1. Dokumen tersebut membahas berbagai kendala dan kerugian yang dihadapi konsumen di berbagai sektor seperti pariwisata, listrik, bahan bakar, gas LPG, sembako, perbankan, kesehatan, air minum, dan parkir beserta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

1. 1
TINJAUAN EMPIRIS RANAH PERLINDUNGAN
KONSUMEN BERBASIS MASYARAKAT DALAM
SEGMENTASI KERUGIAN DAN UPAYANYA DI
KABUPATEN MAJALENGKA
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN KONSUMEN
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2019
Paper konsumen

2. 2

3. 3
Kendala/Kerugian Model Upaya/Payung Hukum
1. Ancaman bahaya kunjungan wisata
yang meningkatkan peluang
kecelakaan dan kematian
2. Kekurangnyamanan wisatawan
akibat kuranglengkapnya fasilitas
publik
3. Ketidakmerataan tarif masuk wisata,
karcis parkir dan pungutan lain
4. Promo wisata yang tidak sesuai
kenyataan (hoax)
5. Produk-produk aspal da handycraft
tiruan
6. Dampak pembangunan zona wisata
terhadap kerusakan alam, ekosistem
dan masyarakat di lingkungan
sekitar destinasi wisata
1. Perlu adanya standarisasi mutu syarat kelayakan wisata
yang aman bagi pengunjung dengan kelengkapan rambu-
rambu peringatan, bahaya, awas dan waspada yang
diperkuat dengan jaminan asuransi kecelakaan
2. Perlunya pengelolaan wisata yang melayani konsumen
dengan kelengkapan fasilitas publik terstandar; sarana
ibadah, fasilitas air, area parkir dan lainnya
3. Standar tarif tiket masuk, retribusi dan karcis parkir daerah
yang sesuai
4. Perlunya penegakan payung hukum yang sesuai (UU ITE)
terjadap promo hoax
5. Jaminan kualitas handycraft keaslian dan ciri khas
destionasi wisata setempat
6. Perlunya pengawasan dan pengendalian jaminan mutu atas
kompensasi dampak pengelolaan pembangunan wisata
terhadap alam, ekosistem dan masyarakat setempat.
1. Konsumen Pariwisata
Merupakan konsumen pengguna jasa
objek pariwisata dan segala produk
pelayanan yang ditawarkan di
dalamnya

4. 4
2. Konsumen Tenaga Listrik
Merupakan konsumen pengguna tenaga
listrik milik PLN dan segala ruang lingkup
pelayanan yang memfasilitasi adanya
sumber tenaga listrik konsumen
Kendala/Kerugian Model Upaya/Payung Hukum
1. Pembayaran tagihan listrik yang
tidak wajar, akibat kekeliruan
pencatatan meter dan atau
kerusakan mesin kwh prabayar
2. Tarif harga pembelian token dan
atau pulsa listrik yang berbeda-
beda akibat beban biaya
administrasi agen penjual
3. Pemadaman listrik akibat
gangguan instalasi jaringan yang
tidak termasuk bencana alam
4. Dampak tiang listrik dan kabel
yang menyebabkan ancaman
bahaya warga
1. Penerapan prosedur kompensasi atas kerugian
konsumen yang sesuai dan atau pergantian
meteran listrik
2. Penerapan standar harga, pengawasan dan
pengendalian agen-agen penjual listrik pulsa
dan atau token
3. Pemberlakuan kompensasi tarif daya atas
gangguan pemadaman listrik yang jelas dengan
prosentase sesuai jenis kwh meter
4. Penerapan standar keamanan tiang listrik, kabel
dan jaringannya melalui pengawasan,
pengendalian, pemeliharaan jaringan sesuai
kondisi lapangan dan kompensasi kerugian
yang diakibatkannya.

5. 5

6. 6
3. Konsumen Bahan Bakar Kendaraan
Merupakan konsumen pengguna bahan bakar
kendaraan jenis, pertamax, pertalite,
premium, maupun solar dengan berbagai
varian, kualitas dan tipenya.
Kendala/Kerugian Model Upaya/Payung Hukum
1. Merebaknya pom mini dengan mesin ukuran dan
harga yang tidak jelas berikut penempatan lokasi pom
mini di zona pemukiman yang membahayakan
penduduk
2. Kuantitas takaran liter bahan bakar yang tidak sesuai
pembelian dan kualitas bahan bakar yang tidak sesuai
jenis kendaraan
3. Itikad buruk penjual bahan bakar digital dengan cara
oplosan, merekayasa mesin dan segala bentuk
perbuatan yang mengurangi takaran, termasuk
mempermainkan nozzle (pistol)
1. Upaya pengendalian secara tegas dan
legalitas keberadaan pom mini
terstandar baik mesin maupun lokasi
2. Pengawasan tera mesin dan bahan
bakar terstandar berikut kompensasi
kerugian yang seimbang
3. Penegakan hukum dan sanksi yang
tegas atas tindakan mencurangi
konsumen

