Dokumen tersebut membahas tentang materi pendidikan kewarganegaraan (PKn) yang mencakup penilaian proses belajar PKn, menilai berbagai norma dalam kehidupan, merumuskan prinsip-prinsip demokrasi dan praktik demokrasi di Indonesia, serta mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara.

1. MATERI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)
Oleh Drs. A.T. Sugeng Priyanto, M. SI.
WORKSHOP BEDAH KISI – KISI UJI KOMPETENSI GURU (UKG)
TAHUN 2012
Rembang, 16 September 2012
HIMPUNAN PEMBINA BAHASA INDONESIA
WILAYAH JAWA TENGAH
Bekerjasama dengan
IKATAN KELUARGA ALUMNI (IKA)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
CABANG REMBANG

2. BAB II
MATERI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
1
Penilaian proses belajar PKn
Penilaian adalah suatu proses sistematis yang mengandung pengumpulan
informasi, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tersebut untuk
membuat keputusan – keputusan. Penilaian kelas adalah suatu bentuk kegiatan
guru yang terkait dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi
atau hasil belajar peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran tertentu.
Teknik penilaian kelas terdiri atas penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian
tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio, penilaian diri.
Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati
peserta didik dalam melakukan sesuatu. Tekniknya dengan daftar cek dan skala
rentang. Penilaian sikap dalam proses pembelajaran berkenaan dengan sikap
terhadap materi pembelajaran, sikap terhadap guru, sikap terhadap proses
pembelajaran, sikap terhadap nilai atau norma tertentu, dan sikap berhubungan
dengan kompetensi afektif lintas kurikulum yang relevan dengan mata pelajaran.
Tekniknya dengan observasi perilaku, pertanyaan langsung, laporan pribadi. Tes
tertulis merupakan tes dimana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta
didik dalam bentuk tulisan. Tekniknya : soal dengan memilih jawaban.
1. Pilihan ganda
2. Dua pilihan
3. Menjodohkan
Soal dengan mensuplai jawaban
1. Isian dan melengkapi
2. Jawaban singkat
3. Uraian
Penilaan proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus
diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Tekniknya dengan daftar cek dan skala
rentang. Penilaian produk merupakan penilaian terhadap hasil karya peserta didik.
Tekniknya dengan Holistik atau analitik. Penilaian portofolio merupakan hasil
kumpulan informasi hasil kompetensi peserta didik dalam suatu periode tertentu.
Tekniknya dengan mengumpulkan karya – karya peserta didik dalam satu map.
Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian dimana subjek yang akan dinilai
diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses dan tingkat
pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu.
Tekniknya dengan daftar cek atau skala rentang. Guru memberikan umpan balik
atas penilaian diri peserta didik untuk memotivasi pencapaian kompetensi.
Contoh soal:

3. Pak Adi adalah seorang guru PKn di sekolah dasar akan mengajarkan materi
dengan indikator menerapkan konsep kejujuran. Pada saat proses pembelajaran
diadakan tanya jawab dengan siswa. Hadiah disediakan di atas meja guru. Bagi
siswa yang bisa menjawab selalu diberi hadiah Pak Adi sebuah permen. Sebagai
perwujudan proses kejujuran maka bagi siswa yang bisa menjawab diberi hadiah
permen dengan cara....
A. Siswa segera mengambil permen setelah jawaban dinyatakan benar
B. Siswa menerima permen yang lewat ketua kelas
C. Siswa mengambil permen setelah pelajaran selesai
D. Siswa mengambil permen sesuai perintah guru
Nilai – nilai nasionalisme dikalangan remaja sudah mulai merosot. Pak Budi
seorang guru PKn di SD ingin menambahkan sikap nasionalisme dengan
memanfaatkan media gambar pahlawan pada SEA Games. Dalam pembelajaran
Pak Budi melakukan sesuatu dengan cara....
A. Menunjukkan peraih juara pada SEA Games
B. Menyanyikan lagu Garuda di Dadaku awal pembelajaran
C. Menceritakan sejarah berdirinya SEA Games
D. Menunjukkan nama negara peserta SEA Games
Pak Amir seorang guru teladan di sekolah dasar. Dia melaksanakan pembelajaran
PKn dengan indikator penerapan norma di lingkungan sekolah. Sebagai wujud
penerapan norma tersebut, maka yang dilakukan adalah ....
A. Memberi sanksi kepada anak yang menjahili temannya
B. Memberi sanksi kepada anak yang tidak disiplin di kelas
C. Memberi sanksi kepada anak yang tidak taat kepada orang tua
D. Memberi sanksi kepada anak yang masuk sekolah
2
Menilai berbagai norma dalam kehidupan
Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing – masing yang
diatur dalam suatu tatanan. Tata itu lazim disebut kaidah (berasal dari kata Arab)
atau norma (berasal dari bahasa latin) atau ukuran – ukuran. Norma – norma itu
mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya berwujud perintah dan larangan.
Apakah yang dimaksud perintah dan larangan menurut isi norma tersebut?
Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena
akibat – akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan merupakan kewajiban
bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibat – akibatbya dipandang
tidak baik.
Ada bermacam – macam norma yang berlaku di masyarakat. Macam – macam
norma yang telah dikenal luas ada empat, yaitu :

