Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut: 1. Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya mencapai kedaulatan energi melalui tata kelola minyak dan gas bumi yang sesuai dengan konstitusi. 2. Kata kunci yang diangkat adalah kedaulatan energi, tata kelola, minyak dan gas bumi, dan konstitusi. Pengusahaan sumber daya alam strategis ini harus mencerminkan kedaulatan bangsa. 3. Sejarah pen

1. 1
Mencapai Kedaulatan Energi dengan mewujudkan Tata Kelola Minyak
dan Gas Bumi yang berlandaskan Konstitusi1
Sampe L. Purba
Pendahuluan
Minyak dan Gas Bumi (migas) sebagai energi fosil adalah sumber daya alam nasional
suatu bangsa. Dalam resolusi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dinyatakan bahwa
penduduk dan bangsa memiliki kedaulatan permanen atas kekayaan dan sumber daya
alamnya, karena itu pengusahaannya harus sesuai dengan kepentingan pembangunan
nasional penduduk dari negara yang bersangkutan2
. Dengan demikian, pengelolaan migas
harus merupakan refleksi dari deklarasi kedaulatan bangsa yang harus dijaga
keberlangsungan dan sustainabilitasnya, serta tidak boleh dieksploitasi sekadar untuk
pemenuhan kebutuhan ekonomi generasi saat ini.
Sebagai kekayaan nasional suatu bangsa, migas termasuk dalam sumber kekayaan
alam yang merupakan gatra statis (natural endowment), yang untuk menjadikannya menjadi
gatra dinamis ekonomis memerlukan pengusahaan, sehingga kekayaan alam tersebut berubah
menjadi sumber daya alam, dan selanjutnya sumber daya alam yang diusahakan menjadi
salah satu modal pembangunan bangsa untuk mewujudkan cita-cita nasional.
Pengusahaan migas untuk bernilai ekonomis, memerlukan kecermatan, rasionalitas
dan pengelolaan yang matang serta terukur agar diperoleh hasil yang optimal. Namun
demikian, mengingat hakekatnya yang merupakan kekayaan kolektif pencerminan kedaulatan
suatu bangsa, pengusahaan migas menuntut dua hal lagi yaitu tata kelolanya yang dapat
dipertanggungjawabkan, dan pengelolaannya yang harus sesuai dengan cita-cita bangsa untuk
mencapai masyarakat adil, sejahtera dan berkeadaban. Karena itu yang menjadi pokok dan
fokus adalah bagaimana mencapai kedaulatan energi dengan mewujudkan tata kelola
minyak dan gas bumi yang berlandaskan konstitusi.
A. Pembahasan
1. Kata kunci
Yang merupakan kata kunci (key words) dalam pokok pembahasan, serta dengan konsekuensi
logis yang melekat padanya adalah :
a. Kedaulatan energi
b. Tata kelola
c. Minyak dan Gas Bumi
d. Konstitusi
1
Disampaikan pada Seminar Nasional Pusat Studi Energi – Universitas Gajah Mada, Yogyakarta – Kamis, 26
September 2013
2
Resolusi Majelis Umum PBB nomor 1803 tahun 1962 tentang Permanent sovereignity over natural resources

2. 2
Pemahaman terhadap kata kunci tersebut harus merupakan satu tarikan nafas dan
kesatuan yang integral, holistik dan komprehensif, agar tidak ada distorsi dalam pemahaman
yang berimbas pada kekeliruan dalam pengambilan kebijakan serta evaluasi pelaksaannya.
Kedaulatan energi
Ketahanan energi merupakan kemampuan untuk merespon dinamika perubahan
konstelasi energi global (dari sisi eksternal), serta kemampuan untuk menjamin ketersediaan
energi dengan harga yang wajar (dari sisi internal). Adapun kemandirian energi meliputi
ketersediaan (availability), yakni kemampuan untuk menyediakan jaminan pasokan,
kemampuan untuk mendapatkan akses terhadap energi (accessibility), dan kemampuan untuk
membeli pada harga keekonomian yang wajar (affordability).
