Pembinaan & prospek jak
•Als PPT, PDF herunterladen•
0 gefällt mir•669 views
Dokumen tersebut merangkum peraturan perundang-undangan terkait jabatan fungsional analis kepegawaian, mulai dari UU, PP, KEPPRES, PERKA BKN hingga standar kompetensi kerja analis kepegawaian. Dokumen tersebut memberikan gambaran mengenai kedudukan, tugas, dan pengembangan profesi analis kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (19)
Ähnlich wie Pembinaan & prospek jak
Ähnlich wie Pembinaan & prospek jak (20)
Mehr von Rudy Irawan
Pembinaan & prospek jak
- 1. 2 1.1. UU Nomor 8 Th 1974 ttg Pokok-pokok Kepegawaian jo. Nomor 43 Th 1999UU Nomor 8 Th 1974 ttg Pokok-pokok Kepegawaian jo. Nomor 43 Th 1999 2.2. P P Nomor 16 TH 1994 ttg Jabatan Fungsional PNSP P Nomor 16 TH 1994 ttg Jabatan Fungsional PNS 3.3. KEPPRES Nomor 87 TH 1999 ttg Rumpun Jabatan Fungsional PNSKEPPRES Nomor 87 TH 1999 ttg Rumpun Jabatan Fungsional PNS 4.4. PEPRES Nomor 39 TH 2006 ttg Tujangan Jabatan Fungsional AnalisPEPRES Nomor 39 TH 2006 ttg Tujangan Jabatan Fungsional Analis KepegawaianKepegawaian 55 PERMENPAN Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 ttg Jabatan Fungsional AnalisPERMENPAN Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 ttg Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya jo PERMENPAN NomorKepegawaian dan Angka Kreditnya jo PERMENPAN Nomor PER/14/M.PAN/6/2008PER/14/M.PAN/6/2008 6.6. PERKA BKN Nomor 67 TH 2006 ttg Petunjuk Pelaksanaan JabatanPERKA BKN Nomor 67 TH 2006 ttg Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya jo PERKA BKNFungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya jo PERKA BKN Nomor 33 TH 2007Nomor 33 TH 2007 7.7. PERKA BKN Nomor 1 TH 2009 ttg Pedoman Penyelenggaraan PendidikanPERKA BKN Nomor 1 TH 2009 ttg Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analis Kepegawaiandan Pelatihan Analis Kepegawaian 8.8. PERKA BKN Nomor 2 TH 2009 ttg Pedoman Penulisan Karya Tulis/ KaryaPERKA BKN Nomor 2 TH 2009 ttg Pedoman Penulisan Karya Tulis/ Karya Ilmiah Analis KepegawaianIlmiah Analis Kepegawaian 9.9. PERKA BKN Nomor 3 TH 2009 ttg Pedoman Penyusunan Formasi JabatanPERKA BKN Nomor 3 TH 2009 ttg Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Analis KepegawaianAnalis Kepegawaian 10. PERKA BKN NomorPERKA BKN Nomor 2626 TH 20TH 201111 ttgttg petunjuk Teknis Jabatanpetunjuk Teknis Jabatan AnalisAnalis KepegawaianKepegawaian Keterampilan dan Angka Kreditnya.Keterampilan dan Angka Kreditnya. 11.11. PERKA BKN NomorPERKA BKN Nomor 1111 TH 20TH 201212 ttgttg petunjuk Teknis Jabatanpetunjuk Teknis Jabatan AnalisAnalis KepegawaianKepegawaian Keahlian dan Angka KreditnyaKeahlian dan Angka Kreditnya 12.12. PERKA BKN NomorPERKA BKN Nomor 2020 TH 20TH 201212 ttgttg Standar Kompetensi KerjaStandar Kompetensi Kerja AnalisAnalis KepegawaianKepegawaian desain by angka
- 2. 3 10 ( pasal 17 UU No. 43 Tahun 1999 ) PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan
- 3. 4 Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
- 4. 55 jabatan dalam lingkungan birokrasijabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karierpemerintah adalah jabatan karier jabatan karier adalah jabatan dalamjabatan karier adalah jabatan dalam lingkungan pemerintah yang hanyalingkungan pemerintah yang hanya dapat diduduki oleh pns atau pn yangdapat diduduki oleh pns atau pn yang telah beralih status sebagai pnstelah beralih status sebagai pns
