Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan masyarakat desa di Indonesia. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa secara kualitatif melalui peningkatan aspek mental, fisik, intelektual dan kesadaran bermasyarakat. Pembangunan desa meliputi lima dimensi yaitu tata ruang desa, ekonomi desa, sosial budaya desa, mitigasi bencana, dan lingkungan hid

1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai
suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat
peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu
pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga),
intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi
pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan
oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai sistem pembangunan desa.
Konsep perencanaan pengembangan desa mencakup 5 dimensi sebagai pilar utama
yaitu menyangkut tata ruang desa, perekonomian desa, sosial budaya desa, mitigasi
bencana, lingkungan hidup.
Tata ruang desa : rehabilitasi, rekonstruksi dan pengembangan desa. Selain itu, juga
mampu menampung pertumbuhan ruang di masa datang secara fleksibel dan mampu
menampung kebutuhan perbaikan struktur tata ruang desa melalui konsolidasi lahan
(jika diperlukan). Konsep ini sesuai dengan muatan PP no 2 tahun 2005.

2. BAB II
PEMBAHASAN
A. PEMBANGUNAN (MASYARAKAT) DESA
Sebagaimana dikemukakan di atas, pembangunan adalah Merupakan proses perubanan
yang disengaja dan direncanakan lebih Lengkap lagi, pembangunan berarti perubahan yang
disengaja atau Direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehandaki ke
arah yang dikehendaki. Istilah pembangunan umum- nya dipadamkan dengan istilah developmen,
sekalipun istilah developmen sebenarnya berarti perkembangan tanpa perencanaan. Maka
pcmbangunan masyarakat desa juga disebut
rurar development. Demikian pula istilah
modemisasi juga sering diartikan identik dengan pembangunan, yakni mengingat artinya sebagai
proses penerapan pungetahnan dan teknologi modem pada berbagai segi atau bidang kchidupan
masyarakat. Sehingga, ada pula yang mendefinisikan pcm- bnngunan sebagai usaha yang
dilakukan secara sadar untuk menciptakan. perubahan sosial melalui modemisasi.
Di negara-negara berkembang, proses perubahan dan perkem- bangan yang terjadi padu
ntasyarakat --termasuk masyarakat desa-- tidak lepas dari campur tangan Pemerintah. Dengan
demikian jelas bahwa yang merencanakan dan merekayasa prubahan adalah Negara (cq.
pemerintah), Campur tangan Negara ini dilakukan dengan tujuan untnk mempercepat akselerasi
pembangunan agar bangsanya tidak tertinggal dari dunia Barat. Istilah dan pengertian
pembangunan tersebut di atas tidak lazim bagi negara-negara industri Barat yang telah maju dan
modern. Hal ini dapat dimengerti karena proses modemisasi di Barat merupakan peroses
perkembangan (developmen) intemal dan wajar lewat industri dungan sistem kapitalisasinya.

