pembelajaran

1. materi PKn SMK kelas XI semester 1
BAB I
BUDAYA POLITIK
A. Pengertian Budaya Politik
a. Samuel Beer, budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang
bagaiman pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh
pemerintah.
b. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas dari
warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap
peranan warga negara yang ada dalam sistem itu.
c. Rusdi Sumintapura, budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap
kehidupan plitik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.
d. Mochtar Masud dan Colin McAndrews, budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu
negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya.
e. Larry Diamond, budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen, dan evaluasi
suatu masyarakat tentang sistem politik negara mereka dan peran masing-masing individu dalam
sistem itu.
Menurut Almond dan Powell ada 2 orientasi Politik yaitu tingkat Masyarakat dan tingkat
Individu :
1. Orientasi individu dalam system politik dapat dilihat dari 3 komponen :
a. Orientasi kognitif berbagai keyakinan dan pengetahuan seseorang tentang :

system politik.

tokoh pemerintahan

kebijakan pemerintahan

Simbol-simbol yang dimiliki oleh system politik seperti : ibukota negara, lambang negara, kepala
negara, batas negara, mata uang, dll.
b. Orientasi Afektif menunjuk pada aspek perasaan atau ikatan emosional individu pada system
politik. Seperti – perasaan khusus terhadap aspek system politik tertentu yang membuatnya

2. menerima dan menolak system politik. Orientasi afektif ini dipengaruhi oleh keluarga
dan lingkungan.
c. Orientasi Evaluatif berkaitan dengan penilaian moral seseorang terhadap sistem politik, kinerja
sistem politik, komitmen terhadap nilai dan pertimbangan politik.
2. Orienrtasi Tingkat masyarakat adalah pandangan dan sikap sesama warga negara yang
meliputi rasa percaya dan permusuhan antar individu, kelompok maupaun golongan. Sikap
saling percaya menumbuhkan saling kerja sama sedang sikap permusuhan menimbuklkan
konplik
B. Tipe-Tipe Budaya Politik
a. Budaya Politik Parokial ( parochial Political Culture)
Cirinya :

lingkupnya sempit dan kecil

masyarakatnya sederhana dan tradisional bahkan buta hurup. petani dan buruh tani.

Spesialisasi kecil belum berkembang.

Pemimpin politik biasanya berperan ganda bidang ekonomi, agama dan budaya.

masyarakatnya cenderung tidak menaruh minat terhadap objek politik yang luas.

masyarakatnya tinggal di desa terpencil di mana kontak dengan system politik kecil.
b. Budaya Politik Subjek (subject Political Culture) :
Cirinya :

Orang secara pasif patuh pada pejabat pemerintahan dan undang-undang.

Tidak melibatkan diri pada politik atau golput. Masyarakat mempunyai minat, perhatian,
kesadaran terhadap system politik.

Sangat memperhatikan dan tanggap terhadap keputusan politik,atau output

Rendah dalam input kesadaran sebagai actor politik belum tumbuh.
c. Budaya Politik Partisipan (participant Political culture) :
Sebagai insan politik, kegiatan-kegiatan politik yang dapat dilakukan sebagai wujud
partisipasi politik, antara lain :

Membentuk organisasi politik atau menjadi anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang
dapat mengontrol maupun memberi input terhadap setiap kebijakan pemerintah.

3. 
Aktif dalam proses pemilu, seperti berkampanye, menjadi pemilih aktif, dan menjadi anggota
perwakilan rakyat.

Bergabung dalam kelompok-kelompok kepentingan kontemporer, seperti unjuk rasa secara damai
tidak anarkis atau merusak, petisi, protes, dan demonstrasi.
Cirinya:

Kesadaran masyarakat bahwa dirinya dan orang lain anggota aktif dalam kehidupan politik.

Melibatkan diri dalam system politik sangat berarti walaupaun hanya sekedar memberikan suara
dalam pemilu.

Tidak menerima begitu saja terhadap keputusan, kebijakan system politik

Dapat menilai dengan penuh kesadaran baik input maupun output bahkan posisi dirinya sendiri.
Menurt Muhtar Masoed dan Colin MacAndrews ada 3 model budaya politik:
a. Model masyarakat demokratis industrial Yang terdiri dari aktivis politik, kritikus
politik.( Identik dengan budaya politik partisipan).
b. Model Sistem politik otoriter rakyat sebagai subyek yang pasif, tunduk pada hukumnya tapi
tidak melibatkan diri dalam urusan politik dan pemerintahan (Identik dengan budaya politik
subjek).
c. Model masyarakat system demokratis pra –industrial masyarakat pedesaan, petani, buta hurup,
kontak politik sangat kecil,(budaya politik Parokial).
C. Budaya Politik Di Indonesia
Herbert Feith, Indonesia memiliki 2 budaya politik yang dominan :
a. Aristokrasi Jawa
b. Wiraswasta Islam
Clifford Geertz, Indonesia memiliki 3 subbudaya yaitu :
a. Santri:pemeluk agama islam yang taat yang terdiri dari pedagang di kota dan petani yang
berkecukupan
b. Abangan : yang terdiri dari petani kecil.
c. Priyayi : golongan yang masih memiliki pandangan hindu budha, yang kebanyakan dari
golongan terpelajar, golongan atas penduduk kota terutama golongan pegawai.
Afan Gaffar, budaya politik indonesia memiliki 3 ciri dominan :

4. a. Hirarki yang tegar/ketat : adanya pemilahan tegas antar penguasa (wong Gedhe) dengan Rakyat
kebanyakan ( wong cilik).
b. Kecendrungan Patronage ( hubungan antara orang berkuasa dan rakyat biasa) seperti majikan
majikan dengan buruh.
c. Kecendrungan Neo Patrimonialistik, yaitu perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan
budaya politik yang berkarakter patrimonial.
Menurut Max Weber,dalam negara yang patrimonialistik penyelenggaraan pemerinbtahan
berada dibawah kontrol langsung pimpinan negara. Menurutnya karakteristik negara
patrimonialistik adalah:
a. Cenderung mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seseorang penguasa kepada teman-temannya.
b. Kebijakan sering kali lebih bersifat partikularistik dari pada bersifat universalistik.
c. Rule of Law lebihbersifat sekunder bila dibandingkan dengan kekuasaan penguasa (rule of man)
d. Penguasa politik sering kali mengaburkan antara kepentingan umum dan kepentingan publik.
Di masa Orde Baru kekuasaan patrimonialistik telajh menyebabkan kekuasaan tak
terkontrol sehingga negara menjadi sangat kuat sehingga peluang tumbuhnya civil
society terhambat. Contoh budaya politik Neo Patrimonialistik adalah:
a. Proyek di pegang pejabat.
b. Promosi jabatan tidak melalui prosedur yang berlaku ( surat sakti).
c. Anak pejabat menjadi pengusaha besar, memamfaatkan kekuasaan orang tuanya dan
mendapatkan perlakuan istimewa.
d. Anak pejabat memegang posisi strategis baik di pemerintahan maupun politik
Nazarudin Samsudin, menyatakan dalam sebuah budaya ciri utama yang menjadi
identitas adalah sesuatu nilai atau orientasi yang menonjol dan diakui oleh masyarakat atau
bangsa secara keseluruhan. Jadi simbol yang selama initelah diakui dan dikenal masyarakat
adalah Bhineka Tunggal Ika, maka budaya politik kita di Indonesia adakah Bhineka Tunggal Ika.
D. Sosialisasi Politik
a. Pengertian sosialisasi politik :

Kenneth P Langton, Sosialisasi politik adalah cara bagaimana masyarakat meneruskan kebudayaan
politiknya.

