1. ii
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Lebih lanjut mengenai organisasi profesi keguruan di jelaskan dalam undang-
undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam pasal 41 dijelaskan
bahwa guru membentuk organisasi profesi yang brsifat andependent dan berfungsi
untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan,
perlindungan profesi, kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pasal
ini dijelaskan juga bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.
Berdasarkan dua batasan di atas, maka organisasi profesi di Indonesia ini tidak
hanya memprioritaskan memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier,
wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan dan pengabdian kepada
masyarakat tetapi perkembangan individu (siswa) sebagai pribadi yang unik secara
utuh. Oleh karena setiap satuan pendidikan harus memberikan layanan yang dapat
memfasilitasi perkembangan pribadi siswa secara optimal berupa pengajaran kelas,
Pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan profesi keguruan juga harus di
prioritaskan. Hal ini merupakan bagian dari kompetensi yang juga harus dikuasai oleh
siswa.
B. TUJUAN
Untuk mengetahui materi tentang profesi Keguruan.

2. ii
BAB II
PEMBAHASAN
A. KONSEP ORGANISASI KEGURUAN
Di dalam perkembangannya, organisasi profesi guru/kependidikan telah banyak
mengalami diferensiasi dan diversifikasi. Hal ini sejalan dengan terjadinya diferensiasi
dan diversifikasi profesi kependidikan. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 20
tahun 2003 pasal 1 ayat (6) bahwa “pendidik adalah tenaga kependidikan yang
berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor,
instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan,”
Kelahiran suatu organisasi keprofesian tidak terlepas dari perkembangan jenis
bidang pekerjaan yang bersangkutan, karena organisasi tersebut pada dasarnya dan
lazimnya dan dapat terbentuk atas prakarsa dari pengemban bidang pekerjaan
tadi.[1] Beberapa organisasi profesi kependidikan di indonesia, disamping PGRI, yang
sudah rilatif berkembang pesat diantaranya Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia
(ISPI). Organisasi ini beranggotakan para sarjana pendidikan dari berbagai bidang
pendidikan, yang didalamnya mempunyai sejumlah himpunan sejenis seperti
Himpunan Sarjana Pendidikan Biologi, Himpunan Sarjana Pendidikan Bahasa dan
sebagainya. Organisasi lain yang sudah lebih berkembang ialah Asosiasi Bimbingan
dan Konseling Indonesia (ABKIN) yang dulu bernama Ikatan Petugas Bimbingan
Indonesia (IPBI).[2]
Kedua organisasi ini menaruh perhatian pada pendidikan kebutuhan khusus,
terutama bagi kelompok yang mengalami gangguan dalam perkembangan baik secara
fisik, mental, maupun sosial.
Organisasi apapun yang di bentuk oleh sebuah profesi, tujuan akhirnya adalah
memberi manfaat kepada anggota profesi itu terutama di dalam meningkatkan
kemampuan profesional, melindungi anggota dalam melaksanakan layanan
profesional, dan melindungi masyarakat dari kemungkinan melapraktek dari layanan
profesional.

3. ii
B. PENGERTIAN, FUNGSI, DAN TUJUAN ORGANISASI PROFESIONAL
Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi
yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk
melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam
kapasitas mereka sebagai individu.
Sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 ada lima misi
dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu meningkatkan dan atau mengembangkan:
karier, kemampuan, kewenangan profesional, martabat dan kesejateraan seluruh
tenaga kependidikan. Sedangkan visinya secara umum adalah terwujudnya tenaga
kependidikan yang profesional.
Organisasi profesi kependidikan memiliki fungsi tersendiri yang bermanfaat
bagi anggotanya. Organisasi profesi kependidikan berfungsi sebagai berikut:
1. Fungsi pemersatu
Kelahiran suatu organisasi profesi tidak terlepas dari motif yang mendasarinya,
yaitu dorongan yang menggerakan para profesional untuk membentuk suatu
organisasi keprofesian. Organisasi profesi kependidikan merupakan wadah pemersatu
berbagai potensi profesi kependidikan dalam menghadapi kompleksitas tantangan dan
harapan masyarakat pengguna jasa kependidikan. Dengan mempersatukan potensi
tersebut diharapkan organisasi profesi kependidikan memiliki kewibawaan dan
kekuatan dalam menentukan kebijakan dan melakukan tindakan bersama, yaitu uaya
untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengemban profesi
kependidikan itu sendiri dan kepentingan masyarakat pengguna jasa profesi ini.
2. Fungsi peningkatan kemampuan profesional
fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 yang
berbunyi “tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk
meningkatkan dan mengembangkan karier, kemampuan, kewenangan profesional,
martabat dan kesejahteraan tenaga kependidikan” peraturan pemerintah tersebut
menunjukan adanya legalitas formal yang secara tersirat mewajibkan anggota profesi
kependidikan untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui
organisasi atau ikatan profesi kependidikan. Bahkan dalam UUSPN Tahun 1989 :
pasal 31 ayat 4 menyatakan bahwa, “tenaga kependidikan berkewajiban untuk
berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan
tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa”.[3]
Dalam PP No. 38 1992, pasal 61, ada 5 misi dan tujuan organisasi pendidikan,
yaitu ; meningkatkan dan mengembangkan,

