1. PEMBANGUNAN DAERAH
MELALUI PENGEMBANGAN WILAYAH1
Oleh :
DR. Ir. Dedi M. Masykur Riyadi
2
1. Perencanaan pembangunan wilayah ditujukan untuk mengupayakan keserasian dan
keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensi alamnya dan
memanfaatkan potensi tersebut secara efisien, tertib dan aman.
2. Untuk itu, berdasarkan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang telah
disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang ditetapkan melalui
Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1997 sebagai acuan perencanaan
pembangunan nasional. RTRWN berfungsi sebagai pedoman untuk :
a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah nasional
b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar
wilayah serta keserasian antar sektor pembangunan
c. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan atau
masyarakat
d. Penataan ruang wilayah propinsi dan kabupaten/kota.
3. Pada prinsipnya, pendekatan pembagian ruang dapat dilakukan berdasarkan fungsi,
kegiatan dan aspek administrasi.
4. Berdasarkan fungsi, ruang dibagi atas kawasan lindung, yaitu kawasan yang dapat
menjamin kelestarian lingkungan; dan kawasan budidaya, yaitu kawasan yang
pemanfaatannya dioptimasikan bagi kegiatan budidaya. Berdasarkan kegiatannya,
ruang dibagi atas dominasi kegiatan perkotaan, perdesaan dan tertentu. Termasuk
dalam kawasan tertentu antara lain adalah kawasan cepat/berpotensi tumbuh,
kawasan kritis lingkungan, kawasan perbatasan, kawasan sangat tertinggal, dan
kawasan strategis. Sedangkan berdasarkan administrasi, ruang dibagi atas ruang
wilayah nasional, propinsi, dan kabupaten/kota.
5. Pada intinya, ruang harus dilihat sebagai satu kesatuan yang digunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat yang perlu dipelihara kelestariannya. Untuk itu
diperlukan pendekatan wilayah sebagai strategi pengembangan ruang yang
mengatur hubungan yang harmonis antara sumber daya alam, buatan, dan manusia
agar kinerja ruang meningkat untuk kesejahteraan masyarakat.
6. Krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi sejak dua tahun
yang lalu telah semakin membuka berbagai masalah ketimpangan pembangunan

2. antar daerah. Masalah tersebut antara lain adalah :
1
Disampaikan pada Acara Diseminasi dan Diskusi Program-Program Pengembangan
Wilayah dan
Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah, Hotel Novotel, Bogor, 15-16 Mei 2000.
2
Kepala Biro Kewilayahan, Deputi Regional dan Sumberdaya Alam, Bappenas. 2
· Kurang berkembangnya propinsi-propinsi di Kawasan Timur Indonesia,
sementara di kawasan- kawasan cepat berkembang seperti pantai Utara Jawa
dan pantai Timur Sumatera terjadi polarisasi penduduk dengan berbagai
implikasi ekonomi dan sosialnya.
· Di kawasan-kawasan yang cepat berkembang tersebut kemudian berkembang
berbagai masalah lingkungan
· Di sisi lain, terdapat variasi yang besar pada kemampuan perangkat pemerintah
daerah dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan kekuatan pasar dan
global serta sistem nilai sosial yang berkembang cepat.
· Kegagalan-kegagalan implementasi berbagai program pembangunan sering
disebabkan oleh karena lemahnya koordinasi antar institusi baik di tingkat pusat,
daerah maupun antar pusat dan daerah, dan kurang fleksibelnya perencanaan
yang sering bersifat top-down.
Berbagai masalah ketimpangan ini secara parsial telah disadari sebagai kegagalan
pendekatan pembangunan selama ini yang dinilai sering sentralistis dan kurang
memperhatikan kondisi dan aspirasi daerah setempat dimana pembangunan
dlaksanakan.