Kedaulatan energi dalam konteks ini dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa
untuk menetapkan kebijakan, mengawasi pelaksanaannya, dan memastikan jaminan
ketersediaan energi selaras dengan tujuan dan kepentingan nasionalnya melalui implementasi
strategis dinamis sesuai dengan tuntutan, dinamika dan konstelasi global, regional dan
nasional yang berubah.
Tata kelola (governance)
Tata kelola adalah sebuah sistem dan proses yang telah ditetapkan dan disepakati
dalam suatu organisasi untuk mencapai kualitas tujuan yang diharapkan melalui konsistensi
pengelolaan, kebijakan yang kohesif, pedoman, proses dan mekanisme penerapan tata
pengambilan keputusan berkewenangan. Tata kelola berkaitan dengan penetapan ekspektasi
outcome, pemberian kewenangan dan verifikasi pelaksanaannya.
Minyak dan Gas Bumi
Minyak (crude) dan gas bumi adalah hidrokarbon yang berasal dari hasil proses alami
(yang lazim disebut sumber daya tidak terbarukan), pada kondisi tekanan dan temperatur
atmosfir berupa fasa cair atau padat (crude) dan fasa gas (natural gas) yang diperoleh dari
kegiatan eksplorasi dan produksi. Hal ini implisit bahwa pengelolaannya mengikuti dan
tunduk pada karakteristik hukum-hukum alam yang meliputinya.
Konstitusi
UUD atau konstitusi (constituio – latin) bagi suatu negara adalah merupakan norma
hukum tertinggi, yang merupakan rujukan dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara,
serta acuan dalam perumusan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen dalam
bernegara. Konstitusi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan norma dasar dalam
melaksanakan organisasi, yang merupakan turunan dari nilai dan falsafah dasar suatu negara.
2. Pengelolaan migas sebagai amanat konstitusi

3. 3
Pasal 33 ayat 3 UUD NRI menyatakan :
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Konsep, pengertian dan pemahaman atas makna di atas ditemukan pada perundang-undangan
berikut :
a. Perundang-undangan
Dalam UU 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria pada pasal 2 ayat 2 ,
terdapat elaborasi dan penjelasan makna pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut : hak
menguasai dari Negara memberi wewenang untuk (a)., mengatur dan
menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air
dan ruang angkasa, (b). Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, (c) menentukan dan mengatur
hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang
mengenai bumi, air dan ruang angkasa
b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012
Putusan nomor 36/PUU-X/2012 menjelaskan makna kedaulatan, dimana rakyat secara
kolektif memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid),
pengurusan (bestuurdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad),
dan pengawasan (toezichthoudensdaad).
c. Pandangan Founding Fathers
Bung Hatta :
“.. Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UU 1945 ialah produksi yang besar-besar
sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan bantuan kapital pinjaman dari
luar. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan pekada pengusaha
asing menanam modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan Pemerintah. ..
Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, kita pinjam tenaga
asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak
bersedia meminjamkan kapitalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk
menanam modalnya di Tanah Air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh
Pemerintah Indonesia sendiri. Syarat-syarat yang ditentukan itu terutama menjamin
kekayaan alam kita, seperti hutan kita dan kesuburan tanah harus tetap terpelihara.
Bahwa dalam pembangunan negara dan masyarakat bagian pekerja dan kapital
nasional makin lama makin besar, bantuan tenaga dan kapital asing, sesudah sampai
pada satu tingkat makin lama makin berkurang”3
.
Dari penjelasan-penjelasan di atas, yang menjadi benang merahnya adalah
kebijakan yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Strategi dan metodenya terbuka
3
Wakil Presiden Hatta : Kita Anti kapitalisme, tapi tidak anti kapital ...”, Pedoman, 19 September 1951

4. 4
dengan berbagai cara, baik dengan pengusahaan langsung, melalui pengaturan
kontraktual hubungan hukum, maupun dengan berkolaborasi dan bekerja sama
dengan pihak lain.