5. 
Gabriel A. Almond, Sosialisasi politik adalah proses dimana sikap-sikap politik dan pola –
pola tingkah laku diperoleh atau dibentuk, dan merupakan sarana bagi generasi muda untuk
menyampaikan patokan politik dan keyakinan politik.

Richard E. Dawson, sosialisasi politik adalah pewarisan pengetahuan , nilai dan pandangan
politik darimorang tua, guru dan sarana sosialisasi lainnya bagi warga baru dan yang beranjak
dewasa.

Dennis Kavanagh, sosialisasi politik adalah istilah untuk mengganbarkan proses dimana seseorang
mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik.

Ramlan Surbakti, sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik
anggota masyarakatnya.

Alfian, sosialisasi Politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik
masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam
suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.
b. Sosialisasi politik dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya:

Dalam Lingkungan Keluarga, orang tua bisa mengajarkan kepada anak-anak beberapa cara tingkah
laku politik tertentu. Melalui obrolan politik ringan sehingga tak disadarai telah menanamkan
nilai- nilai politik kepada anak-anaknya.

Di Lingkungan Sekolah,dengan memasukkan pendidikan kewarganegaraan. Siswa dan guru
bertukar informasdi dan berinteraksi dalam membahas topik tentang politik.

Di Lingkungan Negara, secara hati-hati bisa menyebarkan dan menanamkan ideologi-ideologi
resminya.

Di Lingkungan Partai politik, Salah satu fungsi partai politik adalah dapat memainkan perannya
sebagai sosioalisasi politik. Artinya parpol itu telah merekrut anggota atau kader
danpartisipannya secara periodik. Partai politik harus mampu menciptakan kesan
atau image memperjuangkan kepentingan umum.
c. Menurut Ramlan Surbakti ada dua macam sosialisasi politik dilihat dari metode penyampaian
pesan :

Pendidikan Politik Yaitu proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan. Dari sini anggota
masyarakat mempelajari simbol politik negaranya, norma maupun nilai politik.

6. 
Indoktrinasi Politik, yaitu proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga
masyarakat untuk menerima nilai , norma dan simbol yang dianggap pihak berkuasa sebagai
ideal dan baik.
Dalam upaya pengembangan budaya politik, sosialisasi politik sangant penting karena
dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa, serta dapat
memelihara kebudayaan politik suatu bangsa, penyampaian dari generasi tua ke generasi muda,
dapat pula sosialisasi politik dapat mengubah kebudayaan politik.
Menurut Gabriel A. Almond, sosialisasi politik dapat membentuk dan mentransmisikan
kebudayaan politik suatu bangsa dan mememlihara kebudayaan politik suatu bangsa dengan
bentuk penyampaian dari generasi tua kepada generasi muda. Terdapat 6 sarana atau agen
sosialisasi politik menurut Mochtar Masoed dan Colin MacAndrews, adalah :

Keluarga yaitu lembaga pertama yang dijumpai sesorang individu saat lahir. Dalam keluarga
anak ditanamkan sikap patuh dan hormat yang mungkin dapat mempengaruhi sikap seseorang
dalam sistem politik setelah dewasa.

Sekolah yaitu sekolah sebagai agen sosialisasi politik memberi pengetahuan bagi kaum muda
tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Disekolah memberi kesadaran pada anak
tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara, cinta tanah air.

Kelompk bermain yaitu kelompok bermain masa anak-anak yang dapat membentuk sikap politik
seseorang, kelompok bermain saling memiliki ikatan erat antar anggota bermain. Seseorang
dapat melakukan tindakan tertentu karena temannya melakukan hal itu.

Tempat kerja yaitu organisasi formal maupun nonformal yang dibentuk atas dasar pekerjaan
seperti serikat kerja, sderikat buruh. Organisasi seperti ini dapat berfungsi sebagai penyuluh di
bidang politik.

Media massa yaitu informasi tentang peristiwa yang terjadi dimana saja dengan cepat diketahui
masyarakat sehingga dapat memberi pengetahuan dan informasi tentang politik.

Kontak-kontak politik langsung yaitu pengalaman nyata yang dirasakan oleh seseorang dapat
berpengaruh terhadap sikap dan keputusan politik seseorang. Seperti diabaikan partainya, ditipu,
rasa tidak aman,dll.
E. Budaya Politik Partisipan

7. a. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik partisipatif atau disebut juga budaya politik
demokrasi adalah suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya,
yang menopang terwujudnya partisipasi. Untuk terwujudnya partisipasi itu warga negara harus
yakin akan kompetensinya untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintah memperhatikan
kepentingan rakyat agar rakyat tidak kecewa dan apatis terhadap pemerintah.
b. Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan
segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Ciri-cirinya adalah :

Perilaku warga negara yang bisa diamati bukan batiniah (sikap dan orientasi).

Perilaku atau kegiatan itu mem,pengaruhi pemerintah (pemegang kebijakan)

Kegiatan atau prilaku yang gagal ataupun berhasil termasuk partisipasi politik.

Kedgiatan mempengaruhui pemerintah dapat dilakukan secara :Langsung yaitu individu tidak
menggunakan perantara dalam memepengaruhi pemerintah. Tak langsung yaitu menggunakan
pihak lain yang dapat meyakinkan pemerintah.

Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan dengan prosedur wajar (konvensional) tidak
berupa kekerasan (nonviolence) seperti : ikut memeilih dalam pemilihan umum,mengajukan
petisi, melakukan kontak tatap muka, menulis surat, dll,dan ada yang melalui cara –cara diluar
prosedur yang wajar (tidak Konvensional) dan berupa kekerasan (violence), seperti : demonstrasi
(unjuk rasa), pembangkangan halus (golput),hura-hura, mogok, serangan senjata, gerakan-gerakan
politik, dan revolusi, kudeta, makar,dll
c. Prof. Dr. Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dalampartai plitik yang
mencakup semua kegiatamnnsukarela dimana seseorang turut dalam proses pemilihan pemimpin
plitik dan turut langsung atau tidak lanmgsung dalam pembentukan kebijakan umum.
F. Partai Politik
a. Prof. Dr. Miriam Budiardjo, partai plitik adalah organisasi atau golongan yang berusaha untuk
memperoleh dan menggunakan kekuasaan.
b. Sigmund Neuman, partai politik adalah organisasi tempat kegiatan politik yang berusaha untuk
menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan
suatu golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham.
c. Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil
dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan

8. partainya sehingga penguasaan itu memberikan mamfaat kepada anggota partainya baik bersifat
ideal maupun material.
G. Fungsi Partai Politik
a. Sarana komunikasi politik, yaitu penyalur aspirasi pendapat rakyat, menggabungkan berbagai
macam kepentingan dan merumuskan kepentingan yang menjadi dasar kebijaksanaannya.
Upaya Partai politik dalah mencapai fungsi ini adalah :

Memperjuangkan aspirasi rakyat agar menjadi kebijaksanaan umum oleh pemerintah

Menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan pemerintah

Perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide
Bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai
pengeras suara.
b. Sarana Sosialisasi Politik, yaitusarana untuk memmberikan penanaman nilai-nilai, norma, dan
sikap serta orientasi terhadap fenomena politik tertentu. Upaya yang dilakukan untuk mencapai
fungsi ini adalah :

Penguasaan pemerintah dengan memenangkan setiap pemilih

Menciptakan image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum

Menanamkan solidaritas dan tanggung jawab terhadap para anggotanya maupun anggota lain
c. Sarana Rekrutmen Politik, yaitu mencari dan mengajakorang berbakat untuk turut aktif dalam
kegiatan plitik. Dengan demikian memperluas partisipasi politik. Upaya yang dilakukan parpol
adalah :

Melalui kontak pribadi maupun persuasi

Menarik golongan muda untuk didddik menjadi kader di masa depan
d. Sarana Pengatur Konplik, yaitu mengatasi berbagai macam konplik yang muncul sebagai
konsekuensi dari negara demokrasi yang di dalamnya terdapat ersaingan dan perbedaan
pendapat. Biasanya masalah tersebut cukup mengganggu stabilitas nasional. Hal ini mungkin
saja dimunculkan oleh kelompok tertentu untukkepentingan ppularitasnya. Upaya yang
dilakukan partai politik adalah :

9. Bilaanggta partai plitikyang memberikan informasi justru menimbulkan kegelisahan dan
perpecahan masyarakat,pimpinan partai politik harus segera klarifikasi atau diselesaikan dengan
baik.
Adanya kemungkinsn anggota partai plitik lebih mengejar kepentingan
pribadi/golongannya, sehingga berakibat terjadi pengkotakan politik atau konplik yangbharus
segera diselesaikan dengan tuntas.
H. Wahana Politik Praktis
a. Sistem Pemilihan Umum (dari segi tujuan penyelenggaraannya) :

Sistem Pemilihan Langsung : pemilihan yang para pemilihnya langsung memilih anggota-anggota
Badan Perwakilan Rakyat yang akan mewakilinya

Sistem Pemilihan Bertingkat : Pemilihan yang dalampemilihan tahap pertama memilih wali
pemilih, kemudian walim pemilih itu memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
b. Sistem Pemilihan Umum (dari segi tujuan pandangan rakyat) :
Sistem Pemilihan Mekanis : pemilihan yang melihat rakyat sebagai masa/kelompok
individu yang mempunyai hubungan yang sama, masing-masing individu dianggap sebagai satu-satunya
pengendalian hak pilih aktif, sama-sama mempunyai satu suara dalam pemilihan.
Sistem Pemilihan Organis : pemilihan yang menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu,
seperti halnya kelompok keluarga, kelompok daerah/wilayah, kelompok cendekiawan, buruh,
tani, (lapisan sosial), lembaga-lembaga lainnya. Persekutuan itulah yang diutamakan sebagai
pengendali hak pilih.
Sistem pemilihan mekanis di tinjau dari rakyat pemilih pada umumnya berkisar pada dua
prinsip pokok yaitu distrik dimana satu daerah pemilihan memilih satu wakil, proporsional
berimbang yaitu satu daerah pemilihan beberapa wakil.
c. Sistem Distrik :
Dimana negara terbagi dalam dalam daerah-daerah bagian (distrik). Dalam sistem distrik
hanya diwakili oleh satu orang dengan suara mayoritas.
No Kelebihan sistem distrik No Kekurangan sistem distrik
1 Rakyat mengenal dengan baik orang
yang mewakili daerah (distriknya)
1 Suara dari eserta pemilu yang kalah akan
hilang, tidak dapat digabungkan

10. 2 Wakil setiap distrik sangat mengenal
daerah dan kepentingan rakyat
2 Meskipun partai besar berkuasa, jika satu
distrik kalah dalam pemilu, maka
suaranya tidak terwakili di distrik itu
3 Adanya hubungan yang erat antara wakil
distrik dengan rakyatnya
3 Wakil rakyat yang menang dalamsatu
distrik lebih memperhatikan distriknya,
terkadang mengabaikan kepentingan
nasional
4 Wakil distrik sangat memperhatikan dan
memperjuangkan distriknya
4 Golongan minoritas kurang terwakili
d. Sistem Proporsional
Setiaporganisasi peserta pemilu akan memperoleh sejumlah kursi parlemen sesuai dengan
jumlah suara pemilu yang di peroleh di seluruh wilayah negara. Terbuka kemungkinan terjadi
penggabungan partai kecil (koalisi) untuk memperoleh kursi di parlemen.
No Kelebihan sistem prporsional No Kekurangan sistem proporsional
1 Lebih demokratis karena semua partai
dapat terwakili di parlemen
1 Peranan pemimpin partai sangat
menentukan dalam penetapan daftar calon
Badan Perwakilan Rakyat
2 Tidak ada suara yang hilang karena
semua digabung secara nasional
2 Calon-calon yang diikutsertakan
dalampemilu kurang atau tidak dikenal
oleh pemilih
3 Badan Perwakilan Rakyat benar-benar
menjadi wadah dan aspirasi seluruh
rakyat
3 Wakil-wakilrakyat yang duduk di pusat
kurang memahami dan memperhatikan
kepentingan daerah
e. Sistem gabungan :
Mengabungkan antara sistem distrik dengan sistem proporsional. Sistem ini membagi
wilayah negara dalam beberapa daerah pemilihan. Sisa suara pemilu tidak hilang melainkan
diperhitungkan dengan jumlah kursi yang dibagi.

