Dokumen ini membahas latar belakang pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan di Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna. Dokumen menjelaskan pentingnya pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat serta landasan hukum dan konsep kerangka kerja pelaksanaan kewenangan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang

1. ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dikaitkan dengan pemerintahan desa/marga yang keberadaannya adalah berhadapan
langsung dengan masyarakat maka sejalan dengan otonomi daerah yang dimaksud, upaya untuk
memberdayakan (empowering) Pemerintahan desa harus dilaksanakan dan tidak dapat ditunda-
tunda lagi. Salah satu ciri pelayanan yang baik adalah dapat memberikan kepuasan bagi yang
memerlukan karena cepat, mudah, dan bila ada biaya maka harus ada kepastian dapat terjangkau.
Disamping itu pelayanan harus relatif dekat dengan yang memerlukannya, posisi
Pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah Desa. Sedangkan dari segi
pengembangan peran serta masyarakat , maka Pemerintah Desa selaku Pembina, pengayom dan
pelayan kepada masyarakat yang sangat berperan dalam menunjang mudahnya digerakkan untuk
berpartisipasi.
Penyelenggaraan Pemerintahan desa merupakan subsistem dalam sistem
penyelenggaraan Pemerintahan Nasional sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran dalm pengaturan mengenai
Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, Otonomi asli, demokrasi dan
pemberdayaan mayarakat.
Pada masa reformasi Pemerintahan Desa diatur dalam UU No. 22/1999 yang diperbarui
menjadi 32/2004 Jo.Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagi
perubahan keduanya, khususnya pada Bab XI pasal 200 s/d 216. Undang-undang ini berusaha
mengembalikan konsep, dan bentuk Desa seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam undang-
undang sebelumnya yaitu UU No. 5/1979. Menurut undang-undang ini, Desa atau disebut
dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilik kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-
istiadat setempat yg diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah
Kabupaten. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-
usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.
Adapun yang dimaksud dengan istilah desa dalam hal ini disesuaikan dengan kondisi
sosial, budaya masyarakat setempat seperti Nagari, Kampung, Huta, Bori dan Marga. Sedangkan
yang dimaksud dengan asal-usul adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 UUD 1945
beserta penjelasannya.
Secara substantif undang-undang ini menyiratkan adanya upaya pemberdayaan aparatur
Pemerintah Desa dan juga masyarakat desa. Pemerintahan Desa atau dalam bentuk nama lain
seperti halnya Pemerintahan Marga, keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan
masyarakat, sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdepan. Pelaksaaan otonomisasi desa
yang bercirikan pelayanan yang baik adalah dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang
memerlukan karena cepat, mudah, tepat dan dengan biaya yang terjangkau, oleh karena itu

2. ii
pelaksanaan di lapangan harus didukung oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi
kebijakan tentang Desa tersebut.
Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Pemerintah Desa
selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa.Penyelenggaraaan Pemerintahan
Desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga
Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun
landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman,
partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah desa selain menjalankan tugasnya dalam bidang Pemerintahan dan bidang
Pembangunan, pemerintah desa juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang
kemasyarakatan. Dimana dalam bidang kemasyarakatan, kepala desa dan perangkat desa
berperan aktif dalam menangani tugas dalam bidang kemasyarakatan ini.Pemerintah Desa turut
serta dalam membina masyarakat desa, seperti yang kita ketahui Pemerintah desa mempunyai
kewajiban menegakan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan
kententraman masyarakat. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam
masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka
mencapai tujuan yang diinginkan.
Semenjak gerakan reformasi digulirkan, beberapa tuntutan perubahan terjadi secara
besar-besaran. Di berbagai sektor kehidupan menghendaki adanya proses penyesuaian menuju
tata sosial, politik, ekonomi dan sosial budaya yang lebih baik. Cara-cara demokratis yang
mencakup semangat toleransi, pluralisme, penghargaan atas minoritas, kebersamaan dan
pengembangan lokalitas mulai menguat kembali. Persoalannya adalah transformasi atas
perubahan baru ini ternyata justru tidak berjalan secara cepat, tepat dan relative normal. Justru
berbagai fakta membuktikan bahwa masa transisi cenderung mengisyaratkan adanya benturan-
benturan baru.
Berbagai harapan optimisme positif atas perubahan itu ternyata tersirat pula sejumlah keraguan
dan kebimbangan, terutama jika menyaksikan rangkaian persoalan konflik sosial berbasiskan
etnik, suku, agama antar golongan (Sara) b antar kelompok warga komunitas bertubi-tubi terjadi.
Demikian juga bencana alam dan gempa bumi susul menyusul, banjir tahunan yang sekarang
tidak lagi tahunan bahkan cenderung lebih sering datang, Bukan saja melahirkan korban materi
dan nyawa yang tidak berdosa yang ribuan jumlahnya, juga ketakutan secara psikologis massa
terus menghantui. Kuat dugaan, fenomena ini terjadi akibat kuatnya ketergantungan warga
terhadap otoritas atau kekuasaan dan disisi lain hilangnya kemandirian warga dalam
menyelesaikan persoalan sosial.
Berkaca dari domain itu, kiranya urgensi mengungkap kembali unsur-unsur nilai-nilai
Kesetiakawanan Sosial menjadi sangat penting. Kembali kita ingat semangat Kesetiakawanan
Sosial, mencapai “keemasan” kalau boleh dibilang pada zaman Orde Baru. Karena pada rezim

