Dokumen tersebut membahas pengembangan e-government lokal di kota-kota dan pemukiman manusia. Secara khusus, dibahas mengenai status layanan online lokal saat ini berdasarkan survei Local Online Service Index tahun 2020 terhadap 100 kota, tantangan dan peluang pengembangan e-government lokal, serta kota-kota dengan peringkat tertinggi dalam kategori indikator survei.

1. Pramudhita Seltya Chairi
20102028
Ilmu pemerintahan
TEKNOLOGI INFORMASI PEMERINTAHAN
DOSEN PENGAMPU : SHAHRIL BUDIMAN, MPM

2. Chapter 4.
LOCAL E-GOVERNMENT
DEVELOPMENT IN CITIES AND
HUMAN SETTLEMENTS

3. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat administrasi publik di
semua tingkatan; Integrasi TIK dapat memperluas dan meningkatkan penyediaan layanan,
merampingkan dan mengoptimalkan proses internal, dan memungkinkan warga untuk
terlibat dengan institusi dan masalah publik dalam berbagai cara baik secara nasional
maupun lokal.
Pemerintah daerah semakin merangkul teknologi digital untuk berbagai keperluan. Banyak
yang menggunakan TIK untuk mengungkapkan dan menyebarkan informasi publik. Kota
dapat berbagi rincian yang berkaitan dengan rencana dan tujuan mereka, operasi sehari-
hari, dan penawaran layanan (termasuk mekanisme untuk berinteraksi
dengan pemerintah daerah).
Pengembangan e-government memiliki agenda politik yang tinggi, tetapi penekanannya
terutama pada prioritas dan kemajuan nasional, sebagaimana dibuktikan oleh banyak
inisiatif dan publikasi regional dan internasional yang menilai pertumbuhan dan efektivitas
egovernment di tingkat negara; contohnya termasuk United Nations E-Government
Survey (2020).
4.1 Pendahuluan

4. Pembahasan ini menyajikan hasil studi yang menilai portal e-government di kota-
kota terpilih menggunakan Local Online Service Index (LOSI). Proses ini dimulai
pada tahun 2018 sebagai studi percontohan yang menilai portal di 40 kota dan
berupaya untuk terus menyediakan data berbasis bukti untuk berkontribusi pada
penilaian kemajuan yang dibuat dalam pengembangan e-government lokal.
Pemerintah pusat dan daerah terlibat dalam upaya yang berkembang untuk
memanfaatkan manfaat yang ditawarkan TIK dalam penyediaan layanan publik,
termasuk inklusi sosial yang lebih besar, peningkatan efisiensi dan efektivitas,
pemberian layanan yang lebih personal, dan ketersediaan layanan 24/7.

5. 4.2 E-government
Lokal 4.2.1 Metodologi
LOSI terdiri dari 80 indikator yang berkaitan dengan empat kriteria: teknologi,
penyediaan konten penyediaan layanan, serta partisipasi dan keterlibatan.
Ada dua faktor penting yang mendasari pemilihan 80 indikator yang digunakan dalam
instrumen penilaian.Tinjauan literatur dan penelitian empiris sebelumnya membantu
menentukan rangkaian metrik mana yang paling mewakili elemen sentral dari
layanan publik digital dan penyediaan layanan di tingkat kota. Selain itu, upaya
untuk menyelaraskan indikator LOSI dengan Online Service Index (OSI)-keputusan
berdasarkan beberapa komentar yang diterima setelah edisi pertama studi dirilis
pada 2018.
Masing-masing dari 80 indikator LOSI menghasilkan pertanyaan biner dalam Kuesioner
Pemerintah Daerah (LGQ). Setiap indikator diberi nilai 1 jika ditemukan di portal kota
(ya) dan nilai 0 jika tidak ada (tidak).
Untuk mendapatkan hasil survei LOSI untuk tahun 2020, total 148 peneliti sukarelawan di
86 negara (menggunakan 41 bahasa) menilai portal kota terpilih dan portal terkait
lainnya, sebagaimana berlaku, menggunakan LGQ.