11. I. Perilaku Politik
Perilaku politik adalah tingkah laku politikm para aktor politik dan warganegara atau
interaksi antara pemerintah danmasyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, antara kelompok dan
individu dalam masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan
politik. Aktor politik ada dua macam :
a. Aktor bertipe pemimpin yang mempunyai tugas, tanggung jawab, kewenangan untuk membuat
dan melaksanakan keputusan politik.
b. Warga negara biasa yang memiliki hak sarta kewajiban untuk mengajukan tuntutan dan
dukungan terhadap aktor yang bertipe pemimpin.
Macam-macam perilku politik :
a. Radikal : adalah perilaku warganegara tidak puas terhadap keadaan yang ada serta
menginginkan perubahan yang cepat dan mendasar, tidak kenal kompromi dan tidak
mengindahkan orang lain cenderung ingin menang sendiri.
b. Moderat : adalah perilaku politik masyarakat yang telah cukup puas dengan keadaan dan
bersedia maju, tetapi tidak menerima sepenuhnya perubahan apalagi perubahan yang serba cepat
seperti kelompok radikal.
c. Status Quo : adalah sikap politik dari warga negara yang sudah puas dengan keadaan yang
ada/berlaku dan berusaha tetap mempertahankan keadaan itu.
d. Konservatif : adalah sikap perilaku politik masyarakat yang sudah puas dengan keadaan yang
sudah ada dan cenderung bertahan dari perubahan.
e. Liberal : adalah sikapperilaku politik masyarakat yang berrpikir bebas dan ingin maju terus.
Menginginkan perubahan progresif dan cepat, berdasarkan hukum atau kekuatan legal untuk
mencapai tujuan.
J. Komunikasi Politik
Bentuk-bentuk komunikasi politik ada 2 yaitu :
a. Posisi horizontal : Komunikator danmasyarakat terlibat menerima danmemberi relatif seimbang
sehingga terjadi sharing. Momunikasi horizontalini meerefleksikan nilai demokrasi.
b. Pola-pola linier: arus komunikasi politiksatu arah yang cenderung vertikal. Bentuk komuniukasi
ini merefleksikan nilai feodalistik dan pola kepemimpinan otoriter.

12. K. Debat Politik
Debat politik merupakan proses pendewasaan politik masyarakat melalui tukar pikiran
yang mengandung mnakna sebagai berikut :
a. Makna politis yaitu debat harus dapat menjadi wahana pendidikan politik masyarakat.
b. Makna sosiologis yaitu debat politik harus mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang
senakin sadar hak dan kewajibannya, memiliki perilkau politikmsantun, tidak anarkis,
kooperatif dll.
Dasar hukum debat politik adalah :
a. Pasal 28 UUD 1945, yaituKemerdekaan berserikan dan berkumpul mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dansebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
b. Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul,dan mengeluarkan pendapat.
c. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 19 menyatakan
setiaporang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
d. UU Nomor 9 tahun 1998, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, disebutkan
setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai
perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa
dan bernegara.

13. BAB II
BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI
A. Pengertian Budaya Demokrasi.
Budaya demokrasi adalah pola pola sikap dan orientasi politik yang bersumber dari nilai
nilai dasar demokrasi dan yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara dari sistem
politik demokrasi. Sedangkn inti dari budaya demokrasi ini adalah kerjasama, saling percaya,
menghargai keanekaragaman, toleransi, kesederajatan, dan kompromi.
B. Unsur unsur Budaya Demokrasi.
Unsur unsur budaya demokrasi ada beberapa hal yang antara lain yaitu sebagai berikut :
a. Kebebasan.
Kebebasan bukan erupakan kelelusaan untuk melakukan segala hal tanpa batas tetapi
kebebasan adalah keleluasaan untuk membuat pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat
bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun, karena
nilai demokrasi merupakan pedoman kebebasan untuk prilaku rakyat yang berdaulat.
b. Persamaan.
Tuhan menciptakan manusia sebagai pribadi yang unik, namun dalam demokrasi
berpandangan bahwa manusia yang berbeda beda itu pada hakekatnya sama sederajat.
Demokrasi tidak berpendirian bahwa manusia itu semuanya sama, melainkan berbeda satu sama
lainnya, tetapi didepan Allah tetap sama. Sebagai nilai persamaan dalam berprilaku sebagai
rakyat yang berdaulat adalah kita sebagai manusia harus mampu menghargai harkat dan martabat
sesama manusia.
c. Solidaritas.
Solidaritas adalah kesediaan untuk memperhtikan kepentingan dan bekerja sama dengan
orang lain dalam hal ini manusia sama sama memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan
kepentingan pihak lain. Sebagai nilai solidaritas dapat menumbuhkan sikap batin dan kehendak
untuk menempatkan kebaikan bersama diatas kepentingan pribadi.
d. Toleransi.
Toleransi adalah sikap dimana kita sebagai manusia hendaknya toleran yang berarti
bahwa kita harus menghargai pendapat, kepercayaan, pandangan, kebiasaan, kelakuan, dsb.
Kerena setiap manusia meiliki hal tersebut yang kadang kala berbeda dengan yang kita miliki.
Selain itu toleransi dapat mendorong tumbuhnya sikap toleran terhadap keanekaragaman.

14. e. Menghormati Kejujuran.
Kejujuran adalah keterbukaan untuk meyatakan kebenaran. Kejujuran diperlukan agar
hubungan antar pihak berjalan dengan baik tidak menimbulkan benih benih konflik. Sebagai
nilai penghormatan kejujuran akan menubuhkan integritas diri, disiplin, dan kesetiaan pada
aturan aturan, sikap ini diperlukan dalam memelihara pemerintahan demokratis.
f. Menghormati Penalaran.
Penalaran adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki pandangan tertentu, membela
tindakan tertentu, menuntut hal serupa pada orang lain, kebiasaan untuk eberikan penalaran akan
menumbuhkan kesadaran bahwa banyak alternatif sumber informasi dan ada banyak
kemungkinan untuk mencapai tujuan. Sebagai nilai penalaran dapat mendorong tumbuhnya
ketebukaan pemikiran sosial dan politik.
g. Keadaban.
Kedaban adalah tingginya tingkat kecerdasan lahir batin. Prilaku yang beradabadalah
prilaku yang mencerminkan perhormatan dan mempertimbangkan kehadiran pihak lain
sebagaimana tercermin dalam sopan santun dalam bertindak. Oleh sebab itu keadaban ini
dijadikan pedoman dala berprilaku sebagai warga negara yang demokrasi dan santun. Berdasar
pada nilai nilai ini masyarakat pendukung demokrasi mengembangkan budaya politiknya. Nilai
nilai tersebut keudian dijabarkan dalam kehidupan politik seperti nilai nilai yang diungkapkan
oleh Henry B. Mayo, nilai nilai tersebut seperti berikut :
1. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga.
2. Menjamin terselenggranya perubahan masyarakat secara damai.
3. Mentelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur dan periodik.
4. Membatasi penggunaan kekerasan sampai batas minimum.
5. Mengakui dan menganggap wajar keanekaragaman.
6. Menjamin tegaknya keadilan.
C. Masyarakat Madani.
Menurut A.S. Hikam masyarakat madani adalah masyarakat yang wilayah sosialnya
terorganissi dan bercirikan antara lain kesukarelaan, keswasebadaan, kewadayaan, kemandirian,
tinggi terhadap negara dan keterkaitan dengan norma norma dan nilai nilai hukum yang diikuti
oleh warga negara.
D. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia.

