Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (16)
Andere mochten auch
Andere mochten auch (20)
Ähnlich wie Kelembagaan+peran masy dlm pr
Ähnlich wie Kelembagaan+peran masy dlm pr (20)
Mehr von Sigit Pramulia
Mehr von Sigit Pramulia (9)
Kelembagaan+peran masy dlm pr
- 1. KELEMBAGAAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG RDTR-PZ Diklat Penyusunan RDTR dan PZ Modul Tahun 2012 Disampaikan oleh: Ir. Renyansih Balai Diklat PU Wil. I Medan, 27Mei – 1 Juni 2013
- 2. Kelembagaan Penataan Ruang Hubungan antara BKPRN dengan BKPRD Penjelasan BKPRD Tugas-tugas BKPRD Provinsi dan Kabupaten Kota Pemberdayaan Kelembagaan BKPRD di Kabupaten/Kota 2
- 3. UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 9 Penyelenggaraan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Seorang Menteri keppres No. 4 tahun 2009: BKPRN Anggota: 15 Menteri Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen diketuai Menko Perekonomian 3
- 4. Ketua / merangkap anggota : Menteri Koordinator Bid. Perekonomian; Wakil Ketua I / merangkap anggota : Menteri Pekerjaan Umum; Wakil Ketua II / merangkap anggota : Menteri Dalam Negeri; Sekretaris /merangkap anggota : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 1. Menteri Pertahanan; 2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 3. Menteri Perindustrian; 4. Menteri Pertanian; 5. Menteri Kehutanan; 6. Menteri Perhubungan; 7. Menteri Kelautan dan Perikanan; 8. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 9. Kepala Badan Pertanahan Nasional; 10. Wakil Sekretaris Kabinet. 4
- 5. Ketua/merangkap anggota : Menteri Pekerjaan Umum; Wakil Ketua I/merangkap anggota : Deputi MenKo Bid. Perekonomian Bid. Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, KemenKo Perekonomian; Wakil Ketua II/merangkap anggota : Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bid. Pengemb. Reg. dan Otonomi Daerah, Bappenas; Wakil Ketua III/merangkap anggota : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, DDN; Sekretaris /merangkap anggota : Direktur Jenderal Penataan Ruang, Dep. PU; 1. Dirjen. Pemerintahan Umum, DDN; 2. Dirjen Strategi Pertahanan, DepHan; 3. Kepala Badan Geologi, Dep.ESDM; 4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Dep.Ind 5. Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air, DepTan; 6. Dirjen Pengelolaan Hutan dan Konservasi Alam, DepHut; 7. Dirjen Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan; 8. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan; 9. Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, DKP; 10.Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Dep. Luar Negeri; 11.Deputi Meneg. Lingkungan Hidup Bid. Tata Lingkungan, Kemeneg. LH; 12.Deputi Kepala BPN Bidang Pengaturan dan Penataan, BPN; 13.Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Sekretariat Kabinet; 14.Deputi Kepala Bakosurtanal Bid. Pemetaan Dasar, Bakosurtanal; 15.Deputi Kepala LAPAN, Bidang Penginderaan Jauh, LAPAN. 5
- 6. BKPRN Instansi Pusat Provinsi Provinsi Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota BKPRD Prov. BKPRD Kab/Kota BKPRD Kab/Kota BKPRD Kab/Kota BKPRD Kab/Kota 6
- 7. Otonomi Daerah & Prinsip Good Governance PENATAAN RUANG DAERAH Tujuan Penataan Ruang • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan NKRI • Pemanfaatan ruang yang berkualitas • Penataan ruang berwawasan lingkungan Sinergi antar pelaku Revitalisasi kebijakan, sistem dan kelembagaan Integrasi perencanaan pemanfaatan ruang dan perencanaan pembangunan Sinkronisasi pemanfaatan ruang PENATAAN RUANG DAERAH YANG EFEKTIF Sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang 7
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 th 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah BKPRD Provinsi a. Sekretariat BKPRD Provinsi; dan b. Kelompok Kerja. Menyelesaikan permasalahan penataan ruang yang menjadi kewajiban di lintas kabupaten/kota Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 th 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah BKPRD Kabupate n/Kota BKPRD Kabupaten/Kota dibantu: a. Sekretariat BKPRD Kabupaten/Kota; dan b. Kelompok Kerja. Menyelesaikan permasalahan penataan ruang yang menjadi kewajiban di wilayah kabupaten/kota BKPRD Provinsi dibantu 8
- 9. BKPRD Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat: a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan; b. membentuk Tim Teknis untuk menangan penyelesaian masalah- masalah yang bersifat khusus; dan c. meminta bahan yang diperlukan dari SKPD Provinsi. BKPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dapat : a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan; b. membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah- masalah yang bersifat khusus; dan c. meminta bahan yang diperlukan dari SKPD Kabupaten/Kota. 9
- 10. BKPRD Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibantu: a. Sekretariat BKPRD Provinsi; dan b. Kelompok Kerja. BKPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dibantu: a. Sekretariat BKPRD Kabupaten/Kota; dan b. Kelompok Kerja. 10
- 11. 1. Mendorong pembentukan dan pelaksanaan program BKPRD Provinsi dan Kab./Kota 2. Penataan kelembagaan BKPRD 3. Sinkronisasi produk penataan ruang melalui evaluasi raperda Provinsi dan Kab./Kota 4. Rapat koordinasi BKPRD Provinsi dan Kab./Kota se-indonesia 5. Fasilitasi dan koordinasi permasalahan penataan ruang provinsi dan lintas kab./Kota 6. Penyusunan rencana Kawasan Strategis Provinsi 7. Mendorong penyusunan pergub sebagai petunjuk pelaksanaan perda : 1. Pergub tentang pedoman perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi 2. Pergub tentang pengelolaan kawasan lindung 3. Pergub tentang pengelolaan kawasan rawan bencana 4. Mendorong penyusunan pergub-pergub lain melalui inisiatif instansi yang relevan, misalnya pergub tentang telekomunikasi dapat dimotori oleh dinas perhubungan dan lain-lain. 11
- 12. TUGAS POKJA SEKRETARIAT BKPRD 1. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Provinsi; 2. memfasilitasi terselenggaranya jadwal kerja kegiatan BKPRD Provinsi; 3. menyiapkan dan mengembangkan informasi Tata Ruang Provinsi; 4. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang. TUGAS POKJA PERENCANAAN BKPRD memberikan masukan kepada BKPRD Provinsi dalam rangka perumusan kebijakan penataan ruang Provinsi; mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Provinsi; mengkoordinasikan dan melakukan fasilitasi serta supervisi penyusunan Rencana Tata Ruang yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota; mengkoordinasikan penyusunan RTRW Provinsi dalam rangka sinkronisasi RTRW Provinsi yang berbatasan; menginvetarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya; TUGAS POKJA PENGENDALIAN BKPRD memberikan masukan kepada BKPRD Provinsi dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian ruang Provinsi; mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi, dan pelaporan) terhadap Rencana Tata Ruang; mengkoordinasikan penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang Provinsi; menginvetarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang; 12