7. 7

8. 8
4. Konsumen Gas LPG
Merupakan konsumen pengguna bahan bakar gas LPG termasuk
salah satu item kebutuhan pokok konversi pengganti setelah minyak
tanah
Kendala/Kerugian Model Upaya/Payung Hukum
1. Kisaran nilai berkurangnya bobot gas yang tidak wajar
sesuai berat isi
2. Banyaknya tabung gas dan segel yang tidak layak
namun masih beredar
3. Distribusi gas dan jumlah agen, termasuk gas subsidi
yang tidak merata sesuai area kepadatan penduduk
yang membutuhkan
4. Harga gas yang tidak jelas, termasuk gas yang
bersubsidi LPG 3 kg
5. Masih adanya gas subsidi yang digunakan oleh yang
bukan haknya dan atau dengan kepemilikan melebihi
batas
6. Ketersediaan penjualan gas subsidi atas pesanan dan
atau pembelian gas dengan mempersyaratkan
pemberian barang lain
7. Adanya agen-agen gas subsidi yang tidak tercatat, dan
atau penjual gas bukan agen dengan kepemilikan
sejumlah tabung gas yang dimiliki agen
8. Tidak jelasnya kenampakan perbedaan dari segi bau,
aroma, ataupun warna api saat digunakan sesaui
dengan kualitas varian gas
1. Perlunya pengawasan dan evaluasi pasar
melalui pengukuran secara rutin
2. Perlunya pengendalian, sortasi dan atau
penarikan tabung yang tidak layak sesuai
standar
3. Penerapam prosedur pemerataan dan
penempatan agen sesuai area kepadatan dan
kebutuhan konsumen
4. Penetapan kisaran harga eceran tertinggi
dan pemberian sanksi atas penyimpangan
5. Penyetaraan gas tabung 3 kg subsidi dan
atau melon hijau dengan varian gas non
subsidi dan atau melon pink dengan harga
yang bersaing dan terjangkau
6. Perlunya penetapan standar transaksi
tertentu dalam penjualan gas subsidi melalui
pendekatan perilaku dan pembinaan pelaku
usaha sebelum upaya hukum
7. Perlu kajian mendalam oleh ahli penyidik
8. Perlu kajian mendalam oleh ahli tera

9. 9
Kendala/Kerugian Model Upaya/Payung Hukum
1. Transaksi jenis bahan pokok yang
ditimbang tidak secara tepat sesuai
keinginan konsumen yang memiliki
kecenderungan tidak jelas antara
merugikan dan atau menguntungkan
konsumen
2. Produk sembako langsung yang telah
dibeli cepat kadaluarsa dan atau tidak
layak konsumsi
3. Adanya sembako oplosan yang tidak jelas
dari segi jenis, tipe, varietas, kualitas dan
tingkat kerusakannya
4. Produk sembako dengan pengemasan
produksi yang tidak jelas masa
kadaluarsanya
5. Bila harga sembako di atas harga
kewajaran
1. Meminimalisir timbangan produk sembako dengan
penetapan standar dasar harga berdasarkan ukuran
berat nominasi satuan terkecil gram dan ataupun ons
untuk menentukan kumulatif harga yang ditimbang
per kilo pada jenis produk yang ditimbang tidak
secara tepat sesuai keinginan pembeli
2. Pembinaan kesadaran pelaku usaha sembako untuk
menginformasikan taksiran waktu kadaluarsa dan
atau masa tenggang penggunaan berikut
penyimpanannya pada konsumen
3. Pengawasan sembako sesuai jenis kualitasnya
4. Optimalisasi perizinan produk sembako yang
dikemas sesuai peraturan dan pengawasan
peredarannya
5. Pengawasan sistem mendadak terhadap inspeksi
harga dan pengeluaran peraturan penetapan kisaran
harga standar
5. Konsumen Bahan Pokok/ Sembako
Merupakan konsumen atas kebutuhan pembelian bahan
pokok; Beras, Gula pasir, Minyak goreng dan mentega,
Daging sapi dan ayam, Telur ayam, Susu, Jagung,
Garam, tepung terigu dan bahan pokok ainnya.