15. a. Demokrasi Masa Orde Lama.
1. Demokrasi Parlementer pada masa RIS dan berlakunya UUDS 1950.
Cara kerja sistem demokrasi parlementer ini adalah sebagai berikut :

Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR yang dibentuk melalui pemilu multipartai.

Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan
bertanggung jawab pada DPR.

Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana
menteri.

Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas.

DPR dapat memberi mosi tidak percaya jika kabinet dala kinerjnya kurang baik.

Jika kabinet bubar maka presiden akan menunjuk formatur kabinet untuk menyusun kabinet yang
baru.

Jika DPR mengajukan mosi tidak percaya lagi pada kabinet yang baru maka DPR dibubarkan dan
diadakan pemilu.
Kekurangan dalam pelaksanaan demokrasi parlementer antara lain yaitu :

Rata rata kabinet berusia pendek ( terjadi krisis kabinet ) sehingga program jangka panjang tidak
terlaksana.

Terjadinya hubungan yang tidak harmonis dalam tubuh ABRI sebagan condong kepada kabinet
Wilopo dan sebagian lagi condong kepada presiden.

Terjadi perdebatan antara Soekarno dengan tokoh masyumi masalah penggantin Pancasila.

Masa kampanye yang terlalu panjang sehingga dalam masyarakat terjadi ketegangan.

Kebijakan perdana menteri cenderung menguntungkan kepentingan partainya sendiri.

Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah yang terwujud dalam beberapa pemberontakan.
Kelebihan dalam pelaksanaan demokrasi parlementer.

Badan pengadilan menikmati kebebasan dalam menjalankn fungsinya.

DPR dapat berfungsi dengan baik.

Pers bebas sehigga banyak variasi isi media massa.

Pemerintah berhasil melaksanakan program di bidang pendidikan, ekonomi dan megendalikan
inflasi.

Jumlah sekolah bertambah banyak.

Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan.

16. 
Sedikit sekali terjadi keteganga diantara umat beragama.

Minoritas cina mendapat perlindungan dari pemerintah.
2. Demokrasi Terpimpin 5 Juli 1959-1966.
Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang segala kebijakan pemerintah berada di tangan
presiden. Secara teori demokrasi ini adalah demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila dan
UUD 1945. pada masa pelaksanaan demokrsi ini Indonesia bentuk negaranya adalah kesatuan
dengan bentuk pemerintahan republik. Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin ini ternyata
banyak penyelewengan. Penyelewengan itu tampak pada hal hal berikut ini :

Pelanggaran prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman, presiden kadang kala mencampuri urusan
kehakiman.

Pengekangan hak hak asasi warga negara di bidang politik dala hal berserikat dan berkumpul,
bahkan dalam bidang pers juga da pembatasan sehingga pers mengalami kemunduran.

Pelampauan batas wewenang, presiden sering membuat suatu keputusan yang melebihi dari
kewenangannya.

Pembentukan lembaga negara ekstrakonstitusional,adalah lembaga diluar dari lembaga
peerintahan tetapi kedudukannya sama dengan lembaga pemeritah.

Pengutamaan fungsi pimpinan, dalam hal ini presiden memegang peran tertinggi dalam
pemerintahan yang kadang kala melebihi dari batas kewenangannya.
b. Demokrasi Masa Orde Baru.
Kehidupan politik pada masa orde baru ini jika dibandingkan dengan orde lama ternyata
lebih buruk lagi hal itu dapat dilihat dari beberapa hal seperti berikut ini
1. Pebatasan hak hak politik rakyat, jumlah partai plitik dibatasi menjadi 3 parpol.
2. Pemusatan kekuasaan di tangan presiden, walaupun secara formal kekusaan dibagi bagi tetapi
dalam prekteknya kekuasaan tetap terpusat pada diri presiden.
3. Pemilu yang tidak demokratis aparat peerintahan dan keamanan berusaha melakukan kecurangan
agar golkar menang pemilu.
4. Pembentukan lembaga ekstrakonstitusional yang berfungsi mengamankan pihak pihak yang
potensial menjadi oposisi penguasa.
c. Demokrasi Masa Reformasi.

17. Demokrasi pada masa reformasi ini telah mengalami suatu perubahan yang mengarah
lebih baik lagi daripada masa orde baru hal itu bisa dilihat dari siste pemerintahannya,
pemilunya,dan mekanisme dalam pemilu juga lebih baik lagi
E. Pemilu.
a. Fungsi Pemilu.
1. Sebagai sarana memilih pejabat publik ( Pembentukan pemerintahan ).
2. Sebagai sarana pertanggungjawaban pejabat publik.
3. Sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat.
b. Ciri ciri Pemilu Demokratis.
1. Hak pilih umum, hak pilih aktif dan pasif diberikan kepada warga negara dewasa tanpa
diskriminasi.
2. Kesetaraan bobot suara antara jumlah pemilih dengan jumlah kursi di parlemen.
3. Tersedianya pilihan yang signifikan misalnya tentang jumlah calon yang sudah pasti lebih dari
satu.
4. Kebebasan nominasi rakyat bebas menominasikan wakil rakyat yng akan dipilih dalam pemilu.
5. Persamaan hak kapanye, masing masing partai peserta pemilu memiliki hak yang sama dalam
kampenye hal itu bisa dilihat semua parpol memperoleh jatah yang sama antara yang satu dengan
yang lainnya.
6. Kebebasan dalam memberikan suara, dalam hal ini rakyat memperoleh jaminan kebebasan untuk
memilih wakilnya tanpa ada paksaan dan ancaman.
7. Kejujuran dalam penghitungan suara.
8. Penyelenggaraan pemilu secara berkala atau periodik

18. BAB III
KETERBUKAAN DAN KEADILAN
A. Pengertian Keterbukaan dan keadilan
Keterbukaan atau transparansi berasal dari kata dasar terbuka dan transparan, yang secara
harfiah berarti jernih, tembus cahaya, nyata, jelas, mudah dipahami, tidak keliru, tidak sangsi
atau tidak ada keraguan. Dengan demikian keterbukaan atau transparansi adalah tindakan yang
memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi
kebenarannya. Kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan atau transparansi
berarti kesediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai
hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan juga berarti
keadaan yg memungkinkan ketersediaan informasi yg dapat di berikan dan diperoleh masyarakat
luas. Keterbukaan merupakan kondisi yg memungkinkan partisipasi masyarakat dalam
kehidupan bernegara.
Keadilan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal darai kata adil yang berarti
kejujuran, kelurusan dan keikhlasan dan tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang.
Menurut Ensiklopedi Indonesia kata adil berarti :

Tidak berat sebelah atau tidak memihak kesalah satu pihak.

Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya.

Mengetahui hak dan kewajiban, mana yang benar dan yang salah, jujur, tepat menurut aturan yang
berlaku.