3. Proses ini bersifat wajar dalam arti tidak ada perencanaan, pengendalian, atau kesengajaan
terhadap jalannya proses tcrsebut. Peran Pemerintah bersifat pasif. Kalaulah ada yang dapat
diperhitungkan sebagai kekuatan pengendali yang aktif, adalah kekuatan pasar.
Modernisasi ini, dengan industri dan system. Kapitalisme yang melandasainya, telah
mengantarkan negara- ncgara. Barat tersebut ke tingkat kemajuan yang telah dicapainya sejauh
ini. Bagaimana dengan dunia Ke tiga, terasuk Indonesia? Mengapa pembangunan diperlukan?
Hal ini mudah dimengerti. Sebab, Negara negara berkembang (dunia ke tiga) semenjak
memperoleh kemerdekaannya; merasa bebas untuk menentukan-nasibnya sendiri. Hal yang
segera dirasakan adalah keterbelakangan dan ketertinggalan- nya dari dunia Barat. Maka untuk
memajukan Negara dan sekaligus untuk mengejar ketertinggalan itu; proses modemisasi (dengan
atau tanpa industrialisasi) yang biasa tidaklah cukup. Moderenisasi itu harus direncanakan,
dipacu, dan diakselerasikan, sedemikian rupa sehingga ibarat kendaraan segcra bisa mengantar
negara-negara berkembang_tersebut menjadi negara yang maju dan sejahtera setara dengan
dunia`Barat. Pembangunan secara umum mengandung penger- tian secaman ini. Bagaimana
kegiatan pembangunan nasional di Indonesia? Scbagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa
pembangunan adalah mcrupakan kegiatan yang direncanakan. Oleh negara atau khususnya
pemerintahu
Di Indonesia kegiatan pernbangunan nasiona1 secara berencana telah dilancarkan
semenjak tahun 1950-an, khususnya lewat pcran Dewan Perancang Nasional (DEPPERNAS)
yang memprioritas- kan pembangunan di bidang ekonomi. Dengan diemikian, pemba~ nggunan
nasional telah dilancarkan semenjak jaman Orda, Orba, hingga sekarang. Bagaimana rumusan
pengertian pembangungm nasional kita? Diawali dengana penugasan Deppernas oleh Presiden
untuk "meran- cangkan pola masyarakat 'adil' dan makmur sebagaimana dfnuaksudkan o1ch

4. Pembukaan_UUD 1945”, maka Undang-undang Nomor ;85,Tabun 1958 menyiratkan pengcrtian
pembangunan nasional kita sebagai usaha untuk mempertinggi tingkat kehidupan bangsa
Indonesia dengan jalan peningkatan produksi dan pengubahm: struktur pereko- nomian yang
ada-menjadi struktur perekonomian nasional. Rurnusan semacam ini ditegaskan kembali dalam
Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 Lentang-Garis-garis Besar Pola Pembanggunan
Nasional
Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969. Rencana ini tidak berjalan seperti yang
diharapkan. karena pecahnya pemberontakan G30S PKI tahun l965. Kemudian, tahun.1966
Badan Perancang Pembangunan Naaional (BAPPENAS) yang dibentuk tahun l967 mulai
mengambil peran dalam rancangan pembangunan nasional. Program-program pembangunan
memperoleh landasannya lewat pelbagai keputusan politik seperti tertera dalam Kepres Nomor
319 Tahun 1968 tentang Repelita I, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN 1973,
Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN 1978, dan lainnya. Tap MPR Nomor
II/MPR/1983 menegas- kan hakekat pembnngunan nasional sebagai pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indo- nesia. Bagaimana dengan
pembangunan masyarakat desa? Dalam rumusan pembangunan nasional tersebut ditetapkan
bahwa pembangunan masyarakat desa merupakan bagian integral dari pemba- ngangunan
nasional. Secara lebih khusus pembangunan masyarakat dcsa memiliki beberapa pengertian,
antara lain:
1. Pembangunan "masyarakat delsa berarti pembangunan masyarakat tradisional rnenjadi
manusia modern (Horton dan Hunt, 1976, Alex Inkeles, 1765)
2. Pembangunan masyarakat desa berarti membangun swadaya masyarakat dan rasa percaya
pada diri sendiri (Mukerjee dalam Bhattacharyya, 1972).