- 5. 6 Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi (PP 100/2000 jo PP 13/2002) Jabatan fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis jabatan :
- 6. 7 dalam rangka pengembangan profesionalismedalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier PNS serta mutudan pembinaan karier PNS serta mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan danpelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan atas dasar sistem karier danpembangunan atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja dimungkinkan bagisistem prestasi kerja dimungkinkan bagi PNS untuk menduduki jabatan fungsionalPNS untuk menduduki jabatan fungsional sistem karier adanya jenjang jabatansistem karier adanya jenjang jabatan sistem prestasi kerja pengukurannyasistem prestasi kerja pengukurannya dengan angka kreditdengan angka kredit
- 7. 8 rrestrukturisasiestrukturisasi dandan ppeninjauan prosedur dan tata kerjaeninjauan prosedur dan tata kerja ,, ddengan konsekuensi adanya penguranganengan konsekuensi adanya pengurangan jjaabbaattaan strukturaln struktural
- 8. 9 salah satu kendala pengembangan jabatan fungsional adalah tidak atau belum dievaluasi kembali kejelasan tugas jabatan struktural dan tugas jabatan fungsional yang tumpang tindih
- 9. 10 1.1. kedudukan dalam organisasikedudukan dalam organisasi jelasjelas 2.2. tugas terstruktur dantugas terstruktur dan berjenjangberjenjang 3.3. kemandirian dalam tugaskemandirian dalam tugas diakuidiakui 4.4. pengembangan sistempengembangan sistem kompensasikompensasi 5.5. pembentukan nilai melaluipembentukan nilai melalui
- 10. 11 1.1.PNS kurangPNS kurang tertarik mendudukitertarik menduduki jabatanjabatan fungsional;fungsional; 2.2.tunjangan jabatan fungsional dirasakantunjangan jabatan fungsional dirasakan kurang memadaikurang memadai dibanding dengan jabatandibanding dengan jabatan struktural;struktural; 3.3.kewenangan yang ada padakewenangan yang ada pada jabatanjabatan strukturalstruktural dianggapdianggap cukup besarcukup besar dandan memilikimemiliki prestiseprestise dibanding jabatandibanding jabatan fungsional;fungsional; 4.4.Diklat penjenjangan jabatan fungsionalDiklat penjenjangan jabatan fungsional belum jelas;belum jelas; 5.5.masih dipandang sebagaimasih dipandang sebagai jabatanjabatan
- 11. 12 dalam rangka meningkatkan mutudalam rangka meningkatkan mutu manajemen PNS, diperlukan adanyamanajemen PNS, diperlukan adanya PNS yang ditugaskan secara penuhPNS yang ditugaskan secara penuh untuk melakukan kegiatan manajemenuntuk melakukan kegiatan manajemen PNS dan sistem pengembanganPNS dan sistem pengembangan manajemen PNSmanajemen PNS
- 12. 13 PNSPNS yang diberi tugasyang diberi tugas ,, ttanggung jawabanggung jawab,, wewenangwewenang,, dan hak secaradan hak secara penuh oleh pejabat yangpenuh oleh pejabat yang berwenang untukberwenang untuk melakukanmelakukan kegiatankegiatan manajemen PNS danmanajemen PNS dan pengembangan sistempengembangan sistem manajemen PNSmanajemen PNS
- 13. 14 Manajemen PNS 1. Formasi dan Pengadaan 2. Mutasi 3. Diklat 4. Gaji, Tunjangan dan Kesejahteraan 5. Katatausahaan Kepegawaian 6. Disiplin dan Pengendalian 7. Pemberhentian Pengembangan sistem manajemen PNS 1. Pengembangan sistem pengadaan kepegawaian 2. Pengembangan sistem mutasi 3. Pengembangan sistem kesejahteraan 4. Pengembangan sistem ketatausahaan