4. ii
a. Karier anggota
b. Kemampuan anggota
c. Kewenangan professional anggota
d. Martabat anggota
e. Kesejahteraan anggota
Selain itu organisasi profesi guru juga mempunyai kewenangan :
a. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru.
b. Memberikan bantuan hukum kepada guru.
c. Memberikan perlindungn profesi guru.
d. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru.
e. Memajukn pendidikan nasional.[4]
C. BENTUK, CORAK, STRUKTUR, KEDUDUKAN, DAN KEANGGOTAAN
1. Bentuk dan corak organisasi kependidikan
Bentuk organisasi kependidikan begitu bervariasi dipandang dari segi derajat
dan keterkaitan antar anggotanya. Ada tiga bentuk organisasi profesi kependidikan :
a. Pertama, bentuk persatuan ( union), antara lain di Australia, singapura, dan
Malaysia. Misalnya : Australian education union (AUE).
b. Kedua, berbentuk federasi ( federation) antara lain di india dan Bangladesh,
misalnya : all india primary teachers federation (AIPTF).
c. Ketiga, berbentuk aliansi (alliance), antara lain di Filipina, seperti national
alliance of teachers and office workers (NATOW).
d. Keempat, berbentuk asosiasi ( association ), seperti yang terdapat dikebanyakan
Negara, misalnya, brunei malay teachers association (BMTA) di brunei.
2. Struktur dan kependudukan organisasi kependidikan
Berdasarkan struktur dan kependudukannya, organisasi kependidikan terbagi
tiga kelompok, yaitu :
a. Organisasi profesi kependidikan yang bersifat local (kedaerahan dan kewilayahan).
b. Organisasi profesi kependidikan yang bersifat nasional.
c. Organisasi kependidikan yang bersifat internasional.
3. Keanggotaan organisasi profesi kependidikan
Dengan adanya keragaman bentuk dan corak serta struktur kedudukan
organisasi profesi kependidikan/keguruan seperti telah dipaparkan dimuka, dengan
sendirinya keanggotaan organisasi kependidikan ini beragam pula. Akan tetapi pada

5. ii
umumnya organisasi profesi kependidikan yang bersifat asosiasi atau persatuan
langsunga dari setiap pribadi pengamban profesi yang bersangkutan. Sedangkan
keanggotaan organisasi profesi kependidikan yang bersifat federasi cukup terbatas
oleh pucuk organisasi yang berserikat saja.
D. RAGAM BENTUK PARTISIPASI GURU
Bentuk partisipasi anggota profesi tidak sebatas terdaftar menjadi anggota
dengan memberikan sejumlah iuran rutin, namun lebih dalam bentuk nyata yang
bersifat professional. Beberapa bentuk partisipasi guru dalam profesi guru pendidikan
bisa berupa :
a. Aktif mengomunikasikan berbagai pikiran dan pengalaman yang mengarah
kepada pembaharuan dan perbaikan mutu pendidikan. Komunikasi ini bisa dalam
bentuk seminar, symposium, dan sejenisnya atau komunikasi tertulis dalam bentuk
jurnal profesi atau media lainnya.
b. Secara aktif melakukan evaluasi diri, baik secara perorangan maupun kelompok
dalam hal praktek professional (pendidikan) dengan mengacu kepada standar profesi
yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Setiap profesi mesti memiliki standar
profesi baik untuk praktik maupun proses pendidikan, dan standar ini dijadikan
patokan bagi praktik dan layanan profesi dimasyarakat. Seorang guru professional
mesti secara aktif melakukan evaluasi apakah dirinya sedah melakukan praktik atau
layanan pendidikan dengan mengacu kepada standar professional itu.
c. Mewujudkan prilaku dan sikap professional dalam kehidupan dan lingkungan
kerja guru itu sendiri. Partisipasi ini ialah dalam bentuk mewujudkan prilaku dan
sikap professional dalam kehidupan dan lingkungan kerja guru. Ini merupakan
partisipasi kedalam diri tetapi memiliki dampak besar terhadap organisasi profesi.
Disiplin, tanggung jawab, sikap professional yang dilakukan guru didalam
melaksanakan layanan pendidikan kepada anak akan memperkokoh eksistensi dan
identitas profesi, dan akan membentuk rekognisi atau pengakuan masyarakat terhadap
pekerjaan guru sebagai suatu profesi bahwa pekerjaan guru tidak bisa dilakukan oleh
sembarang orang karena terikat pada standar prilaku profesi.[5]

