Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen Majalengka adalah lembaga perlindungan konsumen yang sah sesuai dengan peraturan pemerintah. Lembaga ini memberikan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial serta memfasilitasi penyelesaian keluhan konsumen, pengawasan pasar, dan kerja sama dengan berbagai instansi terkait.
2. LEGALITAS LEMBAGA
Yayasan lembaga bantuan konsumen Majalengka
merupakan lembaga yang legal sesuai dengan akta pendirian yang disahkan
Kepmen Hukum dan HAM Nomor C-1590. HT.01.02 TH 2007
Ylbk dalam konteks lembaga di wilayah Kabupaten Majalengka adalah
lembaga perlindungan konsumen. Sesuai TDLPK (Tanda Daftar Lembaga
Perlindungan Konsumen) No: 517/860. Yang membidangi 3 jenis yaitu :
1) Pendidikan, 2) Kesehatan dan 3) Sosial
Sesuai dengan UUPK No 8/1999
Pasal 1 (9) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah
lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang
mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
3.
4. Sasaran dalam pembinaan dan pengawasan
Pasal 29 (4)
Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :
a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara
pelaku usaha dan konsumen;
b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat;
c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya
kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
5. Fungsi dalam pengawasan
Pasal 30
(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta
penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan
oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat.
(2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
(3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang
beredar di pasar.
6. TUGAS LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT
Pasal 44
(1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat yang memenuhi syarat.
(2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki
kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi
kegiatan:
a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak
dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa;
b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan
konsumen;
d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima
keluhan atau pengaduan konsumen;
e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap
pelaksanaan perlindungan konsumen.
7. Kerjasama yang telah terjalin ylbk (*Selain Disperindag)
1. Setda Kabupaten Majalengka dalam TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah)
2. Rumah Sakit ; RSUD Majalengka dan RSUD Cideres dalam Survei IKM
3. Dinas Perhubungan dan Polres dalam Mitra Lalu Lintas, Parkir
4. Disbudpar dalam Pengawasan Wisata
5. Bpjs kesehatan
6. SAMSAT
7. Perbankan (BJB, dll)
8. PDAM dan PT PLN dalam layanan pengaduan pelanggan
9. Pasar Tradisional dan Modern (Griya Yogya, UD, Surya), UKM
10. dan sektor lainnya
8. KEGIATAN-KEGIATAN EKSKLUSIF DALAM PERANANNYA
PENELITIAN KEPUASAN KONSUMEN
SURVEI IKM; RSUD MAJALENGKA DAN RSUD CIDERES
PEMBINAAN KONSUMEN & PELAKU USAHA
(Ds. Lame
9. PENGAWASAN LANGSUNG
SIDAK (Saat ada temuan)
Identifikasi kasus atas kematian di kawasan wisata
bersama Diparbud
Kasus SPBU Cicadas Jatiwangi : pengawasan
atas ganti rugi dampak pengisian pertalite dan
solar
11. MEDIASI PENGELOLAAN KAWASAN WISATA
DIPARBUD, TNGC SPTN II, PERHUTANI, KOMUNITAS;
K3 WISATA KOMITMEN PT PLN DALAM HARI PELANGGAN
LISTRIK BAGIAN DARI MASYARAKAT