SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 11
Oleh:
1. Christine Tanuwijaya -1387010
2. Silvia Handryanti - 1387020
WANPRESTASI
Pengertian Wanprestasi
 Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi
oleh debitur dalam setiap perikatan.
 Apabila debitur tidak memenuhi prestasi
sebagaimana yang telah ditentukan dalam
perjanjian, ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).
Macam – Macam Wanprestasi
 1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi. Dalam
hal ini debitur dapat segera dituntut ganti rugi.
 2. Tidak tunai memenuhi prestasi atau prestasi
dipenuhi sebagian.
 3. Terlambat memenuhi prestasi.
 4. Keliru memenuhi prestasi.
Penetapan Wanprestasi
 Dalam menetapkan kapan debitur wanprestasi
pada perjanjian yang prestasinya untuk tidak
berbuat sesuatu, misalnya untuk tidak
membangun tembok yang tingginya lebih dari 2
meter, sehingga begitu debitur membangun
tembok yang tingginya lebih dari 2 meter, sejak
itu ia dalam keadaan wanprestasi.
 Dalam perjanjian yang prestasinya untuk
memberi sesuatu atau untuk berbuat sesuatu
(tidak menetapkan kapan debitur harus
memenuhi prestasi), sehingga untuk pemenuhan
prestasi tersebut debitur harus lebih dahulu diberi
teguran (sommatie/ingebrekestelling) agar ia
Teguran / Somatie
 Cara memberikan teguran
(sommatie/ingebrekestelling) terhadap debitur
diatur di dalam pasal 1238 KUH Perdata yang
menentukan, bahwa teguran itu harus dengan
surat perintah atau dengan akta sejenis.
 Yang dimaksud dengan surat perintah dalam
Pasal 1238 KUH Perdata tersebut adalah
peringatan resmi oleh jurusita pengadilan.
Sedangkan yang dimaksud dengan akta sejenis
adalah suatu tulisan biasa (bukan resmi), surat
maupun telegram, yang tujuannya sama yakni
untuk memberiperingatan kepada debitur agar
memenuhi prestasi dalam tempo tertentu.
Tuntutan Kreditur
 Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi,
kreditur dapat memilih diantara beberapa
kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut
dalam Pasal 1267 KUH Perdata, yaitu:
 1. Pemenuhan perikatan.
 2. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian.
 3. Ganti kerugian.
 4. Pembatalan perjanjian timbal balik.
 5. Pembatalan dengan ganti kerugian.
Penggantian Kerugian
 Ketentuan tentang ganti rugi dalam KUH Perdata
diatur dalam Pasal 1243 sampai 1252. Dari pasal
– pasal itu dapat disimpulkan bahwa yang
dimaksud ganti rugi adalah sanksi yang dapat
dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi
prestasi dalam suatu perikatan untuk
memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.
 Biaya adalah segala pengeluaran atau
perongkosan yang secara nyata telah dikeluarkan
oleh kreditur. Rugi adalah segala kerugian karena
musnahnya atau rusaknya barang – barang milik
kreditur akibat kelalaian debitur. Sedangkan
bunga adalah segala keuntungan yang
diharapkan atau sudah diperhitungkan.
Penggantian Kerugian
 Menurut pasal 1243 KUH Perdata, debitur baru
diwajibkan membayar ganti rugi, biaya, bunga
bila ia wanprestasi setelah dinyatakan lalai oleh
kreditur tetap tidak melaksanakan perikatan, atau
bila debitur tidak melaksanakan prestasi dalam
tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam
perikatan.
Penggantian Kerugian
 Kreditur yang menuntut pembayaran ganti rugi,
biaya dan bunga harus membuktikan bahwa:
 1. Ada perikatan.
 2. Debitur tidak melaksanakan perikatan atau
berwanprestasi.
 3. Debitur telah dinyatakan lalai.
 4. Kreditur menderita kerugian karena
wanprestasi debitur.
Ada dua jenis kerugian, yaitu:
a. Kerugian yang sungguh – sungguh diderita
(werkelijk geleden schade).
b. Kerugian berupa kehilangan keuntungan
(gederfde winst).
Syarat – Syarat Ganti Kerugian
 1. Kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya
diduga pada waktu perikatan dibuat.
Menurut Pasal 1247 KUH Perdata, bahwa debitur
hanya wajib mengganti kerugian atas kerugian yang
dapat diduga pada waktu perikatan dibuat, kecuali
jika ada arglist (kesengajaan).
 2. Kerugian yang merupakan akibat langsung dan
serta merta daripada wanprestasi.
Antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai
hubungan kausal. Jika tidak, maka kerugian tidak
harus diganti. Untuk timbulnya suatu akibat tertentu,
terdapat sejumlah syarat – syarat yang tidak terbatas
yang mendukung terjadinya akibat tertentu.
Sekian Dan Terima Kasih