10. 10

11. 11
6. Konsumen Perbankan
Merupakan konsumen pengguna yang merupakan nasabah
dan ataupun kreditur produk yang ditawarkan dari berbagai
jenis produk jasa perbankan
Kendala/Kerugian Model Upaya/Payung Hukum
1. Permasalahan pengaduan dengan
adanya aksi sepihak dalam hal;
2. Denda penalty berikut ketentuan
waktu yang tidak jelas
3. Penolakan klaim asuransi dan atau
polis
4. Suku bunga kredit yang
memberatkan nasabah, Tenor
kredit, Jaminan dan agunan
5. Variasi biaya admin Link
Perbankan
6. Pembukaan dan Penutupan akun
tabungan, dll
1. Transparansi segala peraturan termasuk
kerjasama dan perjanjian, klausula baku dan
ruang lingkup yang tercakup dalam
perbankan sesuai dengan jenis transaksi yang
dimanfaatkan konsumen
2. Peningkatan pengawasan dan pengendalian
oleh OJK dan penindakan yang lebih intensif
3. Evaluasi atas kesesuaian penentuan tarif agen
link
4. Penetapan Standar Mutu dan evaluasi
terhadap akreditasi Perbankan sesuai
peraturan BI

12. 12
7. Konsumen Layanan Kesehatan
Merupakan konsmen pengguna fasilitas
kesehatan rumah sakit pemerintah, dan
atupun swasta, puskesmas maupun klinik
dokter pada segala tingkatan kelas
pelayanan
Kendala/Kerugian Model Upaya/Payung Hukum
1. Penolakan pasien yang
tidak masuk akal
2. Proses rujukan yang tidak
jelas
3. Antrian pendaftaran pasien
yang berjubel
4. Terlantarnya pasien darurat
atau tindakan lambat
5. Harga obat; resep yang
ditebus di atas HET
6. Petugas yang tidak ramah
atau kurang menghargai
konsumen secara kasar
1. Pemberian informasi penolakan pasien yang jelas
dengan alasan yang tepat dan dapat diterima akal sehat
2. Pemberian rujukan pengobatan di luar kemampuan
dan alat yang tersedia dengan rekomendasi kesehatan
yang dituju secara jelas ataupun difasilitasi dan diantar
melalui penggunaan ambulan
3. Penambahan teller-teller administrasi atau loket
4. Upaya tindakan segera minimal melalui pertolongan
pertama
5. Pengawasan dan penetapan HET obat
6. Pengawasan dan pengamatan oleh atasan atau pihak
yang bertugas terhadap pelaksana layanan dan ataupun
memberikan peringatan dan sanksi akibat perlakuan
kasar sesaui peraturan.

13. 13
8. Konsumen Air Minum
Merupakan konsumen pengguna dan pelanggan
air milik PAM dan atau PDAM dan segala bentuk
yang memfasilitasinya termasuk DAMIU
Kendala/Kerugian Model Upaya/Payung Hukum
1. Penetapan Abodemen yang rancu, sekalipun air tidak digunakan
2. Pembayaran tagihan air yang tidak wajar, akibat kekeliruan
pencatatan meter dan atau kerusakan mesin meter dan atau pipa
ledeng
3. Debit air terhambat akibat perbaikan atas gangguan yang bukan
disebabkan bencana, termasuk keluarnya benda lain selain air
yang mengakibatkan kerugian pelanggan dengan berubahnya
bentuk air yang tidak layak konsumsi baik dari segi warna, bau,
maupun rasa.
4. Kurangnya keterjaminan air DAMIU terhadap sumber produksi,
alat, bahan dan like higiens
5. Kualitas tekanan angin yang tidak wajar dan atau berlebihan
yang mempengaruhi putaran meter lebih cepat dan tidak
sebanding dengan debit air yang keluar lebih rendah
6. Kualitas air yang tidak layak, rusak atau tercemar bahan kimia
membahayakan, terkandung bakteri membahayakan, polutan dan
atau mengakibatkan kesakitan dan atau kematian mahluk hidup
pengguna
1. Kejelasan informasi dan
penentuan tarif dasar
abodemen yang
proporsional
2. Proses ganti rugi yang
sesuai dengan masalahnya
3. Penerapan kompensasi
moril dengan prosentase
pengurangan tagihan di
bulan berikutnya secara
jelas.
4. Implementasi regulasi
DAMIU
5. Perlunya tera
6. Perlu kajian mendalam ahli
kesehatan lingkungan