7. Sejalan dengan proses demokratisasi yang semakin berkembang, tuntutan
desentralisasi juga semakin besar. Berbagai dinamika dan perubahan yang terjadi
di masyarakat menuntut perlunya reformasi dalam konsepsi dan operasionalisasi
pembangunan daerah yang kemudian harus diformulasian ke dalam bentuk strategi
dan kebijaksanaan yang memuat keseimbangan antara kepentingan persatuan dan
kesatuan bangsa ( unity), dan kepentingan keanekaragaman ( diversity). Untuk itu,
pendekatan kewilayahan yang memperhatikan hubungan harmonis antara unsurunsur pembentuk ruang (sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya
manusia) perlu diperhatikan dalam berbagai aspek pembangunan.
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH
8. Berbagai pengalaman pembangunan daerah beberapa negara berkembang
menunjukkan baik kegagalan maupun keberhasilan pengembangan wilayah yang
dapat menjadi pelajaran kita dalam mengembangkan strategi pengembangan
wilayah bagi Indonesia. Kebijaksanaan pembangunan wilayah di Brazil misalnya
yang menggunakan konsep “growth poles” telah menunjukkan kegagalan konsep

3. tersebut. Dengan adanya agglomerasi ekonomi dan peningkatan sumber daya
manusia yang pesat, kawasan Utara Brazil berkembang pesat sebagai pusat
kegiatan eksplorasi pertambangan dan bisnis perkebunan yang memacu
pertumbuhan investasi swasta dan tekhnologi ke wilayah tersebut. Pertumbuhan
ekonomi yang pesat ini berdampak pada semakin tertinggalnya pembangunan di
wilayah Selatan yang kemudian berdampak pada kesenjangan ekonomi dan sosial
antar dua wilayah tersebut yang terus berlangsung hingga sekarang.
9. Kebijaksanaan pembangunan daerah di India yang didominasi oleh besarnya
bantuan pusat kepada daerah telah mempengaruhi keberhasilan pembangunan 3
daerah di India. Kebijaksanaan tersebut cenderung mengarahkan investasi
pemerintah, nasionalisasi perbankan, dan alokasi subsidi ke daerah-daerah
tertinggal telah mendorong pertumbuhan daerah tersebut dan meningkatkan
pendapatan penduduk daerah tersebut.
10. Berdasarkan berbagai pengalaman baik di dalam negeri maupun internasional,
serta berkembangnya kebijaksanaan pembangunan daerah seperti telah
diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah dan UU No.
25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, beberapa pemikiran yang dapat dikembangkan untuk strategi
pengembangan wilayah di masa mendatang antara lain adalah :
a. Alokasi sumber daya yang lebih seimbang
Berbagai deregulasi di sektor riil dan moneter telah dilakukan Pemerintah dalam
rangka efisiensi di segala bidang. Namun dari berbagai studi yang dilakukan
ternyata upaya tersebut masih cenderung menguntungkan Jawa dan kawasankawasan cepat berkembang lainnya. Seperti misalnya penambahan infrastruktur
besar-besaran dan pengembangan pertanian di wilayah padat penduduk seperti
Jawa telah menarik investasi modal swasta, serta terjadinya peningkatan
kemampuan tekhnologi dan manajemen hanya di kawasan-kawasan tersebut.
UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan
Daerah telah membuka kewenangan yang semakin besar bagi pemerintah
daerah dalam merencanakan dan menggunakan sumber-sumber keuangannya.
Untuk itu, perlu pula dilakukan reformasi fiskal yang mendukung alokasi sumber
daya yang lebih baik terutama ke kawasan-kawasan yang belum berkembang,
termasuk diantaranya reformasi di bidang perpajakan. Deregulasi sektor riil juga
perlu memperhatikan perkembangan kemampuan daerah.