6. 4.2.2 Status layanan online lokal saat ini
100 kota yang disurvei untuk LOSI 2020 dipilih berdasarkan
lokasi geografis dan distribusipenduduk. Semua wilayah
dunia terwakili secara adil; jumlah negara yang dipilih
dari setiapwilayah didasarkan pada pangsa populasi
wilayah itu dalam populasi global. LOSI 2020 menilai 86
portal kota, 27 di Asia, 21 di Afrika, 21 di Eropa, 15 di
Amerika, dan 2 di Oseania.
Gambar 1 menunjukkan bahwa 14 kota (16 %) termasuk
dalam kelompok
LOSI sangat tinggi, 16 kota (19 %) termasuk dalam kelompok
LOSI tinggi, 33 kota (38 %) termasuk dalamkelompok
LOSI sedang, dan 23 kota (27 %) termasuk dalam
kelompok LOSI rendah.
Kota dengan nilai LOSI tertinggi untuk tahun 2020 adalah
Madrid (peringkat 1st), New York (2), Tallinn (3), Paris
dan Stockholm (4), Moskow (6), Bogota dan Buenos
Aires (7), Berlin, Seoul dan Shanghai (9), dan London,
Istanbul dan Roma (12).
Gambar 1. Jumlah dan persentase kota di setiap
tingkat LOSI

7. Secara singkat, negara-negara diberi salah
satu dari empat level OSI berdasarkan
nilai OSI mereka, sebagai berikut: sangat
tinggi (0,75 hingga 1,00), tinggi (0,50
hingga 0,75), sedang (0,25 hingga 0,50), dan
rendah (0,00 hingga 0,25).
Budapest, Riyadh,Santiago, dan Wina adalah
kota-kota di negara-negara
berpenghasilan tinggi tetapi memiliki
tingkat menengah nilai LOSI. Sebaliknya,
Bogota, Buenos Aires, Istanbul, Moskow
dan Shanghai berada di negara-negara
berpenghasilan menengah ke atas tetapi
memiliki tingkat LOSI yang sangat tinggi.
Sementara itu, Baku, Bagdad, Caracas,
Havana, Minsk dan Teheran berada di
negara-negara berpenghasilan menengah
ke atas tetapi memiliki tingkat LOSI yang
rendah. Hal ini menunjukkan bahwa
pengembangan e-government lokal yang
efektif mungkin memerlukan tidak hanya
sumber daya keuangan yang cukup
tetapi juga lingkungan yang mendukung
dan mekanisme dukungan yang
ditargetkan seperti visi dan strategi e-
government lokal yang komprehensif.
Gambar 2. Jumlah kota menurut tingkat
LOSI dan kelompok pendapatan nasional

8. Gambar 3. Level LOSI dan OSI: konvergensi dan
divergensi. (Jumlah dan persentase kota)
Gambar 3. menunjukkan jumlah dan
persentase kota dengan nilai LOSI
yang sesuai atau berbeda
dari nilai OSI untuk negara tempat mereka
berada. Tujuannya bukan untuk
mengundang perbandingan tingkat
LOSI dan OSI, melainkan untuk
menyoroti
perbedaan antara pengembangan portal
e-government lokal/kota dan
pengembangan portal e-government
nasional di negara-negara di mana
kota-kota tersebut berada.
Temuan tinjauan paralel tingkat LOSI dan
OSI 2020 ini mengkonfirmasi
pernyataan dalam edisi 2018 bahwa
perbedaan antara kinerja e-
government lokal dan nasional
mungkin lebih terlihat ketika
penilaian e-government lokal yang
lebih luas dilakukan. Pada tahun 2018
hanya 40 kota yang dinilai,
dibandingkan dengan 86 pada tahun
2020.

