2. PEMERINTAH : sekelompok orang atau badan yang
secara bersama sama memikul tanggung jawab untuk
mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik
suatu negara
PEMERINTAHAN : sistem yang mengatur dan
mengelola keseluruhan lembaga legislatif, eksekutif
dan yudikatif
3. Arti sempit : dilaksanakan oleh lembaga
eksekutif
Arti Luas : dilaksanakan oleh lembaga
eksekutif, legislatif dan
yudikatif
4. 1. PRESIDENSIAL : kekuasaan berada di tangan
presiden dan presiden berfungsi sebagai kepala
negara dan kepala pemerintahan.
2. PARLEMENTER : kekuasaan kepala negara berada di
tangan presiden / raja sedangkan kepala
pemerintahan berada ditangan perdana menteri.
5. 1. REPUBLIK
Negara dipimpin oleh presiden
contoh : Indonesia, AS, Korea dll
2. MONARKI (KERAJAAN)
Negara dipimpin oleh raja
contoh : Inggris, Belanda, Jepang,
Malaysia dll
6. 1. Lembaga Legislatif : adalah lembaga yang
berwenang membuat perudang- undangan
2. Lembaga Eksekutif : adalah lembaga yang
melaksanakan UU
3. Lembaga Yudikatif : adalah lembaga yang
mengawasi dan mengadili pelanggaran
perundang-undangan
7. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR )
- Susunan anggota : DPR = 550
DPD = 128
- Masa jabatan : 5 th
- Masa sidang sedikitnya 1 kali dalam 5 th
8. 1. Mengubah dan menetapkan UUD.
2. Melantik presiden dan wapres.
3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan
MK untuk memberhentikan persiden/wapres
dalam masa jabatannya.
4. Memilih presiden/wapres apabila terjadi
kekosongan jabatan.
9. DPR adalah lembaga yang menyerap, menampung,
menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.
Anggota DPR terdiri atas anggota parpol peserta
pemilu yang dipilih melalui pemilu.
Jumlah anggota 550 orang.
Masa jabatan 5 th.
10. 1. Membentuk UU
2. Membahas RUU bersama Presiden
3. Membahas RAPBN bersama Presiden
11. 1. Fungsi Legislasi: sbg pembuat peraturan perundang-
undangan.
2. Fungsi Anggaran: berhak menetapkan APBN.
3. Fungsi Pengawasan: melakukan pengawasan
terhadap pemerintah dalam menjalankan
pemerintahan.
12. 1. Hak Budget : hak untuk menyetujui/menolak RAPBN.
2. Hak Interpelasi : hak untuk minta keterangan pada Presiden.
3. Hak Angket : hak untuk mengadakan penyelidikan atas kebijakan
Presiden.
4. Hak Imunitas : hak kekebahan hukum terhadap pernyataannya
dalam sidang.
5. Hak Bertanya : hak untuk mengajukan pertanyaan pada
pemerintah.
6. Hak Petisi : hak untuk mengajukan usul / anjuran kpd pemerintah
dalam masalah tertentu.
13. DPD dibentuk dengan maksud sebagai penyeimbang yang berkaitan
dengan kebijakan pusat dan daerah.
Anggota DPD berasal dari wakil-wakil dari daerah propinsi yang dipilih
melalui pemilu.
Jumlah wakil tiap propinsi 4 orang.
Jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 anggota DPR.
14. a. Mengajukan kepada DPR tentang RUU :
- otonomi daerah
- hubungan pusat dan daerah
- pembentukan dan pemekaran
- penggabungan daerah
- pengelolaan SDA dan SDE
15. b. Membahas RUU yang berkaitan dengan :
- pelaksanaan otonomi daerah
- hubungan pusat dan daerah
- pembentukan , pemekaran dan penggabungan
daerah
- pengelolaan SDA dan SDE
- yang berkaitan dengan perimbangan keuangan
pusat dan daerah
16. c. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU
yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai:
- otonomi daerah
- pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah
- hubungan pusat dan daerah
- pengelolaan SDA dan SDE lainnya
- pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama
17. Lembaga Eksekutif : adalah lembaga yang
melaksanakan UU
Kekuasaan eksekutif di Indonesia berada di tangan
Presiden
Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara
sekaligus kepala pemerintahan
Sebagai kepala begara, presiden adalah simbul resmi
negara Indonesia
Sebagai kepala pemerintahan, presiden memegang
kekuasaan eksekutif dalam menjalankan tugasnya
dibantu para menteri
18. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu
pasangan secara langsung oleh rakyat melalui pilpres
Pasangan calon presiden dan wapres diusulkan oleh
partai politik
Sebelum amandemen UUD 1945, presiden dipilih oleh
MPR oleh sebab itu presiden dan wapres bertanggung
jawab pada MPR
Sesudah amandemen UUD 1945 presiden dan wapres
dipilih langsung oleh rakyat
19. Masa jabatan presiden RI 5 tahun , sesudah itu bisa
dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan ( UUD
1945 pasal 7 )
20. 1. Bidang Eksekutif:
a. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut
UUD ( pasal 4 ayat 1 )
b. Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk
menjalankan UU ( pasal 5 ayat 2 )
2. Bidang Legiaslatif
a. Bersama DPR membuat UU ( pasal 5 ayat 1 )
b. Bersama DPR menetapkan APBN
lanjutan
21. a. Memegang kekuasaan tertinggi dari AD,AL,AU ( pasal
10 )
b. Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain ( pasal 11
)
c. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya, syarat-syarat
dan akibatnya ditetapkan dengan UU ( pasal 12 )
d. Mengangkat duta dan konsul dengan memper-hatikan
pertimbangan DPR dan menerima duta dan konsul dari
negara lain ( pasal 13)
22. e. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan
memperhatikan pertimbangan MA ( psl 14(1)
f. Memberi amnesti dan abolisi dengan
mempertimbangkan saran DPR ( psl 14 ayat 2)
g. Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan
lainnya yang diatur dengan UU ( pasal 15 )
h. Mengangkat dan memberhentikan menteri
23.