5. 3. Pembangunan pcdesaan tidak lain dari pembangunan usaha tani atau membangun pertanian
(Mosher, 1974, Bertrand, 1958).
Di samping batasan-batasan tersebut, pembangunan desa di Indonesia memiliki arti:
pembangunan nasional yang ditujukan pada usaha peningkamn taraf hidup masyarakat pedesaan,
menumbuhkan partisipasi aktif setiap anggota masyarakat terhadap pembangunan, dan
menciptakan hubungan yang selaras antara masyarakat dengan lingkungannya (berdasarkan
GBHN dan Repelita-repelita). * Dalam pada itu, istilah asing untuk pcmbangunan desa bukan
hanya rural development (RD), rnelainkan juga community development (CD).`Dua istilah ini
sering muncul dalam berbagai wacama tentang pembangunan masyarakat desa. Sekalipun ada
yang Cenda- rung tidak memperlihatkan perbedaannya, namun sebcnamya tcrdapat perbedaan
antara dua konsep itu.
CD merupakan pendekatan pemba- ngunan yang mengutamakan panisipasi aktif
masyarakat. CD berlaku baik di desa maupun di perkotaan. RD di lain pihak hanya berlaku di
pedesaan, dan mengutamakan keserasian masyarakat dengan Iing- kungannya. Sejak tahun 1977
Indonesia mengembangkan konsep Integrated Rural Development (IRD). IRD menekankan
keterpaduan program-program pembangunan yang ada di desa, yang kalau tidak dipadukan akan
bersifat fragmentaristik, terikat pada berbagai depanernen yang ada (Penanian, Sosial,
Perindustrian, dan lainnya) Berlandaskan Undang-undang'Nomor 5 'Tahun 1974, pemba- ngunan
desa yang diIaksanakan oleh Pemerintah terutama bertumpu pada Departemen Dalam Negeri.
Pasal 80 Undang-undang itu menyai takan bahwa Kepala Wilayah (Gubernur, Bupatit,.Camat)
adalah pcnguasa tunggal di bidang pemerintahan dan berkewajiban untuk mengkoordinasikan
pembangunan dan membina kehidupan masyara- kat di segala bidang. Departemen Dalam
Negeri rnemiliki program program pembangunan jangka pendek dan panjang.

6. Progranm-program jangka pendek bertujuan untuk mensukses- kan sector-sektor yang
diprioritaskan dalam skala nasional seperti: menggerakkan dan meningkatkan partisipasi
masyarakat dalarn pembangunan, penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan, pening- katan
produksi pangan (pertanian); perluasan .kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan kegiatan
pembangunan, menggcrakan dan meningkatkan kegiatan perkoperasian, menggalakkan dan
meningkatkan Keluarga Berencana, Serta meningkatkan kesehatan' masyarakat.
Program-program jangka panjang dalam' garis besamya bertujuan untuk memajukan dan
mengembangkan selumh dcsa di Indonesia. Ukuran kemajuan didasarkan atas tipologi desa yang
dikembangkan oleh Departemen Dalam Negeri; khususnya Ditjen Pembangunan Desa
(BANGDES), yakni tipe desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Péngembangan ini tidak
terlepas dari kerangka Pembangunan Regional dan Nasional.
Langkah-langkah yang ditempuh Departemen Dalam Negeri dalam kaitannya dengan
program-program jangka pendek dan panjang tersebut rantara lain adalah memperluas dan
menyernpurnakan jaringan prasarana desa, meningkatkan pengetahuan dan kcterampilan
masyarakat desa, memper1uas fasilitas serta pelayanan keehatan dan perbaikan sanitasi,
pengembangan dan perbaikan pernukiman, perlu- asan lapamgan kerja, pengembangan dan
pcningkatan perkoperasian, perbaikan dalam penggunaan dan peruntukan tanah, dam lainnya.
B. PERUBAHAN-PERUBAHAN KHUSUS
Yang dimaksud dengan perubahan-perubahan khusus adalah perubahan-perubahan yang
menyangkut aspek-aspek tenentu yang diperkirakan sangat penting dalam memahami kehidupan
masyarakat desa. Dengan demikian, analisa terhadap perubahan tentang atau yang berkait
dengan aspek-aspek ini akan dapat memperdalam pemahaman kita tentang dinamika kehidupan

