standar isi
Sofyan Nardi Saputra
 
01. b. salinan lampiran permendikbud no. 54 tahun 2013 ttg skl
01. b. salinan lampiran permendikbud no. 54 tahun 2013 ttg skl01. b. salinan lampiran permendikbud no. 54 tahun 2013 ttg skl
01. b. salinan lampiran permendikbud no. 54 tahun 2013 ttg skl
Sofyan Nardi Saputra
 
09. permendikbud nomor 71 tahun 2013 ttg buku teks pelajaran layak
09. permendikbud nomor 71 tahun 2013 ttg buku teks pelajaran layak09. permendikbud nomor 71 tahun 2013 ttg buku teks pelajaran layak
09. permendikbud nomor 71 tahun 2013 ttg buku teks pelajaran layak
Sofyan Nardi Saputra
 

Mehr von Sofyan Nardi Saputra (20)

Ks 02. manajemen implementasi kurikulum-2
Ks 02. manajemen implementasi kurikulum-2Ks 02. manajemen implementasi kurikulum-2
Ks 02. manajemen implementasi kurikulum-2
 
Materi ks 04. pendidikan kepramukaan-update
Materi ks 04. pendidikan kepramukaan-updateMateri ks 04. pendidikan kepramukaan-update
Materi ks 04. pendidikan kepramukaan-update
 
Materi ks 03. supervisi akademik-2
Materi ks 03. supervisi akademik-2Materi ks 03. supervisi akademik-2
Materi ks 03. supervisi akademik-2
 
Ppt.b1.2 budaya sekolah
Ppt.b1.2 budaya sekolahPpt.b1.2 budaya sekolah
Ppt.b1.2 budaya sekolah
 
Ks 01. manajemen kepemimpinan sekolah-2
Ks 01. manajemen kepemimpinan sekolah-2Ks 01. manajemen kepemimpinan sekolah-2
Ks 01. manajemen kepemimpinan sekolah-2
 
08. permendikbud nomor 70 ttg kerangka dasar dan struktur kurikulum smk mak
08. permendikbud nomor 70 ttg kerangka dasar dan struktur kurikulum smk mak08. permendikbud nomor 70 ttg kerangka dasar dan struktur kurikulum smk mak
08. permendikbud nomor 70 ttg kerangka dasar dan struktur kurikulum smk mak
 
07. b. salinan lampiran permendikbud no. 69 th 2013 ttg kurikulum sma ma
07. b. salinan lampiran permendikbud no. 69 th 2013 ttg kurikulum sma ma07. b. salinan lampiran permendikbud no. 69 th 2013 ttg kurikulum sma ma
07. b. salinan lampiran permendikbud no. 69 th 2013 ttg kurikulum sma ma
 
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
07. a. salinan permendikbud no. 69 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
 
06. b. salinan lampiran permendikbud no. 68 th 2013 ttg kurikulum smp m ts
06. b. salinan lampiran permendikbud no. 68 th 2013 ttg kurikulum smp m ts06. b. salinan lampiran permendikbud no. 68 th 2013 ttg kurikulum smp m ts
06. b. salinan lampiran permendikbud no. 68 th 2013 ttg kurikulum smp m ts
 
06. a. salinan permendikbud no. 68 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
06. a. salinan permendikbud no. 68 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...06. a. salinan permendikbud no. 68 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
06. a. salinan permendikbud no. 68 th 2013 ttg ttg kd dan struktur kurikulum ...
 
