2. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Bab
3
Nasionalisme dan Jati Diri Bangsa
Peserta didik diharapkan mampu:
1. menjelaskan hubungan antara kondisi geografis dengann
munculnya kolonialisme dan imperialism di Indonesia;
2. menganalisis pengaruh kolonialisme dan imperialism di
Indonesia;
3. menguraikan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam
meraih kemerdekaan;
4. menganalisis upaya pemerataan pembangunan ekonomi di
Indonesia; dan
5. mendesain aktivitas penyelesaian konflik dan upaya
meningkatkan integrasi sosial.
Tujuan Pembelajaran
3. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Perhatikan gambar berikut.
Berdasarkan gambar tersebut, jawablah
pertanyaan berikut.
1. Bagaimana pengaruh kondisi geografis wilayah
Indonesia terhadap penjelajahan samudra?
2. Mengapa wilayah Nusantara dipilih bangsa
Eropa sebagai koloni atau wilayah jajahan?
3. Bagaimana pengaruh kolonialisme dan
imperialisme bangsa asing di Indonesia?
4. Bagaimana upaya pemerataan pembangunan
setelah kemerdekaan Indonesia?
5. Apa hubungan antara konflik sosial dengan
integrasi sosial?
5. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
1. Pengaruh Kondisi Geografis terhadap Penjelajahan Samudra
2. Faktor-faktor Pendorong Penjelajahan Samudra
Rempah-rempah yang dicari bangsa-bangsa Eropa banyak ditermukan di Kepulauan Nusantara. Kepulauan Nusantara
merupakan jalur pelayaran yang menghubungkan dunia barat dan timur. Hal tersebut karena Nusantara terletak di
antara Benua Asia dan Benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi geografis inilah yang
memengaruhi penjelajahan samudra ke Nusantara.
Faktor yang menjadi latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia antara lain sebagai berikut.
a. Kekayaan alam. Kekayaan alam terutama rempah-rempah menjadi alasan utama bangsa-bangsa Eropa datang ke
Nusantara. Rempah-rempah merupakan komoditas yang sangat laku di pasaran Eropa.
b. Motivasi 3G. Motivasi 3G, yaitu mendapatkan kekayaan (Gold), meraih kejayaan (Glory), dan menyebarkan ajaran
agama (Gospel). Hal-hal tersebut mendorong terjadinya imperialisme kuno, yaknni melakukan penguasaan
daerah baru untuk mendapatkan 3G.
c. Revolusi Industri. Terjadinya revolusi industri mendorong bangsa-bangsa Eropa melakukan imperialisme modern
untuk kepentingan ekonomi, seperti mendapatkan wilayah untuk memasarkan produk, mendapatkan wilayah
penghasil bahan mentah dan penanaman modal.
6. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
3. Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Kolonialisme dan Imperialisme Eropa
a. Kedatangan Bangsa Eropa di Indonesia
Bangsa Portugis
Bangsa Spanyol
Bartolomeus Diaz merupakan orang Portugis pertama yang mencoba mencari jalan
menuju negara penghasil rempah-rempah melalui Tanjung Harapan Baik dan di
lanjutkan oleh Vasco da Gama tahun 1947. Baru pada tahun 1511, ekspedisi
Portugal di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque berhasil menaklukan Malaka
dan mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah. Perjalanan selanjutnya
dilakukan tahun 1522 ke Maluku dan diterima dengan baik oleh Raja Ternate.
Pelopor bangsa Spanyol untuk mencari jalan ke daerah penghasil rempah-rempah
adalah Christoper Columbus, namun usahanya gagal. Pelaut lain, yaitu Ferdinand
Magellan mencari jalur menuju Kepulauan Maluku. Ekspedisi yang dimulai Magellan
tiba di Kepulauan Maluku pada November 1521 dan singgah di Tidore. Sejak saat
itu, terjalin kerja sama antara Spanyol dan Tidore. Kondisi tersebut menyababkan
pertentangan antara Portugal dan Spanyol yang mengklaim Kepulauan Maluku
sebagai milik mereka.
7. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Bangsa Inggris
Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas
Cavendish dengan mengikuti jalur yang dilalui Magellan. Ia singgah di Maluku, Sulawesi,
serta Jawa dan berhasil membawa rempah-rempah kembali ke Inggris. Kongsi Dagang
Inggris, sejak awal abad ke-17 telah mendirikan kantor-kanntor dagangnya di Banten,
Aceh, Makassar, dan Maluku. Namun, tahun 1682, Belanda berhasil mengusir Inggris
dan merebut perdagangan lada.
Bangsa Belanda
3. Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Kolonialisme dan Imperialisme Eropa
a. Kedatangan Bangsa Eropa di Indonesia
Ekspedisi Belanda yang pertama berusaha mencapai Indonesia pada tahun 1595
dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Dengan melalui Selat Sunda, hingga tiba di
Banten tetapi ditola oleh rakyat Banten, Ekspedisi berikutnya dipimpin oleh Jacob
Corneliszoon van Neck berhasiil mencapai Kepulauan Maluku dan membawa
rempah-rempah. Berbagai armada Belanda kemudian datang secara bergantian.
Pada tahun 1602, dibentuk VOC dengan memberikan hak-hak istimewa atau hak
oktroi.
8. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
3. Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Kolonialisme dan Imperialisme Eropa
b. Pengaruh Kedatangan Bangsa Eropa terhadap Masyarakat Indonesia
Bangsa-bangsa Eropa mulai melakukan berbagai cara untuk memperoleh hak monopoli perdagangan di Indonesia.
Hal tersebut dilakukan dengan menetapkan kebijakan-kebijakan pada masa kolonialisme dan imperialisme di
Indonesia.