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA Fair Nurfachrizi
 
Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaPerjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaLeks&Co
 
Hukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatanHukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatanDin Haidiati
 
JUAL BELI PERUSAHAAN/ PERNIAGAAN
JUAL BELI PERUSAHAAN/PERNIAGAANJUAL BELI PERUSAHAAN/PERNIAGAAN
JUAL BELI PERUSAHAAN/ PERNIAGAANFair Nurfachrizi
 
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesiaHukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesianoviyulia2
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANADian Oktavia
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Idik Saeful Bahri
 
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Rudi Sudirdja
 
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaPembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaDaniel_Alfaruqi
 
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Taufik Budi Permana
 

Was ist angesagt? (20)

Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
 
Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaPerjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa Menyewa
 
Asas-asas Dalam Hukum Perikatan
Asas-asas Dalam Hukum PerikatanAsas-asas Dalam Hukum Perikatan
Asas-asas Dalam Hukum Perikatan
 
Hukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatanHukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatan
 
JUAL BELI PERUSAHAAN/ PERNIAGAAN
JUAL BELI PERUSAHAAN/PERNIAGAANJUAL BELI PERUSAHAAN/PERNIAGAAN
JUAL BELI PERUSAHAAN/ PERNIAGAAN
 
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesiaHukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
 
Hukum jaminan
Hukum jaminanHukum jaminan
Hukum jaminan
 
Hukum perjanjian kuliah 2
Hukum perjanjian kuliah 2Hukum perjanjian kuliah 2
Hukum perjanjian kuliah 2
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
 
Hukum Jaminan
Hukum JaminanHukum Jaminan
Hukum Jaminan
 
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan
 
praktik peradilan perdata
praktik peradilan perdatapraktik peradilan perdata
praktik peradilan perdata
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
 
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaPembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
 
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 

Andere mochten auch

Presentasi pengantar hukum dan etika bisnis kontrak
Presentasi pengantar hukum dan etika bisnis   kontrakPresentasi pengantar hukum dan etika bisnis   kontrak
Presentasi pengantar hukum dan etika bisnis kontrakFadhil Ismi
 
Bedah kasus putusan ma 2337 k pdt_2009 miftaqurrohman el-qudsy
Bedah kasus putusan ma 2337 k pdt_2009 miftaqurrohman el-qudsyBedah kasus putusan ma 2337 k pdt_2009 miftaqurrohman el-qudsy
Bedah kasus putusan ma 2337 k pdt_2009 miftaqurrohman el-qudsyMiftaqurrohman el-Qudsy
 
Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi
Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi
Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi DELA ASFARINA
 
Buku Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Buku Hak Kekayaan Intelektual (HKI)Buku Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Buku Hak Kekayaan Intelektual (HKI)Agus Candra
 
Aspek hukum dalam ekonomi hak kekayaan intelektual
Aspek hukum dalam ekonomi   hak kekayaan intelektualAspek hukum dalam ekonomi   hak kekayaan intelektual
Aspek hukum dalam ekonomi hak kekayaan intelektualFether Abersond
 
Presentasi tesis gemi indah.s
Presentasi tesis   gemi indah.sPresentasi tesis   gemi indah.s
Presentasi tesis gemi indah.sGemi Indah
 
