Dokumen tersebut membahas strategi memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa untuk menghadapi radikalisme global. Ia menjelaskan tentang ideologi, Pancasila sebagai ideologi negara, komposisi umat Islam Indonesia, gerakan radikal Islam di Indonesia, dan strategi yang dapat ditempuh untuk memperkuat Pancasila. Dokumen ini menganalisis tantangan ideologi Pancasila dalam aspek ortodoksi dan ortopraksis serta

1. STRATEGI MEMPERKUAT PANCASILA
SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA
Untuk Menghadapi Radikalisme Global
Dr. Saafroedin Bahar
Lembaga Ketahanan Nasional, 22 Juli 2014

2. Topik Bahasan
• Ideologi
• Pancasila sebagai Ideologi
• Komposisi Umat Islam Indonesia
• Gerakan Radikal.
• Gerakan Radikal Islam di Indonesia
• Strategi Memperkuat Pancasila sebagai Ideologi
Bangsa untuk Menghadapi Radikalisme Global
• Kesimpulan dan Penutup.

3. 1. IDEOLOGI

4. Edisi 10 Mei 2007 4
APAKAH IDEOLOGI ITU ?
Ideologi adalah rumusan yang lugas
mengenai berbagai masalah, bersifat
mengikat bagi para penganutnya, dan
berkisar pada suatu nilai dasar sebagai inti.
(Edward Shils, 1972)

5. Edisi 10 Mei 2007 5
Tantangan Terbesar Ideologi
Ortodoksi
(Ajaran yang benar)
Ortopraksis
(Amalan yang benar)O
t
Sistem Nilai
Institusi

6. Edisi 10 Mei 2007 6
Sembilan unsur ideologi
menurut Edward Shils (1972)
• Rumusannya lugas
• Terintegrasi secara sengaja di sekitar satu kepercayaan moral atau
kognitif
• Mengakui kaitannya dengan masa lampau dan sekarang
• Menutup masuknya unsur atau variasi baru
• Keharusan untuk melaksanakannya dalam sikap, perilaku, dan
perbuatan penganutnya
• Adanya rasa senang kepada ideologi itu
• Keharusan adanya konsensus dari semua pengikutnya
• Diundangkan secara legal
• Dihubungkan dengan satu badan yang didirikan untuk menegakkan
pola kepercayaan itu

7. Edisi 10 Mei 2007 7
Rujukan Keabsahan dalam Implementasi
Ideologi
• Tiga aspek keabsahan suatu konsep – termasuk
ideologi - dalam implementasinya:
* Keabsahan filsafati (filosofische gelding)
* Keabsahan hukum (yuridische gelding)
* Keabsahan sosiologis (sociologische gelding)

8. 2. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI

9. Lokasi, Status, Substansi, dan
Implementasi Pancasila
• Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945, dijelaskan dalam Penjelasan Umum
Undang-Undang Dasar 1945.
• Merupakan “ Staatsfundamentalnorm”.
• Menyatu dengan substansi Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 lainnya.
• Ditindaklanjuti dengan produk legislasi -
“Stufenbautheorie des Rechts”.

10. Edisi 10 Mei 2007 10
Hubungan Konvensi Montevideo 1933,
Pancasila, dengan Negara
PANCASILA
1945
REPUBLIK
INDONESIA
RAKYAT WILAYAH PEMERINTAHAN
KONVENSI
MONTEVIDEO
1933
PERJANJIAN
INTERNASIONAL
LAINNYA

11. Syllogisme Pancasila
• Pancasila adalah Dasar Negara Republik Indonesia, yang
mencakup Rakyat, Wilayah, dan Pemerintah.
• Tujuan Negara Republik Indonesia adalah suatu negara yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur;
• Tugas Pemerintah adalah melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteran umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
• Karena itu, Pancasila harus menjadi rujukan dalam
pelaksanaan Tujuan Negara dan Tugas Pemerintah.
Edisi 10 Mei 2007 11