4. 1. Norma agama ialah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai
perintah – perintah, larangan – larangan, ajaran – ajaran yang bersumber dari
Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggarana terhadap norma ini akan mendapat
hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa berupa “siksa” kelak di akhirat.
2. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari
manusia. Pelanggaran norma kesusilaan adalah pelanggaran perasaan yang
berakibat penyesalan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat
diterima oleh seluruh umat manusia.
3. Norma kesopanan ialah norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu
sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing – masing anggota
masyarakat saling menghormati. Akibat pelanggaran dari norma ini ialah
dicela sesamanya, karena sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat
yang bersangkutan itu sendiri.
4. Norma hukum ialah sifatnya yang memaksa, sanksinya berupa ancaman
hukuman. Penataan dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan – peraturan
hukum bersifat heteronom, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar,
yaitu kekuasaan negara.
Contoh soal:
Setiap hari senin di sekolah dasar diadakan upacara bendera. Petugas upacara
sudah disiapkan satu minggu sebelumnya. Untuk mencapai indikator “Penerapan
norma yang berlaku di lingkungan sekolahnya”, maka Pak Budi menegur guru
PKn menerapkan dengan cara....
A. Menegur dan menasehati siswa yang tidak ikut upacara
B. Menulis tata tertib untuk siswa disertai sanksi hukum
C. Memanggil orang tua siswa yang tidak mengikuti upacara
D. Memberi tugas pada siswa yang tidak ikut upacara untuk menjadi petugas
upacara
3
Merumuskan prinsip – prinsip demokrasi dan praktik demokrasi di Indonesia
Makna demokrasi : Pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat. Indikator negara
demokrasi akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka,
pemilihan umum, menikmati hak – hak dasar. Tata urutan perundang – undangan
RI menurut UU No. 12 tahun 2011 :
1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU / Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undasng
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota

5. Contoh Soal:
Dalam pasal 1 ayat 2 hasil amandemen UUD 1945 dinyatakan “kedaulatan berada
di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD”. Pernyataan pasal 1 ayat 2 sebelum
amandemen UUD 1945 terdapat kata “dilakukan sepenuhnya oleh MPR.
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD mengandung
makna....
A. Rakyat memiliki kebebasan yang mutlak
B. Kebebasan yang dilakukan MPR sesuai hukum yang berlaku
C. MPR penjelmaan rakyat memiliki hak penuh
D. Kekuasaan tertinggi di tangan anggota legislatif
Dalam sistem demokrasi di Indonesia, sesuai dengan UUD 1945 pelaksanaannya
dengan cara demokrasi tidak langsung. Dalam pemerintahan khususnya yang
terkait dengan lembaga negara pelaksanaannya terlihat pada ....
A. Kekuasaan presiden dalam menetapkan undang – undang
B. Adanya kekuasaan MPR yang tidak terbatas / absolut
C. Adanya kerjasama antara presiden dengan DPR
D. Adanya pemisahan kekuasaan antar lembaga negara
Dalam tata urutan peraturan perundangan RI, undang – undang dicantumkan
sebagai peraturan pusat. Sejak memasuki era reformasi berlaku peraturan yang
mengatur tentang hierarki peraturan perundangan RI yang menempatkan UU
berada di bawah UUD 1945. Peraturan yang dimaksud adalah....
A. UU No. 27 tahun 2009
B. UU No. 37 tahun 2008
C. UU No. 10 tahun 2004
D. UU No. 32 tahun 2004. (Keterangan soal tidak terbarukan)
Pemerintah desa dan pemerintah kelurahan diatur dengan PP No. 72 dan PP No.
73 tahun 2005. Pembelajaran di SD sudah membahas tentang peraturan pusat dan
peraturan daerah. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden untuk ....
A. Menjalankan undang – undang
B. Menjalankan perpu
C. Menjalankan kepres
D. Menjabarkan kepres
Dalam menjalankan pemerintahan presiden diberikan wewenang untuk membuat
peraturan – peraturan. Dalam pembuatan peraturan, presiden dapat bekerjasama
dengan DPR. Namun dalam situasi yang genting atau dalam keadaan yang
memaksa presiden dapat membuat ....
A. Peraturan pemerintah

