Dokumen tersebut membahas tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Integrated Circuit) sebagai karya intelektual yang dapat dilindungi hak ciptanya, termasuk definisi, klasifikasi, sejarah penemuan, ruang lingkup hak dan perlindungan hukum, serta penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.
2. KELOMPOK 7
• RITA FEBRIANA
• RIZKY HANDAYANI HARAHAP
• RIZKY INDAH SARI
• SALSABILAAQIFA
• SRI ADELIA
3. A. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Integrated Circuit) adalah
merupakan bagian dari temuan yang didasarkan pada kreativitas
intelektual manusia yang menghasilkan fungsi elektronik. Istilah
Integrated Circuit (IC) adalah merupakan istilah yang dikenal
dalam teknik digital. IC adalah merupakan komponen elektronik
yang terdiri dari kombinasi transistor, diode, resistor, dan
kapasitor. Menurut typenya IC diklasifikasikan dalam 2 bagian :
• Monolithic (Single Chip)
• Hybrid (Multi Chip)
Menurut tipe sinyal, IC dapat diklasifikasikan dalam 2 kelompok :
• Digital IC
• Linear IC
4. B. Penemuan
Penemuan awal sirkuit terpadu dimulai sejak tahun
1949, ketika engineer Jerman Werner Jacobi (Siemens
AG) mengajukan hak paten untuk amplifying device
semi konduktor dengan struktur mirip dengan struktur
sirkuit terpadu yang menggunakan lima transistor yang
dimuat pada sebuah substrat dalam susunan amplifier
2-tahap.
5. C. Hak Kekayaan Intelektual
Istilah HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan
Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan,
dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan
atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi,
pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain
yang berguna untuk manusia.
Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu :
a. Hak Cipta
b. Hak Kekayaan Industri, yang mencakup :
• Paten
• Desain Industri
• Merek
• Penanggulangan Praktik Persaingan Curang
• Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
• Rahasia Dagang
• Perlindungan Varietas Tanaman
6. D. Pemahaman Haki Dalam Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu
Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah
dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan
paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali
dieksploitasi.
Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah
sarana penghimpunan pendaftaran yang dilakukan dalam
bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang memuat
keterangan tetang nama Pemegang Hak, jenis desain, tanggal
diterimanya permohonan, tanggal pelaksanaan pendaftaraan,
dan keterangan lain tentang pelaksanaan pendaftaran, dan
keterangan lain tentang pengalihan hak (bila mana
pemindahan hak sudah pernah dilakukan).
7. E. Ruang Lingkup Hak
Pada pasal 8 UU Nomor 32 tahun 2000 ayat (1) Pemegang Hak memiliki
hak eklusif untuk melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang
dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannua
membuat, memakai, menjual, menimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan
barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah
diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. (2) Dikecualikan dari ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu untuk kepentingan penilitian dan pendidikan sepanjang tidak
merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Desain Tata Letak Sirkuikt
Terpadu.
8. F. Permohonan Pendaftaraan Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu
Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan atas dasar
permohonan. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia ke Direktorat Jendral dengan membayar biaya
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
Permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
Permohonan harus memuat :
• Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan
• Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain
• Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon
• Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan
melalui kuasa, dan
• Tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah
pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan.
9. Permohonan tersebut juga harus dilampiri dengan :
• Salinan gambar atau foto uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu yang dimohonkan pendaftaran
• Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui
kuasa
• Surat pernyataan bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
yang dimohonkan pendaftaraannya adalah miliknya
• Surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e.
10. G. Pengalihan Hak
Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau
dialihkan dengan :
a. Pewarisan
b. Hibah
c. Wasiat
d. Perjanjian tertulis, atau
e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan-peraturan
undangan.
Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disertai
dengan dokumen tentang pengalihan hak. Pengalihan Hak
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tidak dicatatkan dalam
Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak
berakibat hukum pada pihak ketiga.
11. H. Lisensi Hak
Perjanjian lisensi wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jendral dengan
dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang
wajib dicatatkan adalah perjanjian lisensi itu sendiri dalam
bentuk yang disepakati oleh para pihak, termasuk isi perjanjian
lisensi tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-
undang ini.
Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berlaku terhadap pihak
ketiga. Perjanjian lisensi diumumkan dalam Berita Resmi Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu. Perjanjian lisensi dilarang memuat
ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi
perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. I. Pembatalan Pendaftaran Hak
Pembatalan Pendaftataran Hak terbagi 3 yaitu :
a. Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Permintaan
Pemegang Hak
b. Pembatalan Pendaftaran Dan Gugatan Perdata
c. Akibat Pembatalan Pendaftaran
13. J. Penyelesaian Sengketa Dalam
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Pemegang hak Desain tata letak sirkuit terpadu dapat
menggugat siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak
melanggar Pasal 8, yaitu membuat, memakai, menjual,
mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang
didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah
diberikan Hak Desain tata letak sirkuit terpadu. Pelanggaran
Desain tata letak sirkuit terpadu selain dapat digugat secara
perdata juga tidak menutup kemungkinan untuk digugat secara
pidana.
14. Ada dua hal pokok yang harus dicermati terhadap
putusan arbitrase asing, yaitu :
• Pengertian atau Definisi putusan arbitrase asing yaitu “setiap
putusan arbitrase yang diambil diluar wilayah Republik
Indonesia”. Putusan tersebut meliputi putusan yang diambil
oleh arbitrase institusional award made by permanent bodies.
• Asas resiprositas, yaitu asas pengakuan atau ketersediaan
melaksanakan eksekusi atas putusan arbitrase asing
15. Dalam UU No. 32 Tahun 2000 ancaman pidana terhadap
kejahatan tersebut dirumuskan sebagai berikut :
• Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah
satu perbuatan yaitu membuat, memakai, menjual,
mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang
yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain
yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00.
• Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yaitu
tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan
namanya dalam Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu
16. Kesimpulan
• Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah sebuah karya intelektual yang dapat
dijadikan Hak bagi Sang Intelek. Karena desain ini adalah bagin sebuah karya yang
bernilai, dan dapat diproduksi untuk menjadi sebuah bagian perangkat elektronik.
• Namun tidak serta merta semua karyawa intelektual berupa desain tata letak sirkuit
terpadu ini dapat dijadikan sebuah Hak Karya Industri, namun perlu pendaftaran
secara hukum dan pembuktian agar dapat diangap sebagai Hak oleh seseorang.
• Dan untuk menjaga agar karya ini dapat berkembang dari masa kemasa untuk
kepentingan umum, maka ada batasan-batasannya. Seperti Hak ini dibatasi atau
dikecualikan untuk kepentingan penilitian dan pendidikan dalam tahap kewajaran.
• Pemilik Hak yang telah mendapatkan Lisensi apabila dirugikan secara langsung atau
tidak dapat mengugat pihak lain yang dirasa merugikannya, pastinya dengan
pembuktian yang cukup. Dan gugatan ini dapat bersifat perdata maupun pidana, yang
masuk dalam Delik Aduan.
• Agar semua ini berjalan sesuai koridornya, maka Pemerintah telah membuatkan
semua produk hukum berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun
2000 tentang “Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu” dan penjelasannya (terlampir
dalam makalah ini). Dari (1) Desain yang mendapat perlindungan ataupun tidak (2)
Jangka waktu perlindungan (3) Subjek Desain (4) Lingkup Hak dan batasannya .