9. Gambar 4. Implementasi indikator
LOSI di portal e-government kota
Seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 4. hanya 10% portal kota
yang dinilai telah menerapkan 75
hingga 100 persen dari 12
indikator teknologi yang diukur,
sementara 48% telah menerapkan
antara 50 dan 75% indikator ini.
Kepatuhan yang tinggi paling jelas
terlihat untuk penyediaan konten;
27% portal kota yang dinilai telah
memenuhi 75 hingga 100% dari
32 indikator penyediaan konten,
sementara 24% telah mencapai 50
hingga 75% kepatuhan untuk
kriteria ini.

10. Gambar 5. Menunjukkan bahwa
indikator teknologi yang paling
sering ditemui berkaitan dengan
kompatibilitas portal dengan browser
web yang berbeda, aksesibilitas
portal melalui perangkat
seluler,kemudahan portal kota
ditemukan, dan ketersediaan fitur
pencarian di portal kota. Hasil survei
menunjukkan bahwa sebagian
besar portal kota yang dinilai tidak
sesuai dengan Pedoman
Aksesibilitas Konten Web hanya 10
portal (11,6%) yang memenuhi
standar ini. Kepatuhan terhadap
rekomendasi validasi tampilan dan
markup oleh World Wide Web
Consortium(W3C) juga buruk,
dengan hanya 9 dan 2 portal kota
(10,5 dan 2,3%) yang memenuhi
standar teknologi ini.
Gambar 5 Implementasi indikator teknologi di
portal kota

11. Lebih dari setengah kota yang disurvei
(53,5%) telah memperbarui konten portal
mereka dalam sebulan terakhir.
Khususnya, kurang dari setengah kota
yang diteliti (48,8%) menyediakan akses
gratis ke layanan online pemerintah melalui
kios, pusat komunitas, kantor pos,
perpustakaan, ruang publik, atau Wi-Fi
gratis. Kurang dari setengah kota (46,5%)
memiliki kebijakan privasi atau pernyataan
yang tersedia di portal mereka, yang
menunjukkan kurangnya perhatian dan
pertimbangan untuk privasi orang dan
terbatasnya kesadaran akan prinsip
transparansi dan akuntabilitas. Selain itu,
hanya 36% portal kota yang memiliki
kebijakan data terbuka dan hanya
33,8%yang mempublikasikan informasi
penggunaan.
Gambar 6. Implementasi indikator
penyediaan konten di portal kota

12. Gambar 7. Contoh teknologi : Kota Sydney : Data Hub
Teknologi yang muncul seperti
Internet of Things (IoT),
kecerdasan buatan (AI),
blockchain, realitas virtual
(VR) atau augmented reality
(AR) sedang
dipertimbangkan atau
digunakan. Hasil survei
menunjukkan bahwa inisiatif
OGD beroperasi di 57,0%
kota, indikasi kuat dari
keinginan kota-kota tersebut
untuk menjadi lebih
transparan dan efisien.
Teknologi e-government di
beberapa kota

13. Gambar 8. Contoh aplikasi portal : Kota Casablanca : Cata Store
Meskipun hasil untuk indikator
penyediaan layanan mungkin
tampak kurang menggembirakan
saat ini, kenyataannya adalah
banyak kota besar dunia secara
aktif terlibat dalam meningkatkan
dan memperluas penawaran
layanan publik online mereka;
Casablanca adalah contoh utama
dari ini. Casablanca
mengumumkan peluncuran versi
baru portalnya untuk memberi
warga akses yang lebih luas ke
konten digital dinamis, termasuk
data, dokumen, dan layanan;
pembaruan ini merupakan bagian
dari upaya kota untuk
mempromosikan transformasi
digital.