12. Edisi 10 Mei 2007 12
PANCASILA
PANCASILA DAN SISTEM HUKUM NASIONAL
Menurut Prof. Dr. A Hamid S. Attamimi, SH (1990)
SISTEM
HUKUM
INDONESIA
CITA
HUKUM
SISTEM
NORMA
HUKUM
konstitutive Rechtsidee &
regulative Rechtsidee
Staatsfundamentalnorm
Staatsgrundsetze
formell Gesetz
Verordnung & autonome
Satzung usw
PEMB
UUD 1945
BATANG
TUBUH UUD 1945
TAP MPR
HUKUM DASAR
TAK TERTULIS
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PELAKSANAAN
& PERATURAN OTONOM, DLL

13. Edisi 10 Mei 2007 13
+ Rumusannya lugas
? Terintegrasi secara sengaja di sekitar satu kepercayaan moral atau
kognitif
+ Mengakui kaitannya dengan masa lampau dan sekarang
? Menutup masuknya unsur atau variasi baru
? Keharusan untuk melaksanakannya dalam sikap, perilaku, dan
perbuatan penganutnya
? Adanya rasa senang kepada ideologi itu
? Keharusan adanya konsensus dari semua pengikutnya
+ Diundangkan secara legal
? Dihubungkan dengan satu badan yang didirikan untuk
menegakkan pola kepercayaan itu
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
Sebuah penilaian

14. Edisi 10 Mei 2007 14
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
Sebuah kompromi
• Pancasila adalah ideologi terbuka (Presiden
Soeharto, BP-7 Pusat, 1985)

15. Edisi 10 Mei 2007 15
Tantangan Terbesar Ideologi Pancasila
Ortodoksi
(Ajaran yang benar)
Ortopraksis
(Amalan yang benar)O
t
Sistem Nilai
Institusi

16. Masalah Ortodoksi Pancasila
• Mengintegrasikan tiga tahap perkembangan dalam
perumusan Pancasila: pidato 1 Juni 1945, draft
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 [ dikaitkan
dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar
1945]
• Penegasan Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam
salah satu Pasal Undang-Undang Dasar 1945,
sekaligus menegasikan ideologi-ideologi lainnya.

17. Edisi 10 Mei 2007 17
MASALAH-MASALAH ORTOPRAKSIS PANCASILA/1
• Rangkaian Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
dalam kurun Reformasi antara Tahun 1999 – 2002.
* Penyesuaian kelembagaan dengan tuntutan zaman yang sudah
jauh berubah.
* Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
sebagai Dasar Negara
* Menambah 300 % substansi pasal-pasal yang tercantum
dalam Batang Tubuh, yang menyangkut hak asasi manusia,
hubungan antara cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif,
serta penegasan tentang wilayah.
* Terkesan dilaksanakan tanpa suatu grand design.
* Masih memerlukan harmonisasi, baik konseptual, institusional,
maupun redaksional

18. Edisi 10 Mei 2007 18
MASALAH-MASALAH ORTOPRAKSIS
PANCASILA/2
• Masalah Wilayah a.l.
* Perbatasan dengan negara tetangga.
. Republik Indonesia tidak mempunyai Coast Guard dan
Border Patrol, padahal hukum internasional menganut
asas effective occupation.
* Sebagian besar pulau belum ada nama.
* Kehancuran lingkungan hidup dan sumber daya alam.
* Klaim berganda antara negara dan masyarakat
hukum adat terhadap tanah ulayat.

19. Edisi 10 Mei 2007 19
MASALAH-MASALAH ORTOPRAKSIS PANCASILA/3
• Masalah Rakyat, a.l.
* Kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, walaupun Indonesia
[pernah] mempunyai sumber daya alam yang kaya.
* Kemajemukan etnik, ras, agama, yang sering menimbulkan
konflik horisontal
* Termarginalisasi oleh rangkaian kebijakan Pemerintah, sehingga
mendorong timbulnya rangkaian protes dan unjuk rasa
* Secara teoretikal memiliki kedaulatan tertinggi, namun tidak
berdaya dalam proses perumusan serta pelaksanaan kebijakan
negara, baik secara langsung maupun melalui partai-partai
politik.

