SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 10
DISUSUN OLEH:
A. SOFI AFWANI
B. MUHAMMAD HILMY HAYDAR
C. YOWANDA NOVIANTI S
D. AHMAD NAUFAL MENUARI
A. Hakikat
Perlindungan
dan
Penegakkan
HukumB. Peran
Lembaga
Penegak Hukum
dalam Menjamin
Keadilan dan
KedamaianC. Dinamika
Pelanggaran
Hukum
Perlindungan dan Penegakan Hukum
untuk MenjamIn Keadilan dan
Kedamaiaan
A. Hakikat Perlindungan dan Penegakkan Hukum
1. Konsep Perlindungan dan Penegakkan Hukum
Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai
perlindungan hukum apabila mengandung
unsur-unsur sebagai berikut :
a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada
warganya.
b. Jaminan kepastian hukum.
c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang
melanggarnya.
2. Pentingnya Perlindungan dan Penegakkan
Hukum
dapat mewujudkan hal-hal berikut ini :
A. Tegaknya supremasi hukum
B. Tegaknya keadilan
C. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan
di masyarakat.
–
Faktor-faktor yang yang
mempengaruhi penegakkan hukum,
antara lain :
1. Hukumnya
2.
Penegak
Hukum
3. Masyarakat 4. Sarana atau
fasilitas yang
mendukung
penegakkan hukum
5. Kebudayaan,
yakni sebagai
hasil karya.
1.Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
Menurut Pasal 16 UU RI No 2 Tahun 2002 kewenangan kepolisiaan RI,yaitu:
 melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
 melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan
penyidikan;
 membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h.
mengadakan penghentian penyidikan;
B. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam
Menjamin Keadilan dan Kedamaian
2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia
a. Di bidang pidana :
1. melakukan penuntutan;
2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan
pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan
lepas bersyarat;
4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
berdasarkan undang- undang;
5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke
pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan
penyidik.
B. Di bidang perdata dan tata usaha negara :
Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat
bertindak baik di dalam maupun di luar
pengadilan untuk dan atas nama negara atau
pemerintah.
C. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman
umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
1) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2) pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3) pengawasan peredaran barang cetakan;
4) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat
membahayakan masyarakat dan negara;
5) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan
agama;
6) penelitian dan pengembangan hukum serta
statistik kriminal.
3.Peran ADVOKAT
memberi bantuan di bidang hukum baik perdata atau
pidana kepada yang memerlukannya, baik berupa
nasehat (konsultasi) maupun bantuan hukum aktif baik
di dalam maupun di luar pengadilan dengan jalan
mewakili, mendampingi, membela dan melakukan
tindakan hukum lain untuk kepentigan hukum para
pengguna jasanya.
–
C. Dinamika Pelanggaran Hukum
– 1. contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah,
masyarakat, bangsa dan negara.
A. Dalam lingkungan keluarga
1) mengabaikan perintah orang tua;
2) ibadah tidak tepat waktu;
3) menonton tayangan yang tidak
boleh ditonton oleh anak-anak
4) nonton tv sampai larut malam
.
B. Dalam lingkungan sekolah
1) mencontek ketika ulangan;
2) datang ke sekolah terlambat;
3) bolos mengikuti pelajaran;
4) tidak memperhatikan penjelasan
guru
C. Dalam lingkungan
masyarakat
1) mangkir dari tugas ronda
malam;
2) tidak mengikuti kerja bakti
dengan alasan yang tidak jelas;
3) main hakim sendiri;
4) mengkonsumsi obat-obat
terlarang;
5) melakukan tindakan
diskriminasi kepada orang lain;
6) melakukan perjudian;
D. Dalam lingkungan bangsa dan negara:
1) tidak memiliki KTP;
2) tidak memiliki SIM;
3) tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas;
4) melakukan tindak pidana seperti pembunuhan,
perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu,
pembajakan karya orang lain dan sebagainya;
5) melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara
2.Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Penegakkan Hukum
A. Dalam kehidupan di lingkungan
keluarga
1) mematuhi perintah orang tua;
2) ibadah tepat waktu;
3) menghormati anggota keluarga
yang lain seperti ayah, ibu, kakak,
adik dan sebagainya;
4) melaksanakan aturan yang
dibuat dan disepakati keluarga.
B. Dalam kehidupan di lingkungan
sekolah
1) menghormati kepala sekolah, guru dan
karyawan lainnya;
2) memakai pakaian seragam yang telah
ditentukan;
3) tidak mencontek ketika sedang
ulangan;
4) memperhatikan penjelasan guru;
C. Dalam kehidupan di
lingkungan masyarakat:
1) melaksanakan setiap
norma yang berlaku di
masyarakat;
2) melaksanakan tugas ronda.
3) ikut serta dalam kegiatan
kerja bakti;
4) menghormati keberadaan
tetangga disekitar rumah
TERIMA KASIH!!!!!