POWER POINT SIDANG SKRIPSI TENTANG PELAYANAN PUBLIK
POWER POINT SIDANG SKRIPSI TENTANG PELAYANAN PUBLIKPOWER POINT SIDANG SKRIPSI TENTANG PELAYANAN PUBLIK
POWER POINT SIDANG SKRIPSI TENTANG PELAYANAN PUBLIKIca Diennissa
 
Contoh Powerpoint ppt PRESENTASI SIDANG UJIAN SKRIPSI
Contoh Powerpoint ppt PRESENTASI SIDANG UJIAN SKRIPSIContoh Powerpoint ppt PRESENTASI SIDANG UJIAN SKRIPSI
Contoh Powerpoint ppt PRESENTASI SIDANG UJIAN SKRIPSIAhmad Said
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTAndhika Pratama
 
How to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your NicheHow to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your NicheLeslie Samuel
 

Andere mochten auch (18)

Presentasi pengantar hukum dan etika bisnis kontrak
Presentasi pengantar hukum dan etika bisnis   kontrakPresentasi pengantar hukum dan etika bisnis   kontrak
Presentasi pengantar hukum dan etika bisnis kontrak
 
Bedah kasus putusan ma 2337 k pdt_2009 miftaqurrohman el-qudsy
Bedah kasus putusan ma 2337 k pdt_2009 miftaqurrohman el-qudsyBedah kasus putusan ma 2337 k pdt_2009 miftaqurrohman el-qudsy
Bedah kasus putusan ma 2337 k pdt_2009 miftaqurrohman el-qudsy
 
Analisis keputusan
Analisis keputusanAnalisis keputusan
Analisis keputusan
 
Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi
Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi
Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi
 
Buku Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Buku Hak Kekayaan Intelektual (HKI)Buku Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Buku Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
 
Aspek hukum dalam ekonomi hak kekayaan intelektual
Aspek hukum dalam ekonomi   hak kekayaan intelektualAspek hukum dalam ekonomi   hak kekayaan intelektual
Aspek hukum dalam ekonomi hak kekayaan intelektual
 
Perikatan (perjanjian)
Perikatan (perjanjian)Perikatan (perjanjian)
Perikatan (perjanjian)
 
kasus Haki ppt
kasus Haki ppt kasus Haki ppt
kasus Haki ppt
 
Presentasi TESIS
Presentasi TESISPresentasi TESIS
Presentasi TESIS
 
Makalah bpjs
Makalah bpjsMakalah bpjs
Makalah bpjs
 
Presentasi tesis gemi indah.s
Presentasi tesis   gemi indah.sPresentasi tesis   gemi indah.s
Presentasi tesis gemi indah.s
 
Hukum Bisnis
Hukum BisnisHukum Bisnis
Hukum Bisnis
 
PPT Usulan Penelitian
PPT Usulan PenelitianPPT Usulan Penelitian
PPT Usulan Penelitian
 
Analisis jabatan ppt
Analisis jabatan pptAnalisis jabatan ppt
Analisis jabatan ppt
 
POWER POINT SIDANG SKRIPSI TENTANG PELAYANAN PUBLIK
POWER POINT SIDANG SKRIPSI TENTANG PELAYANAN PUBLIKPOWER POINT SIDANG SKRIPSI TENTANG PELAYANAN PUBLIK
POWER POINT SIDANG SKRIPSI TENTANG PELAYANAN PUBLIK
 
Contoh Powerpoint ppt PRESENTASI SIDANG UJIAN SKRIPSI
Contoh Powerpoint ppt PRESENTASI SIDANG UJIAN SKRIPSIContoh Powerpoint ppt PRESENTASI SIDANG UJIAN SKRIPSI
Contoh Powerpoint ppt PRESENTASI SIDANG UJIAN SKRIPSI
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
 
How to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your NicheHow to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your Niche
 

Ähnlich wie Presentasi hukum perikatan wanprestasi

Kepastian Hukum Dalam penyelesaian kredit macet.pptx
Kepastian  Hukum Dalam penyelesaian kredit macet.pptxKepastian  Hukum Dalam penyelesaian kredit macet.pptx
Kepastian Hukum Dalam penyelesaian kredit macet.pptxMNoorHR1
 