20. Edisi 10 Mei 2007 20
MASALAH-MASALAH ORTOPRAKSIS
PANCASILA/4
• Masalah Pemerintahan, a.l.
* Terkendala oleh birokrasi yang amat kaku.
* Teralienasi dari Rakyat Indonesia yang majemuk.
* [Terkesan tanpa idealisme, dan cenderung ke arah
pragmatisme dan neo liberalisme ]
* Rivalitas dan kolusi antara cabang legislatif dan
eksekutif.
* Korupsi, kolusi, dan nepotisme.
* Sistem presidensial atau parlementer ?
* Negara kesatuan atau federal ?

21. Lembaga Negara yang Bertanggungjawab dalam
Melaksanakan Pancasila
• Berdasar alinea keempat Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945: Pemerintahan Negara, yang
terdiri dari:
a. Cabang Legislatif: Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan
Rakyat.
b. Cabang Eksekutif : Presiden Republik Indonesia.
c. Cabang Yudikatif : Mahkamah Agung, Mahkamah
Konstitusi.

22. Edisi 10 Mei 2007 22
DUA JENIS KEPEMIMPINAN YANG DIPERLUKAN
INDONESIA SEBAGAI BANGSA YANG
BERMASYARAKAT MAJEMUK
• The Solidarity Makers
• The Administrators
(Herbert Feith)

23. Komposisi Umat Islam Indonesia
• Umat Islam Indonesia terdiri dari:
a. “Mainstream” yang moderat, sesuai
dengan budaya Indonesia.
b. “ Splinter groups” yang radikal, oleh
karena pengaruh gerakan radikal dari Timur
Tengah.
“ Radical Muslims in Indonesia only constitute a
small minority”.
( Sumber: “ Indonesia-Investments”, http:www.indonesia-
investments.com/doing-business/risks/radical-islam/item245

24. Edisi 10 Mei 2007 24
5.
LSI: Mayoritas Idealkan Pancasila (1)
Posted by: "Don Manurung" donmanurung@yahoo.com donmanurung
Fri Aug 25, 2006 3:11 pm (PST)
LSI: Mayoritas Idealkan Pancasila
Media Indonesia, Thursday, Aug. 24, 2006 Posted: 6:34:24PM
Mayoritas masyarakat Islam lebih memilih penerapan hukum nasional ketimbang aturan hukum lain,"
ujar Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA kepada wartawan di Jakarta, Kamis
(24/8). Survei itu dilakukan di 33 provinsi pada 28 Juli-3 Agustus 2006. LSI mencatat 69,6% responden
lebih mengidealkan Pancasila dan hanya sebagian kecil yang menginginkan Indonesia seperti negara
demokrasi di Barat maupun negara Islam di Timur Tengah.
LSI melakukan survei di 33 provinsi mulai 28 Juli - 3 Agustus 2006 dengan responden sebanyak 700
orang, dengan metoe "multi-stage random sampling" dan wawancara tatap muka dengan "margin of
error" sekitar 3,8 persen.
67,4 persen publik yang beragama Islam berpandangan yang sama tentang sistem kenegaraan
berdasarkan Pancasila, sedang umat Kristiani 81,7 persen dan agama lainnya 90,9 persen.
Persepsi ini juga merata di berbagai latar belakang politik, termasuk di kalangan pemilih partai yang
berbasiskan Islam, seperti PPP (55,2 persen), walau tidak sebesar di parpol yang berbasiskan
kebangsaan, seperti PDIP (79 persen), Golkar (74,1 persen) dan Partai Demokrat (71,4 persen).
Mengidealkan sistem kenegaraan Pancasila, karena 66,7 persen publik merasa bahwa Pancasila adalah
ideologi simbolik yang lebih cocok dengan keberagaman yang ada, baik dari suku, agama, adat, ras
maupun golongan.

25. 3. KOMPOSISI UMAT ISLAM
INDONESIA.

26. Kemajemukan Umat Islam Indonesia
• “ Much variety can be found in Indonesian Islam in
their perceptions regarding the role that that Islam
should play within Indonesian politics and society.
Although around 88 percent of Indonesian
population is Muslim, Indonesia is not an Islamic
state ruled by Islamic law. As most Indonesians can
be labelled moderate Muslims, the majority thus
approves a secular democracy and a pluralist
society.”
Sumber : Indonesia-Investments, http://www.indonesia-investments.com/doing-
business/risks/item245.

27. 4. GERAKAN RADIKAL.