Perkembangan industri Eropa memengaruhi meningkatnya kebutuhan akan rempah-rempah. Oleh karena itu,
serikat-serikat dagang Eropa memonopoli perdagangan di suatu wilayah untuk memastikan kestabilann
pasokan bahan baku dan harga.
• Bangsa Portugis menjalin kerja sama dengan Kerajaan Ternate untuk memperoleh hak istimewa
memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku.
• Bangsa Inggris melalui serikat dagang East India Company (EIC) menjalin kerja sama perdagangan dengan
beberapa kerajaan, tetapi gagal dan kalah bersaingndengan armada dagang Belanda.
• Bangsa Belanda melalui serikat dagang VOC menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku dan
memonopoli lada di Banten.
Pengaruh praktik monopoli terhadap masyarakat Indonesia adalah petani tidak mendapatkan keuntungan
yang tinggi, adanya pembatasan jumlah produksi sehingga hasil produksi tidak maksimal, terjadi campur
tangan dalam pembuatan kebijakan yang menguntungkan bangsa Eropa.
Monopoli Perdagangan
9. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
3. Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Kolonialisme dan Imperialisme Eropa
b. Pengaruh Kedatangan Bangsa Eropa terhadap Masyarakat Indonesia
Pemerintah kolonial mengerahkan tenaga rakyat Indonesia melakukan kerja paksa untuk membangun
jalan raya dari Anger (Banten) hingga ke Panarukan (Jawa Timur), membangun pabrik senjata di
Semarang dan Surabaya, serta membangun pangkalan laut di Merak dan Surabaya.
Dampak sistem kerja paksa terhadap masyarakat Indonesia adalah timbulnya kemiskinan dan
kemelaratan dan menyebabkan banyak rakyat meninggal dunia.
Sistem Kerja Paksa
Penetapan sistem tanam paksa mewajibkan masyarakat menanam tanaman komersial komoditas ekspor,
seperti kopi dan tebu. Hasil produksi wajib dijual kepada pemerintah Hindia Belanda dengan harga yang
telah ditentukan. Pengaruh praktik sistem tanam paksa terhadap masyarakat Indonesia adalah petani
lokal mulai mengenal tanaman komoditas ekspor dan sistem upah, hasil produksi pertanian masyarakat
berkurang, muncul fenomena kemiskinan dan kelaparan di berbagai daerah.
Sistem Tanam Paksa
10. Aspek pendidikan menimbulkan berbagai perubahan, yaitu:
• pendirian lembaga penndidikan model Barat,
• terbukanya peluang pendidikan lebih besar bagi
masyarakat pribumi, dan
• munculnya kaum terpelajar.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
3. Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Kolonialisme dan Imperialisme Eropa
c. Pengaruh Masyarakat Indonesia akibat Kolonialisme dan Imperialisme Bangsa Eropa
Aspek geografis menimbulkan berbagai perubahan,yaitu:
• pemanfaatan jalur laut untuk kegiatan dagang,
• pembangunan sarana dan prasarana perdagangan,
• pembangunan perkebunan komoditas ekspor, dan
• pengenalan program transmigrasi.
1
Aspek politik menyebabkan terjadinya perubahan dalam
hal kekuasaan penguasa lokal terhadap wilayahnya
terbatas secara hukum dan terjadinya pembentukan
struktur organisasi birokrasi.
2
Aspek ekonomi menimbulkan berbagai perubahan, yaitu:
• makin beragamnya aktivitas ekonomi,
• pengenalan sistem upah, kontrak kerja, dan pajak,
• pengenalan sistem perkebunan besar,
• pembangunan fasilitas pendukung pertanian dan
perkebunan, dan
• penanaman modal asing.
3
Aspek sosial budaya menyebabkan terjadinya perubahan
dalam munculnya kelompok masyarakat berdasarkan
golongan, terjadinya akulturasi budaya, dan lunturnya tradisi
kerajaan lokal.
4
5
11. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Perlawanan terhadap Bangsa Portugis
Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme atau penjajahan
bangsa Portugis dilakukan oleh beberapa kerajaan di Nusantara.
Perlawanan tersebut antara lain dilakukan oleh Kesultanan Ternate,
Kesultanan Demak, dan Kesultanan Aceh.
3. Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Kolonialisme dan Imperialisme Eropa
d. Perlawanan Bangsa Indonesia terhadap Kolonialisme dan Imperialisme
Perlawanan terhadap Bangsa Belanda
Perlawanan pada Masa VOC
Dalam melaksanakan kegiatannya, VOC menerapkan kebijakan-kebijakan yang
menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat di Nusantara. Hal tersbeut memicu
perlawanan rakyat, di antaranya oleh Kesultanan Mataram dan Kesultanan
Gowa-Tallo.
12. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
3. Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Kolonialisme dan Imperialisme Eropa
d. Perlawanan Bangsa Indonesia terhadap Kolonialisme dan Imperialisme
Perlawanan terhadap Bangsa Belanda
Perlawanan pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda
1) Perlawanan Rakyat Aceh
Perlawanan rakyat Aceh dikenal dengan nama Perang Aceh, berlangsung selama 40 tahun. Perang Aceh berawal dari keinginan
pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh. Pemerintah Hindia Belanda menyerang
Kesultanan Aceh secara terbuka pada 5 April 1873 dengan 3.000 tentara tetapi gagal. Pada bulan November di tahun yang sama,
Belanda kembali menyerang dengan kekuatan 13.000 tentara. Belanda mengira bahwa Kesultanan Aceh berhasil ditaklukkan.
Namun, rakyat Aceh terus melanjutkan perlawanannya yang dilakukan dengan taktik gerilya. Meskipun Perang Aceh dianggap
berakhir pada tahun 1912, perlawanan bersenjata rakyat Aceh terhadap pemerintah Hindia Belanda terus berlangsung hingga
tahun 1942.