Tidak pilih kasih dan pandang siapapun, setiap orang diperlakukan sesuai hak dan kewajibannya.
Menurut Aristoteles, keadilan itu merupakan tindakan yang terletak di antara memberikan
terlalu banyak dan terlalu sedikit. Dengan kata lain, keadilan adalah memberikan sesuatu kepada
masing-masing orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

19. Menurut Ulpianus, keadilan adalah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan
kepada masing-masing haknya. Menurut Frans Magnis Suseno, keadilan adalah keadaan
antarmanusia di mana semua diperlakukan dengan sama, artinya sesuai dengan hak dan
kewajiban masing-masing.
B. Macam-Macam Keadilan
a. Keadilan Komutatif (iustitia commutativa) yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing
orang apa yang menjadi bagiannya berdasarkan hak seseorang (diutamakan obyek
tertentu yang merupakan hak seseorang).Contoh:

Adalah adil kalau si A harus membayar sejumlah uang kepada si B sejumlah yang mereka
sepakati, sebab si B telah menerima barang yang ia pesan dari si A.

Setiap orang memiliki hidup. Hidup adalah hak milik setiap orang, maka menghilangkan hidup
orang lain adalah perbuatan melanggar hak dan tidak adil
b. Keadilan Distributif (Iustitia Distributiva) yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing
orang apa yang menjadi haknya berdasarkan asas proporsionalitas atau kesebandingan
berdasarkan kecakapan, jasa atau kebutuhan. Contoh:

Adalah adil kalau si A mendapatkan promosi untuk menduduki jabatan tertentu sesuai dengan
kinerjanya selama ini.

Adalah tidak adil kalau seorang pejabat tinggi yang koruptor memperoleh penghargaan dari
presiden.
c. Keadilan legal (Iustitia Legalis), yaitu keadilan berdasarkan Undang-undang (obyeknya tata
masyarakat) yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama (Bonum Commune). Contoh:

Adalah adil kalau semua pengendara mentaati rambu-rambu lalulintas.

Adalah adil bila polisi lalu lintas menertibkan semua pengguna jalan sesuai UU yang berlaku.
d. Keadilan vindikatif (Iustitia vindicativa) adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing
orang hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Contoh:

Adakah adil kalau si A dihukum di Nusa Kambangan karena kejahatan korupsinya sangat besar.

Adalah tidak adil kalau koruptor hukumannya ringan sementara pencuri sebuah semangka
dihukum berat.

20. e. Keadilan kreatif (Iustitia creativa) adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing
orang bagiannya berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreatifitas yang dimilikinya di
berbagai bidang kehidupan. Contoh:

Adalah adil kalau seorang penyair diberikan kebebasan untuk menulis, bersyair sesuai denga
kreatifitasnya.

Adalah tidak adil kalau seorang penyair ditangkap aparat hanya karena syairnya berisi keritikan
terhadap pemerintah.
f. Keadilan protektif (Iustitia Protectiva) adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada
pribadi-pribadi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain.
g. Keadilan Sosial, Menurut Franz Magnis Suseno, keadilan sosial adalah keadilan yang
pelaksanaannya tergantung dari struktur proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis
dalam masyarakat. Maka struktur sosial adalah hal pokok dalam mewujudkan keadilan sosial.
Keadilan sosial tidak hanya menyangkut upaya penegakan keadilan-keadilan tersebut melainkan
masalah kepatutan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar bagi masyarakat.
C. Keadilan menurut para ahli
a. Keadilan menurut Plato :

Keadilan moral, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu
memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

Keadilan prosedural, yaitu seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan
tatacara yang telah diterapkan.
b. Menurut Thomas Hobbes, perbuatan di katakan adil apabila telah didasarkan dengan perjanjian
yang disepakati. Sedang menurut Prof. Drs. Notonegoro, suatu keadaan dikatakan adil jika
sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
c. Keadilan menurut Aristoteles :

Keadilan distributif, yaitu keadilan yang berhubungan dengan distribusi jasa dan kemakmuran
menurut kerja dan kemampuannya.

Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap
orang tanpa melihat jasa-jasa perseorangan.

Keadilan kodrat alam, yaitu keadilan yang bersumber pada hukum kodrat alam.

21. 
Keadilan konvensional adalah keadilan yang mengikat warga negara karena keadilan itu
didekritkan melalui kekuasaan.
d. Keadilan menurut Prof. Dr. Notonagoro SH, menambahkan adanya keadilan legalitas, yaitu
keadilan hukum.
D. Pentingnya Jaminan Keadilan
Menurut Miriam Budiardjo, ada lima lembaga yang diperlukan untuk mengupayakan
adanya jaminan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu:
a. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggungjawab.
b. DPR yang mewakili golongan dan kepentingan masyarakat yang dipilih melalui pemilu yang
bebas dan rahasia.
c. Organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.
d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi dan mempertahankan keadilan.
Jaminan keadilan pada hakikatnya adalah upaya untuk menjinakkan kekuasaan, agar
tidak liar dan menjadi sumber ketidakadilan. Kekuasaan yang sudah dijinakkan potensial
menjadi sumber kebaikan bagi banyak orang dan menjadi alat yang baik untuk mewujudkan
jaminan keadilan.
E. Makna Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Dalam teori demokrasi pemerintahan yang terbuka adalah suatu hal yang esensial atau
penting terutama akses bebas setiap warga negara terhadap berbagai sumber informasi supaya
tidak terjadi saling curiga antar individu, masyarakat dengan pemerintah. Keterbukaan dalam
penyelenggaraan yaitu setiap kebijakan haruslah jelas, tidak dilakukan secara sembunyi, rahasia
tetapi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawabannya bisa diketahui publik dan rakayat
berhak atas informasi faktual mengenai berbagai hal yang menyangkut pembuatan dan
penerapan kebijakan.
Ada 3 alasan pentingnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan :
a. Kekuasaan pada dasarnya cenderung diselewengkan. Semakin besar kekuasaan semakin besar
pula kemungkinan terjadi penyelewengan.

22. b. Dasar penyelenggaraan pemerintahan itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, agar
penyelenggaraan pemerintahan itu tetap di jalur yang benar untuk kesejahteraan rakyat.
c. Dengan keterbukaan memungkinkan adanya akses bebas bebas warganegara terhadap informasi
yang pada gilirannya akan memiliki pemahaman yang jernih sehingga mampu berpartisipasi
aktif dalam menciptakan pemerintahan yang konstruktif dan rasional.
Ciri-ciri keterbukaan menurut David Beetham dan Kevin Boyle :
a. Pemerintah menyediakan berbagai informasi faktual mengenai kebijakan yang akan dan sudah
dibuatnya.
b. Adanya peluang bagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dokumen
pemerintah melalui parlemen.
c. Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers, termasuk rapat-rapat parlemen.
d. Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintah mengenai berbagai
kepentingan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
Prinsip mengenai pemerintahan yang terbuka tidak berarti bahwa semua informasi
mengenai penyelenggaraan boleh diakses oleh publik. Ada informasi tertentu yang tidak boleh
diketahui oleh umum berdasarkan undang-undang.
Menurut David Beetham dan Kevin Boyle ada 5 hal informasi yang tidak boleh diketahui
publik yaitu:
a. Pertimbangan-pertimbangan cabinet
b. Nasehat politis yang diberikan kepada menteri
c. Informasi-informasi yang menyangkut pertahanan nasional, kelangsungan hidup demokrasi dan
keselamatan individu- idividu, warga masyarakat.
d. Rahasia perdagangan dari perusahaan swasta.
e. Arsip pribadi kecuali sangat dibutuhkan.
Menurut Freedom of Information Act di Amerika Serikat, ada 9 informasi yang bersifat
rahasia namun tidak wajib tergantung pada suatu lembaga, yaitu :
a. Mengenai keamanan nasional dan politik luar negeri (rencana militer, persenjataan, data iptek
tentang keamanan nasional dan data CIA)
b. Ketentuan internal lembaga
c. Informasi yang secara tegas dilarang UU untuk diakses publik.
d. Informasi bisnis yang bersifat sukarela.