05. b. salinan lampiran permendikbud no. 67 th 2013 ttg kurikulum sd
05. b. salinan lampiran permendikbud no. 67 th 2013 ttg kurikulum sd05. b. salinan lampiran permendikbud no. 67 th 2013 ttg kurikulum sd
05. b. salinan lampiran permendikbud no. 67 th 2013 ttg kurikulum sd
 
05. a. salinan permendikbud no. 67 th 2013 ttg kd dan struktur kurikulum sd mi
05. a. salinan permendikbud no. 67 th 2013 ttg kd dan struktur kurikulum sd mi05. a. salinan permendikbud no. 67 th 2013 ttg kd dan struktur kurikulum sd mi
05. a. salinan permendikbud no. 67 th 2013 ttg kd dan struktur kurikulum sd mi
 
04. b. salinan lampiran permendikbud no. 66 th 2013 tentang standar penilaian
04. b. salinan lampiran permendikbud no. 66 th 2013 tentang standar penilaian04. b. salinan lampiran permendikbud no. 66 th 2013 tentang standar penilaian
04. b. salinan lampiran permendikbud no. 66 th 2013 tentang standar penilaian
 
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
04. a. salinan permendikbud no. 66 th 2013 ttg standar penilaian
 
03. b. salinan lampiran permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses
03. b. salinan lampiran permendikbud no. 65 th 2013  ttg standar proses03. b. salinan lampiran permendikbud no. 65 th 2013  ttg standar proses
03. b. salinan lampiran permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses
 
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses
03. a. salinan permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar proses
 
02. b. salinan lampiran permendikbud no. 64 th 2013 ttg standar isi
02. b. salinan lampiran permendikbud no. 64 th 2013 ttg standar isi02. b. salinan lampiran permendikbud no. 64 th 2013 ttg standar isi
02. b. salinan lampiran permendikbud no. 64 th 2013 ttg standar isi
 
01. b. salinan lampiran permendikbud no. 54 tahun 2013 ttg skl
01. b. salinan lampiran permendikbud no. 54 tahun 2013 ttg skl01. b. salinan lampiran permendikbud no. 54 tahun 2013 ttg skl
01. b. salinan lampiran permendikbud no. 54 tahun 2013 ttg skl
 
09. permendikbud nomor 71 tahun 2013 ttg buku teks pelajaran layak
09. permendikbud nomor 71 tahun 2013 ttg buku teks pelajaran layak09. permendikbud nomor 71 tahun 2013 ttg buku teks pelajaran layak
09. permendikbud nomor 71 tahun 2013 ttg buku teks pelajaran layak
 
Strategi bisnis dan strategi sdm
Strategi bisnis dan strategi sdmStrategi bisnis dan strategi sdm
Strategi bisnis dan strategi sdm
 