- 13. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah. a. Penanggung jawab : Gubernur dan Wakil Gubernur; b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi; c. Sekretaris : Kepala Bappeda Provinsi; d. Anggota : SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. BKPRD Provinsi - pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang. 13
- 14. Tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah [BKPRD] Provinsi a. Perencanaan tata ruang 1.mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang provinsi; 2.memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang provinsi serta mempertimbangkan pengarus-utamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen KajianLingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3.mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang provinsi dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan; 4.mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi kepada BKPRN dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis; 14
- 15. Tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah [BKPRD] Provinsi a. Perencanaan tata ruang ….lanjutan 5. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi kepada Menteri Dalam Negeri; 6. mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang provinsi; 7. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan; 8. melakukan fasilitasi dan supervisi penyusunan rencana tata ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam provinsi yang bersangkutan; 9. melakukan fasilitasi pelaksanaan konsultasi substansi teknis rencana tata ruang kabupaten/kota; 10.memberikan masukan kepada Gubernur untuk dijadikan bahan rekomendasi atas rancangan peraturan daerah tentang rencana 15
- 16. Tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah [BKPRD] Provinsi a. Perencanaan tata ruang ….lanjutan 11.memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam proses penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota; 12.melakukan fasilitasi pelaksanaan konsultasi substansi teknis rencana tata ruang kabupaten/kota ke BKPRN; 13.melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kabupaten/kota; 14.melakukan fasilitasi proses penetapan rencana tata ruang kabupaten/kota; dan 15.mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang. 16
- 17. Tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah [BKPRD] Provinsi b. Pemanfaatan Ruang 1.mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya; 2.memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan pemanfaatan ruang provinsi dan permasalahan pemanfaatan ruang yang tidak dapat diselesaikan kabupaten/kota; 3.memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang provinsi; 4.menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat; 5.melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar provinsi; dan 6.mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang. 17
- 18. Tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah [BKPRD] Provinsi c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.mengoordinasikan penetapan arahan peraturan zonasi sistem provinsi; 2.memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang provinsi dan kabupaten/kota; 3.melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan penetapan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang provinsi dan/atau lintas provinsi serta lintas kabupaten/kota; 4.melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang; 5.melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; 6.mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan 18
- 19. Tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah [BKPRD] Provinsi merumuskan berbagai kebijakan penyelenggaraan penataan ruang propinsi mengkoordinasikan penyusunan RTRWP mengkoordinasikan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan mengintegrasikan dan memaduserasikan RTRWP dengan RTRW kab/kota, RTRWN, RTRW Kawasan Tertentu dan RTRWP yang berbatasan memaduserasikan RPJM dan tahunan yang dilakukan pemerintah provinsi, masyarakat dan dunia usaha dengan Rencana Tata Ruang 1 2 3 4 5 melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang 6 memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang 7 memberikan rekomendasi perizinan tata ruang provinsi 8 mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang 9 Cek bandingkan dg Permendagri 50/2009 19
- 20. mengembangkan informasi penataan ruang propinsi untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat dan swasta 10 mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi penataan ruang propinsi. 11 mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang baik di propinsi maupun di Kabupaten/Kota, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya 12 memberikan rekomendasi guna memecahkan masalah atau konflik pemanfaatan ruang propinsi dan masalah atau konflik pemanfaatan ruang yang tidak dapat diselesaikan Kabupaten/Kota 13 melaksanakan fasilitasi, supervisi dan koordinasi dengan Dinas/Instansi Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang 14 menterpadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi sekitarnya. 15 melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang provinsi 16 menjabarkan petunjuk Gubernur berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi 17 Cek bandingkan dg Permendagri 50/2009 20
- 21. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah. BKPRD Kab/Kota - pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang. a. Penanggung jawab : Bupati dan Wakil Bupati; atau Walikota dan Wakil Walikota; a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota; b. Sekretaris : Kepala Bappeda Kabupaten/Kota; c. Anggota : SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. 21
- 22. susunan keanggotaan BKPRD kab/kota : penanggung jawab : bupati/walikota ketua : wakil bupati/walikota ketua harian : sekretaris daerah sekretaris : kepala bappeda wakil sekretaris : kepala dinas yang mengurusi tata ruang anggota : disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan potensi daerah bupati/walikota membentuk dan menugaskan BKPRD untuk melaksanakan tugas koordinasi penataan ruang daerah kab/kota Cek bandingkan dg Permendagri 50/2009 22