3. Undang-undang migas dari masa ke masa.
Migas sebagai sumber daya strategis, dalam berbagai konstruksi Undang-undang
yang pernah ada, telah mengalami evolusi makna dan peran sebagai berikut :
Sebagai penjabaran dari UUD NRI 1945 pasal 33, dalam Undang-undang no. 44
tahun 1960 tentang Pertambangan minyak dan gas bumi dinyatakan bahwa minyak
dan gas bumi merupakan kekayaan nasional yang mempunyai arti yang khusus untuk
pertahanan nasional4
. Dalam Undang-undang no. 8 tahun 1971 tentang Pertamina,
frase “kekayaan nasional” tersebut menghilang dan diganti menjadi “bahan galian
strategis”, baik untuk perekonomian negara maupun untuk kepentingan pertahanan
dan keamanan Nasional5
. Undang-undang nomor 22 tahun 2001 mendegradasi peran
migas lebih rendah lagi menjadi sumber daya alam strategis serta hanya sekedar
“komoditas vital” dalam perekonomian nasional tanpa dikaitkan dengan kepentingan
pertahanan dan keamanan nasional. Konsekuensi lanjutan dari hal tersebut adalah
praktek peran migasyang cenderung hanya dipandang sebagai instrumen untuk
memenuhi tujuan jangka pendek dalam rangka memenuhi target APBN.
Adanya imperasi dari pasal 33 ayat 4 UUD 1945 hasil amandemen yang
memperkenalkan kata “persaingan dan efisiensi”, sesungguhnya dalam
implementasinyamemberikan tekanan substantif yang agak berbeda dengan ayat tiga
yang dijiwai semangat kebersamaan dan kegotongroyongan. Efisiensi, operational
excellence, dan persaingan yang dalam wujud konkritnyakey performance indikator
sektoral, akan dapat mengalahkan tujuan jangka panjang yang lebih merupakan
sasaran makro migas sebagai lokomotif pembangunan nasional, serta wahana
transformasi dari sumber daya alam ke knowledged-based economy yang berbasis
inovasi, enterpreneurship dan kepeloporan.
4. Tata Kelola Migas
Tata kelola migas adalah sub dari pada tata kelola energi. Dengan demikian,
Undang-undang migas seyogianya merupakan turunan dari undang-undang energi
yang memayungi seluruh pengelolaan energi untuk bangsa.Dengan mengaitkan migas
sebagai bagian dari kebijakan energi, maka pengelolaan migas merupakan satu
kesatuan yang integral dengan kebijakan energi. Pengelolaan migas harus dapat
mendorong kemandirian dan daya saing bangsa, serta berdimensi jangka panjang.
Termasuk didalamnya afirmasi kebijakan dan pemihakan kepada Perusahaan Nasional
utamanya perusahaan nasional yang membawa misi Negara dalam pengelolaan migas.
Tata kelola migas harus sejalan dengan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka
panjang yang telah ditetapkan Pemerintah sebagaimana terdapat dalam dokumen
rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.
4
Butir menimbang c. “bahwa minyak dan gas bumi mempunyai arti yang khusus untuk pertahanan nasional”. Ayat 2: Segala bahan galian
minyak dan gas bumi yang ada di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh
Negara.
5
Butir menimbang poin a pada Undang-undang nomor 8 tahun 1971.

5. 5
Peningkatan produktivitas menuju kepada keunggulan kompetitif, dari ekonomi yang
berbasis Sumber Daya Alam ke Ekonomi berbasis Inovasi tahapannya dalam
dokumen Masterplan Percepatan dan Peningkatan Pembangunan Ekonomi Indonesia
adalah sebagai berikut :
Tahapan tersebut akan dapat dicapai apabila ada komitmen dan kebijakan yang
bersifat strategis, integral dan berkesinambungan.