3. ii
itu pada tataran Kebijakan Makro dan promosi sanga gencar dilakukan, walaupun dilakukan
dalam untaian “seremonial” belum sampai menyentuh aplikasi lapisan akar rumput (grass root).
Namun paling tidak telah menggugah “kesadaran warga yang juga merupakan nilai-nilai yang
terkandung dalam Kesetiakawanan Sosial. Hal ini terbukti berbagai pengalaman menunjukkan
bahwa, sebenarnya prinsip-prinsip dasar Kesetiakawanan Sosial kemasyarakatan justru terbukti
berhasil mewujudkan Kohesi dan Integrasi Sosial, bahkan memecahkan persoalan sosial
dilapisan akar rumput.
Namun nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial warga masyarakat itu kelihatan mulai pudar,
jika tidak boleh disebut nyaris punah. Persoalannya adalah bagaimana Kesetiakawanan Sosial
(nilai-nilai) itu digali kembali dalam konteks masyarakat pluralis dan realitas perubahan seperti
saat ini.Ini memang bukan pekerjaan mudah, namun kiranya kita mencoba mengeksplore nilai-
nilai sosial yang mungkin mendasari Kemasyarakatan Sosial berdasarkan pengalaman-
pengalaman praktis ketika menangani suatu Problem Sosial yang terjadi di masyarakat.
Maka dari itu berdasarkan latar belakang diatas, dilakukanlah penelitian dengan Judul
“Analisis Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa dalam Bidang Kemasyarakatan di
Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Desa Lapokainse dalam bidang
Kemasyarakatan?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Desa Lapokainse dalam peningkatan peranan lembaga
Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan?
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
a. Tujuan Penelitian
Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa
yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui Pelaksanaan kewenangan pemerintahan Desa Lapokainse di
Bidang Kemasyarakatan
b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam peningkatan
lembaga pemerintahan Desa dan Lembaga kemasyarakatan di Desa Lapokainse
Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna.
b. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian yang diharapkan yaitu :
 Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas
Ilmu Pemerintahan dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang
mengunakannya.

4. ii
 Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai
permasalahan dan juga masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat sebagai bahan
pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk melaksanakan kewenangan
pemerintahan di Desa Lapokainse Kecamatan kusambi
 Sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan terutama pemerintah desa dan
masyarakat dalam kemasyarakatan desa.
 Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir
dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa
perkuliahan.
1 .4. Kerangka Konseptual
Gambaran mengenai kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan oleh
karena itu perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kewenangan pemerintahan
desa, apa saja kewenangan pemerintahan desa di bidang kemasyarakatan dengan maksud
tersebut pemerintah desa harus mampu mendorong dan mengarahkan warga masyarakatnya
dengan mengadakan pembinaan melalui upaya-upaya yang ditempuh antara lain pemberdayaan
Badan Permusyawaratan Desa(BPD), Pembinaan perangkat desa, dan melibatkan secara
langsung masyarakat, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait serta berupaya dalam
pembinaan lembaga Kemasyarakatan. Dengan demikian untuk memperkuat upaya tersebut,
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pedoman umum pengaturan
mengenai desa pada pasal 16 huruf (d) dan (e) dinyatakan tugas dan kewajiban kepala desa
dalam bidang kemasyarakatan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
dan mendamaikan perselisihan masyarakat di desa. Sebagaimana diuraikan dalam Penjelesan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa bahwa landasan pemikiran pengaturan
(tata kelola) mengenai desa yaitu:
1. Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah ‟desa‟ dapat disesuaikan dengan asal
usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan
pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang
berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa
harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan
turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama
warga desa.

5. ii
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan
mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya
yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif
adiminstrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan
diagregasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan
sebagai mitra pemerintah desa.
5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai
dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
1.5. METODOLOGI PENELITIAN
a. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di desa Lapokainse Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna. Peneliti
memilih tempat ini dengan pertimbangan bahwa Desa Lapokainse merupakan salah satu desa
yang telah maju di bidang pertanian sehingga nantinya peneliti dapat memperoleh data yang
akurat, selain itu desa ini juga mudah dijangkau sehingga dapat membuat penelitian ini efektif
dan efisien.
b. Tipe dan Dasar Penelitian
a. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan
untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pelaksanaan kewenangan pemerintahan
desa dalam bidang kemasyarakatan di Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi Kabupaten
Muna.
b. Dasar Penelitian ini adalah pengamatan yang memfokuskan masalah pada kewenangan
pemerintah desa di bidang Kemasyarakatan di Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi
Kabupaten Muna.

6. ii
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Setelah dipaparkan mengenai hal-hal yang melatar belakangi penelitian, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan serta metode yang digunakan dalam penelitian, selanjutnya dalam
bab ini akan dikemukakan tentang landasan-landasan teori yang merupakan tuntutan bagi penulis
dalam melakukan pembahasan masalah lebih lanjut, adapun penyajian pada Bab II yaitu terdiri
dari beberapa pengertian istilah penting dalam pembahasan karya ilmiah ini dan konsep-konsep
tentang bidang kemasyarakatan yaitu mengenai Ketentraman dan ketertiban masyarakat serta
partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kegotong royongan.
a. Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam bidang kemasyarakatan
Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya dalam bidang kemasyarakatan pada
dasarnya cukup besar. Hal ini tercermin dengan sifat pemerintah desa yang berhadapan langsung
dengan masyarakat, baik secara sosial maupun kultural. Kewenangan Pemerintahan Desa dalam
bidang kemasyarakatan secara garis besar dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
a. Pembinaan kemasyarakatan yang meliputi keamanan, ketertiban dan kesejahteraan sosial;
b. Pembinaan gotong royong
c. Pembinaan kelembagaan baik lembaga masyarakat maupun lembaga adat;
d. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti luas baik yang menyangkut aspek keduniawian
misalnya tersedianya pangan, sandang, maupun papan bagi masyarakat dan aspek
kerohanian yang meliputi rasa aman, keagamaan, dan lain-lain.
e. Pembinaan dan pelestarian adat istiadat yang berkembang dimasyarakat, yang
pelaksanaanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari pada lembaga adat desa.
b. Beberapa Pengertian
 Kewenangan
Wewenang (kamus Besar bahasa Indonesia, 1995) didefinisikan sebagai kekuasaan
membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; fungsi
yang boleh tidak dilaksanakan.Kewenangan dalam literature bahasa inggris disebut authority
atau competence, sedang dalam bahasa Belanda disebut gezag atau bevoegdheid.Wewenang
adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum public atau kemampuan bertindak
yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.
Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (matcht). Kekuasaan hanya
menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum “wewenang”, berarti pula
hak dan kewajiban (rechteren plichter). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung
pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (self regular) dan mengelola sendiri (self bestur).
Sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana
mestinya. Kewenangan itu berasal dari delegasi dan mandate. Istilah delegasi berarti penyerahan
atau perlimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan untuk suatu tugas-tugas tertentu