6. ii
E. ORGANISASI PROFESIONAL KEGURUAN DI INDONESIA
1. PGRI
Persatuan Guru Republik Indonesia lahir pada 25 November 1945, setelah 100
hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali
dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912, kemudian berubah
nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun 1932. Pada saat didirikannya,
organisasi ini disamping memiliki misi profesi juga ada tiga misi lainnya, yaitu misi
politis-deologis, misi peraturan organisaoris, dan misi kesejahteraan.
a. Misi profesi PGRI adalah upaya untuk meningkatkan mutu guru sebagai
penegak dan pelaksana pendidikan nasional. Guru merupakan pioner pendidikan
sehingga dituntut oleh UUSPN tahun 1989: pasal 31; ayat 4, dan PP No. 38 tahun
1992, pasal 61 agar memasuki organisasi profesi kependidikan serta selalu
meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesinya.
b. Misi politis teologis tidak lain dari upaya penanaman jiwa nasionalisme, yaitu
komitmen terhadap pernyataan bahwa kita bangsa yang satu yaitu bangsa indonesia,
juga penanaman nilai-nilai luhur falsafah hidup berbangsa dan bernegara, yaitu
pancasila.
c. Misi peraturan organisasi PGRI merupakan upaya pengejawantahan peaturan
keorganisasian , terutama dalam menyamakan persepsi terhadap visi, misi, dan kode
etik keelasan sruktur organisasi.
d. Dipandang dari segi derajat keeratan dan keterkaitan antaranggotanya, PGRI
berbentuk persatuan (union). Sedangkan struktur dan kedudukannya bertaraf nasional,
kewilayahan, serta kedaerahan. Keanggotaan organisasi profesi ini bersifat langsung
dari setiap pribadi pengemban profesi kependidikan. Dengan demikian PGRI
merupakan organisasi profesi yang memiliki kekuatan dan mengakar diseluruh
penjuru indonesia. Arrtinya, PGRI memiliki potensi besar untuk meningkatkan
hakikat dan martabat guru, masyarakat, lebih jauh lagi bangsa dan negara.
2. MGMP
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) didirikan atas anjuran pejabat-pejabat
Departemen Pendidikan Nasional. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu
dan profesionalisasi dari guru dalam kelompoknya masing-masing.
3. KKG
Kelompok Kerja Guru (KKG) sebagai kelompok kerja seluruh guru dalam satu
gugus. Pada tahap pelaksanaannya dapat dibagi ke dalam kelompok kerja guru yang

7. ii
lebih kecil, yaitu kelompok kerja guru berdasarkan jenjang kelas, dan kelompok kerja
guru berdasarkan atas mata pelajaran.
Tujuan organisasi Kelompok Kerja Guru (KKG) yaitu :
a. Memfasilitasi kegiatan yang dilakukan di pusat kegiatan guru berdasarkan
masalah dan kesulitan yang dihadapi guru.
b. Memberikan bantuan profesional kepada para guru kelas dan mata pelajaran di
sekolah.
c. Meningkatkan pemahaman, keilmuan, keterampilan serta pengembangan sikap
profesional berdasarkan kekeluargaan dan saling mengisi (sharing).
d. Meningkatkan pengelolaan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan
menyenangkan (Pakem).[6]
Melalui KKG dapat dikembangkan beberapa kemampuan dan keterampilan
mengajar, seperti yang di ungkapkan Turney (Abin, 2006), bahwa keterampilan
mengajar guru sangat memengaruhi terhadap kualitas pembelajaran di antaranya;
keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan
variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran,
keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil dan perorangan.