23. e. Memo internal pemerintah
f. Informasi pribadi (personal privacy)
g. Data yang berkenaan dengan penyidikan
h. Informasi lembaga keuangan
i. Informasi dan data geologis dan geofisik mengenai sumbernya.
Pengertian Pemerintahan yang baik (Good Governance):
a. Worl Bank, Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang
solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, pencegahan
korupsi, menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan kerangka hukum dan politik bagi
tumbuhnya aktivitas swasta.
b. UNDP, Good Governance adalah suatu hubnungan yang sinergis dan konstruktif di antara
sektor swasta dan masyarakat.
c. Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000, Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang
mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, tranparansi,
pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima seluruh
masyarakat.
Ciri atau karakteristik prinsip Good Governance menurut UNDP :
a. Partisipasi (Participation), yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan,
kebebasan berserikat dan berpendapat, berpartisipasi secara konstruktif.
b. Aturan Hukum (rule of law), yaitu hukum harus adil tanpa pandang bulu.
c. Tranparan (transparency) yaitu adanya kebebasan aliran informasi sehingga mudah diakses
masyarakat.
d. Daya Tanggap (responsivenes) yaitu proses yang dilakukan setiap institusi diupayakan untuk
melayani berbagai pihak (stakeholder).
e. Berorientasi Konsensus (Consensus Oriented) bertindak sebagai mediator bagi kepentingan
yang berbeda untuk mencapai kesepakatan.
f. Berkeadilan (equity) memberikan kesempatan yang sama baik pada laki maupun perempuan
dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
g. Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency) segala proses dan kelembagaan diarahkan
untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan
berbagai sumber yang tersedia dengan baik.

24. h. Akuntabilitas (Accountability) yaitu para pengambil keputusan baik pemerintah, swasta dan
masyarakat madani harus bertanggung jawab pada publik.
i. Bervisi strategis (Stratregic Vision) para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang
luas dan jangka panjang dalam menyelenggarakan pembangunan dengan mempertimbangkan
aspek historis, kultur dan kompleksitas sosial.
j. Kesalingketerkaitan (Interrelated), adanya kebijakan yang saling memperkuat dan terkait
(Mutually Reinforcing) dan tidak berdiri sendiri.
Prinsip-prinsip, ciri atau karakteristik good governance menurut Masyarakat
Transparansi Indonesia (MTI) ada sembilan macam :
a. Partisipasi masyarakat, semua warga masyarakat mempunyai hak suara dalam pengambilan
keputusan, langsung atau tak langsung melalui lembaga perwakilan yang sah seperti DPR, DPD.
b. Tegaknya supremasi hukum, bersifat adil dan diberlakukan kepada setiap orang tanpa pandang
bulu.
c. Keterbukaan, seluruh informasi mengenai proses pemerintahan dan mengenai lembaga-lembaga
pemerintahan lainnya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, informasi harus memadai
agar dapat dipantau rakyat melalui media massa, tv, radio atau internet.
d. Peduli pada stakeholder, lembaga-lembaga dan proses pemerintahan berusaha melayani
masyarakat tanpa diskriminasi.
e. Berorientasi pada konsensus, menjembatani kepentingan – kepentingan yang berbeda dalam
kelompok masyarakat demi kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
f. Kesetaraan, semua warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan
mempertahankan kesejahteraan mereka.
g. Efektifitas dan efisiensi, proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga mampu
menggunakan sumber daya yang ada secara maksimal untuk kebutuhan masyarakat.
h. Akuntabilitas, para pengambil keputusan pemerintah, swasta, organisasi masyarakat
bertanggung jawab kepada masyarakat atau lembaga yang bersangkutan.
i. Visi Strategis, para pemimpin dan masyarakat memiliki:

Perspektif yang luas jauh ke depan mengenai tata pemerintahan yang baik dan pembangunan
manusia.

25. 
Kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengembangan pemerintahan yang
baik.

Pemahaman atas kompleksitas sejarah, budaya dan sosial yang menjadi dasar perspektif ke depan
tersebut.
Asas-asas umum Pemerintahan yang baik menurut UU No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN pasal 3 yaitu:
a. Asas kepastian hukum, mengutamakan peraturan perundangan, kepatutan dan keadilan sebagai
dasar setiap kebijakan penyelenggara negara.
b. Asas tertib penyelenggara negara, mengedepankan keteraturan, keserasian keseimbangan
sebagai landasan penyelenggaraan negara.
c. Asas kepentingan umum yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif,
akomodatif dan selektif.
d. Asas keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak
asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
e. Asas proporsionalitas, mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara
negara.
f. Asas profesionalitas, mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik, peraturan yang
berlaku.
g. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyelenggara negara dan hasilnya harus dapat
dipertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai peraturan
yang berlaku.
F. Dampak Penyelenggaraan yang tidak terbuka (transparan)
Akibat yang secara langsung dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan
adalah terjadinya korupsi politik yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi
atau kelompok. Di masa Orde Baru, korupsi politik hampir di semua tingkatan pemerintah, dari
pemerintahan desa sampai tingkat pusat. Negara kita saat itu termasuk salah satu negara
terkorup di dunia. Korupsi politik itu membawa akibat lanjutan yang luar biasa yaitu krisis multi
dimensional di berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan
keamanan, krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah, krisis moral di pemerintahan.