- 14. 15 Pengembangan ProfesiPengembangan Profesi Penunjang tugas Analis Kepegawaian pembuatanpembuatan karya tulis/ilmiahkarya tulis/ilmiah PembuatanPembuatan petunjuk teknispetunjuk teknis ppenerjemahkan/enerjemahkan/ppenyadur bukuenyadur buku && bahan-bahanbahan-bahan lainlain ppengajar/engajar/ppelatihelatih seminar, lokakaryaseminar, lokakarya kekeanggotaanggotaanan organisasiorganisasi profesiprofesi kekeanggotaanggotaanan tim penilaitim penilai perolehperolehanan penghargaan/tanda jasapenghargaan/tanda jasa perolehperolehanan gelar kesarjanaangelar kesarjanaan lainnyalainnya
- 15. 1616 JenjangJenjang Jabatan/pangkatJabatan/pangkat AnalisAnalis KepegawaianKepegawaianAnalis Kepegawaian terampil :Analis Kepegawaian terampil : a.a. Jenjang Pelaksana (II/c, II/d)Jenjang Pelaksana (II/c, II/d) b.b. Jenjang PelaksanaJenjang Pelaksana Lanjutan (III/a, III/b)Lanjutan (III/a, III/b) c.c. Jenjang Penyelia (III/c, III/d)Jenjang Penyelia (III/c, III/d) Analis Kepegawaian Ahli :Analis Kepegawaian Ahli : a.a. Jenjang Pertama (III/a, III/b)Jenjang Pertama (III/a, III/b) b.b. Jenjang Muda (III/c, III/d)Jenjang Muda (III/c, III/d) c.c. Jenjang Madya (IV/a, IV/b, IV/c)Jenjang Madya (IV/a, IV/b, IV/c)
- 16. 17 Perka 26 Tahun 2011 & Perka 11 Tahun 2012 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan/Keahlian dan Angka Kreditnya sebagai pedoman bagi Pejabat Analis Kepegawaian, Tim Penilai, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit serta Pejabat lain dalam melaksanakan kegiatan bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS
- 17. 18 PERKA 20 TAHUN 2012 STANDAR KOMPETENSI KERJA ANALIS KEPEGAWAIAN rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan
- 18. 19 tujuan perka 20 tahun 2012 untuk memberikan acuan baku tentang kriteria standar kompetensi kerja Analis Kepegawaian dalam rangka mewujudkan Analis Kepegawaian yang profesional Secara spesifik, Standar Kompetensi Kerja Analis Kepegawaian ditujukan untuk memberikan pedoman dalam : 1.melakukan pengembangan program sertifikasi profesi Analis Kepegawaian; 2.melakukan pengembangan dan penyelenggaraan program diklat Analis Kepegawaian; dan 3.dalam menetapkan prosedur dan kriteria penilaian uji kompetensi.
- 19. 20 Kompetensi Kerja Analis Kepegawaian kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja dalam menyelesaikan suatu fungsi tugas atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja dalam menyelesaikan suatu fungsi tugas atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan
- 20. 21 Standar Kompetensi Kerja Analis Kepegawaian digunakan sebagai acuan untuk : 1. menyusun uraian pekerjaan Analis Kepegawaian; 2. menilai unjuk kerja Analis Kepegawaian; 3. melakukan sertifikasi profesi Analis Kepegawaian; 4. menyusun dan mengembangkan program Diklat dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Analis Kepegawaian; 5. sinergitas antara perolehan angka kredit sebagai syarat kenaikan jabatan/pangkat dengan peningkatan kompetensi; 6. implementasi sertifikasi profesi dan uji kompetensi dalam program penyelengaraan pengelolaan Analis Kepegawaian