2) Perlawanan Rakyat Sumatra Utara
Perlawanan rakyat Sumatra Utara terhadap pemerintah Hindia Belanda salah satunya terjadi di Tapanulid selama kurang lebih 29
tahun. Pemerintah Hindia Belanda berusaha memperluas wilayah kekuasaannya setelah menguasai Sumatra bagian Timur dan
Aceh. Pasukan Belanda yang berkedudukan di Tarutung diserang oleh pasukan Si Singamangaraja XII yang bermakas di Bakkara.
Dalam penyerangan itu, pasukan Belanda dipimpin oleh Hans Christoffel. Pada 17 Juni 1907, Si Singamangaraja XII yang
memusatkan pertahanan terakhir di Dairi gugur karena ditembak oleh Belanda.
13. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Perlawanan terhadap Bangsa Belanda
Perlawanan pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda
3) Perlawanan Rakyat Sumatra Barat
Perlawanan yang terjadi di Sumatra Barat berawal dari tindakan pemerintah kolonial Belanda yang memanfaatkan konflik antara
Kaum Padri dan Kaum Adat. Pemerintah kolonial Belanda memberi bantuan kepada kaum Adat dalam menghadapi Kaum Padri.
Kaum Adat yang menyadari bahwa mereka dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial Belanda akhirnya bersatu dengan Kaum Padri
untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan Kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol berhasil
memukul mundur pasukan Belanda dan membalas serangan ke berbagai pos pertahanan Belanda. Pada Oktober 1837, Tuanku
Imam Bonjol ditangkap saat menghadiri undangan perundingan dari Belanda.
4) Perlawanan Rakyat Sumatra Selatan
Di Sumatra Selatan, pendudukan Belanda juga mendapat perlawanan dari Kesultanan Palembang. Perlawanan rakyat Palembang
dipimpin oleh Sultan Mahmud Badaruddin II saat pemerintah Hindia Belanda mengirimkan ekspedisi ke Palembang pada tahun
1818. Ekspedisi pasukan Belanda tersebut berhasil dipukul mundur oleh rakyat Palembang pada Juli 1819 dikenal sebagai Perang
Menteng dan pada Oktober 1819. Namun, dalam serangan Juni 1821, Sultan Mahmud Badaruddin II berhasil ditangkap dan
kemudian dibuang ke Ternate. Secara politis, Kesultanan Palembang dihapus keberadaannya pada tahun 1824 oleh pemerintah
kolonial Hindia Belanda.
14. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Perlawanan terhadap Bangsa Belanda
Perlawanan pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda
5) Perlawanan Rakyat Jawa
Perlawanan rakyat Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang dilatarbelakangi campur tangan pemerintah
Hindia Belanda terhadap urusan pemerintah Kesultanan Yogyakarta. Pemerintah Hindia Belanda juga memasang
patok-patok batas pembangunan jalan melewati tanah milik Pangeran Diponegoro. Pada pertempuran awal,
Pangeran Diponegoro memperoleh kemenangan tetapi perlawanan tersebut berakhir setelah pemerintah
kolonial Belanda menggunakan tipu muslihat dengan melakukan perundingan oleh Jenderal De Kock. Pangeran
Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado.
6) Perlawanan Rakyat Bali
Latar belakang terjadinya perlawanan di Bali, yaitu sehubungan dengan adanya hak tawan karang yang dimiliki
raja-raja Bali. Pada tahun 1844, Raja Buleleng merampas kapal Belanda yang karam di wilayah perairannya yang
mengakibatkan pemerintah Belanda tidak terima. Ketegangan yang terjadi tersebut menimbulkan perang,
Belanda menyerang Buleleng dan berhasil merebut istana Buleleng. Pada tahun 1849, Belanda melancarkan
serangan besar-besaran terhadap kerajaan-kerajaan di Bali.
15. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Perlawanan terhadap Bangsa Belanda
Perlawanan pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda
7) Perlawanan Rakyat Kalimantan
Perlawanan rakyat Kesultanan Banjar disebabkan campur tangan Belanda dalam pengangkatan Pangeran
Tamjidillah menjadi seorang sultan. Perlawanan terhadap Belanda dipimpin oleh Pangeran Antasari dengan
mengepung benteng Belanda di Pengaron. Selain itu, Pangeran Hidayatullah juga bergerilya melawan Belanda.
Perlawanan terus berlanjut yang dipimpin oleh beberapa tokoh, seperti Gusti Mas Said dengan siasat perang
gerilya.
8) Perlawanan Rakyat Sulawesi Selatan
Ketika Gubernur Jenderal van der Capellen ingin memperbarui Perjanjian Bongaya, kerajaan-kerajaan di
Sulawesi, terutama Kerajaan Bone menentang keras usaha tersebut. Pada tahun 1824, Kerajaan Suppa
mempersiapkan sekitar 4.000 pasukan untuk menghadapi Belanda. Pasukan Kerajaan Bone juga melakukan
serangan kepada pos-pos Belanda di Pangkajene dan La’bakkang. Namun, tahun 1825 Kerajaan Bone dapat
ditaklukkan.
9) Perlawanan Rakyat Maluku
Perlawanan rakyat Maluku terjadi di Pulau Saparua dibawah pimpinan Thomas Matulessy (Pattimura) dengan
menghancurkan Benteng Duurstede. Perlawanan rakyat Saparua menjalar ke Ambon, Seram, dan pulau-pulau
lainnya. Perlawanan selanjutnya digantikan oleh Martha Christina Tiahahu. Akibat pemberontakan ini,
pemerintah Belanda menerapkan kebijakan ketat dan pemberlakuan kembali monopoli rempah-rempah oleh
pemerintah Hindia Belanda.
16. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
3. Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia
a. Kedatangan Bangsa Jepang ke Indonesia
Perkembangan modernisasi dan industri membuat Jepang membutuhkan
daerah atau negara lain sebagai pemasok bahan baku industri dan pasar
bagi produk hasil industri. Jepang memulai imperialisme di Asia dengan
menginvasi beberapa wilayah dan mengarah ke daerah-daerah di Asia
Tenggara dan Pasifik yang kaya sumber daya alam, terutama Indonesia.
Jepang mendarat di Indonesia melalui Maluku pada Januari 1941.
Selanjutnya, mereka masuk ke Tarakan dan menguasai Kalimantan, lalu
menuju ke pusat-pusat kekuasaan Belanda di Sumatra, Sulawesi, dan
Jawa. Pasukan Belanda tidak mampu menahan laju invasi pasukan Jepang
sehingga menyerah tanpa syarat kepada pasukan Jepang. Awalnya,
kedatangan Jepang disambut baik oleh bangsa Indonesia karena Jepang
dapat menarik simpati rakyat Indonesia.
17. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
3. Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia
b. Perubahan Masyarakat Indonesia Akibat Pendudukan Jepang
Aspek budaya. Dalam bidang kebudayaan, Jepang
mendirikan pusat kebudayaan bernama Keimin Bunkei
Shidoso. Karya-karya para seniman dijaga agar tidak
menyimpang dan dijadikan alat propaganda Jepang.
Penduduk juga diwajibkan mengikuti kebiasaan-kebiasaan
yang dilakukan Jepang.
Aspek geografi. Jepang berhasil memonopoli seluruh
hasil pertanian dan mengawasi langsung pengelolaan
perkebunan dengan mengutamakan perkebunan karet
dan kina. Pemerintah Jepang juga melaksanakan program
perpindahan penduduk untuk tenaga kerja romusa.
1
Aspek politik. Jepang membagi tiga daerah pemerintahan
militer, yaitu:
• Daerah bagian tengah, meliputi Jawa dan Madura di
bawah angkatan darat.
• Daerah bagian barat, meliputi Sumatra di bawah
angkatan darat.
• Daerah bagian Timur, meliputi Kalimantan, Sulawesi,
Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua di bawah
angkatan laut.
Aspek ekonomi. Pemerintahan Jepang menyita aset-aset
ekonomi peninggalan Hindia Belanda, berupa
perkebunan, pabrik, dan bank. Jepang juga menerapkan
sistem autarki di setiap wilayah ekonomi.
Aspek sosial. Kehidupan sosial pada masa pendudukan
Jepang mengalami kemunduran sebagai dampak eksploitasi
sumber daya alam dan manusia. Masyarakat yang menjadi
romusa mengalami perlakuan yang tidak manusiawi.
2
3
3
4
Aspek pendidikan. Sistem pengajaran dan struktur kurikulum
ditujukan untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Semua
pelajar diwajibkan menghormati adat kebiasaan Jepang dan
melakukan latihan jasmani serta kemiliteran.
5
18. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
3. Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia
c. Bentuk-Bentuk Perlawanan Rakyat Indonesia terhadap Pendudukan Jepang
Rakyat Indonesia melakukan berbagai upaya untuk melawan pendudukan Jepang di Indonesia, baik melalui cara
kerja sama kooperatif/kerjasama, nonkooperatif, maupun pemberontakan. Perbedaan cara tersebut
menunjukkan besarnya tekad para tokoh pejuang dan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan bangsa
Indonesia.
20. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
1. Perkembangan Organisasi Pergerakan di Indonesia pada Masa Penjajahan
Organisasi pergerakan untuk kemerdekaan dimulai ketika Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908. Organisasi
pergerakan menyadarkan bangsa Indonesia terhadap penderitaan dan kemiskinan akibat penindasan penjajah
sehingga gerakan rakyat yang semula bersifat kedaerahan menjadi berskala nasional.
a. Faktor Penyebab Pergerakan Nasional
Terdapat faktor-faktor bersifat internal dan eksternal yang memicu munculnya pergerakan nasional di Indonesia.
1) Faktor-faktor yang bersifat internal, antara lain penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat,
munculnya kaum terpelajar, kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau.
2) Faktor-faktor yang bersifat ekstenal, antara lain keberhasilan pergerakan nasional di negara lain, kemenangan
Jepang atas Rusia, berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika.
b. Pihak-Pihak yang Berperan dalam Proses Terbentuknya Kesadaran Nasional
1) Peranan Kaum Terpelajar dan Kaum Profesional. Kaum terpelajar dan profesional Indonesia bergerak untuk
memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk beberapa organisasi pergerakan nasional,
seperti Budi Utomo, Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia.
2) Peranan Pers. Pers mampu memengaruhi pendapat atau opini masyarakat untuk berpikir, berbuat, atau
bertindak sesuai yang diharapkan. Pers tidak dapat lepas dari proses penyadaran dan pembentukan jati diri
bangsa. Beberapa surat kabar yang sangat memengaruhi kesadaran berbangsa di Indonesia adalah Bintang
Hindia dan Medan Prijaji.
21. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
1. Perkembangan Organisasi Pergerakan di Indonesia pada Masa Penjajahan
c. Organisasi Pergerakan Nasional
Perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia menuju kemerdekaan tidak dilaksanakan dengan seketika,
melainkan ditempuh melalui proses panjang.