- 23. Tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah [BKPRD] Kab/Kota a. Perencanaan tata ruang 1. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota; 2. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang kabupaten/kota serta mempertimbangkan pengarus-utamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen KajianLingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang kabupaten/kota dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan; 23
- 24. Tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah [BKPRD] Kab/Kota a. Perencanaan tata ruang ….lanjutan 4. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan; 5. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN; 6. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kabupaten/kota ke provinsi; 7. mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kabupaten/kota; dan 8. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang. 24
- 25. Tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah [BKPRD] Kab/Kota b. Pemanfaatan Ruang 1. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di kabupaten/kota, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya; 2. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang kabupaten/kota; 3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kabupaten/kota; 4. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat; 5. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota; dan 6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang. 25
- 26. Tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah [BKPRD] Provinsi c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.mengoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kabupaten/kota; 2.memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kabupaten/kota; 3.melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalampelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten/kota dengan provinsi dan dengan kabupaten/kota terkait; 4.melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang; 5.melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan 6.mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 26
- 27. 5 6 1 2 3 4 tugas badan koordinasi penataan ruang daerah [BKPRD] kab/kota merumuskan berbagai kebijakan penyelenggaraan penataan ruang kab/kota dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang nasional dan provinsi mengkoordinasikan penyusunan RTRW kab/kota mengkoordinasikan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan sebagai jabaran lebih lanjut RTRW kab/kota mengintegrasikan dan memaduserasikan penyusunan RTRW kab/kota dengan dengan RTRWP, RTRW Kawasan yang telah ditetapkan propinsi dan RTRW Kab/kota yang berbatasan memaduserasikan RPJM dan tahunan yang dilakukan pemerintah kab/kota, masyarakat dan dunia usaha dengan Rencana Tata Ruang Mengoptimalkan penyelenggaraan penertiban, pengawasan (pemantauan, evaluasi dan pelaporan) dan perijinan pemanfaatan ruang 7 8memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi, dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang Cek dg Permendagri 50/2009 27
- 28. 13 11 12 9 10 memberikan rekomendasi perijinan tata ruang kab/kota mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang mengembangkan data dan informasi penataan ruang kab/kota untuk kepentingan pengguna ruang dijajaran pemerintah, masyarakat dan swasta mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi penataan ruang kab/kota mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang kab/kota dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya 14 15 16 melaksanakan fasilitasi, supervisi kepada Dinas/Instansi, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penataan ruang menterpadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang kab/kota dengan kab/kota yang berbatasan melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang kab/kota 17 18 menjabarkan petunjuk bupati/walikota berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kab/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD kab/kota secara berkala kepada bupati/walikota Cek dg Permendagri 50/200928
- 29. 5 6 1 2 3 4 Salah satu upaya pemberdayaan BKPRD Kabupaten/Kota adalah dengan meningkatkan kemampuan BKPRD kab/kota dalam melaksanakan tugasnya: Mampu merumuskan berbagai kebijakan penyelenggaraan penataan ruang kab/kota dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang provinsi dan nasional Mampu mengkoordinasikan penyusunan RTRW kab/kota Mampu mengkoordinasikan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan sebagai jabaran lebih lanjut RTRW kab/kota Mampu mengintegrasikan dan memaduserasi kan penyusunan RTRW kab/kota dengan RTRWP, RTRW Kawasan yg telah ditetapkan propinsi & RTRW Kab/kota yang berbatasan Mampu memaduserasikan RPJM & Rencana Tahunan yang dilakukan pemerintah kab/kota, masyarakat dan dunia usaha dengan RT RW Mampu mengoptimalkan penyelenggaraan pengawasan (pemantauan, evaluasi dan pelaporan), penertiban, dan perijinan pemanfaatan ruang 7 8Mampu memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang Mampu melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi, dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang Cek bandingkan dg Permendagri 29
- 30. 13 11 12 9 10 Mampu memberikan rekomendasi perijinan tata ruang kab/kota Mampu mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Mampu mengembangkan data dan informasi penataan ruang kab/kota untuk kepentingan pengguna ruang dijajaran pemerintah, masyarakat dan swasta Mampu mensosialisasikan dan menyebar- luaskan informasi penataan ruang kab/kota Mampu mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang kab/kota dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya 14 15 16 Mampu melaksanakan fasilitasi, supervisi kepada Dinas/Instansi, masyarakat & dunia usaha berkaitan dengan penataan ruang Mampu menterpadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, & pengendalian pemanfaatan ruang kab/kota dengan kab/kota yang berbatasan Mampu melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang kab/kota 17 18 Mampu menjabarkan petunjuk walikota/ bu- pati berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kab/Kota Mampu menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD kab/kota secara berkala kepada bupati/walikota Cek bandingkan dg Permendagri 50/2009 30
- 31. 31 Peraturan perundang-undangan yang melandasi peran masyarakat dalam penataan ruang: UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU 26/2007 tentang Penataan Ruang. PP 68/2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang jo. PP 69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewaijban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang. (Cek konsiderans PP 68/2010 MEMUTUSKAN: Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang) Keputusan Mendagri 9/1998 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah.