7. ii
dengan kewajiban untuk mempertanggunjawabkan tugas itu kepada pemberi tugas, seperti camat
menerima perlimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/ Walikota. Adapun istilah mandate
adalah perintah atau tugas yang diberikan oleh atasan untuk melaksanakan suatu tugas.
Menurut Prajudi atmosudirdjo, membedakan antara wewenang (competence,
bevoegdheid) dan kewenangan (author, gezag). Walaupun dalam prakteknya perbedaan tidak
selalu perlu. Kewenangan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari
kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative
(Prajudi Atmosudirdjo, 1995:78). Tipe kewenangan, yaitu :
1. Kewenangan Prosedural, yaitu berasal dari Peraturan Perundang-undangan
2. Kewenangan Substansial, yaitu bersal dari tradisi, kekuatan sacral, kualitas pribadi dan
instrumental.
Sikap terhadap kewenangan, yaitu Menerima, Mempertanyakan (skeptis), Menolak dan
Kombinasi
 Desa dan Pemerintahan Desa
Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia jauh
sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu
kelompok masyarakat yang disebut dengan desa.
 Ketertiban dan Ketentraman masyarakat
Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang
pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta adalah :
“Tentram ialah aman atau ( tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang
aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran).
Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya
keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik,
misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib
hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan,
kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.”
 Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dalam gotong royong
a. Pengertian Partisipasi dan Gotong royong
Dalam Kamus Bahasa Indonesia Populer, partisipasi didefinisikan sebagai “hal turut
berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta”.Sementara itu dalam kamus
Bahasa Inggris partisipasi disebut dengan “Participate” yang artinya mengikutsertakan atau
mengambil bagian, sementara orang yang ikut serta atau ambil bagian dalam suatu kegiatan
tersebut, dalam Bahasa Inggris disebut dengan “Participant”. Partisipasi adalah pengikut sertaan
suatu aktifitas untuk membangkitkan perasaan serta dalam kegiatan organisasi, turut serta dalam
organisasi.

8. ii
b. Bentuk – Bentuk Partisipasi
Menurut Holil Soelaiman (1985), bentuk – bentuk partisipasi sosial digolongkan ke
dalam :
a. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka
b. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana dan
sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri kalaupun terpaksa diperlukan dari
luar hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.
c. Partisipasi dalam bentuk dukungan.
d. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan
e. Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil
yang duduk dalam organisasi atau panitia.

9. ii
BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Tingkat Pendidikan Masyarakat
Pendidikan awalnya bermula dari keluarga kemudian diterapkan pada tingkat lingkungan,
pada tingkat pendidikan lingkungan sekolah pula seseorang dapat mengembangkan
pribadinya.Tingkat Pendidikan sangat berpengaruh terhadap cara berpikir dan pola tindak
seseorang.Pendidikan akan berpengaruh bagi peningkatan kualitas keterampilan dan kemampuan
seseorang dalam berbuat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam pendidikan juga dapat
ditanamkan suatu sikap dan kepribadian yang berwawasan luas.
Berdasarkan monografi Desa Lapokainse tahun 2010/2011 tercatat bahwa jumlah
penduduk Desa Sumare sebesar 2.822 orang dan dan hampir sebagian diantaranya pernah
mengikuti pendidikan formal Sekolah Dasar sampai dengan perguruan tinggi, baik itu tamat
maupun tidak tamat. Hasil data yang diperoleh memperlihatkan berapa banyak masyarakat yang
memiliki pendidikan wajib belajar 9 tahun, seberapa besar minat masyarakat di dalam
menempuh pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang perguruan
tinggi sebagai jenjang pendidikan yang berhak diperoleh masyarakat setidaknya hingga jenjang
Sekolah Menengah Atas. Untuk mengetahui struktur penduduk Desa Lapokainse berdasarkan
tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :
Tabel
Keadaan Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Lapokainse Tahun 2010/2011
Sumber : Data Monografi Desa Lapokainse tahun 2010/201
B. Tingkat Kesehatan
Kesehatan adalah merupakan faktor yang sangat diperhatikan dalam upaya mewujudkan
masyarakat yang handal, dimana kesehatan bukan hanya kesehatan jasmani saja akan tetapi
harus didukung pula oleh kesehatan lingkungan. Kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh
kesadaran dan akses atau fasilitas yang tersedia. Untuk memenuhi peningkatan pelayanan
No. Pendidikan Jumlah(Jiwa)
1 Belum/Tidak sekolah 300
2 Tidak Tamat SD 250
3 Tamat SD/Sederajat 400
4 Tamat SLTP/Sederajat 550
5 Tamat SLTA/Sederajat 800
6 Tamat Akademi/Diploma 15
7 Tamat Sarjana 30
Jumlah