5. Model Institutional governance
Model organisasi pengelolaan dalam pengusahaan sumber daya alam
bervariasi antar Negara, dan tidak ada satu model yang cocok untuk semua keadaan
(there is no one model fit for all). Varian yang mempengaruhi antara lain adalah

6. 6
sistem keseimbangan politik dalam suatu negara, faktor geologis (besar cadangan
migas dan success ratio recovery factornya), ketersediaan infrastruktur, kematangan
institusional, tingkat persaingan global, peran migas dalam pembangunan dan
perekonomian nasional suatu negara, kekuatan pasar, industri pendukung dan
kemampuan teknologi serta sumber daya manusia domestik.
Thurber et.al6
.,dalam penelitiannya membuat summary matriks berikut yang
menunjukkan bahwa pengelolaan migas dengan memisahkan antara Pemerintah
sebagai pembuat kebijakan, ada regulatory body, dan perusahaan migas nasional yang
berorientasi komersial, serta terbangunnya sinergitas “arm-length relationship”, akan
memberikan hasil ideal yang lebih optimal baik dari sisi kinerja operasional, manfaat
ke masing-masing institusi dan kinerja menyeluruh kepada perekonomian Negara
yang lebih luas.
6. Model atau rezim pengelolaan industri hulu migas
Model atau rezim pengelolaan industri hulu migas pada dasarnya hanya dua,
yaitu rezim izin (license regime) dan rezim kontrak (contract model). Dalam rezim
license, Kontraktor pengelola suatu wilayah kerja diberikan suatu konsesi. Kontraktor
memiliki kebebasan sepenuhnya untuk mengelola wilayah kerjanya, mengeksploitasi
dan menguras sumber daya yang ada sesuai dengan portofolio perhitungan
pengembalian modal untuk memberi keuntungan/ return sebesar-besarnya.
Pemerintah tidak campur tangan sama sekali dalam manajemen pengelolaan. Sumber
pemasukan bagi Pemerintah semata-mata adalah royalti atau pajak dari para
pemegang konsesi. Model ini banyak dianut negara-negara maju, dimana mekanisme
6
Mark Thurber, David Hults, and Patrick R.P Heller : The Limits of Institutional Design in Oil Sector Governance:
Exporting the “Norwegian Model”, Program On Energy and Sustainable Development, 2010

7. 7
pasar sudah berjalan dengan baik, tidak ada distorsi pasar serta teknologi dan sumber
daya memiliki keuntungan kompetitif apabila menggunakan sumber daya domestik.
Model kedua adalah rezim Kontrak. Dalam model ini, Pemerintah baik secara
langsung atau melalui quasi Pemerintah atau melalui Perusahaan Negara yang
memegang kuasa pertambangan, terikat aturan main berupa hubungan keperdataan
kontraktual dengan Kontraktor pemegang suatu konsesi. Tergantung pada jenis
kontraknya, pada umumnya Pemegang Kuasa Pertambangan atau lembaga yang di
assigned memiliki kewenangan manajemen pada tataran makro, seperti persetujuan
program dan anggaran, manajemen pengelolaan cadangan migas, persetujuan harga
dan alokasi gas, serta pengaturan transfer teknologi, sumber daya manusia dan
pemanfaatan kapasitas lokal/ nasional. Kepastian berbisnis dan berusaha lebih
terjamin pada model ini, karena segala aturan main bisnis pada umumnya
dikembalikan kepada ketentuan yang sudah diatur dalam Kontrak. Banyak negara
berkembang memilih model ini, dan Indonesia adalah salah satu pelopor yang
menjadi acuan dunia.
Kontrak Kerja Sama migas adalah kontrak perdata, bersifat jangka panjang yang
dibuat oleh Pemerintah serta disetujui oleh pihak Kontraktor migas. Seluruh ketentuan
dan syarat-syarat baik untuk pengakuan pendapatan maupun untuk pembebanan biaya
telah diatur dalam kontrak kerja sama tersebut. Namun belakangan ini, kontrak kerja
sama ini mendapatkan penentangan dari banyak pihak7
Di berbagai kalangan juga
terjadi perdebatan, apakah kekayaan badan usaha milik negara (BUMN) adalah
kekayaan korporasi atau kekayaan publik. Apabila tunduk kepada hukum publik,maka
mekanisme operasional, dan pertanggungjawabannya akan melalui hukum publik
dalam domain keuangan Negara.