WANPRESTASI PMH DALAM PERBANKAN EKONOMI SYARIAH.pptx
WANPRESTASI  PMH DALAM PERBANKAN EKONOMI SYARIAH.pptxWANPRESTASI  PMH DALAM PERBANKAN EKONOMI SYARIAH.pptx
WANPRESTASI PMH DALAM PERBANKAN EKONOMI SYARIAH.pptxAhmadiNejad4
 
kuh perdata hukum perikatan
kuh perdata hukum perikatankuh perdata hukum perikatan
kuh perdata hukum perikatandwi aprilia
 
PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM MENGATASI KEGAGALAN PENCAIRAN.pptx
PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM MENGATASI KEGAGALAN PENCAIRAN.pptxPERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM MENGATASI KEGAGALAN PENCAIRAN.pptx
PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM MENGATASI KEGAGALAN PENCAIRAN.pptxNadnosWolfrider
 
Hak dan tanggungngan penjamin
Hak dan tanggungngan penjaminHak dan tanggungngan penjamin
Hak dan tanggungngan penjaminZamree Zakaria
 
Pegadaian dan anjak Piutang
Pegadaian dan anjak Piutang Pegadaian dan anjak Piutang
Pegadaian dan anjak Piutang Risa Martia
 
Berakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjianBerakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjianIAIN Ponorogo
 
Hutang lancar
Hutang lancarHutang lancar
Hutang lancardkadani
 
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANGHAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANGFair Nurfachrizi
 

Ähnlich wie Presentasi hukum perikatan wanprestasi (20)

Hukum perikatan
Hukum perikatanHukum perikatan
Hukum perikatan
 
JAMINAN PERORANGAN.pptx
JAMINAN PERORANGAN.pptxJAMINAN PERORANGAN.pptx
JAMINAN PERORANGAN.pptx
 
Kepastian Hukum Dalam penyelesaian kredit macet.pptx
Kepastian  Hukum Dalam penyelesaian kredit macet.pptxKepastian  Hukum Dalam penyelesaian kredit macet.pptx
Kepastian Hukum Dalam penyelesaian kredit macet.pptx
 
Fe hukumperjanjanjian
Fe hukumperjanjanjianFe hukumperjanjanjian
Fe hukumperjanjanjian
 
WANPRESTASI PMH DALAM PERBANKAN EKONOMI SYARIAH.pptx
WANPRESTASI  PMH DALAM PERBANKAN EKONOMI SYARIAH.pptxWANPRESTASI  PMH DALAM PERBANKAN EKONOMI SYARIAH.pptx
WANPRESTASI PMH DALAM PERBANKAN EKONOMI SYARIAH.pptx
 
kuh perdata hukum perikatan
kuh perdata hukum perikatankuh perdata hukum perikatan
kuh perdata hukum perikatan
 
PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM MENGATASI KEGAGALAN PENCAIRAN.pptx
PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM MENGATASI KEGAGALAN PENCAIRAN.pptxPERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM MENGATASI KEGAGALAN PENCAIRAN.pptx
PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM MENGATASI KEGAGALAN PENCAIRAN.pptx
 
Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum Perikatan
 
Macam perikatan
Macam perikatanMacam perikatan
Macam perikatan
 
Macam perikatan
Macam perikatanMacam perikatan
Macam perikatan
 
Rangkuman piutang
Rangkuman piutangRangkuman piutang
Rangkuman piutang
 
Hak dan tanggungngan penjamin
Hak dan tanggungngan penjaminHak dan tanggungngan penjamin
Hak dan tanggungngan penjamin
 
Pegadaian dan anjak Piutang
Pegadaian dan anjak Piutang Pegadaian dan anjak Piutang
Pegadaian dan anjak Piutang
 
Berakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjianBerakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjian
 
Kewajiban / Hutang Lancar
Kewajiban / Hutang LancarKewajiban / Hutang Lancar
Kewajiban / Hutang Lancar
 
Piutang
PiutangPiutang
Piutang
 
Jasa jasa perbankan
Jasa jasa perbankanJasa jasa perbankan
Jasa jasa perbankan
 
HUTANG LANCAR d3.ppt
HUTANG LANCAR d3.pptHUTANG LANCAR d3.ppt
HUTANG LANCAR d3.ppt
 