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)Cahya Mustikaroh
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALAulia Ulil Fadhilah
 
Pemerintahan Megawati Soekarno Putri
Pemerintahan Megawati Soekarno PutriPemerintahan Megawati Soekarno Putri
Pemerintahan Megawati Soekarno PutriHana Medina
 
Harmonisasi Hak & Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak & Kewajiban Asasi Manusia  Dalam Perspektif PancasilaHarmonisasi Hak & Kewajiban Asasi Manusia  Dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak & Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasilanovipridayantiii
 
Dinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran HukumDinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran HukumMuhamad Yogi
 
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaPersatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaafifahdhaniyah
 
Perlindungan Dan Penegakan Hukum
Perlindungan Dan Penegakan HukumPerlindungan Dan Penegakan Hukum
Perlindungan Dan Penegakan HukumKiagoesdoni
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalEvirna Evirna
 
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan HukumHakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan HukumLisa Tri Setiawati
 
Membangun Demokrasi untuk Indonesia
Membangun Demokrasi untuk IndonesiaMembangun Demokrasi untuk Indonesia
Membangun Demokrasi untuk IndonesiaAmmara Fathina
 
Ppkn-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
Ppkn-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negaraPpkn-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
Ppkn-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negaraAndi Risal
 
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesiaPenegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesiaLiling InkInk
 
PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))
PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))
PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))Putri Alfisyahrini
 
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde BaruDampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde BaruFitkhy Aulia
 
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban   wargaMenyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban   warga
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargaFathia Rosatika
 
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasi
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasiSistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasi
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasievarahma70
 
MASA PEMERINTAHAN SBY
MASA PEMERINTAHAN SBY MASA PEMERINTAHAN SBY
MASA PEMERINTAHAN SBY sknramadhaniah
 
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAMPPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAMDoris Agusnita
 
Bab 2 kls XII
Bab  2 kls XIIBab  2 kls XII
Bab 2 kls XIIeryeryey
 

Was ist angesagt? (20)

Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
Pemerintahan Megawati Soekarno Putri
Pemerintahan Megawati Soekarno PutriPemerintahan Megawati Soekarno Putri
Pemerintahan Megawati Soekarno Putri
 
Harmonisasi Hak & Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak & Kewajiban Asasi Manusia  Dalam Perspektif PancasilaHarmonisasi Hak & Kewajiban Asasi Manusia  Dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak & Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila
 
Dinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran HukumDinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran Hukum
 
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaPersatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
 
Perlindungan Dan Penegakan Hukum
Perlindungan Dan Penegakan HukumPerlindungan Dan Penegakan Hukum
Perlindungan Dan Penegakan Hukum
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasional
 
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan HukumHakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
 
Membangun Demokrasi untuk Indonesia
Membangun Demokrasi untuk IndonesiaMembangun Demokrasi untuk Indonesia
Membangun Demokrasi untuk Indonesia
 
Ppkn-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
Ppkn-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negaraPpkn-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
Ppkn-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
 
Penegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesiaPenegakan hukum di indonesia
Penegakan hukum di indonesia
 
Konstitusi negara indonesia
Konstitusi negara indonesiaKonstitusi negara indonesia
Konstitusi negara indonesia
 
PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))
PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))
PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))
 
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde BaruDampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
 
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban   wargaMenyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban   warga
Menyibak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
 
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasi
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasiSistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasi
Sistem dan struktur politik ekonomi indonesia masa reformasi
 
MASA PEMERINTAHAN SBY
MASA PEMERINTAHAN SBY MASA PEMERINTAHAN SBY
MASA PEMERINTAHAN SBY
 
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAMPPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
 
Bab 2 kls XII
Bab  2 kls XIIBab  2 kls XII
Bab 2 kls XII
 

Ähnlich wie PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2eli priyatna laidan
 
Perlindungan_dan_Penegakkan_Hukum_pptx.pptx
Perlindungan_dan_Penegakkan_Hukum_pptx.pptxPerlindungan_dan_Penegakkan_Hukum_pptx.pptx
Perlindungan_dan_Penegakkan_Hukum_pptx.pptxMadrasahAliyahRaudla
 
Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila - 2.pptx
Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila - 2.pptxHarmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila - 2.pptx
Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila - 2.pptxSuyantoMbaco
 
Hak asasi manusia (x mipa 5)
Hak asasi manusia (x mipa 5)Hak asasi manusia (x mipa 5)
Hak asasi manusia (x mipa 5)Azka8
 
Keadilan dan Kedamaian | PKN
Keadilan dan Kedamaian | PKNKeadilan dan Kedamaian | PKN
Keadilan dan Kedamaian | PKNKevin Meilina
 