Di sisi lain, bisnis adalah menyangkut kalkulasi, estimasi dan keberanian dalam
memanfaatkan peluang yang ada sepanjang telah melalui pertimbangan yang matang
dalam pengambilan keputusan, dengan kemungkinan akhir yang tidak selalu
beruntung. Kecepatan, ketepatan dan keberanian dalam mengambil peluang
merupakan salah satu kunci sukses. Dalam doktrin bisnis, seseorang tidak boleh
dipersalahkan atas hasil dari suatu kebijakan yang diambilnya, sepanjang telah
dilaksanakan dengan kehati-hatian, profesional, dalam lingkup kewenangan, serta
tidak conflict of interest (fiduciary duties) dan dengan pertimbangan yang matang,
profesional dan telah mengambil segala upaya yang diperkenankan oleh hukum untuk
melindungi kepentingan Perusahaan (business judgment rules)8
.
7. Pilar penyempurnaan Undang-undang migas
7
http://m.energitoday.com/2013/05/18/tak-ada-kepastian-hukum-investasi-sektor-migas-akan-
terganggu/
8
Salah satu studi kasus hukum yang menarik dalam bidang ini, adalah keputusan bisnis korporasi PT. Merpati
Indonesia, yang dibawa kepada pengadilan. Bacaan lanjut : HotasiNababan, JanganPidanakanPerdata,
(Jakarta, Q Communication, 2012)

8. 8
Sebagai masukan dan bahan pertimbangan, untuk penyempurnaan UU Migas ke
depan, kiranya dapat mengakomodir hal-hal berikut
a. Penataan peran (role) secara jelas antara institusi dan pelaku sebagai pembuat
kebijakan (policy), ketentuan pelaksanaan (regulatory) dan eksekusi bisnis
(commercial). Peran masing-masing ini harus konsisten dan clear-cut untuk
memberikan kepastian dan daya saing berbisnis dan berusaha di Indonesia
dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
b. Peningkatan peran dan partisipasi daerah
Daerah sejak dari awal harus mendapatkan sebesar persentase tertentu dari first tier
revenue berdasarkan kontrak kerja sama. Badan usaha milik daerah/ perusahaan
daerah harus mendapatkan Participating Interest dengan kerja sama manajemen dan
permodalan oleh Perusahaan Negara. Alokasi pemanfaatan minyak dan gas bumi
disesuaikan dengan kebutuhan
c. Pengaturan kekhususan (lex specialist) industri hulu migas. Termasuk di
dalamnya adalah yang menyangkut pengaturan perizinan, pungutan, dan mekanisme
pengelolaan aset. Industri hulu migas adalah Proyek Negara yang didesain dengan
model kontrak kerja sama.
d. Pengedepanan peran Perusahaan Migas Nasional Negara dalam kegiatan
eksplorasi dan eksploitasi, baik di wilayah kerja baru maupun melanjutkan wilayah
kerja yang akan habis masa konsesinya. Juga diberi pilihan dan kesempatan pertama
(first right of refusal) untuk meningkatkan partisipasinya setelah suatu wilayah kerja
memasuki tahapan komersial, untuk memperkuat posisi tawar dan peningkatan
cadangan migasnya secara signifikan, dengan memperhatikan kemampuan absorbsi
resiko untuk penguatan portofolionya.
e. Petroleum Fund.
Ini adalah dana yang harus secara langsung disisihkan dan digunakan oleh
Kementerian Energi untuk meningkatkan kualitas data dan peta cadangan
hidrokarbon, kegiatan penelitian dan peningkatan sumber daya manusia.