1) Organisasi Pergerakan yang Bersifat Etnik-Kedaerahan
Pada tahun 1915, sejumlah pemuda yang dipimpin Dr. Satiman Wirjosandjojo, Kadarman, dan Soenardi
mendirikan perkumpulan pemuda yang beranggota anak-anak sekolah menengah diberikan nama Tri Koro
Dharmo. Tri Koro Dharmo dianggap lebih berorientasi pada kepentingan golongan Jawa sehingga diubah menjadi
Jong Java. Di beberapa daerah juga terdapat beberapa perkumpulan pemuda, salah satunya adalah pelajar
Sumatra yang membentuk Jong Sumatranen Bond pada 9 September 1917.
2) Organisasi Pergerakan yang Bersifat Keagamaan
Organisasi-organisasi pergerakan yang didirikan berdasarkan asas keagamaan, antara lain Sarekat Dagang Islam,
Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Sarekat Dagang Islam dibentuk oleh H. Samanhoedi (surakarta) pada
tahun 1912 dengan tujuan melindungi dan menjamin kepentingan pedagang muslim terhadap ancaman dan
persaingan dengan pedagang Muslim. Muhammadiyah didirikan oleh K. H. Ahmad Dahlan (yogyakarta) pada
tahun 1912 untuk melakukan modernisasi serta pemurnian agama Islam dari unsur-unsur non-Islam. Nahdlatul
Ulama dibentuk oleh kelompok yang dipimpin K. H. Hasyim Asy’ari pada tahun 1926, bertujuan
mempertahankan kepentingan kaum muslim tradisional.
22. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
1. Perkembangan Organisasi Pergerakan di Indonesia pada Masa Penjajahan
c. Organisasi Pergerakan Nasional
3) Organisasi Pergerakan yang Bersifat Nasional
Terdapat organisasi yang berhaluan nasional, diantaranya adalah Indische Partij (Partai Hindia), Perhimpunan
Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Indische Partij didirikan di Bandung oleh E. F. E. Douwes Dekker, dr.
Tjipto Mangoenkoesoemo, dan R. M. Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara) pada tahun 1912 dengan
tujuan mewujudkan Hindia (Indonesia) merdeka. Perhimpunan Indonesia yang awalnya bernama Indische
Vereeniging merupakan perkumpulan pelajar dan mahasiswa yang didirikan tahun 1908 berjuang dalam bidang
politik untuk kemerdekaan Indonesia. Partai Nasional Indonesia bermula dari Algemene Studie Club. Tujuan
pokok PNI adalah mencapai Indonesia merdeka dan membebaskan para tahanan Digul ( Papua/ tanah merah).
23. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Manifesto Politik 1925
Pada tahun 1925, Perhimpunan Indonesia mengeluarkan Manifesto Politik (Manipol) 1925 yang memuat prinsip
perjuangan, yakni persatuan, kesetaraan, dan kemerdekaan. Prinsip-prinsip tersebut terangkumm dalam tegasan
sikap bahwa:
• rakyat Indonesia sewajarnya diperintah oleh pemerintah yang dipilih,
• memperjuangkan pemerintahan sendiri tanpa bantuan pihak mana pun, dan
• tanpa persatuan kokoh dari pelbagai unsur rakyat, tujuan perjuangan sulit dicapai
1. Perkembangan Organisasi Pergerakan di Indonesia pada Masa Penjajahan
d. Peristiwa Pergerakan Nasional
Kongres Pemuda
Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Jakarta. Puncak
kebulatan tekad masyarakat Indonesia untuk menetapkan Indonesia sebagai identitas nasional terjadi pada 28
Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II. Sebanyak 750 orang wakil dari organisasi-organisasi kepemudaan
mengeluarkan sebuah sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Di dalamnya, nama Indonesia dipakai sebagai
perekat atau identitas pemersatu. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, perkumpulan dan organisasi pemuda
menyepakati pembentukan Komisi Besar Indonesia Muda yang membentuk organisasi bernama Inesia Muda.
24. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Kongres Perempuan
Kaum perempuan Indonesia telah lama berkiprah dalam pergerakan dan pembentukan identitas nasional. Hal ini
dapat dilihat dari kiprah R. A. Kartini dan R. Dewi Sartika. R. A. Kartini memiliki mimpi bahwa perempuan Indonesia
dapat bangkit dari keterbelakangan dan kaum perempuan dapat memperoleh pendidikan sehingga dapat
memajukan bangsa. Pemikiran Kartini tersebut memperolah tanggapan positif dan memunculkan berbagai
perkumpulan perempuan yang menyelenggarakan pendidikan khusus bagi perempuan.
R. Dewi Sartika juga melakukan hal yang sama dengan Kartini. Dewi Sartika merintis berdirinya Sekolah Istri yang
kemudian berganti nama menjadi Sekolah Keoetamaan Istri. Rintisan yang dilakukan Kartini dan Dewi Sartika
memiliki pengaruh yang luas. Pada tahun 1912, berdiri perkumpulan Poetri Merdika di Jakarta yang bertujuan
membantu para perempuan yang ingin sekolah. Perkumpulan perempuan Indonesia mengadakan Kongres
Perempuan Indonesia Pertama pada 22 Desember 1928.
1. Perkembangan Organisasi Pergerakan di Indonesia pada Masa Penjajahan
d. Peristiwa Pergerakan Nasional
25. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
2. Proses Pelaksanaan Kemerdekaan
a. Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Kekalahan Jepang dan Janji Indonesia Merdeka
Pembentukan BPUPK
Bulan Juni 1944, angkatan perang Amerika Serikat memukul mundur angkatan
perang Jepang di Saipan, Papua Nugini, Kepulauan Salomon, dan Kepulauan
Marshall. Pada 7 September 1944, PM Koiso menjanjikan bahwa Hindia Timur
(Indonesia) akan diperkenankan merdeka. Tujuan dari janji PM Koiso adalah agar
rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan terhadap Jepang.