24. Lembaga Yudikatif : adalah lembaga yang mengawasi
dan mengadili pelanggaran perundang-undangan
Terdiri dari : MA. MK dan KY
25. Merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman
Merupakan peradilan negara tertinggi
Membawahi badan peradilan umum, peradilan agama,
peradilan militer dan PTUN
MA terdiri dari ketua, anggota, panitera dan seorang
sekretaris
26. 1. Mengadili perkara pada tingkat kasasi dan menguji
peraturan perundang undangan dengan berdasar
UU.
2. Kasasi adalah pernyataan tidak sah oleh MA
terhadap putusan hakim karena putusan tsb
menyalahi atau tidak sesuai UU
3. Memberi pertimbangan grasi dan rehabilitasi
kepada presiden.
Grasi adalah ampunan yg diberikan oleh presiden
kpd orang yg telah dijatuhi hukuman
27. MK adalah lembaga baru dalam tatanegara kita telah
UUD 1945 diamandemen
MK merupakan lembaga yang memegang kuasaan
kehakiman khusus kalau MA menjalankan peradilan
umum
Anggota MK memiliki keahlian di bidang hukum
ketatanegaraan
Jumlah anggota MK 9 orang, 3 hakim diajukan oleh
DPR, dan 3 hakim diajukan presiden, 3 hakim
diajukan MA
28. Menguji UU terhadap UUD 1945
Memutus sengketa kewenangan lembaga
negara
Memutus pembubaran partai politik
Memutus perselisihan hasil pemilihan
umum
29. Memberi putusan atas pendapat DPR
mengenai dugaan pelanggaran oleh
presiden/wapres menurut UUD 1945
30. KY merupakan lembaga manidiri yang anggotanya
ditujuk dan diberhentikan oleh presiden dengan
persetujuan DPR
Jumlah anggota KY 7 orang
Wewenang KY :
a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung
b. Menjaga dan menegakkan kehormatan,
martabat serta perilaku hakim
31. BPK adalah lembaga yang bertugas memeriksa
pengelolaan keuangan negara dan memeriksa
pelaksanaan APBN
Jumlah anggota : 9 orang
BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan
pertimbangan DPD
BPK diresmikan oleh presiden
32. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara
Hasil pemeriksaan diserahkan pada DPR,DPD dan
DPRD sesuai dengan kewewnangannya
Hasil pemriksaan akan ditindaklanjuti oleh lembaga
lain yang diatur oleh UU
33. KPU adalah komisi yang menyelenggarakan pemilihan
umum
Keanggotaan - KPU pusat 11 orang
- KPU provinsi 5 orang
- KPU kota/kabupaten 5 0rang
34. KPU Nasional membentuk KPU Kota/Kab
KPU kota/kab membentuk PPK (Panitia Pemilihan
Kecamatan
PPK membentuk PPS ( Panitia Pemungutan Suara )
di tingkat desa/kelurahan
PPS membentuk KPPS ( Kelompok Penyelenggaraan
Pemungutan Suara ) di tiap TPS ( tempat Pemungutan
Suara )
35. 1. PRESIDEN
2. WAKIL PRESIDEM
3. MENTERI
4. LEMBAGA PEMERINTAHAN LAINNYA
A. LEMBAGA PEMERINTAHAN NON
DEPARTEMEN
B. PEJABAT STINGKAT MENTERI
36. Tugas khusus wapres adalah
1. Menampung dan mengusahakan pemecahan
masalah yang menyangkut kesejahteraan
rakyat
2. Melakukan pengawasan pelaksanaan
pembangunan dengan bantuan departemen-
departeman yang bersangkutan
* Tugas utamanya membantu presiden dalam menjalankan
tugas utamanya