Management lingk

  • 1. UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR BPLHD DI PROPINSI JAWA BARAT I. PENDAHULUAN II. SUMBER PENCEMARAN AIR III. UPAYA PENGENDALIAN
  • 2. PENDAHULUAN BPLHD • PRIORITAS PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT : PEMBANGUNAN SEKTOR EKONOMI • DAMPAK PEMBANGUNAN : - DAMPAK POSITIF : TENAGA KERJA, PENDAPATAN NEGARA, PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - DAMPAK NEGATIF : PENCEMARAN, PENURUNAN MUKA AIR TANAH, BERGESERNYA POLA HIDUP MASYARAKAT DESA • PERLU UPAYA PENGENDALIAN DALAM PENANGANAN MASALAH PENCEMARAN
  • 3. BPLHD Peraturan-Peraturan : 1. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Undang –Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 4. Keputusan Gubernur No. 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I No. 38 tahun 1991 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sumber Air di Jawa Barat 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I No. 67 tahun 1997 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sungai Cikarang, Ciherang, Cilamaya, Ciasem, Cipunegara di Jawa Barat 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I No.58 tahun 1998 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sungai Cisanggarung, Ciberes dan Bangkaderes di Jawa Barat 8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No.28 tahun 2000 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sungai Ciwulan dan Cilangla di Jawa Barat. 9. Keputusan Gubernur Jawa Barat No.39 tahun 2000 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air pada Sungai Citarum dan Anak-anak Sungainya di Jawa Barat 10. Surat Keputusan Gubernur KDH. TK. I Jawa Barat No. 660.2/SK.755-Huk/99 tanggal 15 Juli 1999 tentang Pembentukan Tim Pelaksanan Program Kali Bersih (Prokasih) Propinsi Dati I Jawa Barat
  • 4. BPLHD Definisi –Definisi : 1. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air Fosil 2. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan Baku Mutu Air 3. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaanya di dalam air. 4. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 5. Air limbah adalah sisa dari hasil usaha atau kegiatan yang berujud cair. 6. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha atau kegiatan. 7. Program Kali Bersih (Prokasih) adalah program kerja pengendalian pencemaran air sungai denga tujuan untuk meningkatkan kualitas air sungai agar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya
  • 5. SUMBER PENCEMARAN AIR BPLHD 1. LIMBAH CAIR INDUSTRI 2. LIMBAH DOMESTIK 3. LIMBAH PERTANIAN 4. LIMBAH PERTAMBANGAN 5. EROSI 6. LIMBAH PETERNAKAN
  • 6. UPAYA PENGENDALIAN BPLHD A. SECARA TEKNIS 1. LIMBAH INDUSTRI - PENGOLAHAN AIR LIMBAH SESUAI KETENTUAN TEKNIS IPAL - MINIMISASI AIR LIMBAH : PENGHEMATAN AIR, RECYCLE - CLEANER PRODUCTION. 2. LIMBAH DOMESTIK - SETIAP RUMAH TANGGA DIWAJIBKAN MEMBUAT SEPTIC TANK - PEMBUATAN MCK UMUM UNTUK DAERAH KUMUH - PEMBUATAN IPAL DOMESTIK - MINIMISASI POLUTAN DOMESTIK, SEPERTI MINIMISASI PENGGUNAAN AIR UNTUK MENCUCI, PENGURANGAN PENGGUNAAN PUPUK, PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK MENJADI KOMPOS
  • 7. UPAYA PENGENDALIAN BPLHD 3. LIMBAH PERTANIAN - PENERANGAN KEPADA PETANI CARA PENGGUNAAN PUPUK DAN PENYIMPANAN PUPUK YANG BAIK DAN BENAR - PENERANGAN KEPADA PETANI TENTANG CARA MENGGUNAKAN PESTISIDA YANG BENAR - MENGONTROL PEMAKAIAN PESTISIDA - MEREDUKSI PENGGUNAAN PESTISIDA - PENGGUNAAN AIR IRIGASI SECUKUPNYA. 4. LIMBAH PERTAMBANGAN - PEMBUATAN IPAL - MENGURANGI SUSPENSI DENGAN PEMBUATAN SALURAN PENGENDAP SEDIMEN - PENETRALAN AIR LIMBAH YANG ASAM DAN MENGANDUNG LOGAM, SEHINGGA LOGAM DAPAT DIENDAPKAN
  • 8. UPAYA PENGENDALIAN BPLHD 5. EROSI - MENGURANGI DAN MENGAWASI PENEBANGAN HUTAN SECARA LIAR - PEMBUATAN TERASERING PADA LAHAN YANG MIRING - MEMPERTAHANKAN DAERAH PENYANGGA UNTUK MELINDUNGI SUNGAI 6. LIMBAH PETERNAKAN - MENGUMPULKAN KOTORAN HEWAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PUPUK KANDANG ATAU DIPROSES MENJADI GAS YANG BERMANFAAT
  • 9. UPAYA PENGENDALIAN BPLHD B. SECARA KELEMBAGAAN - MENINGKATKAN KOORDINASI DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH TERKAIT TERMASUK DENGAN KAB/ KOTA YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN LANGSUNG DALAM MEMBINA INDUSTRIAWAN - MELAKUKAN PEMBINAAN UNTUK MENINGKATKAN KETAATAN PENANGGUNGJAWAB USAHA DAN ATAU KEGIATAN DALAM PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR - MELAKUKAN UPAYA PENGELOLAAN DAN ATAU PEMBINAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA C. SECARA HUKUM - PEMBUATAN PERATURAN-PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN MASALAH PENCEMARAN.