b. Peningkatan sumber daya manusia di daerah
Pembangunan selama ini telah menurunkan angka buta huruf, meningkatkan taraf
pendidikan dan kesehatan masyarakat di daerah. Namun demikian, kualitas
manusia di kawasan-kawasan tertinggal umumnya masih di bawah rata-rata
kualitas nasional. Untuk itu, pendekatan pembangunan sektoral yang telah
meningkatkan standard kualitas manusia Indonesia sampai pada taraf tertentu,
pada masa mendatang perlu diikuti oleh pendekatan pembangunan yang lebih
memperhatikan kondisi dan aspirasi wilayah, bukan oleh pendekatan yang

4. bersifat uniform. Strategi pembangunan manusia di masa mendatang harus
mampu mengidentifikasi jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat
menempatkan tenaga kerja dan lulusan terdidik dalam pasar peluang kerja yang
senantiasa menuntut adanya peningkatan keahlian.
c. Pengembangan kelembagaan dan aparat daerah
Struktur kelembagaan dan aparat pemerintah daerah selama ini mencerminkan
sistem pemerintahan berjenjang. Walaupun propinsi dan kabupaten juga
berfungsi sebagai daerah otonom, yang mempunyai kewenangan dalam
mengatur daerahny sendiri, namun dalam berbagai implementasi pelaksanaan
pembangunan selama ini daerah lebih kepada “menunggu” petunjuk dari Pusat.
Proses pengambilan keputusan yang demikian kemudian berkembang 4
menjadikan aparat daerah lebih melayani aparat Pusat daripada melayani
masyarakat daerahnya.
Dalam era demokratisasi yang semakin berkembang seperti sekarang ini, yang
ditunjang oleh berbagai peraturan perundangan mengenai desentralisasi yang
lebih lengkap, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mampu melaksanakan
kewenangan yang semakin besar dalam menata pembangunan daerahnya.
Semakin lengkapnya perangkat peraturan dan perundang-undangan mengenai
penataan ruang di setiap propinsi dan kabupaten/kota dapat menjadi acuan
aparat daerah dalam untuk mengelola berbagai unsur ruang (seperti sumber
daya alam, manusia dan buatan) secara optimal, serta mengembangkan konsep
pembangunan yang berkelanjutan.
d. Pelayanan masyarakat yang efisien
Untuk kepentingan stabilitas ekonomi dan politik selama ini pemerintah
memegang kendali yang lebih besar terhadap sumber-sumber penerimaan dan
berbagai kebijaksanaan pelayanan masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat
kebutuhan dasar masih sangat kurang, resiko investasi masih sangat besar, dan
tingkat pendidikan rata-rata manusia di daerah masih rendah.
Dengan semakin meningkatnya kemampuan kelembagaan dan kualitas aparat di
daerah, sudah masanya sekarang untuk memperbesar kewenangan daerah
dalam menata pembangunan di daerah. Keterlibatan pihak swasta sebagai mitra
kerja sekaligus sebagai pelaku pembangunan perlu diperbesar, sejalan dengan
kewenangan daerah yang semakin besar dalam merencanakan dan
melaksanakan pembangunan daerahnya. Hal ini ditujukan agar pelayanan
kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif.
11. Ada tiga indikator keberhasilan pengembangan wilayah yang dapat dilihat sebagai
kesuksesan pembangunan daerah. Indikator pertama adalah produktivitas, yang
dapat diukur dari perkembangan kinerja suatu institusi beserta aparatnya. Indikator
kedua adalah efisiensi, yang terkait dengan meningkatnya kemampuan
tekhnologi/sistem dan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan
pembangunan. Terakhir adalah partisipasi masyarakat, yang dapat menjamin
kesinambungan pelaksanaan suatu program di suatu wilayah.

5. 12. Ketiga indikator keberhasilan tersebut terkait erat dengan faktor-faktor yang menjadi
ciri suatu wilayah dan membedakannya dengan wilayah lainnya seperti kondisi politik
dan sosial, struktur kelembagaan, komitmen aparat dan masyarakat, dan tingkat
kemampuan/pendidikan aparat dan masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan
pengembangan suatu wilayah bergantung pula pada kemampuan berkoordinasi,
mengakomodasikan dan memfasilitasi semua kepentingan, serta kreativitas yang
inovatif untuk terlaksananya pembangunan yang aspiratif dan berkelanjutan.