- 21. PETA KEGIATAN PEJABAT ANALIS KEPEGAWAIAN dalam jenjang tertentu tidak ada kegiatan Analis Kepegawaian yang bisa dilaksanakan; dalam jenjang tertentu kegiatan Analis Kepegawaian yang bisa dilaksanakan hanya beberapa kegiatan; kegiatan Analis Kepegawaian yang bisa dilaksanakan tetapi jumlah volume beban kerjanya sedikit atau sebaliknya justru banyak; atau kegiatan Analis Kepegawaian sama sekali tidak bisa dilaksanakan karena pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak sesuai; Pelaksanaan kegiatan Analis Kepegawaian cenderung pada kegiatan Analis Kepegawaian Terampil. hasil pemetaan kegiatan Analis Kepegawaian pada setiap unit kerja BKN akan terjadi sebagai berikut:
- 22. a. Direktorat Pengolahan Dokumen dan Arsip Kepegawaian I Jenjang Jabatan Analis Kepegawaian Kegiatan Analis Kepegawaian 1. Pelaksana a. Mengelola dokumen ke dalam tata naskah PNS b. Menerbitkan daftar informasi kepegawaian secara periodik 1. Pelaksana Lanjutan a. Menyusun, memelihara dan merasionali-sasikan tata naskah b. Mencocokan daftar nominatif dengan takah c. Menyajikan informasi data kepegawaian d. Menyiapkan surat pemberitahuan permasalahan kepegawaian 1. Penyelia a. Memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen kepegawaian b. Memelihara keakuratan, kelengkapan, dan kekinian informasi kepegawaian c. Menganalisis keabsahan data mutasi kepegawaian 1. Pertama tidak ada kegiatan yang dapat dikerjakan 1. Muda tidak ada kegiatan yang dapat dikerjakan 1. Madya tidak ada kegiatan yang dapat dikerjakan
- 23. a. Direktorat Pengolahan Dokumen dan Arsip Kepegawaian II Jenjang Jabatan Analis Kepegawaian Kegiatan Analis Kepegawaian 1. Pelaksana a. Mengelola dokumen ke dalam tata naskah PNS b. Menerbitkan daftar informasi kepegawaian secara periodik 1. Pelaksana Lanjutan a. Menyusun, memelihara dan merasionalisasi-kan tata naskah b. Mencocokan daftar nominatif dengan takah c. Menyajikan informasi data kepegawaian d. Menyiapkan surat pemberitahuan permasalahan kepegawaian 1. Penyelia a. Memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen kepegawaian b. Memelihara keakuratan, kelengkapan, dan kekinian informasi kepegawaian c. Menganalisis keabsahan data mutasi kepegawaian 1. Pertama tidak ada kegiatan yang dapat dikerjakan 1. Muda tidak ada kegiatan yang dapat dikerjakan 1. Madya tidak ada kegiatan yang dapat dikerjakan
- 24. HASIL PENGHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN perbedaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit kerja; data/volume beban kerja tidak statis sehingga data sekarang belum tentu sama dengan data tahun berikutnya sehingga dimungkinkan berubah setiap tahunnya; kegiatan Analis Kepegawaian cenderung sifatnya rutin sehingga ada beberapa kegiatan yang volume beban kerja kecil dan apabila dihitung tidak mencapai penghitungan 1 (satu) formasi Analis Kepegawaian; banyak kegiatan yang sesuai tugas pokok dan fungsi unit kerja belum tertampung dalam kegiatan Analis Kepegawaian; banyak kegiatan Analis Kepegawaian tidak sesuai lagi dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja karena perubahan struktur; pemusatan kegiatan Analis Kepegawaian pada jenjang tertentu karena besarnya volume beban kerja yang sesuai tugas pokok dan fungsi unit kerja. Penyebaran formasi jabatan Analis Kepegawaian pada unit kerja tidaklah sama, hal tersebut karena adanya perbedaan-perbedaan antara lain, adalah:
- 25. Direktorat Pengolahan Dokumen dan Arsip Kepegawaian II Jenjang Jabatan Analis Kepegawaian Kebutuhan Jabatan a. Pelaksana b. Pelaksana Lanjutan c. Penyelia d. Pertama e. Muda f. Madya 262 6 10 0 0 0 Jumlah 278 Direktorat Pengolahan Dokumen dan Arsip Kepegawaian I Jenjang Jabatan Analis Kepegawaian Kebutuh an Jabatan a.Pelaksana b.Pelaksana Lanjutan c.Penyelia d.Pertama e.Muda f.Madya 176 2 101 0 0 0 Jumlah 279