6. B. Perpu
C. Peraturan presiden
D. Keputusan presiden

7. 4
Mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara
•
•
•
•
Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia dirumuskan oleh BPUPKI
(Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai). Setelah pembicaraan yang panjang, rumusan
Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh
PPKI.
Pancasila sebagai idiologi merupakan keseluruhan pandangan, cita – cita,
keyakinan dan nilai luhur bangsa Indonesia yang secara normatif perlu
diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dinyatakan Pancasila sebagai ideologi negara republik Indonesia dengan
tujuan bahwa segala sesuatu dalam bidang pemerintahan ataupun semua yang
berhubungan dengan hidup kenegaraan harus dilandasi dalam titik tolaknya,
dibatasi dalam gerak pelaksanaannya, dan diarahkan dalam mencapai
tujuannya dengan Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara atau dasar falsafah negara tercantum dalam
pembukaan UUD NRI th 1945. Pancasila sebagai dasar falsafah negra
mengandung konsekuensi secara formil dan materiil. Secara formil bahwa
Pancasila sebagai norma hukum dasar positif, objektif dan subjektif, adalah
mutlak tidak dapat diubah dengan jalan hukum. Secara materiil juga Pancasila
tidak dapat diubah disebabkan dalam kehidupan bermasyarakat, kebudayaan,
termasuk kefilsafatan, kesusilaan dan keagamaan merupakan sumber hukum
positif yang unsur – unsur intinya telah ada dan hidup sepanjang masa,
disamping sifat kenegaraannya juga mempunyai sifat kebudayaan (culture)
dan sifat keagamaan (religius).
Pancasila sbagai sumber hukum dasar negara Indonesia berarti sebagai sumber
tertib hukum di negara republik Indonesia. Pancasila sebagai sumber tertib
hukum adalah inhern, terkait erat dan menjadi satu kesatuan dengan Pancasila
sebagai dasar negara.
IDENTITAS BANGSA NEGARA INDONESIA
Contoh soal:

8. Semua bangsa mempunyai nilai – nilai luhur sebagai kepribadian bangsa. Nilai
luhur bangsa Indonesia terdapat pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
yang berarti pancasila sebagai....
A. Akulturasi dari nilai budaya dan agama
B. Kristalisasi nilai – nilai bangsa
C. Kristalisasi nilai bangsa
D. Ankulturasi berbagai budaya bangsa
Proses penetapan pancasila sebagai dasar negara yang akan dibangun memerlukan
proses panjang. Melalui para tokoh bangsa seperti M. Yamin, Soepomo, dan
Soekarno telah melakukan pembahasan tentang dasar negara pada sidang....
A. PPKI
B. BPKI
C. BPUPKI
D. BUPKI
Perwujudan sila ke empat pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Dalam sidang MPR atau
DPR yang terdiri berbagai fraksi selalu terjadi perbedaan pendapat. Untuk
mencapai suasana yang harmonis diharap anggota sidang menerapkan hikmah
kebijaksanaan dalam musyawarah artinya....
A. Dalam musyawarah mengutamakan voting / suara terbanyak
B. Selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat tanpa voting
C. Musyawarah mufakat lebih utama walaupun tanpa kuorum
D. Dalam musyawarah dengan rasio sehat demi persatuan dan kesatuan
bangsa
Sering terjadi konflik antar kelompok dalam melaksanakan kebebasan beragama
karena kurang adanya pemahaman makna dari tiap sila pancasila sebagai sumber
utama penyelesaian konflik. Sikap yang perlu dikembangkan untuk
merealisasikan sila ke 1 pancasila khususnya untuk siswa sekolah dasar adalah ....
A. Adanya pengakuan dan penghormatan akan HAM
B. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama
C. Menciptakan pola hidup saling menghargai antar umat beragama
D. Mengakui dan menghormati perbedaan masyarakat Indonesia
5
Merumuskan nilai – nilai nasionalisme
Nasionalisme memiliki makna ikatan orang individu terhadap suatu negara
yang memberikan hak kepada negara untujk mengatur dan melindungi nation-nya.
Sementara nation diartikan sebagai semua warga dari suatu negara tertentu. Tidak