14. Implementasi
indikator partisipasi
dan keterlibatan di
portal kota
Seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 9. indikator partisipasi
dan keterlibatan yang paling sering
ditemui adalah keberadaan jejaring
sosial, dengan 79 % portal kota
menyediakan tautan ke jejaring
media sosial seperti Facebook,
Twitter, YouTube, dan Flickr.
Sementara pendekatan yang
berbeda digunakan untuk
memungkinkan warga mengajukan
keluhan atau berbagi pendapat
dengan pemerintah daerah
mereka, opsi ini tersedia di 72 %.
Kurang dari setengah portal kota
45 % menyediakan alat di situs
web masing-masing untuk
melibatkan orang dalam proses
musyawarah dan pengambilan
keputusan, dan hanya 23 % portal
kota memberikan beberapa
indikasi konsultasi publik online
telah menghasilkan keputusan
kebijakan, peraturan atau layanan.
Di antara portal kota yang
diteliti, 19 persen menawarkan
fitur "dukungan langsung" yang
memungkinkan pegawai kota
berkomunikasi dengan
pengguna secara real time.
Interaksi semacam ini
menciptakan hubungan yang
lebih erat di antara para
pemangku kepentingan. Salah
satu contoh menarik dari
penyediaan dukungan
langsung adalah ASL Direct
New York City yaitu sistem
panggilan video
Gambar 9. Implementasi indikator partisipasi
dan keterlibatan di portal kota

15. Kota dengan peringkat tertinggi pada masing-
masing kategori indikator LOSI 2020
ditunjukkan melalu empat subkelompok
kriteria (teknologi, penyediaan konten,
penyediaan layanan, serta partisipasi dan
keterlibatan) :
Dalam subkelompok teknologi, Tokyo adalah
peringkat 1, diikuti oleh Madrid, New York,
Seoul, Shanghai, London, Toronto, Kuala
Lumpur dan Kabul.
Dalam penyediaan konten, Madrid adalah
peringkat 1 diikuti oleh New York, Paris,
Seoul dan London.
Dalam kategori penyediaan layanan, Madrid
adalah peringkat 1 diikuti New York, Tallinn,
Stockholm, Buenos Aires, Dubai dan
Bogota.
Dalam subkelompok partisipasi dan keterlibatan,
Madrid adalah peringkat 1 diikuti Paris,
Helsinki, Bogota, Moskow, Berlin, Warsawa,
Toronto, dan Lisbon.
Gambar 10. Kota dengan peringkat tertinggi dalam setiap kategori indikator
Kota dengan
peringkat tertinggi
dalam setiap kategori
indikator

16. Tantangan dan
peluang
Tingginya biaya yang terkait dengan penerapan dan penerapan teknologi baru merupakan tantangan serius lainnya
bagi pemerintah daerah. Misalnya, memperkenalkan VR atau AR untuk mempromosikan pariwisata kota seringkali
tidak layak, terutama di negara berkembang, karena teknologi ini mahal. Keterjangkauan internet sering menjadi
masalah, terutama di negara berkembang berpenghasilan rendah. Di mana akses Internet mahal dan tingkat
penetrasi Internet rendah, layanan elektronik meskipun ditawarkan. Hambatan lain dalam konteks ini mungkin
termasuk tingginya biaya perangkat elektronik atau kurangnya sinyal Internet yang kuat di daerah yang lebih
terpencil.
Cara untuk mengurangi biaya dan memperkuat pengembangan e-government (termasuk dukungan untuk proyek
“kota pintar”) adalah melalui peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta, contoh : Lebih dari 260 stasiun London
Underground (Tube) dan 79 stasiun London Overground menawarkan Wi-Fi gratis untuk memberikan informasi
yang dibutuhkan penduduk dan pengunjung saat mereka bergerak di sekitar kota. Transport for London, badan
pemerintah yang bertanggung jawab atas sistem transportasi umum kota.
Tantangan
01. Infrastruktur yang tidak memadai dan biaya teknologi tinggi