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif PancasilaHarmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasilaafifahdhaniyah
 
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegara
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegaraKls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegara
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegaraHendrastuti Retno
 
peranlembagapenegakhukumdalammenjaminkeadilandan-170907104145.pdf
peranlembagapenegakhukumdalammenjaminkeadilandan-170907104145.pdfperanlembagapenegakhukumdalammenjaminkeadilandan-170907104145.pdf
peranlembagapenegakhukumdalammenjaminkeadilandan-170907104145.pdfIgedeAditya2
 
Power point pr pp kn 12 ed. 2019
Power point pr pp kn 12 ed. 2019Power point pr pp kn 12 ed. 2019
Power point pr pp kn 12 ed. 2019IndraAzianti
 
Rabu materi bab 1 ppkn sma kelas xii smt 1 pelanggaran hak dan pengingkaran k...
Rabu materi bab 1 ppkn sma kelas xii smt 1 pelanggaran hak dan pengingkaran k...Rabu materi bab 1 ppkn sma kelas xii smt 1 pelanggaran hak dan pengingkaran k...
Rabu materi bab 1 ppkn sma kelas xii smt 1 pelanggaran hak dan pengingkaran k...RiyanAdita
 
tugaspkn1-121013082132-phpapp02.pdf
tugaspkn1-121013082132-phpapp02.pdftugaspkn1-121013082132-phpapp02.pdf
tugaspkn1-121013082132-phpapp02.pdfdeviastrid1
 
Quiz ham 41614110109
Quiz ham 41614110109Quiz ham 41614110109
Quiz ham 41614110109irvan sidik
 
Menyiram indahnya keadilan dan kedamaian
Menyiram indahnya keadilan dan kedamaianMenyiram indahnya keadilan dan kedamaian
Menyiram indahnya keadilan dan kedamaianFathia Rosatika
 
Rancangan RUU Pemasyarakatan
Rancangan RUU PemasyarakatanRancangan RUU Pemasyarakatan
Rancangan RUU PemasyarakatanCIkumparan
 
PPT Peran Penegak Keadilan Republik Indonesia
PPT Peran Penegak Keadilan Republik IndonesiaPPT Peran Penegak Keadilan Republik Indonesia
PPT Peran Penegak Keadilan Republik IndonesiaLydia Nurkumalawati
 
Pendidikan kewarganaan [autosaved]
Pendidikan kewarganaan [autosaved]Pendidikan kewarganaan [autosaved]
Pendidikan kewarganaan [autosaved]Anissa Carolina
 

Ähnlich wie PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM (20)

Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 5 pertemuan 2
 
Perlindungan_dan_Penegakkan_Hukum_pptx.pptx
Perlindungan_dan_Penegakkan_Hukum_pptx.pptxPerlindungan_dan_Penegakkan_Hukum_pptx.pptx
Perlindungan_dan_Penegakkan_Hukum_pptx.pptx
 
Lampiran 2
Lampiran 2Lampiran 2
Lampiran 2
 
Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila - 2.pptx
Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila - 2.pptxHarmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila - 2.pptx
Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila - 2.pptx
 
Hak asasi manusia (x mipa 5)
Hak asasi manusia (x mipa 5)Hak asasi manusia (x mipa 5)
Hak asasi manusia (x mipa 5)
 
Keadilan dan Kedamaian | PKN
Keadilan dan Kedamaian | PKNKeadilan dan Kedamaian | PKN
Keadilan dan Kedamaian | PKN
 
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif PancasilaHarmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
 
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegara
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegaraKls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegara
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegara
 
peranlembagapenegakhukumdalammenjaminkeadilandan-170907104145.pdf
peranlembagapenegakhukumdalammenjaminkeadilandan-170907104145.pdfperanlembagapenegakhukumdalammenjaminkeadilandan-170907104145.pdf
peranlembagapenegakhukumdalammenjaminkeadilandan-170907104145.pdf
 
Power point pr pp kn 12 ed. 2019
Power point pr pp kn 12 ed. 2019Power point pr pp kn 12 ed. 2019
Power point pr pp kn 12 ed. 2019
 
ppkn kel. 4.pptx
ppkn kel. 4.pptxppkn kel. 4.pptx
ppkn kel. 4.pptx
 
Rabu materi bab 1 ppkn sma kelas xii smt 1 pelanggaran hak dan pengingkaran k...
Rabu materi bab 1 ppkn sma kelas xii smt 1 pelanggaran hak dan pengingkaran k...Rabu materi bab 1 ppkn sma kelas xii smt 1 pelanggaran hak dan pengingkaran k...
Rabu materi bab 1 ppkn sma kelas xii smt 1 pelanggaran hak dan pengingkaran k...
 