Janji PM Koiso direalisasikan dalam pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha
Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) atau Dokuritsu Junbi Cosakai yang bertujuan
mempelajari hal-hal penting mengenai masalah tata pemerintahan Indonesia
merdeka. Sidang pertama BPUPK pada 29 Mei 1945–1 Juni 1945 merumuskan dasar
falsafah Negara Indonesia. Sidang pertama tidak menghasilkan rumusan tentang
dasar negara, melainkan pandangan umum dasar Negara Indonesia merdeka.
Sidang kedua, membiccarakan rancangan undang-undang dasar (UUD).
26. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Pembentukan PPKI
Saat tugas BPUPK telah selesai dan dibubarkan, maka digantikan oleh Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai yang dibentuk
pada 7 Agustus 1945. Rincian dan penetapan PPKI dilakukan oleh Jenderal Hisaichi
Terauchi yang menegaskan bahwa para anggota PPKI diizinkan melakukan
kegiatannya menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri dengan
memperhatikan syarat, yaitu menyelesaikan perang yang sedang dihadapi bangsa
Indonesia dan Negara Indonesia merupakan anggota Lingkungan Kemakmuran
Bersama di Asia Timur Raya.
Peristiwa Rengasdengklok
Dalam proses pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, terjadi perbedaan
pandangan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua memiliki
pendapat bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat
bersama PPKI. Sedangkan, golongan muda berpendapat bahwa proklamasi
kemerdekaan harus lahir melalui perjuangan bangsa Indonesia. Hal tersebut
menyebabkan golongan muda mengamankan Soekarno dan Moh. Hatta ke
Rengasdengklok. Kemudian, mereka sepakat bahwa Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia dilaksanakan di Jakarta yang akan dilakukan pada 17 Agutus 1945.
27. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Rombongan Soekarno dan Moh. Hatta menuju ke rumah Laksamana Maeda yang dianggap aman
untuk mengadakan rapat penyusuan rencana proklamasi kemerdekaan. Naskah ditulis oleh
Soekarno dan dibantu oleh Moh. Hatta dan Ahmad Soebarjo. Rumusan teks Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia terdiri atas dua bagian pokok. Bagian pertama merupakan saran Ahmad
Soebarjo dan bagian kedua merupakan buah pikiran Moh. Hatta. Soekarno menyarankan agar
semua yang hadir menandatangi bersama-sama selaku wakil-wakil Bangsa Indonesia. Kemudian,
naskah diketik oleh Sajoeti Melik, yang dikenal sebagai Teks Proklamasi yang autentik.
Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan
Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB, teks Proklamasi dibacakan oleh
Soekarno dan didamingi oleh Moh. Hatta. Pembacaan dilakukan di kediaman
Soekarnno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta (sekarang Jalan Proklamasi).
Sebelum pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Moh. Hatta telah
berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers untuk memperbanyak teks
proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Penyebarluasan berita proklamasi
dilakukan melalui radio; poster, selebaran, dan spanduk; surat kabar; dan
pengiriman delegasi.
29. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa pembangunan nasional
merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan
masyarakat, bangsa, dan negara. Rangkaian upaya pembangunan memuat kegiatan yanng berlangsung tanpa
henti dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi dalam konteks memenuhi
kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generai yang akan datang dalam memenuhi
kebutuhan.
1. Kondisi Geografis dan Pemerataan Ekonomi
Pada masa yang akan datang, perekonomian dituntut untuk mampu berkembang secara lebih seimbang di
seluruh wilayah tanah air dalam rangka pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan sosial.
Pengembangan perekonomian harus memperhatikan kondisi geografis suatu wilayah.
a. Wilayah Papua
Wilayah Papua berpotensi besar sebagai penggerak ekonomi Indonesia bagian timur melalui
sumber daya alam, berupa perikanan, pertanian dan perkebunan, industri agro dan pangan,
pariwisata bahari dan alam, maupun pertambangan. Sektor jasa didorong dengan
mengembangkan kawasan metropolitan sebagai pusat pertumbuhan, khususnya di Kota
Sorong dan Kota Jayapura.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
30. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
1. Kondisi Geografis dan Pemerataan Ekonomi
b. Wilayah Maluku
Pengembangan wilayah Maluku diarahkan sebagai basis perikanan nasional. Pembangunan Kepulauan
Maluku difokuskan pada pendayagunaan sumber daya kelautan, daratan, serta pengembangan kawasan
perbatasan berwawasan lingkungan.
c. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara
Secara umum, pengembangan wilayah Bali–Nusa Tenggara diarahkan sebagai basis wisata internasional.
Wilayah Bali–Nusa Tenggara mempunyai potensi besar dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan
terutama pariwisata. Pengembangan kawasan metropolitan Kota Dennpasar, Mataram, dan Kupang, serta
kawasan pariwisata Bali dan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika diharapkan dapat mendorong
sektor jasa.
d. Wilayah Sulawesi
Pengembangan wilayah Sulawesi diarahkan sebagai basis industri pangan dan gerbang Kawasan Timur
Indonesia (KTI). Pulau Sulawesi berpotensi besar sebagai penggerak ekonomi dan sumber keanekaragaman
hayati Indonesia. Sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan pertambangan menjadi keunggulan.
Peningkatan peran sektor jasa didorong dengan pengembangan kawasan metropolitan Kota Makassar dan
Kendari.
31. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
1. Kondisi Geografis dan Pemerataan Ekonomi
e. Wilayah Kalimantan
Secara umum, pengembangan wilayah Kalimantan diarahkan sebagai basis industri pengolahan dan lumbung
energi nasional. Pulau Kalimantan di dominasi oleh kawasan hutan. Kawasan hutan ini akan dijaga
kelestariannya sebagai paru-paru Indonesia. Kawasan hutan dikelola dengan kegiatan agroforestry yang tidak
merusak keseimbangan daya dukung lingkungan.
f. Wilayah Jawa
Pengembangan wilayah Jawa diarahkan sebagai basis perdagangan dan jasa. Kondisi tanah yang sangat subur
merupakan salah satu potensi terbesar di Pulau Jawa. Itulah sebabnya, Pulau Jawa diarahkan untuk
mewujudkan lumbung pangan nasional yang berkelanjutan. Selain itu, pengembangan Pulau Jawa juga
diarahkan pada peningkatan keterhubungan antara kegiatan pertanian, industrim serta perdaganagn dan jasa
yang berwawasan lingkungan.
g. Wilayah Sumatra
Pengembangan wilayah Sumatra diarahkan sebagai basis industri baru dan gerbang kawasan Asia. Pulau
Sumatra sangat berpotensi di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan atau kelautan. Wilayah Sumatra
diarahkan menjadi wilayah yang dapat mewujudkan swasembada pangan dan lumbung pangan nasional.
Wilayah Sumatra memiliki posisi yang strategis sebagai pintu utama perdagangan internasional.
32. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
2. Lembaga Keuangan untuk Kesejahteraan Rakyat
a. Lembaga Keuangan Bank
Dalam UU RI No. 4 Tahun 2023, bank adalah badan usaha yang meghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
01 Bank Sentral
Bank Umum
03
02 04
Bank Perekonomian Rakyat
Bank Syarian
Bank Indonesia merupakan Bank Sentral
Republik Indonesia, bertujuan
menncapai stabilitas nilai rupiah,
memelihara Sistem Pembayaran, dan
menjaga Stabilistas Sistem Keuangan.
Bank umum melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan/atau
berdasarkan Prinsip Syariah dalam
memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.
Bank Perekonomian Rakyat
melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan/atau berdasarkan
Prinsip Syariah, tidak memberikan jasa
dalam lalu lintas giral secara langsung.
Bank Syariah melaksanakan kegiatan
perbankan berupa menghimpun dan
menyalurkan dana berdasarkan Prinsip
Syariah sebagai prinsip hukum Islam.
33. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
2. Lembaga Keuangan untuk Kesejahteraan Rakyat
a. Lembaga Keuangan Bank
Produk Perbankan
Produk perbankan dapat dikelompokkan atas produk kredit pasif dan produk kredit aktif.
Giro
Deposito
Tabungan
Kredit
Surat Berharga
Produk Kredit Pasif
Produk Kredit Aktif
Simpanan yang penarikannya dapat
dilakukan setiap saat dengan
menggunakan cek, bilyet giro, sarana
perintah pembayaran lain atau
pemindahbukuan.
Simpanan yang penarikannya hanya
dapat dilakukan pada waktu tertentu
berdasarkan nasabah penyimpan.
Simpanan yang penarikannya dilakukan
menurut syarat tertentu yang
disepakati, tetapi tidak dapat ditarik
dengan cek, bilyet giro, atau alat yang
dipersamakan.
Penyediaan dana atau tagihan
berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam-meminjam untuk
melunasinya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga.
Surat pengakuan utang, wesel, saham,
obligasi, sekuritas kredit, atau setiap
derivatif yang lazim diperdagangkan
dalam Pasar Modal dan Pasar Uang.
34. Asuransi merupakan perjanjian
antara dua pihak, yaitu
perusahaan asuransi dan
pemegang polis yang menjadi
dasar bagi penerimaan premi
sebagai imbalan untuk
memberikan pergantian
kerusakan, kerugian, dan hal
lainnya.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
2. Lembaga Keuangan untuk Kesejahteraan Rakyat
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank
Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) merupakan semua badan selain bank yang menghimpun dana dari
masyarakat dengan menerbitkan surat berharga dan menyalurkannya untuk membiayai investasi perusahaan.
0
1
Bank Sentral
Koperasi Simpan
Pinjam
0
2
Dana Pensiun
0
3
Perusahaan Asuransi
Koperasi adalah badan usaha
yang melakukan kegiatan
persekonomian berdasarkan asas-
asas kekeluargaan dan sebagai
salah satu bentuk gerakan
perekonomian rakyat. Koperasi
menghimpun dan menyalurkan
dana dari dan/atau ke pihak
anggota maupun bukan anggota.
Dana pensiun adalah badan
hukum yang mengelola dan
menjalankan program yang
menjanjikan manfaat pensiun.
Dana pensiun dihimpun dari para
peserta dalam bentuk tabungan
bagi keperluan di hari tua.
35. Lembaga keuangan mikro adalah
lembaga yang khusus didirikan
untuk memberikan jasa
pengembangan usaha dan
pemberdayaan masyarakat, baik
melalui pinjaman atau
pembiayaan dalam usaha skala
mikro.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
2. Lembaga Keuangan untuk Kesejahteraan Rakyat
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank
0
4
Bank Sentral
Lembaga Pembiayaan
0
5
Pasar Modal
0
6
Lembaga Keuangan
Mikro
Lembaga pembiayaan adalah
badan usaha yang melakukan
kegiatan pembiayaan dalam
bentuk penyediaan dana atau
barang modal. Lembaga
pembiayaan terbagi:
• Lembaga pembiayaan
pembangunan dan lembaga
perantara penerbitan
• Leasing
Pasar modal merupakan pasar
tempat bertemunya permintaan
dan penawaran dana-dana jangka
panjang dalam bentuk penjualan
dan pembelian surat-surat
berharga. Produk yang
diperjualbelikan antara lain
saham, obligasi, right issue,
warrant, dan reksa dana.
36. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Lembaga jasa keuangan khusus meliputi beberapa lembaga atau perusahaan yang dibentuk atau didirikan
untuk melaksanakan tugas dan fungsi khusus yang berkaitan dengan upaya mendukung program pemerintah
dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
• Pegadaian, yaitu badan usaha yang memberikan pinjaman kepada orang perorangan yang besarnya
sesuai dengan nilai jaminan yang diserahkan.
• Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yaitu badan usaha pembiayaan ekspor nasional yang bertujuan
untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional.
0
7
Lembaga Jasa Keuangan Khusus
2. Lembaga Keuangan untuk Kesejahteraan Rakyat
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank
38. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
1. Konflik Sosial
Soerjono Soekanto menyebut konflik sebagai pertentangan atau pertikaian, yaitu suatu proses individu
atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan, disertai
ancaman dan/atau kekerasan.
Pengertian Konflik Sosial
Konflik akan selalu ada dalam dinamika sosial suatu masyarakat. terdapat empat faktor yang dapat
menyebabkan terjadinya konflik, yakni perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan
kepentingan, dan perubahan sosial.
Faktor Penyebab Konflik
1) Konflik pribadi. Konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan
sebagainya.
2) Konflik rasial. Konflik yang timbul akibat perbedaan ras.
3) Konflik antar kelas sosial. Konflik ini umumnya terjadi disebabkan perbedaan kepentingan.
4) Konflik politik. Konflik yang terjadi akibat perbedaan tujuan politis seseorang atau kelompok.
5) Konflik internasional. Umumnya terjadi karena perbedaan kepentingan yang berpengaruh pada
kedaulatan negara.
Bentuk-Bentuk Konflik
39. Secara umum, ada tiga upaya pengendalian konflik antara lain sebagai berikut.
• Konsiliasi, yaitu bentuk pengendalian konflik yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi
dan pengambilan keputusan yang adil.
• Mediasi, yaitu bentuk pengendalian konflik yang dilakukan dengan cara kedua belah pihak menunjuk pihak ketiga sebagai
mediator atau penengah.
• Arbitrase, yaitu bentuk pengendalian konflik yang dilakukan apabila kedua belah pihak sepakat untuk menerima atau terpaksa
menerima hadirnya pihak ketiga yang memberikan keputusan untuk penyelesaian konflik.
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Dampak Konflik Sosial
1. Konflik Sosial
Penanganan Konflik
Segi Positif
• Membantu memperjelas aspek-aspek kehidupan.
• Penyesuaian kembali norma, nilai, dan hubungan sosial.
• Meningkatkan solidaritas.
• Mengurangi ketergantungan antarindividu dan kelompok.
• Menghidupkan norma lama dan menciptakan norma baru.
• Sarana mencapai kesimbangan antara kekuatan yang ada di
masyarakat.
• Memunculkan sebuah kompromi baru.
Segi Negatif
• Keretakan hubungan antarindividu atau kelompok.
• Berubahnya sikap kepribadian para individu.
• Kerusakan harta benda dan jatuhnya korban manusia.
• Munculnya dominasi kelompok pemenang atas
kelompok yang kalah.
40. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
2. Integrasi Sosial
Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu
kesatuan, meliputi perbedaan kependudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma.
Syarat Terjadinya Integrasi Sosial
1) Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka.
2) Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dijadikan pedoman.
3) Norma dan nilai sosial berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijalankan secara konsisten.
Faktor yang Memengaruhi Cepat atau Lambatnya Proses Integrasi Sosial
1) Homogenitas kelompok. Integrasi sosial akan mudah dicapai pada kelompok atau masyarakat yang tingkat
kemajemukannya rendah.
2) Besar kecilnya kelompok. Dalam kelompok kecil, hubungan sosial antaranggota terjadi secara intensif sehingga
penyesuaian atas perbedaan lebih cepat dilakukan.
3) Mobilitas geografis. Makin seringnya anggota masyarakat datang dan pergi, makin sulit pula proses integrasi
sosial.
4) Efektivitas komunikasi. Komunikasi yang efektif antaranggota kelompok akan mempercepat proses integrasi dalam
kelompok.
41. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Bentuk-Bentuk Integrasi Sosial
Integrasi normatif dapat diartikan sebagai
integrasi yang terjadi akibat terdapatnya
norma-norma yang berlaku di
masyarakat. Norma menjadi hal yang
mampu mempersatukan masyarakat.
Integrasi fungsional terbentuk karena ada
fungsi tertentu dalam masyarakat.
Integrasi dapat terbentuk dengan
mengedepankan fungsi dari tiap pihak
dalam masyarakat.
Integrasi koersif terbentuk berdasarkan
kekuasaan yang dimiliki penguasa.
Penguasa dapat menerapkan cara koersif
(kekerasan) sebagai salah satu alat
pemersatu.
2. Integrasi Sosial
Integrasi Normatif Integrasi Fungsional Integrasi Koersif
Proses Integrasi Sosial
Integrasi sosial dapat terjadi melalui proses-proses berikut.
1) Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai adanya usaha untuk mengurangi perbedaan antara individu atau
kelompok dalam masyarakat. Setiap individu berusaha untuk meningkatkan kesatuan tindakan, sikap, dan proses
mental.
2) Akulturasi merupakan proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan
pada kebudayaan asing yang berbeda yang berlangsung hingga unsur tersebut diterima masyarakat.
42. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
2. Integrasi Sosial
Faktor-Faktor Pendorong Integrasi Sosial
1) Adanya toleransi tehadap kelompok manusia dengan kebudayaan berbeda
2) Kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi golongan masyarakat
3) Sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya.
4) Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat.
5) Pengetahuan tentang persamaan-persamaan unsur kebudayaan yang berlainan.
6) Perkawinan campuran antara dua pendukung kebudayaan yang berbeda.
7) Adanya musuh bersama dari luar cenderung memperkuat persatuan masyarakat.