- 32. 32 Pengertian Peran serta masyarakat (berdasarkan PP 69/1996 dan Permendagri 9/1998) didefinisikan sebagai “berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang” Peran masyarakat (PP 68/2010) adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Permen PU No. 06/PRT/M/2007 Tgl 16 Maret 2007 tentang PEDOMAN UMUM RTBL : Peran masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela di dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan/atau kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pada setiap tahap kegiatan pembangunan
- 33. 33 Permen PU No. 06/PRT/M/2007 tentang PEDOMAN UMUM RTBL Tgl 16 Maret 2007
- 34. a. Mengetahui rencana tata ruang; b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat PR; c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rtr; d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang thdp pembangunan yang tidak sesuai dengan rtr di wilayahnya; e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rtr kepada pejabat berwenang, dan f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kpd pem dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rtr menimbulkan kerugian 34 HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT UU No. 26/2007 Ps 60 Dalam Penataan Ruang, setiap orang berhak untuk:
- 35. a. Menaati RTR yang telah ditetapkan; b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. 35 Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: Ps 61
- 36. Pasal 65 Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui: a. partisipasi dalam penyusunan RTR b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang 36 Pasal 55 Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan PR dilakukan pengawasan terhadap kinerja tur, bin, dan lak PR Pengawasan dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat (dengan menyampaikan laporan/pengaduan)
- 37. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 139 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. 37
- 38. 1. Pemanfaatan ruang perkotaan oleh pemerintah Program penyediaan ruang terbuka hijau Program penataan bangunan, misal revitalisasi, konservasi Program penyediaan dan perbaikan perumahan dan permukiman, misalnya kasiba, lisiba, rumah susun, rumah sederhana, KIP, relokasi permukiman Program penyediaan dan pengelolaan air bersih Program penyehatan lingkungan permukiman, misal jamban, IPAL, TPA, TPS, drainase Program pembangunan dan pemeliharaan jalan. 38 Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan dilakukan oleh berbagai pelaku pembangunan: pemerintah, swasta, atau masyarakat, melalui beragam kegiatan pemanfaatan ruang. Sebagai contoh:
- 39. 39 2. Pemanfaatan ruang perkotaan oleh swasta Pembangunan (kompleks) perumahan Pembangunan sarana komersial, misalnya toko, ruko, mal, hotel, resor, lapangan golf Pembangunan (kompleks) industri. 3. Pemanfaatan ruang perkotaan oleh masyarakat Pembangunan rumah Pembangunan sarana komersial, misalnya warung, toko, ruko.
- 40. 1. Menjamin hak masyarakat dan swasta dalam pemanfaatan ruang perkotaan yang dilakukan oleh pihak lain, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah. 2. Memberikan kesempatan dan akses kepada masyarakat dan swasta dalam perumusan dan penetapan keputusan/kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan ruang perkotaan yang memberikan dampak dan/atau manfaat. 3. Mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh masyarakat dan swasta. 40 Tujuan Pelibatan Masyarakat Dan Swasta Dalam Pemanfaatan Ruang Perkotaan
- 41. 1. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam proses pemanfaatan ruang; 2. Memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses pemanfaatan ruang; 3. Menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan lokal dan keberagaman sosial budayanya; 4. Menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakkan etika; 5. Memperhatikan perkembangan teknologi dan bersikap profesional. 41 Prinsip-Prinsip Dasar Pelibatan Masyarakat
- 42. a. Mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat, swasta. b. Menyiapkan konsepsi pelibatan masyarakat dan swasta untuk disampaikan kepada pemerintah agar ditindaklanjuti. c. Melembagakan mekanisme pengawasan publik yang lebih transparan dan akuntabel. d. Memberikan masukan, saran agar kebijakan yang ada dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat. e. Melakukan sosialisasi kebijakan pemanfaatan ruang perkotaan yang transparan dan akuntabel. f. Melakukan sosialiasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dan swasta akan manfaat kebijakan penataan ruang dan pemanfaatan ruang perkotaan yang partisipatif. 42 Berbagai peran yang dapat dimiliki, meskipun tidak terbatas pada peran itu saja:
- 43. Ps 9 antara lain disebutkan, peran serta masyarakat dalam proses perencanaan RUTR kabupaten/kota; pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai dan pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. Ps 47, Peran serta masyarakat dalam perencanaan dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dengan dan/atau bantuan tenaga ahli kepada Bappeda kabupaten/kota 43 Permendagri No.9/1998