tugaspkn1-121013082132-phpapp02.pdf
tugaspkn1-121013082132-phpapp02.pdftugaspkn1-121013082132-phpapp02.pdf
tugaspkn1-121013082132-phpapp02.pdf
 
Quiz ham 41614110109
Quiz ham 41614110109Quiz ham 41614110109
Quiz ham 41614110109
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 
Menyiram indahnya keadilan dan kedamaian
Menyiram indahnya keadilan dan kedamaianMenyiram indahnya keadilan dan kedamaian
Menyiram indahnya keadilan dan kedamaian
 
Rancangan RUU Pemasyarakatan
Rancangan RUU PemasyarakatanRancangan RUU Pemasyarakatan
Rancangan RUU Pemasyarakatan
 
Tugas pkn
Tugas pknTugas pkn
Tugas pkn
 
PPT Peran Penegak Keadilan Republik Indonesia
PPT Peran Penegak Keadilan Republik IndonesiaPPT Peran Penegak Keadilan Republik Indonesia
PPT Peran Penegak Keadilan Republik Indonesia
 
Pendidikan kewarganaan [autosaved]
Pendidikan kewarganaan [autosaved]Pendidikan kewarganaan [autosaved]
Pendidikan kewarganaan [autosaved]
 

Kürzlich hochgeladen

pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 

Kürzlich hochgeladen (10)

pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM

  • 1. DISUSUN OLEH: A. SOFI AFWANI B. MUHAMMAD HILMY HAYDAR C. YOWANDA NOVIANTI S D. AHMAD NAUFAL MENUARI
  • 2. A. Hakikat Perlindungan dan Penegakkan HukumB. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan KedamaianC. Dinamika Pelanggaran Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum untuk MenjamIn Keadilan dan Kedamaiaan
  • 3. A. Hakikat Perlindungan dan Penegakkan Hukum 1. Konsep Perlindungan dan Penegakkan Hukum Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut : a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. b. Jaminan kepastian hukum. c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara. d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. 2. Pentingnya Perlindungan dan Penegakkan Hukum dapat mewujudkan hal-hal berikut ini : A. Tegaknya supremasi hukum B. Tegaknya keadilan C. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan di masyarakat.
  • 4. – Faktor-faktor yang yang mempengaruhi penegakkan hukum, antara lain : 1. Hukumnya 2. Penegak Hukum 3. Masyarakat 4. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum 5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya.
  • 5. 1.Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Pasal 16 UU RI No 2 Tahun 2002 kewenangan kepolisiaan RI,yaitu:  melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan  melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;  membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;  menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;  melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;  mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan; B. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian
  • 6. 2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia a. Di bidang pidana : 1. melakukan penuntutan; 2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang; 5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. B. Di bidang perdata dan tata usaha negara : Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. C. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: 1) peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 2) pengamanan kebijakan penegakan hukum; 3) pengawasan peredaran barang cetakan; 4) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; 5) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 6) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
  • 7. 3.Peran ADVOKAT memberi bantuan di bidang hukum baik perdata atau pidana kepada yang memerlukannya, baik berupa nasehat (konsultasi) maupun bantuan hukum aktif baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentigan hukum para pengguna jasanya. –
  • 8. C. Dinamika Pelanggaran Hukum – 1. contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. A. Dalam lingkungan keluarga 1) mengabaikan perintah orang tua; 2) ibadah tidak tepat waktu; 3) menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak 4) nonton tv sampai larut malam . B. Dalam lingkungan sekolah 1) mencontek ketika ulangan; 2) datang ke sekolah terlambat; 3) bolos mengikuti pelajaran; 4) tidak memperhatikan penjelasan guru C. Dalam lingkungan masyarakat 1) mangkir dari tugas ronda malam; 2) tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas; 3) main hakim sendiri; 4) mengkonsumsi obat-obat terlarang; 5) melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain; 6) melakukan perjudian; D. Dalam lingkungan bangsa dan negara: 1) tidak memiliki KTP; 2) tidak memiliki SIM; 3) tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas; 4) melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain dan sebagainya; 5) melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara
  • 9. 2.Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Penegakkan Hukum A. Dalam kehidupan di lingkungan keluarga 1) mematuhi perintah orang tua; 2) ibadah tepat waktu; 3) menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik dan sebagainya; 4) melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. B. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah 1) menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan lainnya; 2) memakai pakaian seragam yang telah ditentukan; 3) tidak mencontek ketika sedang ulangan; 4) memperhatikan penjelasan guru; C. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat: 1) melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat; 2) melaksanakan tugas ronda. 3) ikut serta dalam kegiatan kerja bakti; 4) menghormati keberadaan tetangga disekitar rumah