7. masyarakat desa. Aspek-aspek yang akan dibahas dalam bab ini adalah: urbanisasi, kultur,
struktur,1ern- baga, dan pertanian. ‘
I. Urhanisasi dan perkembangan masyarakat desa
Urbanisasi, terlebih dalam artinya sebagi proses pengkotaan, adalah suatu bentuk khusus
proses modemisasi. Dengan kata lain, konsep modemisasi yang sangat Iuas cakupan
pengeniannya itu men- dapatkan bentuknya yang khusus di pedesaan dalam konsep urbami- sasi.
Sebagaimana diketahui, urbanisasi kecuali berarti (1) 'proses péngkotaan (proscs mengkotanya
suatu daerah/desa) juga berarti: (2) proporsi penduduk yang tinggal di kota dibanding dengan
yang tinggal di desa, dan (3) perpindahan utau pergeseran penduduk dari desa ke Kota
(urbanward migration). " Pengertian pertama dan ke dua umunya dinilai sebagai bersifat posltip,
karena proses' ini menunjukkan perkernbangan dan kemajuan desa. Dengan demikian, proses ini
sesuai dengan perspektif evolusioner. Dalam beberapa model khusus teori evolusi diwacanakan
bahwa desa yang masih terbelakang dan bersifat tradisional menjadi berkcmbang dan maju
setelah mendapatkan pengaruh kota. Model teori ini lazim disebut teori dfusi kultural, '
Urbanisasi dalam arti proses pengkotaan hakekatnya menggam- barkan proses perubahan
dan suatu wilayah dengan masyarakatnya yang semula adalah desa atau bersifat pedesaan
kemudian berubah dan berkembang menjadi kota atau bersifat kekotaan. Dalam kenyataannya
secara urnum desa memang se1a1u mengalami perubahan dan perkembangan. Cepat-1ambatnya
atau besar-kecilnya perubahan dan perkembangan yang terjadi tergantung pada banyak; faktor,
antara-lain tergantung kepada potensi wilayah yang bersangkutatan.) Perubahan itu secara umum
cenderung mengarah ke sifat-sifai perkotaa namun, tidak semua pembahan dan perkernbangan
yang terjadi di desa itu dapat disimpulkan sebagai proses pengkotaan (proses perubahan desa

8. menjadi kota). Proses perubahan itu seringkali hanya merupakan proses perubahan. biasa-saja,
yang hakekatnya secara umum, terjadi-di semua kelompok masyarakat.
Mcnurut Ro1and L Warren, proses perubahan yang menunjukkan terjadinya
rnetamorpose, dari; desa rnenjadi kota hanya dapat disimak lewat adanya gejala yang Olehnya
disebut great change. Indikator dan adanya great change ini adalah:
(1) division of labor, yakni bila desa itu telah menunjukkan tumbuh dan.berkernbangnya
kelompok-kelompok kerja yang berbeda-beda tetapi saling ada ketergantungan atau jalinan;
(2) munculnya diferensiasi kepentingan dan asosiasi;
(3) semakin bertambahnya hubungana yang sistemik déngan masyarakat yang lebih luas;
(4) muncul dan berkembangnya fenomena birokratisasi dan impersonali- sasi dalam kegiatan
usaha;
(5) pengalihan fungsi-fungsi ke lembaga pémerintahan dan ke bidang-bidang usaha yang
menguntungkan;
(6) adanya proses penyerapan gaya hidup perkotaan dan
(7) adanya proses perubahan nilai-ni1ai.(RoIand L Warren, 1963: 54).
Yang sering, diu1as, da1am berbagai; pembahasan adalah konsep urbanasasi dalam artian
pergeseran penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi dalam artian ini banyak diulas berkaitan
dengan kerugian- Kerugian yang dialarni desa. Dari sekian banyak penelitian yang ada' di
Amerika Serikat misalnya, kebanyakan mengungkapkan betapa besar kerugian yang diderita
desa; akibat adanya urbanisasi ini. Beberapa penelitian itu berkesimpulamsani, yakni bahwa
urbanisasi meng- akibatkan desa-desa kehilangan tenaga-tenaga terbaik' (kaum muda) dan
terpandainyaa.

9. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kebijakan perencanaan pembangunan desa merupakan suatu pedoman-pedoman dan
ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan pelaksanakan (memanage)
pembangunan di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat
sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.
Pembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu
keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih
bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi
perkembangan aspek mental (jiwa),
Fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan
tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan oleh
mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai sistem pembangunan desa.
Pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan
pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatankegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup
masyarakatnya.
B. Saran
Makalah ini masih memiliki berbagai jenis kekurangan olehnya itu kritik yang sifatnya
membangun sangat kami harapkan.

10. DAFTAR PUSTAKA
 harmawan. A. H. 2002, Pengembangan Komunitas dan Pedesaan Berkelanjutan.
Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Faperta IPB
 Eko, Sutoyo. 2005. Manifesto Pembaharuan Desa. APMD Press Yogyakarta,
Yogyakarta
 Hetifah, Sj Sumarto, 2003. Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance. Yayasan
Obor Indonesia. Jakarta
 Kamaluddin, Rustian. 1992. Bunga Rampai Pembangunan Nasional dan
Pembangunan Daerah. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Jakarta
 Lugiarti, Eppy. 2004. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses
Perencanaan Program Pengembangan Masyarakat di Komunitas Desa Cijayanti.
Tesis. Pascasarjana, IPB
 Moeljarto, T. 1987. Politik Pembangunan, Sebuah Analisis, Arah dan Strategi. PT
Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta
 Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat. Rineka Cipta. Jakarta
 Rahardjo, M. Dawan. 2006. Menuju Indonesia Sejahtera: Upaya Konkret
Pengentasan Kemiskinan. Jakarta: Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia

11. KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbil ‘Alamin segala Puji dan Syukur Penulis Panjatkan kepada Allah SWT
yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat
menyelesaikan makalah ini, Namun penulis menyadari makalah ini belum dapat dikatakan
sempurna karena mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan. Shalawat serta salam semoga
selalu dilimpahkan kepada junjunan kita semua habibana wanabiana Muhammad SAW,
kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku
umatnya.
Makalah
ini
penulis
membahas
mengenai
“PELAYANAN
MASYARAKAT
PENERIMAAN BERAS RASKIN”, dengan makalah ini penulis mengharapkan agar dapat
membantu sistem pembelajaran. Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu penulis dalam menyelesaikan makalah ini.
Akhir kata penulis ucapkan terimakasih atas segala perhatiannya.
Raha,
Januari 2014
Penyusun

12. DAFTAR ISI
Kata Pengantar............................................................................................ i
Daftar Isi..............................................................................................
ii
BAB I PENDAHULUAN.......................................................................
1
A. Latar Belakang.................................................................................. 1
BAB II PEMBAHASAN.... .....................................................................
3
A. Kemiskinan dan kebodohan.........................................................
3
B. Strategi pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan................. 4
C. Beras makanan pokok masyarakat indonesia...............................
6
D. Program beras miskin (raskin) .....................................................
7
E. Sumber dana program raskin............................................................. 8
F. Pendistribusian raskin....................................................................... 9
G. Efektifitas program raskin................................................................9
H. Hambatan pelaksanaan program raskin............................................11
BAB III PENUTUP...................................................................................... 12
A. Kesimpulan....................................................................................... 12
B. Saran.................................................................................................. 12
C. Berita Acara..................................................................................... 12
DAFTAR PUSTAKA............................................................................13

13. TUGAS : MAKALAH SISTEM PEMERINTAHAN DESA KELURAHAN
MAKALAH
PEMBANGUNAN DESA
DISUSUN OLEH :
NAMA
: MUSTAMIN
STAMBUK
: 2120877
JURUSAN
:ILMU PEMERINTAHAN
SEMESTER
: III
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI
KELAS RAHA
2014

14. TUGAS :
MATA KULIAH
PENDIDIKAN AGAMA II
DISUSUN OLEH :
NAMA
: LA MAEMUDI
STAMBUK
: 21208261
JURUSAN
:ILMU PEMERINTAHAN
SEMESTER
: III

15. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI
KELAS RAHA
2014