Hutang lancar
Hutang lancarHutang lancar
Hutang lancar
 
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANGHAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
 

Kürzlich hochgeladen

Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 

Kürzlich hochgeladen (10)

Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 

Presentasi hukum perikatan wanprestasi

  • 1. Oleh: 1. Christine Tanuwijaya -1387010 2. Silvia Handryanti - 1387020 WANPRESTASI
  • 2. Pengertian Wanprestasi  Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan.  Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).
  • 3. Macam – Macam Wanprestasi  1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini debitur dapat segera dituntut ganti rugi.  2. Tidak tunai memenuhi prestasi atau prestasi dipenuhi sebagian.  3. Terlambat memenuhi prestasi.  4. Keliru memenuhi prestasi.
  • 4. Penetapan Wanprestasi  Dalam menetapkan kapan debitur wanprestasi pada perjanjian yang prestasinya untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya untuk tidak membangun tembok yang tingginya lebih dari 2 meter, sehingga begitu debitur membangun tembok yang tingginya lebih dari 2 meter, sejak itu ia dalam keadaan wanprestasi.  Dalam perjanjian yang prestasinya untuk memberi sesuatu atau untuk berbuat sesuatu (tidak menetapkan kapan debitur harus memenuhi prestasi), sehingga untuk pemenuhan prestasi tersebut debitur harus lebih dahulu diberi teguran (sommatie/ingebrekestelling) agar ia
  • 5. Teguran / Somatie  Cara memberikan teguran (sommatie/ingebrekestelling) terhadap debitur diatur di dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menentukan, bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis.  Yang dimaksud dengan surat perintah dalam Pasal 1238 KUH Perdata tersebut adalah peringatan resmi oleh jurusita pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan akta sejenis adalah suatu tulisan biasa (bukan resmi), surat maupun telegram, yang tujuannya sama yakni untuk memberiperingatan kepada debitur agar memenuhi prestasi dalam tempo tertentu.
  • 6. Tuntutan Kreditur  Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 KUH Perdata, yaitu:  1. Pemenuhan perikatan.  2. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian.  3. Ganti kerugian.  4. Pembatalan perjanjian timbal balik.  5. Pembatalan dengan ganti kerugian.
  • 7. Penggantian Kerugian  Ketentuan tentang ganti rugi dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1243 sampai 1252. Dari pasal – pasal itu dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.  Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang secara nyata telah dikeluarkan oleh kreditur. Rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang – barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Sedangkan bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau sudah diperhitungkan.
  • 8. Penggantian Kerugian  Menurut pasal 1243 KUH Perdata, debitur baru diwajibkan membayar ganti rugi, biaya, bunga bila ia wanprestasi setelah dinyatakan lalai oleh kreditur tetap tidak melaksanakan perikatan, atau bila debitur tidak melaksanakan prestasi dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.
  • 9. Penggantian Kerugian  Kreditur yang menuntut pembayaran ganti rugi, biaya dan bunga harus membuktikan bahwa:  1. Ada perikatan.  2. Debitur tidak melaksanakan perikatan atau berwanprestasi.  3. Debitur telah dinyatakan lalai.  4. Kreditur menderita kerugian karena wanprestasi debitur. Ada dua jenis kerugian, yaitu: a. Kerugian yang sungguh – sungguh diderita (werkelijk geleden schade). b. Kerugian berupa kehilangan keuntungan (gederfde winst).
  • 10. Syarat – Syarat Ganti Kerugian  1. Kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya diduga pada waktu perikatan dibuat. Menurut Pasal 1247 KUH Perdata, bahwa debitur hanya wajib mengganti kerugian atas kerugian yang dapat diduga pada waktu perikatan dibuat, kecuali jika ada arglist (kesengajaan).  2. Kerugian yang merupakan akibat langsung dan serta merta daripada wanprestasi. Antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan kausal. Jika tidak, maka kerugian tidak harus diganti. Untuk timbulnya suatu akibat tertentu, terdapat sejumlah syarat – syarat yang tidak terbatas yang mendukung terjadinya akibat tertentu.