- 44. Perencanaan Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang a. masukan mengenai: 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang; 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau 5. penetapan rencana tata ruang. b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 44 Bentuk peran serta masyarakat dalam penataan ruang PP 68/2010
- 45. TUR NO peran masyarakat BINWAS Pemerintah dan pemerintah daerah standar pelayanan minimal 45 Tugas dan Tanggung Jawab PP 68/2010
- 46. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) antara lain: a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang; b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang; c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang; d. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan e. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. 46 BIN – PP 68/2010
- 47. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan terhadap 1. kinerja pelaksanaan standar pelayanan minimal dan 2. pelibatan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 47 WAS – PP 68/2010 membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruangCek: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 48. Perencanaan Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemberian masukan untuk menentukan arah pengembangan wilayah Pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara Pengawasan terhadappemanfaatan ruang Identifikasi potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang Bahan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan bentuk dan pola pemanfaatan perdesaan dan perkotaan Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas penataan ruang Pemberian masukan dalam merumuskan perencanaan tata ruang Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan tata ruang yang telah ditetapkan 48 Bentuk peran serta masyarakat dalam penataan ruang PP 69/96
- 49. Pemberian masukan dalam merumuskan perencanaan tata ruang Penyelenggaraan kegiatan pembangunanberdasarkan kegiatan tata ruang yang telah ditetapkan Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang Pengaturan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas Pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Kerja sama penelitian dan pengembangan Bantuan Tenaga ahli Kegiatan menjaga, memeliharadan meningkatkan kelestarian lingkungan 49 Bentuk peran serta masyarakat dalam penataan ruang....... lanjutan Sumber: Warta Kebijakan CIFOR, No. 6 Agustus 2002
- 50. Peran Masyarakat 50 Pasal 17 (1) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h merupakan upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. (2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. penyuluhan bidang penataan ruang; b. pemberian ceramah, diskusi umum, dan debat publik; c. pembentukan kelompok masyarakat peduli tata ruang; dan d. penyediaan unit pengaduan. PP no. 15 tahun 2010 – Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 51. Kearifan Lokal 51 Kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya (Geertz, 2007). Bentuk kearifan lokal dapat dikategorikan ke dalam dua aspek, yaitu yang berwujud nyata (tangible) dan yang tak berwujud (intangible). Sedangkan jenis kearifan lokal meliputi kelembagaan, nilai-nilai adat, serta tata cara dan prosedur, termasuk dalam pemanfaatan ruang (tanah ulayat). Dalam kaitannya dengan penataan ruang, kearifan lokal dapat menjadi landasan dalam penyelenggaraan penataan ruang karena beberapa nilai yang terkandung dalam kearifan lokal terbukti masih relevan diaplikasikan hingga sekarang, baik dalam aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta aspek pengawasan dalam penyelenggaran penataan ruang. HARMONISASI KEARIFAN LOKAL DALAM REGULASI PENATAAN RUANG Makalah pada Seminar Nasional “Urban Culture, Urban Future : Harmonisasi Penataan Ruang dan Budaya Untuk Mengoptimalkan Potensi Kota” Oleh: Ir. Imam S. Ernawi, MCM., MSc. Direktur Jenderal Penataan Ruang - Kementerian Pekerjaan Umum
- 52. 52 Dalam upaya mengharmonisasikan, menjaga, dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dalam konteks penataan ruang, pemerintah perlu melakukan beberapa upaya pada berbagai aspek pada tingkatan penyelenggaraan penataan ruang. Selain itu, karena keterkaitan yang erat antara potensi budaya dan penyelenggaraan penataan ruang, diperlukan upaya untuk mengakomodasi nilai budaya lokal/adat istiadat ke dalam hukum positif, yaitu ke dalam regulasi penataan ruang, yaitu melalui proses adopsi, adaptasi, dan asimilasi. Kata Kunci: kearifan lokal, regulasi, penataan ruang, dan pusaka (heritage) Kearifan Lokallanjutan….. HARMONISASI KEARIFAN LOKAL DALAM REGULASI PENATAAN RUANG Makalah pada Seminar Nasional “Urban Culture, Urban Future : Harmonisasi Penataan Ruang dan Budaya Untuk Mengoptimalkan Potensi Kota” Oleh: Ir. Imam S. Ernawi, MCM., MSc. Direktur Jenderal Penataan Ruang - Kementerian Pekerjaan Umum