26. Di bidang politik, lembaga politik baik eksekutif, legislatif dan yudikatif tak berfungsi
optimal. Mereka sangat sedikit menghasilkan kebijakan yang berpihak untuk kepentingan umum.
Sering kali kebijakan itu sebagai proyek untuk memperkaya diri. Yudikatif sering memutuskan
yang bertentangan rasa keadilan, sebab hukum bisa dibeli.
Di bidang ekonomi, semua kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan birokrasi
pemerintahan di warnai uang pelicin sehingga kegiatan ekonomi berbelit-belit dan mahal.
Investor menjadi enggan berinvestasi karena banyak perizinan sehingga perekonomian tidak
tumbuh maksimal.
Di bidang sosial, budaya dan agama, terjadi pendewaan materi dan konsumtif. Hidup
diarahkan semata untuk memperoleh kekayaan dan kenikmatan hidup tanpa memperdulikan
moral dan etika agama seperti korupsi.
Di bidang pertahanan dan keagamaan, terjadi ketertinggalan profesionalitas aparat, yaitu
tidak sesuai dengan tuntutan zaman sehingga aparat keamanan tidak mampu mencegah secara
dini gejolak sosial dan gangguan keamanan.
Indikator-indikator penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan dan akibatnya
menurut karateristik, ciri, prinsip pemerintahan yang baik menurut UNDP :
No Karakteristik Indikator
penyelenggaraan
Akibatnya
1 Partisipasi · Warga
masyarakat
dibatasi/tidak memiliki
hak suara dalam
proses pengambilan
keputusan
· Informasi hanya
sepihak(top-down),
lebih bersifat
instruktif
· Lembaga
Warga masyarakat dan pers
cenderung pasif, tidak ada
kritik atau unjuk rasa,
masyarakat tidak berdaya
terkekang dengan berbagai
aturan dan doktrin

27. perwakilan tidak
dibangun berdasarkan
kebebasan berpolitik
(partai Tunggal)
· Kebebasan
berserikat dan
berpendapat serta pers
sangat dibatasi
2 Aturan hukum hukum (law
· Hukum dan
peraturan lainnya lebih
berpihak pada
penguasa
· Penegakan
enforcement) lebih
banyak berlaku bagi
masyarakat bawah
baik secara politik
maupun ekonomi
· Peraturan tentang
HAM terabaikan demi
stabilitas dan
pencapaian tujuan
negara
Masyarakat lemah dan masih
banyak hidup dalam
ketakutan dan tertekan
3 Transparan · Informasi yang
didapat satu arah
hanya dari pemerintah
dan terbatas
· Sulit bagi
masyarakat untuk
Pemerintah tertutup dengan
segala keburukannya
sehingga masyarakat tidak
tahu apa yang terjadi

28. memonitor /
mengevaluasi
penyelenggaraan
pemerintahan
4 Daya tanggap · Proses pelayanan
sentralistik dan kaku
· Banyak pejabat
memposisikan diri
sebagai sebagai
penguasa
· Pelayanan
masyrakat masih
diskriminatif,
knvensional, bertele-tele
(tidak responsif)
Segala pelayanan penuh
dengan KKN
5 Berorientasi konsensus · Pemerintah lebih
banyak bertindak
sebagai alat kekuasaan
negara
· Lebih banyak
bersifat komando dan
instruksi
· Segala prosedur
masih bersifat sekedar
formalitas
· Tidak ada peluang
untuk mengadakan
konsensus dan
musyawarah
Pemerintah cenderung otoriter
karena konsensus dan
musyawarah tertutup
6 Berkeadilan · Adanya Arogansi kekuasaan sangat

29. diskriminasi gender
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
· Menutup peluang
bagi terbentuknya
organisasi non
pemerintah/LSM yang
menuntut keadilan
dalam berbagai segi
kehidupan
· Masih banyak
aturan yang berpihak
pada gender tertentu
dominan dalam menentukan
penyelenggaraan
pemerintahan
7 Efektivitas dan efisiensi · Manajemen
penyelenggaraan
negara bersifat
konvensional dan
terpusat
· Kegiatan
penyelenggaraan
negara lebih banyak
digunakan untuk acara
seremonial
· Pemanfaatan SDA
dan SDM tidak
berdasarkan prinsip
kebutuhan
Negara cenderung salah urus
dalam mengolah SDA dan
SDM sehingga banyak
pengangguran dan tidak
memiliki daya saing
8 Akuntabilitas · Pengambilan
keputusan dominasi
Pemerintah dominan dalam
semua lini kehidupan

30. pemerintah
· Swasta dan
masyarakat memiliki
peran sangat kecil
terhadap pemerintah
· Pemerintah
memonopoli berbagai
alat produksi strategis
· Masyarakat dan
pers tidak diberi
peluang untuk menilai
jalannya pemerintahan
sehingga warga
masyarakatnya tidak
berdaya untuk mengontrol
apa yang telah dilakukan
pemerintahnya
9 Bervisi strategis · Pemerintah lebih
nyaman dengan
kemapanan yang telah
dicapai
· Sulit menerima
perubahan yang
berkaitan dengan
masalah politik,
hukum dan ekonomi
· Kurang mau
memahami aspek-aspek
kultural,
historis, kompleksitas
sosial masyarakat
· Penyelenggaraan
pemerintahan statis
dan tidak memiliki
jangkauan jangka
Banyak penguasa yang pro
status quo dan kemapanan
sehingga tidak perduli
terhadap perubahan internal
maupun internal negaranya

31. panjang
10 Kesalingtergantungan · Banyak penguasa
yang arogan dan
mengabaikan peran
swasta dan masyarakat
· Pemerintah merasa
paling benar dan pintar
dalam menentukan
jalannya pemerintahan
· Masukan atau
kritik dianggap
provokator dan anti
kemapanan dan
stabilitas
· Swasta dan
masyarakat tidak
diberi kesempatan
untuk bersinergi dalam
membangun negara
Para pejabat dianggap lebih
tahu dalam segala hal
sehingga masyarakat tidak
punya keinginan untuk
bersinergi dalam
membangun negaranya
G. Bentuk sikap yang mencerminkan keterbukaan dan keadilan
1. Apresiatif terhadap keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu upaya untuk
memahami, menilai, dan menghargai keterbukaan dalamkehidupan berbangsa dan bernegara,
seperti :
a. Berusaha mengetahui dan memahami hal yang mendasar atau elementer tentang keterbukaan dan
keadilan.
b. Aktif mencermati kebijakan dalam kehidupan bangsa dan negara.
c. Berusaha menilai perkembangan keterbukaan dan keadilan

32. d. Menghargai tindakan pemerintah atau pihak lain yang konsisten dengan prinsip keterbukaan
e. Mengajukan kritik terhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan
f. Menumbuhkan dan mempromosikan budaya keterbukaan dan transparansi mulai dari keluarga,
masyarakat dan lingkungan kerja.
2. Berpartisipasi dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dari lembaga yang bertugas untuk
menjamin keadilan dan perilaku positif masyarakat dalam upaya meningkatkan jaminan
keadilan, seperti :
a. Mengetahui hal-hal yang mendasar tentang keadilan
b. Mencermati fakta ketidakadilan dalam masyarakat dan kebijakan yang berkaitan dengan keadilan
c. Memantau kinerja lembaga yang bertugas memberikan keadilan
d. Menghargai tindakan berbagai pihak yang memperkuat jaminan keadilan
e. Mengajukan kritik terhadap tindakan yang tidak adil dan mencari solusi jaminan keadilan
f. Membiasakan diri bertindak adil dari keluarga, masyarakat dan lingkungan kerja.