9. perduli perbedaan bahasa, tradisi sosio-kulturalnya, dalam ikatan ini nation juga
sering disebut dengan state. Sedangkan nasionalism adalah paham (ajaran) untuk
mencintai bangsa dan negara sendiri atau politik untuk membela pemerintahan
sendiri. Disamping itu, nationality diartikan erat dengan kesadaran keanggotaan
dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama – sama mencapai,
mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran dan
kekuatan bangsa itu sendiri; jadi erat dengan semangat kebangsaan.
Contoh soal
Pada masa penjajahan, perwujudan nasionalisme adalah dengan menantang
penjajah asing yang ingin menguasai bangsa Indonesia. Di saat setelah
kemerdekaan nasionalisme diwujudkan dalam bentuk....
A. Mengisi kemerdekaan menuju hidup yang lebih baik
B. Menjalin kerjasama dengan negara tetangga
C. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan
D. Memupuk sikap gotong royong
6
Membagankan sistem pemerintahan kabupaten, kota, provisnsi, dan pusat
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, sedang dalam
pasal 37 UUD 1945 dinyatakan bahwa bentuk negara RI tidak dapat dilakukan
perubahan. Hal ini mengandung makna....
A. Bentuk negara tidak dapat berubah kecuali ada amandemen
B. Bentuk negara kesatuan merupakan hal yang final bagi bangsa Indonesia
C. Bangsa Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan
D. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat
Sejak dilakukan amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi berwenang untuk
mengangkat presiden dan wakil presiden. Hal ini sebagai perwujudan pasal 1 ayat
2 UUD 1945, MPR bisa memilih Presiden dan Wakil Presiden bila....
A. Presiden dan wakil presiden berhenti dalam masa jabatannya

10. B. Diminta oleh DPR untuk mengisi kekosongan pemerintahan
C. Presiden dan wakil presiden sudah terpilih dalam pemilu
D. Diminta oleh MK untuk mengatasi keadaan darurat
Sejak memasuki reformasi UUD 1945 hasil amandemen mengamanatkan
pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui
pemilu. Pemilu dilakukan dengan asas LUBER dan JURDIL. Dalam asas tersebut,
yang dimaksud bebas adalah....
A. Bebas untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif
B. Bebas untuk menentukan hak pilih
C. Bebas untuk melakukan pemilihan
D. Bebas untuk mendirikan partai politik
Dalam undang – undang tentang pemilu daerah dinyatakan bahwa calon peserta
pemilukada diperoleh dari unsur independen. Dalam menanamkan konsep PKn
tersebut siswa diberi penjelasan tentang independen artinya....
A. Unsur partai politik yang berhak mengikuti pemilu
B. Unsur gabungan partai agar memenuhi syarat
C. Unsur pimpinan dari beberapa partai
D. Unsur dari bukan partai politik
7
Merumuskan prisnip dan praktik politik luar negeri Indonesia
Politik luar negeri Indonesia menjadi bagian dari politik nasional, yaitu
cermin dari cita – cita bangsa yang tercantum di dalam pembukaan Undang –
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Sesuai pasal 33 Undang – undang RI Nomor 37 tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri, disebutkan bahwa politik luar negeri Republik Indonesia
menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional. Pada
pasal 4 disebutkan juga bahwa politik luar negeri dilaksanakan melalui diplomasi
yang kreatif, aktif dan antisipatif.
Kita “bebas” dalam politik luar negeri ini berarti Indonesia secara mandiri
akan memutuskan dan menentukan posisinya dalam peraturan politik
internasional tanpa pengaruh ataupun tekanan dari luar. Sementara itu “aktif”
berarti bahwa Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi secara konstruktif
dalam membantu dunia yang adil dan damai serta bebas dari kolonialisme.
Politik luar negeri Indonesia terdiri dari tujuan – tujuan yang ingin dicapai
dalam hubungan internasional dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan
nasionalnya. Pembukaan UUD NKRI tahun 1945 mencantumkan pernyataan
bahwa “....ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial”

11. Contoh soal :
Pada KTT ASEAN di Bali tahun 2011, juga mengadakan kerjasama dengan Cina,
Jepang, dan Korea Selatan. Kerjasama tersebut meliputi...
A. Ekonomi, politik, pariwisata
B. Politik, keamanan, dan pariwisata
C. Ekonomi, politik, dan keamanan
D. Politik, keamanan, dan kebudayaan

12. KUNCI JAWABAN SOAL DIATAS :
1
-
A
A
B
-
D
-
A
C
C
A
B
-
B
C
D
C
-
A
-
B
A
B
D
-
A
2
3
4
5
6
7