10. ii
kesehatan masyarakat, terdapat fasilitas-fasilitas yaitu 1 buah Puskesmas pembantu dan 3 buah
Posyandu. Adapun data berdasarkan data tahun 2010,
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal mandi, cuci dan buang air besar
tersedia 5 MCK umum dengan fasilitas air dari Sumber mata air dengan menggunakan
penampungan air sedangkan bagi sebahagian besar masyarakat memiliki MCK dirumah masing-
masing dengan menggunakan air bersih dari sumber mata air ataupun membuat sumur.
C. Sumber Mata Pencaharian
Wilayah Desa Lapokainse merupakan daerah pertanian sehingga dapat kita ketahui bahwa
mata pencaharian masyarakat adalah petani, dengan latar belakang tersebut maka sebagian besar
mata pencaharian penduduk Desa Lapokainse adalah Tani.
D. Keadaan Pemerintahan
Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah desa Sumare mengacu pada Peraturan Daerah
Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja
Pemerintah Desa di Kabupaten Mamuju. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten muna diatur
susunan Organisasi Pemerintahan Desa yang terdiri dari: Kepala Desa; Badan Permusyawaratan
Desa (BPD); Perangkat Desa yang meliputi Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan, dan Kepala
Dusun.Kepala Desa dan Aparatur desa membentuk dusun untuk menjamin pelaksanaan
pemerintahan yang cepat dan efisien.Selain itu untuk mejalankan pemerintahan kepala Desa
bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan mitra pemerintah
desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dalam pemerintahan terdapat berbagai tugas pokok dalam setiap bidang masing-
masing.Adapun rincian tugas pokok/program kerja Desa Lapokainse antara lain sebagai berikut :
1. Kepala Desa
1. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa
sendiri.
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desa.
3. Melaksanakan tugas pemerintah daerah.
4. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
desa.
5. Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kehidupan masyarakat di desa.
6. Membagi tugas pada bawahan sesuai bidang tugasnya dan memberi petunjuk pada
bawahan secara lisan maupun melalui rapat staf dalam rangka pembinaan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
7. Mengawasi tanah perkuburan agar tidak diambil alih oleh orang lain.
8. Membuat laporan mutasi tanah di wilayah desa.
9. Melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan guna menunjang pembangunan
di daerah.

11. ii
10.Mengawasi pemungutan PBB oleh petugas pemungut guna tercapainya target penerimaan
PBB.
11.Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di
desa.
12.Menggali dan memelihara suber-sumber pendapatan dan kekayaan desa.
13.Bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa.
2. Sekertaris Desa
1. Membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya
2. Memberikan pelayanan administrasi secara teknis di dusun organisasi Pemerintah Desa
3. Menjalankan administrasi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta
memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.
4. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan.
5. Melaksanakan urusan keuangan.
6. Melaporkan situasi keamanan dan ketertiban penduduk dari semua urusan yang ada di
wilayah kepala desa.
3. Bidang Pemerintahan Umum
1. Menyiapkan bahan pembinaan, penyelenggaraan dan ketertiban umumm guna
menegakkan peraturan perundang-undangan di Desa Lapokainse
2. Menyiapkan bahan pembinaan kependudukan, keluarga berencana, bahan bumi dan
bangunan, catatan sipil dan bencana alam.
3. Menyiapkan bahan pembinaan, kesatuan bangsa, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan dan lembaga-lembaga lain di Desa Sumare
4. Monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan.
5. Menyusun Rencana tehnis sesuai Bidang tugas masing-masing
6. Melakukan perumusan kebijaksanaan tehnis pelaksanaan dan pengendalian, pemberi
pembinaan dan penerimaan sesuai tugasnyaserta pelaksanaan tugas pokok sesuai
dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa.
4. Bidang Pembangunan Umum yaitu:
1. Menyiapkan bahan penyusunan program kebijakan penyelenggaran dusun hidup di
Desa Sumare
2. Menyiapkan bahan penyelenggaran pembinaan dan perekonomian dan pembangunan
Desa Sumare
3. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan
sosial kependudukan, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga, pendidikan,
kebudayaan, keagamaan dan kesehatan masyarakat di Desa Sumare.
5. Bidang Kesejahteraan Masyarakat/Kemasyarakatan

12. ii
1. Koordinasi dan melaksanakan pengendalian dalam rangka penanggulangan bencana
alam
2. Memberikan pelayananan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
4. Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah
lembaga ketahanan masyarakat desa.
5. Penguatan sistem keamanan lingkungan;
6. Pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan;
7. Peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil/Hansip dan satuan Perlindungan
Masyarakat Linmas di Desa dan Kelurahan,
8. Penegakkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
9. Penggerakan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan secara
gotong royong dan swadaya

13. ii
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.2.1 Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial gotong royong
Partisipasi masyarakat sebenarnya dapat dilaksanakan dengan cara sederhana utamanya
partisipasi masyarakat desa yang secara fundamentalis memiliki sistem kekerabatan yang sangat
erat, yaitu sesuai dengan kebutuhan, kemauan dan kemampuan masyarakat itu sendiri. Pada
hakekatnya manusia atau yang lebih luas yaitu masyarakat memiliki pengetahuan dan
kemampuan secara mendasar untuk mengatur dan menentukan arah hidup dan memecahkan
masalah sendiri. Sehingga untuk menggunakan tenaga dan fikiran masyarakat dalam
melaksanakan kegiatan sosial serta meningkatkan partisipasinya dalam meningkatkan dan
memajukan desa dimana masyarakat itu berada, pemerintah desa harus mempertimbangkan
potensi lokal dan dinamika masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya fungsi pemerintah desa dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa sebagai berikut :
1. Memahami aspirasi dan masalah masyarakat
2. Membangun partisipasi masyarakat
3. Menyiapkan masyarakat
4. Membuka jalur informasi
5. Membuka dialog, keterbukaan dan konsultasi
6. Menciptakan instrument peraturan yang memihak golongan masyarakat lemah.
4.3 Upaya-upaya Pemerintahan Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan
Dalam mejalankan tugas dan fungsi dalam bidang kemasyarakatan masyarakat desa,
khususnya dalam kegiatan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa harus
didukung dari setiap elemen masyarakat desa. Untuk itu Pemerintah Desa harus mampu
menggerakkan, menggkoordinasikan dan mensinergikan elemen-elemen yang menjadi faktor-
faktor simpul dalam masyarakat.
Dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam bidang kemasyarakatan pemerintah desa
melakukan berbagai upaya-upaya penting dalam menciptakan suatu masyarakat yang mampu
meningkatkan nilai masyarakat desa itu sendiri. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh
pemerintah desa yaitu :
Pembinaan Perangkat Desa
Pembinaan Pemerintah Desa itu sendiri khususnya perangkat desa secara struktural
perangkat desa berada dibawah dan bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan tugas dan
fungsi kepada Kepala Desa. Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat
Desa Lainnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri
Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama
Bupati/Walikota. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang

14. ii
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Dengan posisi yang demikian maka akan
memudahkan Kepala Desa dalam mengarahkan, menggerakkan dan melakukan pembinaan
terhadap perangkat desa.
4.3.2 Upaya Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan
Upaya Pemerintah desa Dalam meningkatkan Lembaga Kemasyarakatan yaitu :
1. Pendekatan Tokoh Masyarakat
Tokoh masyarakat Desa Sumare adalah orang terkemuka, orang-orang yang dituakan,
disegani karena kharismatiknya atau kecendikiawannya yang pada umumnya berupa tokoh
agama, pensiunan, Pegawai Negeri Sipil dan sbahagian kecil anggota LSM. Kedudukan tokoh
masyarakat sangat menentukan dalam pembinaan sosial kehidupan masyarakat karena dengan
posisi sebagai orang yang dituakan, disegani, dan cendikiawan, setiap kata dan perbuatannya
sangat di dengar dan di ikuti oleh masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Desa dalam hal ini
Kepala Desa harus senantiasa melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat agar mau terlibat
dalam setiap kegiatan pemerintah desa.
Setiap kegiatan yang dilasanakan oleh Pemerintah Desa masyarakat, baru akan dapat
ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat , apabila kegiatan tersebut benar-benar diketahui,
dipahami dan dihayati oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu agar setiap kegiatan dapat
diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat, maka perlu adanya penerangan dan penyuluhan
dari tokoh-tokoh masyarakat. Mengingat penduduk Desa Sumare mayoritas beragama Islam
maka pola pendekatan yang sering dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumare kepada tokoh
masyarakat Desa Sumare adalah dengan melalui jalur pendekatan kegiatan keagamaan,
diantaranya dengan menghadiri kegiatan majelis taklim dan pengajian rutin yang dilakukan
setiap bulannya, serta menggalakkan program pengajian.
Hal ini dikemukakan juga oleh salah satu tokoh agama, yaitu Bapak H.Makmur
mengatakan bahwa :
“seperti yang dikatakan oleh saudara tadi upaya pemerintah desa dalam pelaksanaan
bidang kemasyarakatan juga di dukung oleh tokoh agama, kadang juga kami meminta
pendapat dari para tokoh agama, seringkali juga untuk mengsosialisasikan kegiatan desa
kepada masyarakat disampaikan oleh tokoh agama bgt pula dgn tokoh masyarakat yang
lain. Kami biasanya melakukan pendekatan secara personal ataupun melalui kegiatan
keagamaan yang berlangsung di Desa seperti pengajian, ataupun setiap pelaksanaan
ibadah shalat jumat“.
Menjalin kerjasama dengan Tokoh Agama merupakan salah satu cara pihak Pemerintah
Desa dalam melaksanakan tujuannya untuk meningkatakan partisipasi masyarakat.Tokoh
masyarakat merupakan salah satu aktor yang dapat mempengaruhi keterlibatan masyarakat
desa.Baik itu melalui kegiatan keagamaan yang biasanya dilaksanakan di Desa seperti yang
dikemukakan diatas salah satunya adalah pengajian atau majelis Ta‟lim desa.

15. ii
Selanjutnya pernyataan salah satu tokoh agama meyatakan bahwa :
“Jika dalam masalah ketentraman dan ketertiban tokoh agama juga memiliki peran
menjaga kerukunan masyarakat, kalau masalah serobot tanah pasti ada kecenderungan
ingin memiliki satu sama lain jadi terdapat indikasi pertengkaran yang terjadi.Kalaupun
begitu tokoh agama/masyarakat beserta kepala desa berperan mendamaikan dan
membawa masalah tersebut kepihak yang berwajib agar urusan ini selesai.Tapi jika
masalah kriminal lainnya semuanya masih aman”.
Berdasarkan pernyataan bapak diatas ditemukan bahwa pihak tokoh masyarakat/agama
pun berperan penting di dalam masalah ketentraman desa Lapokainse, mendamaikan masyarakat
secara kekeluargaan jikalau ada masalah yang terjadi di wilayah desa mereka. Peran serta tokoh
masyarakat/agama dan kepala desa dalam masalah ketentraman sangat berpengaruh besar di
dalam menjaga kerukunan masyarakat desa.mengapa? sebab tokoh masyarakat merupakan orang
yang dituakan, yang disegani karena kharismatiknya sehingga mampu mendorong masyarakat
dalam melakukan kegiatan yang positif setidaknya mampu member masukan yang baik dan
didengar oleh masyarakat setempat.karena ke khasannya itulah yang menyebabkan pendekatan
denga tokoh masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pemerintah desa meningkatkan bidang
kemasyarakatan khususnya masala ketentraman/ketertiban serta partisipasi masyarakat berbasis
gotongroyong. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap upaya pendekatan tokoh
masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa Lapokainse dalam bidang kemasyarakatan,
Kecenderungan jawaban responden diatas menunjukkan bahwa upaya pemerintah desa
dalam melibatkan tokoh masyarakat Desa Lapokainse dalam kegiatan kemasyarakatan dinilai
responden dengan nilai yang baik. Oleh karena itu, dengan baiknya penilaian masyarakat
terhadap keterlibatan tokoh masyarakat maka pemerintah desa perlu mempertahankan pendapat
masyarakat tersebut di dalam menjaga hubungan baik dengan tokoh masyarakat sebagai salah
satu pihak yang dituakan di desa setempat..
2. Pembinaan LKMD
LKMD merupakan suatu wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra
pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat
dibidang kemasyarakatan dan pembangunan.Tugas pokok dan fungsi LKMD antara lain
menyusun rancangan pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya masyarakat,
melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan
kesatuan masyarakat desa, pengoordinasian perencanaan pembangunan, pengoordinasian
perencanaan lembaga kemasyarakatan, dan perencanaan kegiatan secara partisipatif dan
terpadu.membantu Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menggerakkan dan meningkatkan
prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang
berasal dari kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat serta