- 53. 1. Mengembalikan fungsi dan sifat demokratis yang sebenarnya; 2. Sistem kerja yang accountable; 3. Mekanisme kerja yang transparan; 4. Kemampuan bekerjasama dengan berbagai kalangan masyarakat; 5. Kepedulian besar terhadap penduduk miskin dikota dengan cara mengentaskan mereka dari kemiskinan dan memberdayakan mereka disektor ekonomi, dan; 6. Kepedulian yang besar terhadap lingkungan hidup dalam rangka komitmen yang besar terhadap sustainable development. Mitlin dan Satterthwaite (1996) Sumber: Problem Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Era Otonomi Daerah -RM Kurniawan Desiarto 53 Visi good governance dituntut mampu mewujudkan enam aspek kehidupan kota
- 55. Rencana Akses Jalan Masuk ke Permukiman Lokasi Permukiman Nelayan Lokasi Permukiman Nelayan Lokasi Permukiman Nelayan
- 56. Normalisasi sungai Mensapa oleh Pemda Kab. Nunukan Peningkatan jalan existing sepanjang 700 meter oleh Pemda Kab. Nunukan. Jalan ini tersambung dengan jalan yang dibangun oleh Kedeputian kawasan Tapak pembangunan 75 unit rumah Jalan akses sepanjang 1.285 Meter dibangun oleh Kedeputian Pengembangan kawasan RENCANA RINCI PENATAAN KAWASAN MENSAPA (100 HA)
- 57. RUMAH TERBANGUN SEBANYAK 75 UNIT
- 58. 1. Penggagas Awal 2. Penetapan Lokasi Kawasan dgn SK Bupati 3. Pembebasan Lahan (28 HA) 4. Pembangunan Rumah Nelayan 25 Unit 5. Penyediaan Tempat Penampungan Air Hujan 75 Unit 6. Peningkatan Jalan Existing 700 Meter 7. Normalisasi Sungai 8. Penyusunan DED Kanal (pelaks. Fisik 2007) 9. Penetapan Kelembagaan Pengelola dengan SK Bupati 10. Penetapan calon penghuni 75 KK 11. Penetapan Rencana Rinci Penataan Kawasan (100 HA) dengan SK Bupati PERAN MASING-MASING PIHAK dalam PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KAWASAN NELAYAN KABUPATEN NUNUKAN PEMKAB. NUNUKAN (PELAKU UTAMA) DUKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN (MENPERA) 1. Fasilitasi rapat koordinasi dengan sektor terkait di Pusat (MENPERA, DKP, DEP. PU) 2. Penyusunan Rencana Rinci Penataan Kawasan seluas 100 HA 3. Bantuan Teknis dari Aspek Pengelolaan kawasan 4. Penyusunan DED Prasarana Lokal/Sekunder Kawasan berupa jalan Akses 2.000 Meter 5. Pembangunan Jalan Akses sepanjang 1.285 Meter dengan ROW 20 Meter.
- 59. 1. Pembangunan 50 Unit Rumah panggung Untuk Nelayan PERAN MASING-MASING PIHAK dalam PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KAWASAN NELAYAN KABUPATEN NUNUKAN DUKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG PERUMAHAN FORMAL (MENPERA) PERAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN (DKP) 1. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) berupa pematangan lahan untuk tapak fasilitas pelabuhan dan pengadaan tiang pancang untuk dermaga 2. Paket pemberdayaan dengan pembangunan bagan untuk kelompok nelayan (pelaks. 2007) DUKUNGAN DIT. JENDERAL CIPTA KARYA – DEP. PU (Satker Propinsi Kaltim ) 1. Pembangunan Jalan Lingkungan berupa jalan konstruksi kayu (Jeramba/gertak)
- 60. Pengguliran & Penataan Keserasian Lingkungan /Bangunan TATA ORGANISASI PENGELOLAAN KAWASAN NELAYAN Lembaga Pengembangan Permukiman Nelayan (LP2N) B K M Pengelola Lingkungan SAR Kelompok Nelayan Kelompok Home Industry Koperasi /Lembaga Ekonomi Keamanan Lingkungan MASYARAKAT WARGA PESISIR / PEMUKIMAN NELAYAN Penanganan Fasum Pogram Kerja: Manajemen Organisasi Kualitas penangkapan ikan Pengelolaan hasil perikanan Pemasaran Pogram Kerja: Manajemen Usaha Kualitas Produksi Pemasaran Kebersihan & Kesehatan Lingkungan Pemukiman Balai Pertemuan/ Rumah Ibadah dan Gedung Pendidikan Air Bersih Sanitasi PengelolaanLimbah Program Kerja • Manajemen Balakar • Pencegahan Kebagaran • Penanganan Kebakaran • Penanganan Bencana Memperkuat modal kerja Membantu pengembangan investasi skala kecil, individu / kelompok Memperbesar ukuran motor dan kapal Mengembangkan usaha budidaya perikanan Mengembangkan usaha perdagangan dan pengolahan ikan Membangun kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat pesisir Mengembangkan jaringan pasar Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM Kelurahan RW RT I LURAH Pengembangan Perumahan Keamanan Pemkab Nunukan Konsultan Pendamping Unit Pengelola Keuangan (UPK)
- 61. 1. Calon pemilik diusulkan oleh BKM Mansapa sebagai pengelola kawasan 2. Bupati Menetapkan calon pemilik 3. Dicicil dapat dengan pengembalian harian 4. Hasil pencicilan akan dipakai untuk membangun rumah baru dan pengelolaan lingkungan oleh BKM KEPEMILIKAN RUMAH
- 62. RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN KAWASAN PERBATASAN DI ENTIKONG – KALIMANTAN BARAT
- 63. Foto Pembuatan Pembangunan Jalan Akses Kawasan Entikong sepanjang 600 meter
- 64. Foto PEMATANGAN LAHAN seluas 3 HA terdiri dari 3 layer Layer 2 Layer 3 Layer 1