17. Penggunaan teknologi pengenalan wajah kontroversial, sensor dan kamera dipasang di beberapa
lokasi, dilihat sebagai ancaman terhadap privasi dan keamanan orang. Namun, ada beberapa cara kota
dapat mengatasi masalah tersebut seperto : Departemen Kepolisian Chula Vista California
memperkenalkan program drone-nya. Keamanan data merupakan faktor kunci dalam keberhasilan dan
ketahanan e-government lokal. Pemerintah daerah perlu menerapkan strategi dan protokol keamanan
dan privasi yang solid, menggunakan pendekatan teknis yang sesuai dan alat yang andal untuk
mengatasi masalah keamanan data dan perlindungan privasi.
02. Ancaman terhadap privasi dan keamanan
03. Kurangnya tenaga terampil dan pengelolaan proses birokrasi
Pemerintah daerah harus memprioritaskan penguatan literasi digital dan perolehan keterampilan
elektronik yang ditargetkan di antara karyawan yang ada dan potensial yang penting untuk penyediaan
layanan elektronik. Hal ini dapat dicapai melalui berbagi pengetahuan dan pelatihan lintas
kota/kabupaten, dengan dukungan dari pakar hukum dan teknologi di sektor swasta dan masyarakat
sipil. Cara mengatasinya berupa penyediaan layanan publik online mengurangi biaya transaksi dan
menyederhanakan prosedur birokrasi yang memakan waktu, terutama bagi pemerintah daerah. Contoh
: San Francisco telah memperkenalkan chatbot pengadaan (PAIGE).

18. Kesenjangan digital muncul dari kesenjangan sosial ekonomi yang luas, dan akar dari keduanya adalah
kesenjangan ekonomi dan sosial antara negara, kelompok, dan individu yang memengaruhi
kemampuan mereka untuk mengakses dan menggunakan TIK. Langkah pertama dalam menjembatani
kesenjangan digital adalah mengatasi ketidaksetaraan. Berbagi prakarsa kota, aplikasi, kebijakan dan
pengalaman serta replikasi praktik terbaik dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial
kota lain, terutama di negara berkembang. Contoh : Tarragona di Spanyol dan anakkale di Turki terlibat
dalam kemitraan kota pintar lainnya; kedua kota bertukar pengalaman tata kelola dan berencana untuk
bekerja sama dalam pembuatan platform kota pintar di anakkale mengikuti contoh Tarragona.
04. Kesenjangan digital
Peluang
Kota dapat menghasilkan tingkat kepuasan yang tinggi di antara penduduk lokal dengan menawarkan
berbagai macam layanan online. Menyediakan informasi, memungkinkan pengguna untuk mengajukan
sertifikat dan izin resmi, memfasilitasi pengajuan tender, dan menerima pembayaran elektronik hanyalah
beberapa cara pemerintah daerah dapat menghemat waktu dan sumber daya penduduk melalui
penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien. Dengan keterbukaan dan interaksi yang lebih besar,
pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan yang lebih responsif, meningkatkan pengambilan
keputusan, mengurangi korupsi dan penyuapan, mendukung pertumbuhan ekonomi dengan lebih baik, dan
meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah.
01. Untuk meningkatkan kepuasan dan memastikan inklusi

19. 4.3 Pemerintah Daerah Yang Lebih Cerdas
Model tata kelola yang cerdas mengandalkan analisis sejumlah besar data untuk
memastikan bahwa semua aspek administrasi ditangani secara efisien dan efektif
dan dikoordinasikan dalam sistem administrasi yang terintegrasi penuh. Kontribusi
aplikasi layanan cerdas untuk e-government yang sukses dan inovatif secara
keseluruhan seperti membentuk kembali struktur administrasi, mensintesis aspek
fisik dan sosial kota untuk hasil yang optimal, menerapkan mekanisme
pemantauan dan kontrol tingkat lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas,
serta meningkatkan infrastruktur untuk mendukung kualitas hidup yang lebih baik
dan keberlanjutan yang lebih baik. Konsep layanan cerdas berasal dari peran
transformatif dimainkan oleh teknologi untuk mengatasi masalah mendesak yang
memengaruhi masyarakat modern. Konsep tata kelola yang cerdas telah menarik
perhatian entitas lokal, nasional, dan supranasional seperti Bank Dunia, OECD, Uni
Eropa, dan perusahaan swasta.
Algoritma dan aplikasi AI seperti pembelajaran mesin memiliki potensi untuk membantu
pemerintah kota mengatasi tantangan utama yang terkait dengan populasi yang
besar dan tumbuh cepat, termasuk masalah yang berkaitan dengan pasokan air,
ketahanan pangan, keselamatan publik, manajemen lalu lintas, perawatan
kesehatan, kebutuhan energi, pengelolaan sampah, dan kebutuhan akan
pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata serta kesempatan belajar.