16. ii
menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat. Peranserta masyarakat itu diharapkan dapat
ditampung dalam suatu wadah yang dibina oleh Pemerintah yaitu LKMD.
Dalam prakteknya di desa Lapokainse lembaga kemasyarakatan yaitu LKMD yang
kadang dinamakan LKM, organisasi kemasyarakatan desa ini diketuai oleh ketua yang sama
yaitu Bapak Makmur. Dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyararakat desa serta
partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial secara gotong royong membawa implikasi yang
disadari betul oleh Ketua LKMD,
Seperti yang dituturkan oleh Bapak Dara .BR, selaku Ketua LKMD (Wawancara, 13 Maret
2011) mengatakan bahwa :
“Peran LKMD itu dalam bidang kemasyarakatan yaitu mengajukan rencana lembaga
kemasyarakatan yang perlu di desa disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat,
sebagai penggerak swadaya masyarakat tidak hanya dalam pembangunan tetapi juga
bergerak dalam bidang kemasyarakatan, Seperti yang kita katakan tentang partisipasi
masyarakat dalam kegiatan sosial yang sifatnya gotong royong”
Berdasarkan pernyataan dari Ketua LKMD diatas dapat diketahui bahwa LKMD juga
memiliki peran penting sebagai penggerak swadaya masyarakat, memberikan pandangan rasa
persatuan dan kesatuan masyarakat desa untuk memiliki sikap rasa bersatu dalam berbagai
kegiatan khususnya yang berkaitan dalam hal menjaga perilaku-perilaku bermasyarakat seperti
menjaga ketentraman dan ketertiban serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial.LKMD
juga berperan sebagai salah satu pelaksana perencanaan lembaga kemasyarakatan yang
dibutuhkan masyarakat dilihat dari kondisi sosial masyarakatnya.
Berkaitan dengan pernyataan diatas dlam menjalankan segala tugas dan fungsi diperlukan
peran masyarakat dalam terciptanya kondisi yang selaras dengan si penggerak yakni LKMD,
pemerintah desa dan masyarakat Desa Lapokainse sendiri. Wawancara dengan ketua LKMD
(wawancara, tanggal 13 Maret 2011), bertempat dikediaman beliau yang menyatakan bahwa :
“Saya sadar betul kedudukannya masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas
kemasyarakata begitu pula dengan kedudukan kepala desa beserta aparat desa lainnya.
Kebetulan saya disini menjabat sebagai ketua LKMD/LKM,sehingga Kepala Desa dan
saya kadang bertemu, baik itu pada saat rapat desa ataupun diluar wilayah kantor sering
membicarakan mengenai kegiatan saya selaku ketua dari LKMD, Kepala desa juga sering
memberi masukan dan arahan kepada saya apa yang mesti saya perbuat selaku ketua
lembaga kemasyarakatan cuman kalau pembinaan masalah Lembaga Organisasi
Kemasyarakatan di Desa Kami ini tidak pernah dilaksanakan oleh Kepala Desa secara
formal hanya secara koordinasi dengan pihak pemerintahn desa”
Dari pernyataan diatas maka dapat dilihat bahwa Pemerintah desa telah melakukan
koordinasi yang baik dengan ketua lembaga kemasyarakatan walaupun melalui pembinaan

17. ii
secara formal untuk lembaga-lembaga kemasyarakatan ini boleh dikata belum pernah
dilaksanakan oleh pemerintah Desa guna meningkatkan kinerja LKMD itu sendiri.
Sejalan dengan pernyataan diatas,Kepala Desa Lapokainse memberikan keterangan
(wawancara, 10 Maret 2011) menyatakan bahwa :
“Pemerintah desa dan LKMD memiliki kerja sama dalam menggerakkan gotong royong
masyarakat, itulah juga mengapa LKMD dan permerintah desa memiliki hubungan yang
erat juga,karena LKMD merupakan lembaga yang ditujukan buat pengembangan
peningkatan dalam kegiatan bermasyarakat baik sosial,ekonomi ataupun pembangunan.”
Mengingat bahwa ketentraman dan ketertiban merupakan salah satu kebutuhan dasar
individu dan atau masyarakat, sudah selayaknya apabila ada partisipasi aktif dari masyarakat,
sehingga partisipasi dari masyarakat tersebut dapat tersalur secara tepat perlu dibangun suatu
mekanisme. Terutama mengenai ketentraman wilayah desa Lapokainse itu sendiri, agar
terhindar dari berbagi kekacauan. Partisipasi masyarakat memerlukan prasyarat yakni adanya
kesukarelaan, adanya keterlibatan emosional serta adanya manfaat baik langsung maupun tidak
langsung dari keterlibatannya. Partisipasi masyarakat akan muncul apabila mereka mengetahui,
memahami serta memahami mengenai hal-hal yang akan dijalankannya.
Dari hasil pengamatan peneliti diketahui, bahwa Pemerintah Desa Lapokainse telah
mengupayakan secara nyata keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menciptakan upaya
menetramkan wilayah desa dan juga untuk mengupayakan masyarakat agar dapat ikut
berpartisipasi dalam berbagai kegiatan secara gotong royong. Oleh karena itu diperlukan
langkah-langkah nyata dimaksud adalah memberi penjelasan kepada masyarakat Desa Sumare
mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan kegiatan
Desa sumare dalam berbagai bidang terutama dalam kegiatan kemasyarakatan serta menjaga
arah dukungan masyarakat dari sikap adapatif menuju sikap partisipatif pada saat pemilihan
kepala desa, Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, baik pada
tahap penyusunan kebijakan, tahap implementasi maupun tahap evaluasinya, dan Membahas
bersama mengenai pelaksanaan kegiatan, baik keberhasilan maupun kegagalannya secara
terbuka.Keterlibatan langsung masyarakat terutama dalam ketentraman dan ketertiban serta
bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial gotong royong juga dikemukakan oleh
masyarakat Desa Lapokainse menyatakan bahwa :
“Dalam hal kegiatan-kegiatan yang sifatnya membutuhkan banyak peran serta masyarakat
Desa Sumare tentunya Pemerintah desa dan masyarakat makin meningkatkan kegiatan
seperti ronda malam atau siskamling secara bergantian dengan masyarakat lainnya yang
diawasi oleh perangkat desa di tiap-tiap pos ronda yang ada seperti di Dusun Parundang
ini.Biasanya ada 2 (dua) orang atau lebih karena kadang juga banyak anak muda yang
menghabiskan malam dipos ronda.tidak hanya itu partisipasinya berupa masyarakat ikut
bergotong royong dalam pengadaan sanitasi air,pembersihan areal pekuburan karena