8. ii
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Organisasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang
memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian
tertentu. Profesionalisme guru dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah:
a. Kepuasan kerja
b. Supervisi pendidikan
c. Komitmen
Kepuasan kerja diartikan sebagai cerminan sikap dan perasaan dari individu
terhadap pekerjaannya, atau keadaan emosional menyenangkan dan tidak
menyenangkan para pegawai memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja yang
tinggi sangat diperlukan dalam setiap usaha kerjasama guru untuk mencapai tujuan
sekolah, yang seperti kita ketahui bahwa pencapaian tujuan sekolah ini adalah sesuatu
yang diidam-idamkan. Tetapi sebaliknya dengan guru yang memiliki kepuasan kerja
yang rendah akan sangat sulit mencapai hasil yang baik. Seseorang guru memiliki hak
professional jika memiliki lima aspek pokok yakni:
a. Mendapat pengakuan dan perlakuan hukum.
b. Memiliki kebebasan untuk mengambil langkah-langkah interaksi edukatif dalam
batas tanggung jawabnya, dan ikut serta dalam proses pengembangan pendidikan
setempat.
c. Menikmati kepemimpinan teknis dan dukungan pengelolaan yang efektif dan
efisien dalam rangka menjalankan tugasnya sehari-hari.
d. Menerima perlindungan dan penghargaan yang wajar terhadap usaha-usaha dan
prestasi yang inovatif dalam bidang pengabdiannya.
e. Menghayati kebebasan mengembangkan kompetensi profesionalnya secara
individual maupun secara institusional. Etika profesional seorang guru sangat
dibutuhkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. Seorang guru
baru dapat disebut profesional jika telah menaati Kode Etik Keguruan yang telah
ditetapkan.
B. SARAN
Untuk orang tua, serta pihak yang terkaik dengan organisasi profesi guru, maupun
pelaksanaan guru dalam kesehariannya yang kurang sesuai dengan kode etik guru,
bisa ikut andil dalam memecahkan masalahnya.

9. ii
DAFTAR PUSTAKA
 Satory, Djam’an dkk. 2008. Profesi Keguruan. Jakarta: Universitas Terbuka
 Kosasi Raflis, soetjipto. 2009. Profesi Keguruan. Jakarta: Rineka Cipta
 Mulyasa, E. 2009. Menjadi Guru Profesional. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya Offset.
 Prof. Soetjipto. 2004. Profesi keguruan. Jakarta: PT Rineka Cipta
 Udin Saud & cicih sutarsih. 2007. Pengembangan profesi keguruan. Jakarta:
Upi Press

10. ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah atas curahan rahmat dan karunia-
Nya, sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad
SAW beserta keluarga. Amin
Makalah kami ini berisi tentang “Profesi keguruan” yang akan dibahas pada tiap-
tiap halamannya. Materi-materi yang dipaparkan di makalah ini merupakan
materi yang sangat penting dipelajari untuk calon guru. Sehingga, dengan makalah ini
pembaca diharapkan dapat lebih memahami Materi organisasi keguruan ini.
Semoga amal kebaikan diterima Allah SWT dan mendapatkan imbalan
dariNya. Dalam penyusunan makalah ini penyusun menyadari masih jauh dari
kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran untuk perbaikan
dimasa mendatang.
Raha, Januari 2014
penulis

11. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................ ii
DAFTAR ISI........................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN....................................................................................... 1
BAB II PEMBAHASAN............................................................................................2
A. Konsep organisasi keguruan.................................................................................2
B. Pengertian, fungsi, dan tujuan organisasi profesional.... 3
C. Bentuk, corak, struktur, kedudukan & keanggotaan............................................4
D. Ragam bentuk partisipasi guru......................................................................... 5
E. Organisasi profesional keguruan di indonesia................................................ 6
BAB III PENUTUP............................................................................................. .. 8
A. KESIMPULAN............................................................................................ 8
B. SARAN....................................................................................................... 9
DAFTAR PUSTAKA............................................................................................. 10

12. ii
TUGAS INDIVIDU
PROFESI KEGURUAN
OLEH
NAMA : HANAPIA
SEMESTER : V (LIMA)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
SYARIF MUHAMMAD RAHA
2013 / 2014