28. Struktur Gerakan Radikal
• Gerakan Radikal Berbasis Agama.
1) Gerakan Radikal Berbasis Agama Islam ( dibahas
pada bagian berikut).
2) Gerakan Radikal Berbasis Agama Lainnya
( seperti Gerakan Radikal Buddhis di Sri Lanka dan
Myanmar.
Gerakan Radikal Berbasis Filsafat dan Ideologi.
* 1) Gerakan Radikal Anarkisme.
2) Gerakan Radikal Komunisme/Marxisme-
Leninisme.

29. Gerakan Radikal Berbasis Filsafat dan
Ideologi: Komunisme/Marxisme-Leninisme
• Historis materialisme: agama adalah candu
bagi rakyat’
• Dunia terbagi dalam dua kubu yang tidak bisa
didamaikan.
• Pertentangan kelas yang abadi: borjuis vs
proletar, salah satu harus hancur
• Diktatur Proletariat.
• Revolusi permanen
Edisi 10 Mei 2007 29

30. 5. GERAKAN RADIKAL ISLAM DI
INDONESIA.

31. Konteks Sejarah dan Proporsi Gerakan Radikal
Radical Islamic movements in Indonesia are not a new phenomenon but have been
present since the colonial era. The underlying reasons for a Muslim to radicalize
an be ( a mixture of ) political exclusion, feelings that great injustice has been done
owards the Muslim community or feelings of Western domination ( which results in resentm
the West ). It is also important to note that Indonesian radical
movements have their origins in reform movements in the Middle East.”
“ Today, these links to the Middle East are still very important for present radical Indonesian
ovements ( …) , for both ideological support and for financial funding”.
“Radical Muslims in Indonesia only constitute a small minority”.
umber : Indonesia-Investments, http://www.indonesia-investments.com/doing-
usiness/risks/item245.

32. 6. STRATEGI.

33. Strategi Dasar Memperkuat Pancasila
• Penyegaran kembali pemahaman Pancasila di seluruh jajaran
Pemerintahan Negara, merujuk pada original intent para
Pendiri Negara dalam BPUPKI-PPKI pada tahun 1945.
• Membentuk Kader Inti Kebangsaan.
• Penegasan dan penegakan norma hukum terhadap ideologi
yang bertentangan dengan Pancasila ( seperti TAP-
XXV/MPR/1966, Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999).
• Pembentukan Lembaga Negara yang bertanggungjawab
dalam pembinaan ideologi.
• Merevitalisasi Kursus Kewaspadaan Nasional Lemhannas.
• Menyusun Program Legislasi Nasional dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan
pelaksanaan Pancasila.

34. Strategi Khusus untuk Menghadapi
Radikalisme Global
• Tiadakan akar penyebab timbulnya
radikalisme sebagai akibat kekeliruan
kebijakan Pemerintahan.
• Memperkuat Mainstream Umat Islam untuk
Menghadapi Splinter Groups yang radikal
dalam batang tubuhnya sendiri.

35. 7. KESIMPULAN DAN PENUTUP.

36. Kesimpulan dan Penutup
• Perlu ada penegasan konstitusional bahwa Pancasila adalah ideologi Bangsa, dan
menegasikan ideologi lainnya.
• Perlu ada lembaga Negara yang membina Pancasila sebagai ideologi.
• Pancasila sebagai Ideologi bisa diperkuat dengan dua kegiatan pokok, yaitu 1)
menyegarkan dan menjabarkan pemahaman terhadap sistem nilainya; dan 2)
menindaklanjutinya secara konsisten dan konsekwen.
• Mayoritas Bangsa Indonesia pada umumnya dan Umat Islam Indonesia pada
khususnya bersikap moderat dan menerima Pancasila.
• Gerakan radikal Islam di Indonesia berasal dari gerakan reform agama Islam di
Timur Tengah.
• Kaum radikal Islam hanya merupakan minoritas.
• Strategi dasar dalam menghadapi kaum radikal Islam adalah dengan memperkuat
mayoritas umat Islam yang moderat untuk menetralisasikan minoritas radikal.
• Selain dari radikalisme berbasis agama perlu diwaspadai radikalisme berbasis
filsafat dan ideologi.