18. ii
pekuburan kami disini belum ada tempat yang ditunjuk sebagai area tetap begitu pula jika
ada acara syukuran nelayan karena di desa kami ini hampir seluruhnya berprofesi nelayan”
Tidak hanya Peranserta LKMD, Kepala Desa, Tokoh masyarakat ataupun pihak yang telah
disebutkan diatas tetapi keterlibatan Masyarakat pun sangat diutamakan disini, karena organ-
organ tersebut tidak dapat bekerja maksimal tanpa adanya dukungan dan partisipasi masyarakat
baik itu dana, tenaga maupun sumbangsih pikiran dalam membangun Desa Lapokainse.
Untuk mengetahui upaya pemerintah Desa Lapokainse terhadap berbagai kegiatan
kemasyarakatan dalam keterkaitan dengan keamanan dan ketertiban serta partisipasi masyarakat
baik itu dalam kegiatan sosial ataupun kegiatan kemasyarakatan yang lainnya. Sehingga dapat
memperjelas masalah dari hasil tanggapan para responden yang telah peneliti amati.
Kecenderungan jawaban responden tersebut menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Desa
Lapokainse dalam melibatkan secara langsung masyarakat Desa Lapokainse selama pelaksanaan
dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam
kegiatan sosial sebahagian besar responden menilai baik. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil
responden dapat dilihat bahwa antara informan dan responden memiliki pendapat yang sama
dalam menilai keterrlibatan LKMD dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan
desa.Masyarakat juga sangat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh pihak BPD ataupun LKMD yang ada di desa Lapokainse, kegiatan yang
berlangsung baik itu kegiatan ibu-ibu PKK, kegiatan pembangunan desa terutama program
pemerintah yaitu PNPM, serta kegiatan peduli lingkungan desa ataupun ikut menyukseskan
lomba antar desa yang biasa diselenggarakan ditingkat kabupaten.Hal inilah yang menjadi
kebanggaan suatu desa karena tingkat partisipasi kegotongroyongan masyarakat desa masih
besar dorongan untuk turut serta saling bahu membahu antar sesama dengan asas kekeluargaan
yang sangat dijunjung tinggi.Karena ciri khas inilah yang membuat hampir seluruh desa
memiliki point lebih didalam hubungannya antar masyarakat desa sekitar.

19. ii
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan
sebagai berikut :
1. Pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Desa dalam bidang kemasyarakatan mendukung
peningkatan Ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa lapokainse berjalan cukup baik
terhindar dari segala ancaman kriminal baik itu pencurian,perampokan dan tindakan kriminal
lain yang dapat mengganggu kondisi harmonis desa, kecuali satu kasus masalah serobot
tanah. Dan dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat Desa lapokainse dirasa cukup baik
dalam pelaksanaannya. Baik itu secara personal ataupun secara gotong royong dalam
mewujudkan sikap gotong royong melalui kegiatan sosial, Walau kadang masih terdapat
masyarakat yang kurang termotivasi dalam kegiatan yang dilakukan.
2. Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan Bidang kemasyarakatan, yaitu :
a. Upaya untuk lembaga pemerintah desa
Pemerintah Desa lapokainse menghimbau kepada BPD agar tetap menjalankan fungsi-
fungsinya berupaya semaksimal mungkin melaksanakan perannya yaitu sebagai pengayom
lembaga adat, fungsi penyerapan aspirasi, Fungsi legislasi , dan fungsi pengawasan, yaitu
meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa,Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa serta Keputusan Kepala Desa. Kepala Desa menstimulasi perangkat desa agar juga
dapat mengawasi keadaan lingkungan sekitar terutama dalam hal ketentraman dan ketertiban
masyarakat desa, Pemerintah Desa Memberi tugas perangkat desa untuk berkoordinasi dan
bekerjasama dengan Binmas/Babinsa, mengadakan evaluasi dan rapat kerja terhadap
perkembangan hasil tugas yang telah dibebankan oleh kepala desa selaku pemimpin
desa.Perangkat desa ikut turut serta dalam berbagai pelatihan yang dilaksanakan ditingkat
kecamatan dan kabupaten seperti halnya pelatihan madya yang diselenggarakan di tingkat
kabupaten untuk meningkatkan mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dan kapasitas
aparatur desa.
b. Upaya untuk Lembaga Kemasyarakatan
Dalam hal ini upaya pemerintah desa juga dirasa sudah cukup baik dalam mengadakan
pendekatan langsung kepada tokoh masyarakat atau agama, memperlancar kinerja
pemerintahan desa dengan dilibatkannya tokoh masyarakat dalam meningkatkan ketentraman
dan ketertiban seperti dengan mengarahkan masyarakat untuk tetap menjaga kondisi wilayah
desa serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial yaitu dengan memberikan pencerahan
kepada masyarakat agar mau turut berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan
pemerintah desa baik itu kegiatan formal ataupu kegiatan nonformal desa seperti Kebersihan
lingkungan, ataupun berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa secara
keseluruhan.Dalam hal pembinaan secara formal LKMD pelatihan kemasyarakatan tidak