20. Contoh smarter
local
government
Salah satu tantangan terbesar bagi kota-kota modern
adalah mengatasi timbulan sampah padat yang berlebihan
dan memastikan pembuangannya yang aman bagi
lingkungan. Melalui penerapan AI untuk daur ulang cerdas
dan pengelolaan limbah, sistem pengelolaan limbah
berkelanjutan dapat dikembangkan untuk meningkatkan
transportasi, penanganan, pembuangan, dan daur ulang
limbah.
Pengambilan keputusan berdasarkan analisis data kota real-time
yang komprehensif memungkinkan otoritas kota untuk
mengoptimalkan publik sumber daya secara holistik. Memanfaatkan
potensi penuh dari big data dapat mengubah model pemerintah,
model layanan, dan proses pengembangan industri, menjadikan
kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan
berkelanjutan.Teknologi ini memiliki kapasitas untuk mengubah
pengelolaan layanan publik seperti pemeliharaan jalan, pengelolaan
sampah, penerangan, irigasi ruang hijau, dan banyak fungsi penting
lainnya yang memerlukan koordinasi logistik.
Gambar 11. Smarter local government : Kota
Sao paulo : Pengelolaan sampah yang efektif
Gambar 12. Smarter local government : Kota
Hangzhou: Real-time traffic management

21. 4.4 Ringkasan dan kesimpulan
01. Survei LOSI 2020 memperkuat temuan survei 2018 yang menegaskan bahwa portal pemerintah daerah
umumnya tidak berkinerja sebaik portal nasional di negara-negara di mana kota-kota tersebut berada.
02. Perbedaan yang cukup untuk menunjukkan bahwa sumber daya keuangan bukan satu-satunya faktor penting;
ada beberapa kota di negara berpenghasilan tinggi dengan nilai LOSI sedang dan beberapa kota di negara
berpenghasilan menengah ke atas dengan nilai LOSI sangat tinggi.
03. Hasil studi LOSI 2020 menunjukkan bahwa kota-kota berkomitmen untuk menawarkan konten yang memadai
dan meningkatkan kegunaan situs web mereka tetapi tidak terlalu fokus pada penyediaan layanan elektronik dan
meningkatkan partisipasi.
04. Sebagian besar portal kota dinilai sangat bergantung pada jaringan media sosial seperti Facebook, Twitter,
YouTube dan Flickr. Sangat sedikit portal yang menggabungkan alat partisipasi tradisional seperti e-jajak
pendapat, e-forum, ruang obrolan, blog, petisi elektronik.
05. Perlunya visi bersama tentang e-government lokal yang termasuk penduduk lokal, sektor swasta, pemerintah,
organisasi non-pemerintah.
06. Pengembangan e-government lokal perlu didorong oleh orang daripada didorong oleh teknologi. Prioritas
utama otoritas pemerintah daerah harus membawa orang online dan meningkatkan kepuasan mereka.
07. Kota-kota yang telah berhasil mengimplementasikan proyek layanan pintar dapat berbagi apa yang telah
mereka pelajari dengan kota-kota yang masih mencari solusi yang tepat.

22. Thank you!