- 66. 1. Penggagas Awal 2. Penetapan Lokasi Kawasan dgn SK Bupati 3. Pembebasan Lahan Tahap I (12 HA) 4. Pembangunan Rumah Tipe 36 termasuk jalan lingkungan 5. Penyediaan Air Bersih 6. Pemberian subsidi sebesar Rp 2 juta untuk setiap keluarga pembeli 7. Penetapan kelembagaan pengelola kawasan 8. Penetapan Rencana Rinci Penataan Kawasan (60 HA) dengan SK BUpati PERAN MASING-MASING PIHAK dalam PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN ENTIKONG KAB. SANGGAU - KALBAR PEMKAB. SANGGAU (PELAKU UTAMA) DUKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN (MENPERA) 1. Fasilitasi rapat koordinasi dengan sektor terkait di Pusat (MENPERA, DPU) 2. Penyusunan Rencana Rinci Penataan Kawasan seluas 60 HA 3. Bantuan Teknis dari Aspek Pengelolaan kawasan 4. Penyusunan DED Prasarana Lokal/Sekunder Kawasan berupa jalan Akses 2.700 Meter 5. Pembangunan Jalan Akses sepanjang 600 Meter dengan ROW 20 Meter. 6. Pematangan Lahan seluas 3 HA DUKUNGAN KEDEPUTIAN PEMBIAYAAN (MENPERA) Fasilitasi pembiayaan BRI bersedia memberi kredit (proses akad kredit kurang dari 1 bulan
- 67. KEPALA LPKP FUNGSI TEKNIS FUNGSI PENGHUNIAN FUNGSI ADMINISTRASI KEUANGAN SEKRETARIS BIDANG PELAKSANA ADMINISTRASI KEUANGAN •SEKSI ADMINISTRASI •SEKSI KEUANGAN BIDANG PELAKSANA TEKNIS •SEKSI PSU •SEKSI BANGUNAN & EKSTERIOR BIDANG PELAKSANA PENGHUNIAN •SEKSI PENGHUNIAN •SEKSI PELAYANAN TIM PEMBINA DI KABUPATEN : INSTANSI / DINAS-DINAS TERKAIT DI KAB.SANGGAU LEMBAGA PELAKSANA DI LAPANGAN : KECAMATAN ENTIKONG & PENGHUNI KAWASAN PERUMAHAN KETUA LKM (LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT) BUPATI
- 68. Kegiatan pengembangan kawasan dapat terlaksana secara baik karena a. Kementerian Negara Perumahan Rakyat; b. Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kab/Kota), c. Sektoral terkait (Depkeu, Bappenas, Dep.PU, DKP, BPN, Dephub, Dephan, Dep. Perdagangan,dlsb); d. Badan Usaha Pemerintah/Swasta (Pengembang, Perbankan, Lembaga Pembiayaan KPR, dlsb), dan e. Masyarakat (Kelompok/Individual). 2. Pemerintah Daerah (Kab) berperan sebagai ujung tombak pengembangan kawasan perumahan 1. Koordinasi dan Sinergi lintas sektor terjalin dengan baik, antara lain: 3. Adanya perhatian/keberpihakan yang cukup besar Pemerintah Daerah (Kab) dan Pengembang serta lembaga pembiayaan untuk penyediaan perumahan bagi warganya terutama yang MBR 4. Pengelolaan oleh masyarakat/BKM dapat berjalan berkesinambungan bila sektor terkait/sektor yang ditunjang melaksanakan pemberdayaan ekonomi MBR.
- 69. PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN BERBASIS PERAN MASYARAKAT 1. Pengertian Pembangunan berbasis peran masyarakat (community-based development) adalah pembangunan dengan orientasi yang optimal pada pendayagunaan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat diberikan kesempatan aktif beraspirasi dan berkontribusi untuk merumuskan program-program bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Proses penyusunan Dokumen RTBL harus melibatkan peran aktif masyarakat dalam setiap tahap kegiatan. 69 Permen PU no 6 Tahun 2007 - RTBL
- 70. 70 2. Manfaat a. Memupuk pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak, kewajiban, dan peranannya di dalam proses pembangunan, sehingga tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab yang kuat terhadap hasil-hasilnya. b. Meminimalkan konflik, sehingga mempercepat proses kegiatan secara keseluruhan, serta terbangunnya suatu ikatan di masyarakat. c. Efisiensi dan efektivitas. Keputusan yang diambil akan bersifat efisien dan efektif jika sesuai dengan kondisi yang ada, baik kebutuhan, keinginan, maupun sumber daya di masyarakat. d. Memberdayakan masyarakat setempat, terutama dalam hal membentuk dan membangun kepercayaan diri, kemampuan bermasyarakat dan bekerja sama. Permen PU no 6 Tahun 2007 - RTBL PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN BERBASIS PERAN MASYARAKAT
- 71. 71 3. Prinsip Utama a. Berdasarkan kesepakatan dan hasil kerjasama Kesepakatan yang dicapai adalah hasil dialog dan negosiasi berbagai pihak yang terlibat atau pun pihak yang terkena dampak perencanaan. b. Sesuai dengan aspirasi publik Perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan dan kondisi yang ada di masyarakat. c. Kejelasan tanggung jawab i . Adanya sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan yang transparan dan terbuka bagi publik. i i . Terbuka kemungkinan untuk mengajukan keberatan dan gugatan melalui instansi yang berwenang menangani gugatan kepada pemilik, pengelola, dan/atau pengguna atas penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. d. Kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam proses pembangunan. Setiap anggota masyarakat atau pemangku kepentingan (stakeholders), terutama yang akan terkena dampak langsung dari suatu kegiatan pembangunan, memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk berkiprah. Permen PU no 6 Tahun 2007 - RTBL PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN BERBASIS PERAN MASYARAKAT