8. Kedaulatan Energi – harapan perbaikan ke depan
Esensi dari formulasi kebijakan kedaulatan energi – agar implementatif, membumi
dan berdaya saing, harus tetap dalam konteks mempertimbangkan hakekat alami
industri hulu minyak dan gas bumi. Hakekat industri hulu migas, pada dasarnya
adalah :
a. Industri yang padat modal, beresiko tinggi serta memerlukan teknologi dan
keahlian teknis dan managerial yang tinggi.
b. Kegiatan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan,
karena itu upaya eksplorasi untuk menemukan cadangan pengganti adalah jauh lebih
penting dari pada upaya menaikkan produksi (reserve replacement ratio policy).
c. Industri yang berdimensi jangka panjang. Pemenuhan target atau Key
Performances Indicators jangka pendek seperti target produksi tahunan untuk APBN,
tetapi harus diarahkan kepada ketahanan energi serta penggerak roda ekonomi yang
bersifat makro.

9. 9
d. Para pelaku industri hulu migas meliputi jurisdiksi lintas negara, karena itu
penghormatan terhadap aturan dan kontrak yang telah dibuat sebelumnya harus tetap
terjaga dan terproteksi , untuk merawat dan meningkatkandaya saing nasional,
prediktibilitas dan kondusivitas berbisnis dan berusaha, serta untuk penguatan
akuntabilitas dan tata kelola (governance) industri hulu migas.
e. Industri dengan pasar persaingan tidak sempurna. Karena sifatnya yang padat
modal, padat teknologi, high risk, maka terdapat barrier alami bagi para pemain baru
untuk masuk di industri hulu, maupun industri penunjangnya. Karena itu harus ada
afirmasi kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan daya saing perusahaan nasional,
menengah dan kecil untuk dapat berpartisipasi dalam mendukung kegiatan industri
hulu, hingga tumbuhnya industri hilir.
Kedaulatan energi di sektor hulu migas adalah kewenangan melekat (embeded
and unchallengable right) dari pengelola kebijakan energi untuk menentukan arah,
kebijakan dan MANAJEMEN pengelolaan suatu kontrak kerja sama migas dalam
bentuk yang konkrit, dengan tetap memastikan :
a. Kepemilikan sumber daya alam dan cadangan migas ada pada negara, sampai
titik penyerahan (point of transfer). Negara memiliki bargaining position yang lebih
kuat terhadap alokasi, monetisasi dan komersialisasi cadangan migasnya.
b. Manajemen Operasi (Penentu kebijakan utama dalam hal program dan
anggaran, monetisasi suatu lapangan migas, manajemen transfer keahlian dan
teknologi, alokasi migas, kebijakan harga, kebijakan sumber daya manusia,
optimalisasi kapasitas nasional), penetapan standar operasi TETAP ada di TANGAN
Pemerintah atau Lembaga Khusus atau Perusahaan Negara yang dibentuk secara
khusus oleh Pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan Pemerintah.
c. Investor migas harus dimaknai dalam konteks yang pada dasarnya adalah para
Kontraktor yang diundang dan diajak bekerja sama oleh Pemerintah melalui institusi
yang dibentuknya di wilayah hukum pertambangan migas. Mereka hendaknya tetap
terbatas memiliki perlindungan kepentingan ekonomi atas modal dan teknologi yang
ditanamkan, dengan tetap tunduk pada kebijakan umum Pemerintah.
B. Penutup
Model bentuk tata kelola industri migas ke depan yang akan dipilih oleh bangsa ini,
diharapkan tetap pada memiliki roh Kedaulatan Energi dalam bentuknya yang konkrit, yakni
memastikan bahwa MANAJEMEN Kontrak Kerja Sama migas, tetap di tangan Pemerintah
atau Badan/ Perusahaan Negara yang khusus dibentuk Pemerintah untuk tujuan itu. Semoga
para pemangku kepentingan di berbagai lapisan, diberi kedewasaan, kearifan dan
kematangan serta kenegarawanan dalam merumuskan Undang-undang Migas yang
bermartabat, membumi dan visioner. Sumber daya alam migas adalah karunia Tuhan kepada
bangsa dan Negara ini. Karunia tersebut akan menjadi berkah lintas generasi bangsa kita
untuk transformasi ekonomi dan pembangunan yang jaya dan unggul. Kita kawal !!!.
Jakarta, 25 Sept. 2013