14. 14
Konsumen Parkir
Merupakan konsumen pengguna lahan dan area parkir serta
tanggungjawab keamanan dan pengamanan kendaraan
konsumen
Kendala/Kerugian Model Upaya/Payung Hukum
1. Beragamnya tarif
parkir
2. Legalitas Juru parkir
yang tidak jelas
3. Bukti jaminan transaksi
karcis parkir yang tidak
jelas
4. Lahan parkir yang
menyimpang
1. Penyesuaian tarif parkir
berdasarkan klasifikasi jenis
kendaraan, tipe lahan, dan waktu
transit
2. Penentuan SOP juru parkir dan
legalitasnya
3. Penguatan asuransi parkir atas
kehilangan sesuai tanggung jawab
pengelolaannya
4. Penetaan strategi letak area parkir
yang berkuatan hukum

15. 15
URGENSI LANGSUNG KEBUTUHAN PAYUNG HUKUM KONSUMEN
• Kerugian konsumen atas gangguan listrik, mati lampu, tiang-tiang listrik yang ada di
area konsumen, kabel listrik udara maupun ditanam dan dampaknya sekarang ataupun
ke depan dengan sekelumit rangkaian masalah kekonsumenan di masa depan
• Kerugian konsumen atas pemanfaatan air PAM, di saat air; tidak mengalir, debit air
kurang, mutu kualitas rendah, polutan air, dan dampaknya terhadap resistensi kualitas
air minum konsumen terhadap penggunannya bagi tubuh.
• Kerugian konsumen atas kelangkaan gas dan bahan bakar sebagai sumbu penyulut
peningkatan inflasi ekonomi terhadap beban harga bahan dasar produk
• Kerugian konsumen atas pelayanan asuransi BPJS sebagai kewajiban di saat akses
ditolak, dan atau diterima fasilitas kesehatan namun layanan yang kurang sesuai dari
berbagai hal yang dikeluhkan pasien mencederai humaniora kemanusiaan
• Kerugian moril konsumen atas pekerjaan pembangunan pemerintah, disaat hasil
pekerjaan dinilai buruk, berdampak kerugian konsumen akibat pembangunan, seperti
akses jalan yang rusak, drainase yang buruk dengan efek banjir, hilangnya tanah dan
bangunan akibat pembangunan tertentu
• Kerugian konsumen atas produk layanan akibat oknum-oknum dalam mekanisme
pengurusan pajak, perizinan maupun adminsitrasi, seperti halnya kasus pungli
• Serta kerugian lain yang tdak dapat dijabarkan dalam paper ini

16. 16
KONSUMEN SEPERTI APA YANG
DIBUTUHKAN
• Konsumen yang berdaya yaitu
konsumen yang kritis dan berani
menyampaikan pendapat atas
kekurangsesuaian produk yang
diterimanya
• Konsumen yang awas yaitu konsumen
yang mampu merespon gejala indikasi
kerugian-kerugian konsumen di area
transkasi dan ekosistem interaksinya
• Konsumen yang cerdas yaitu
konsumen yang mampu memilih dan
memilah produk yang dibutuhkannya
secara efektif dan efisien

17. 17
Implikasi Hasil Empirik
1. Wajibnya penguatan regulasi hukum UUPK dengan peraturan daerah yang utuh dan
terkembang secara berkelanjutan;
a. Perlunya perhatian atas substansi berbagai peraturan daerah yang melibatkan
domain asas-asas dan prinsip-prinsip konsumen
b. Perlunya pengembangan payung hukum konsumen dengan mencermati
segmentasi konsumen menurut aspeknya meliputi aspek tingkatan kebutuhan
esensi vital produk, aspek behaviouristik ekonomi dalam perilaku transaksi,
aspek nilai dan norma hukum ekonomi sosial kemasyarakatan
c. Perlunya revitalisasi basis konsumen baik secara fisik terhadap objek produk
dan jasa maupun moralitas dalam keterlibatan interaksi ekonomi
2. Pentingnya kedudukan peradilan konsumen untuk mengatasi permasalahan dan
sengketa melalui penyelenggaraan badan penyelesaian sengketa konsumen di
tingkat daerah
3. Perlunya solidaritas kerja sama berbagai elemen organisasi kepemerintahan,
masyarakat maupun pelaku usaha untuk mensinergiskan prosumen (produksi dan
konsumen)
4. Perlunya pembinaan jaringan pemberdayaan lembaga perlindungan masyarakat oleh
pemerintah berbasis kemasyarakatan

18. 18