- 72. 72 4. Tahapan Perencanaan Partisipatif a. Persiapan: pengenalan program yang akan dilakukan kepada masyarakat terkait, pembentukan kelompok, pendefinisian pihak terkait, penentuan pendekatan pihak terkait, dan penyusunan strategi pengumpulan informasi. b. Identifikasi aspirasi dan analisis permasalahan: penyusunan tujuan, kebutuhan, dan kepentingan semua pihak, pelibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), penciptaan dan sosialisasi mekanisme, serta analisis kebutuhan dan sumber daya pengembangan kawasan. c. Analisis perilaku lingkungan: terutama mengenai interaksi kawasan perkotaan yang sudah memiliki struktur kota yang solid pada kawasan perencanaan. d. Rencana pengembangan: pedoman utama, arahan pengembangan, kepentingan prioritas, identifikasi hambatan, identifikasi sumber daya, dan visi pengembangan kawasan. e. Strategi pengembangan dan publikasi: perencanaan tahapan, monitoring dan evaluasi, persetujuan legal, strategi kerja sama dengan wakil-wakil komunitas, penyebaran informasi dan publikasi program. f. Penerapan rencana: publikasi rencana pelaksanaan, adaptasi Permen PU no 6 Tahun 2007 - RTBL PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN BERBASIS PERAN MASYARAKAT
- 73. 73 a. Tenaga kerja, yaitu kontribusi masyarakat sebagai pekerja didalam proses penataan lingkungan/kawasan. b. Sebagai inisiator program, yaitu masyarakat mengajukan usulan awal mengenai kemungkinan penataan bangunan dan lingkungan setempat. c. Berbagi biaya, yaitu masyarakat berbagi tanggung jawab terhadap pembiayaan kegiatan penataan. d. Berdasarkan kontrak, yaitu masyarakat terikat kontrak untuk melaksanakan suatu/seluruh program kegiatan penataan. e. Pengambilan keputusan pada seluruh proses, yaitu melibatkan masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan sejak awal proyek, sehingga hasilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Permen PU no 6 Tahun 2007 - RTBL PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN BERBASIS PERAN MASYARAKAT 5. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat
- 74. 74 a. Persiapan: sosialisasi kepada masyarakat, identifikasi organisasi masyarakat setempat, dan penunjukan organisasi masyarakat setempat. b. Perencanaan Tahunan: penyusunan visi-misi kegiatan, partisipasi swadaya masyarakat dalam pendanaan suatu kegiatan. c. Perancangan: partisipasi dalam memberikan masukan dan pengambilan keputusan perancangan lingkungan/kawasan. d. Pelelangan: partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan fisik. e. Pelaksanaan: partisipasi masyarakat sebagai tenaga kerja dan partisipasi (bantuan) masyarakat dalam pengadaan bahan bangunan. f. Monitoring dan Evaluasi: partisipasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan. Permen PU no 6 Tahun 2007 - RTBL PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN BERBASIS PERAN MASYARAKAT 6. Proses Partisipasi Masyarakat
- 75. iv. Prinsip-prinsip Penataan Intensitas Pemanfaatan Lahan 75(4) Dari Sisi Pemangku Kepentingan, melalui kepentingan bersama antarpelaku kota, yaitu: a) Penetapan berbagai insentif-disinsentif pembangunan untuk mencapai keseimbangan distribusi Intensitas Pemanfaatan Lahan bagi keuntungan bersama dari berbagai pihak (pengelola, pemerintah daerah setempat, pengembang, pemilik lahan dan masyarakat umum); b) Diperlukan nilai besaran elemen yang tepat (misalnya KDB) yang membantu pembentukan ruang terbuka sebagai tempat interaksi sosial manusia penggunanya; c) Penentuan berbagai insentif-disinsentif pembangunan, baik berupa Insentif Luas Bangunan maupun Insentif Langsung yang diarahkan kompensasinya untuk dapat terkait dengan penyediaan berbagai fasilitas bagi kepentingan publik, seperti jalur pejalan kaki, arkade, ruang terbuka umum, atau pun fasilitas bersama; d) Penentuan mekanisme pengendalian atas pemberian insentif, khususnya dalam mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan penggunaan fasilitas yang disediakan pada masa pemakaiannya, misalnya arkade yang diubah peruntukannya kembali menjadi Permen PU no 6 Tahun 2007 - RTBL
- 76. KAWASAN NELAYAN SUKU BAJO ”DARAT” DI Kab. BOALEMO, Prov. GORONTALO
- 77. RUMAH SAKIT TANI DAN NELAYAN BOALEMO LINGKUNGAN KAWASAN NELAYAN SUKU BAJO ”DARAT” JEMUR IKAN DI TEPI JALAN
- 78. JALAN AKSES MENUJU DESA TOROSIAJE (SUKU BAJO ”LAUT”) KEC. POPAYATO, KAB. POHUWATO, PROV. GORONTALO (Juli 2006)
- 79. Ruang Serbaguna Losmen/ penginapan Jalan Lingkungan Rumah/Kantor Kepala Desa Peta tata guna LAHAN DI ATAS AIR yang dipasang di rumah/kantor Kades
- 80. Puskesmas Keliling Air Penampung Air Bersih Masjid ”Nurul Iman” Koperasi Pengumpul Ikan bantuan DKP
- 81. Lingkungan yang Asri dan Bersih
- 82. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Perumahan Kawasan Khusus Tahun 2006 1) Permenpera No. 14 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus 2) Permenpera No. 15 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Nelayan 3) Permenpera No. 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Kawasan Industri 4) Permenpera No. 17 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Kawasan Perbatasan
- 83. 83