20. ii
dilaksanakan ditingkat desa namun pemerintah desa khususnya kepala desa membina
anggota LKMD hanya sekedar koordinasi secara langsung saling memberikan pendapat dan
saran tentang apa yang perlu dilakukan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan yang ada.
5.2 Saran-saran
1. Dalam rangka menstimulasi masyarakat agar mau berpartisipasi dalam bidang
ketentraman dan ketertiban dan partisipasi masyarakat, diperlukan adanya rasa saling
percaya antara pemerintah dengan masyarakat serta antar masyarakat. Pada sisi lain juga
diperlukan peran, pembagian peran serta tanggung jawab disertai dengan hubungan yang
jelas diantara para entitas (masyarakat, pemerintah desa dan lembaga masyarakat).
2. Untuk menghindari adanya bencana abrasi pemerintah desa perlu mensosialisaikan
betapa pentingnya menjaga lingkungan batu karang disekitar daerah pantai kepada
masyarakat Desa Lapokainse agar di tahun-tahun berikutnya tidak terjadi lagi abrasi. Hal
ini bukan hanya merugikan lingkungan alam laut tetapi juga sangat berpengaruh dalam
kehidupan masyarakat desa itu sendiri.
3. Sebaiknya Pemerintah Desa baik itu Kepala Desa maupun aparat Desa yang lain, dan
terlebih juga bagi para Kepala Dusun sebagai aparat yang paling dekat dengan
masyarakatnya di Dusun mereka masing-masing, Diharapkan mampu berperan aktif
dalam member pemahaman dan mengikutsertakan masyarakat Hal ini dikarenakan
masyarakat kadang salah persepsi dalam menanggapi setiap adanya kegiatan itu
memiliki Dana dari pemerintah.
4. Sebaiknya Pemerintah Desa sangat perlu melakukan pertemuan dengan anggota
Binmas/Babinsa setidaknya sebulan sekali, guna saling mengenal antara pemerintah Desa
setempat dengan anggota keamanan sehingga tidak ada lagi yang mengatakan bahwa
tidak mengetahui anggota Babinsa-nya. Babinsa dapat berfungsi aktif dan saling
berkoordinasi dalam berbagai kegiatan yang ada tentang ketentraman dan ketertiban
masyarakat di Desa

21. ii
DAFTAR PUSTAKA
1. Abu Ahmadi, H. 2003. Ilmu Sosial Dasar, Hal.241
2. Budiardjo, Miriam. 2004. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT.Garamedia Pustaka
Utama
3. Labolo, Muhadam, 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, teori, Konsep,
dan Pengembangannya. Jakarta: Rajawali Pers.
4. Pedoman Penulisan Usulan penelitian dan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
5. Rasyid, Ryas. 1997. Makna Pemerintahan (Tinjauan Dari Segi Etika dan
Kepemimpinan). Jakarta : PT Yasrif Watampone.
6. Rahardjo, Adisasmita. 2006. Membangun Desa Partisipatif, Yogyakarta : Graha Ilmu
Yogyakarta
7. Rama, Tri. 2010. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Karya Agung
8. Soetrisno,Loekman, 1995, Menuju Masyarakat Partisipatif, Penerbit : Kanisius,
Yogyakarta
9. Soetomo, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat,Yogyakarta : Penerbit Pustaka
Pelajar.2006
10. Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.Bandung :
PT.Refika Pratama.
11. Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D.Bandung: CV.Alfabeta.
2010
12. Syafei, Inu Kencana. 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung : Refika
Aditama
13. Syarifin, Pipin. 2006. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung : Pustaka Setia.

22. ii
FILD STADY
ANALISIS PELAKSANAAN KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DESA DALAM BIDANG
KEMASYARAKATAN DI DESA LAPOKAINSE
KECAMATAN KUSAMBI KABUPATEN MUNA
DISUSUN OLEH :
NAMA : MUSTAMIN
STAMBUK :
PRODI :ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KENDARI
2013

23. ii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbil „Alamin segala Puji dan Syukur Penulis Panjatkan kepada Allah SWT
yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat
menyelesaikan makalah ini, namun penulis menyadari studi banding ini belum dapat dikatakan
sempurna karena mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan. Shalawat serta salam semoga
selalu dilimpahkan kepada junjunan kita semua habibana wanabiana Muhammad SAW, kepada
keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya.
study banding ini penulis membahas mengenai “ANALISIS PELAKSANAAN KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DESA DALAM BIDANG KEMASYARAKATAN DI DESA LAPOKAINSE KECAMATAN
KUSAMBI KABUPATEN MUNA”, dengan study banding penulis mengharapkan agar dapat
membantu sistem pembelajaran. Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu penulis dalam menyelesaikan makalah ini.
Akhir kata penulis ucapkan terimakasih atas segala perhatiannya.
Raha, Agustus 2013
Penyusun

24. ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar......................................................................................................... i
Daftar Isi................................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN......................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang.............................................................................................. 1
1.2 Rumusan Masalah..........................................................................................3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian......................................................................3
BAB II KAJIAN PUSTAKA ................................................................................... 6
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN................................. 9
A. Tingkat Pendidikan Masyarakat.................................................................... 9
B. Tingkat Kesehatan........................................................................................ 9
C. Sumber dan Mata Pencaharian.......................................................................10
D. Keadaan Pemerintah........................................................................... 10
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN...................................... 13
BAB V PENUTUP........................................................................................ 19
A. Kesimpulan.................................................................................................. 19
B. Saran............................................................................................................. 20
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................. 21