1. Peninjauan Kembali (PK) ke MA
• Peninjauan kembali dapat dilakukan WP apabila
pihak yang bersangkutan tidak/belum puas dengan
putusan Pengadilan Pajak mengenai keberatan dan
banding yang diajukan sebelumnya, maka pihak yang
bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali
kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak
dan hanya dapat diajukan satu kali dengan disertai
alasan dan bukti-bukti yang mendukung.

2. Alasan-alasan Pengajuan PK dan Jangka
Waktu pengajuan PK
Berdasarkan UU No. 14 Th. 2002, Pasal 92:
• Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan
atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya
diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim
dinyatakan palsu; Jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak
diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim
pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap,
• Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat
menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di
pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda; Jangka
waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti
yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah
dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

3. Lanjutan….
• Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau
lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus
berdasarkan pasal 80 ayat (1) berupa: mengabulkan sebagian
atau seluruhnya atau menambah Pajak yang harus dibayar;
maka jangka waktu pengajuan PK-nya dilakukan paling
lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.
• Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus
tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
• Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Maka
jangka waktu pengajuan PK-nya juga dilakukan paling lambat
3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.

4. Jangka Waktu Pemeriksaan dan Putusan
Peninjauan Kembali Oleh MA
• MA memeriksa dan memutus permohonan PK dengan
ketentuan:
– Dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan peninjauan
kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil
putusan melalui pemeriksaan acara biasa ;
– Dalam jangka waktu 1 bulan sejak permohonan Peninjauan
Kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil
putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil
putusan melalui acara cepat ;
• Putusan atas permohonan PK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 93 ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum.

5. Tata Cara Pengajuan Permohonan PK Putusan
Pengadilan Pajak
• Permohonan PK dapat diterima, apabila panjar biaya perkara
yang ditentukan oleh Ketua MA dalam Surat Kuasa Untuk
Membayar (SKUM) telah dibayar lunas;
• Apabila panjar biaya PK telah dibayar lunas, Panitera
Pengadilan wajib membuat akta permohonan PK dan mencatat
permohonan ke dalam register induk perkara dan register
permohonan PK khusus;
• Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari Panitera wajib
memberitahukan
tentang
permohonan
PK
kepada
pihak lawannya dengan memberikan atau mengirimkan salinan
permohonan Peninjauan Kembali beserta alasan-alasan kepada
pihak lawan;

6. Lanjutan…..
• Jawaban
dan
tanggapan
atas
alasan
Peninjauan
Kembali selambat-lambatnya 30 hari sejak alasan Peninjauan
Kembali tersebut diterima, harus sudah diterima di
Kepaniteraan untuk disampaikan kepada pihak lawan;
• Jawaban atau tanggapan atas Peninjauan Kembali yang
diterima di Kepaniteraan PTUN harus dibubuhi hari dan
tanggal penerimaan yang dinyatakan di atas surat jawaban
tersebut;
• Dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban tersebut
berkas Peninjauan Kembali berupa berkas A dan B dikirim ke
Mahkamah Agung;

7. Lanjutan…..
• Dalam menentukan panjar biaya PK diperhitungkan :
– Menetapkan biaya peninjauan kembali yang
ditentukan Mahkamah Agung ;
– Biaya pengiriman uang melalui bank ;
– Ongkos kirim berkas ;
– Biaya pemberitahuan berupa :
• Pemberitahuan pernyataan PK dan alasan PK ;
• Pemberitahuan atas jawaban PK ;
• Pemberitahuan penyampaian salinan putusan kepada
pemohon PK ;
• Pemberitahuan bunyi putusan PK kepada termohon PK.

8. Lanjutan…..
• MA mengirimkan salinan putusan atas permohonan PK beserta
berkas perkaranya kepada Pengadilan Pajak dalam waktu 30
hari;
• Penitera Pengadilan Pajak menyampaikan salinan putusan
tersebut kepada pemohon dan pihak lawan, dan wajib
mengirimkan bukti pengiriman pemberitahuan putusan
dimaksud kepada MA dalam jangka waktu 30 hari.

9. Contoh Kasus
• Kasus sengketa pajak tentang fasilitas PPN dan PPnBM yang ditunda pada
Production Sharing Contract (PSC) yang diajukan oleh beberapa Wajib
Pajak. Beberapa putusan Pengadilan Pajak menghasilkan keputusan yang
berbeda, dalam hal ini bertolak belakang. Yaitu beberapa putusan
Pengadilan Pajak yang mengabulkan permohonan banding dan beberapa
putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding yang
diajukan oleh beberapa Production Sharing Contract (PSC) atas sengketa
pajak yang sama dengan beberapa dasar pengambilan putusan yang
berbeda yang diambil oleh hakim-hakim pengadilan Pajak yang berbeda.
Perbedaan Putusan Pengadilan Pajak tersebut diatas menimbulkan
ketidakpastian hukum mengenai bagaimana yang sebenarnya peraturan
perpajakan,dalam hal ini fasilitasa penundaan pembayaran PPN dan
PPnBM , yang seharusnya diterapkan.Ketidakpastian hukum ini tentunya
akan membawa peluang pengenaan pajak yang tidak adil kepada Wajib
Pajak. Dalam kaitan dengan ini, masalah ini kemungkinan akan berulang
pada saat diterapkannya UU PPN dan PPnBM yang baru.

10. Penyelesaian Kasus
• Salah satu cara untuk mengurangi perbedaan yang muncul atas putusan
pengadilan pajak adalah hakim dalam proses pengambilan keputusan
sebaiknya selalu didahului dengan mempertimbangkan yurisprudensi yaitu
putusan hakim atau putusan Mahkama Agung
mengenai perkara
peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak atas kasus sengketa
pajak yang sama. Untuk masa-masa yang akan datang jumlah sengketa
pajak yang diajukan ke pengadilan pajak oleh wajib pajak semakin banyak
dan beragam berdasaarkan kecendrungan yang terjadi selama ini, maka
sangat perlulah untuk mengambil suatu posisi oleh hakim-hakim
dipengadilan pajak dalam menyelesaikan suatu sengketa pajak yang dapat
memberikan kepastian hukum dan keadilan tanpa mengurangi prinsip
kemandirian hakim dalam pengambilan keputusan. Pengunaan
Yurisprudensi dalam pengambilan keputusan akan memberikan dampak
pada kepastian hukum karena akan menghasilkan keputusan pengadilan
pajak yang konsisten dari waktu ke waktu.

11. Contoh Kasus 2
• Pada tahun 2006 PT. Langgeng Makmur Industries Tbk.
mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada MA
dengan Termohon Dirjen. Pajak Jakarta, atas ketidakmampuan
perusahaan dalam membayar angsuran pokok pinjaman dan
beban bunga hutang baik dari dalam maupun luar negeri yang
timbul selama tahun 2003, dimana pemohon diharuskan oleh
termohon dalam SKPKB tahun 2005 untuk membayar Pajak
Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp.2.621.248, sanksi
administrasi Rp.681.524.501, dan beban bunga yang berasal
dari pinjaman luar negeri yang masih terutang
Rp.13.536.497.769.
• Berikut bentuk putusan permohonan PK yang dikeluarkan MA
(link ke pdf Putusan Permohonan PK PT. Langgeng)