- 26. PETA PENEMPATAN PEJABAT ANALIS KEPEGAWAIAN penempatan beberapa Pejabat Analis Kepegawaian sudah sesuai dengan kegiatan Analis Kepegawaian namun belum sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk setiap jenjangnya; penempatan sementara Pejabat Analis Kepegawaian pada suatu unit kerja tidak sesuai dengan kegiatan Analis Kepegawaian; tidak ditempatkan Pejabat Analis Kepegawaian pada unit kerja walaupun ada tugas pokok dan fungsi bagi Analis Kepegawaian; penempatan Pejabat Analis Kepegawaian Madya yang ternyata dari kegiatan selama ini dilaksanakan belum sesuai dengan tugas pokoknya sehingga hasil penghitungan nyata tidak ada formasinya, sehingga perlu ditempatkan pada unit kerja yang memungkinkan adanya penggalian kegiatan bagi Analis Kepegawaian Madya; perlunya dilakukan evaluasi terhadap kegiatan Analis Kepegawaian sehingga memungkinkan diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi unit pengelola kepegawaian Dari peta penempatan Pejabat Analis Kepegawaian di lingkungan BKN saat ini diketahui sebagai berikut:
- 27. Direktorat Pengolahan Dokumen dan Arsip Kepegawaian I No Jenjang Jabatan Analis Kepegawaian Jumlah Nama Pejabat Analis Kepegawaian 1 Pelaksana 1 Moh. Abdullah 2 Pelaksana Lanjutan 15 Gunawan Mahron Joko Praseno Mundriyono Supono Sukini Yakobus Winarto Marinem 3 Penyelia 22 Chatarina Dining P Sukamto Sri Saryantie Tien Sumarni Edhy Wahyuni Sri Mulyaningsih Sarmaida Situmorang Keseria Manurung Mintarsih Sunarsih Benny Setiadi Dantje 4 Pertama 0 - 5 Muda 6 Mudjijono, S.IP Nana Heryana, S.Sos, M.Si Progito, SH Nurdiana Manurung, S.Sos Giyem, S.Sos Kusdianah, S.Sos 6 Madya 1 Joko Anando, SH Jumlah 45 Mira Wardani Suryatmiati Faimar Arbaniyati Nining Lesmana Tukimin Fransisca Dining Yunianti Sumaludin Pasaribu Sulistiodiono Suparman, S.Pd Soeprapto Masfar Ramelan Charles Simatupang Santibi Bambang Surtono Tjahjati Susilo Andriyanto
- 28. a. Direktorat Pengolahan Dokumen dan Arsip Kepegawaian II No Jenjang Jabatan Analis Kepegawaian Jumlah Nama Pejabat Analis Kepegawaian 1 Pelaksana 1 Moh. Abdullah 2 Pelaksana Lanjutan 19 Sarwoto Supintatik Supriyati Joko Martono Maksum Dwi Prihationo Nurida Susanti Dede Herman Sumarno Euis Iryani 3 Penyelia 16 E. Asmara Budhi Suparman Sugito Joni Suharyono Raidi Suyato Yan Sugiri Amsih Harjo 4 Pertama 0 - 5 Muda 7 Kabul Paminto, SH Torang Sianturi, S.IP Budiyanto, S.Sos Bambang Teguh. S, S.Pd Neli Siringo-ringo Slamet Riyadi, S.IP Makmur, S.Sos 6 Madya 1 Ahmad Bestari, SE, MM Jumlah 45 Sungadi Muklas Bambang Slamet. S Sumaryani Ida Benhida Isyanto Suparni Herri Sihombing Sumardi Maju Napitupulu Endang Sulistyawati Suhartini Yetty Narun Sukensih Nunuk Sri Sulastri Komesti Ardeline Malau Sugiri Dinda Nurman
- 29. HASIL PEMETAAN PEKERJAAN/KEGIATAN JABATAN ANALIS KEPEGAWAIAN SESUAI DENGAN YANG DIBUTUHKAN Pemindahan diberikan bagi Analis Kepegawaian yang dalam penempatannya tidak dapat melaksanakan tugas kegiatan Analis Kepegawaian pada unit kerjanya; Penugasan diberikan bagi Analis Kepegawaian yang dalam penempatannya dapat melaksanakan tugas kegiatan Analis Kepegawaian tetapi dirasakan kurang atau mungkin tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam waktu 4 (empat) tahun; Pengangkatan Analis Kepegawaian baru diberikan bagi unit kerja yang membutuhkan tenaga Analis Kepegawaian sebagaimana hasil penghitungan formasi. Kelebihan/kekurangan jumlah Analis Kepegawaian tersebut yang harus diikuti tindakan kebijakan pemindahan/pengangkatan Analis Kepegawaian baru, dengan argumentasi bahwa:
- 30. Ketidaksesuaian antara tugas pokok dan fungsi unit kerja dengan kegiatan Analis Kepegawaian; Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja sudah sesuai dengan kegiatan Analis Kepegawaian tetapi unit kerja belum dapat melaksanakan kegiatan tersebut; Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja sudah sesuai dengan kegiatan Analis Kepegawaian tetapi pada unit kerja belum menyediakan sumber daya manusia yang bisa melaksanakan kegiatan tersebut; Kekosongan formasi jabatan Analis Kepegawaian dalam jenjang tertentu pada unit kerja di lingkungan BKN dapat terjadi karena:
- 31. Penuhilah formasi jabatan Analis Kepegawaian sesuai keperluan, dengan pengangkatan Analis Kepegawaian baru atau berikan penugasan kepada Analis Kepegawaian dimana tersedia kegiatan Analis Kepegawaian pada suatu unit kerja. Sistem berjalan (mobile) tidak saja dilakukan pada satu unit kerja tetapi berlakukan pada keseluruhan unit kerja dalam pengendalian atau penugasan dari Sekretaris Utama. Peran Biro Kepegawaian sebagai pengendalian penugasan yang selalu berkordinasi dengan unit kerja dalam pendistribusian pejabat Analis Kepegawaian dimana unit kerja menyediakan tugas pokok dan fungsinya sesuai kegiatan Analis Kepegawaian
- 32. a. Direktorat Pengolahan Dokumen dan Arsip Kepegawaian I No Jenjang Jabatan Analis Kepegawaian Jumla h forma si Saat in i Kelebih an Kekurang an Keterangan 1 Pelaksana 176 1 0 175 Dapat ditempatkan 175 orang A.K. Pelaksana 2 Pelaksana Lanjutan 2 15 13 0 Terdapat kelebihan 13 orang A.K. Pelaksana Lanjutan 3 Penyelia 101 22 0 79 Dapat ditempatkan 79 orang A.K. Penyelia 4 Pertama 0 0 0 0 Tidak dapat ditempatkan A.K. Pertama 5 Muda 0 6 6 0 Terdapat kelebihan 6 orang A.K. Muda 6 Madya 0 1 1 0 Terdapat kelebihan 1 orang A.K. Madya Jumlah 279 43 19 254
- 33. a. Direktorat Pengolahan Dokumen dan Arsip Kepegawaian II No Jenjang Jabatan Analis Kepegawaian Jumlah formas i Saat ini Kelebiha n Kekuranga n Keterangan 1 Pelaksana 176 0 0 176 Dapat ditempatkan 176 orang A.K. Pelaksana 2 Pelaksana Lanjutan 2 19 17 0 Terdapat kelebihan 17 orang A.K. Pelaksana Lanjutan 3 Penyelia 101 17 0 84 Dapat ditempatkan 84 orang A.K. Penyelia 4 Pertama 0 0 0 0 Tidak dapat ditempatkan A.K. Pertama 5 Muda 0 7 7 0 Terdapat kelebihan 7 orang A.K. Muda 6 Madya 0 1 1 0 Terdapat kelebihan 1 orang A.K. Madya Jumlah 279 44 25 277
- 34. 1. Pelaksanaan kegiatan Analis Kepegawaian pada unit kerja di lingkungan BKN cenderung pada pelaksanaan kegiatan Analis Kepegawaian Terampil; 2. Pelaksanaan kegiatan Analis Kepegawaian di BKN, hanya di lingkungan Biro Kepegawaian yang dapat menyerap hampir keseluruhan kegiatan Analis Kepegawaian sebagaimana tugas pokok dan fungsinya, walaupun volume beban kerja masih kecil; 3. Penyebaran formasi jabatan Analis Kepegawaian pada 16 unit kerja banyak kegiatan yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi karena perubahan struktur, dan cenderung tidak sama karena perbedaan tugas pokok dan fungsi maupun karena volume beban kerja yang berubah setiap tahunnya; 4. Dalam penempatan Pejabat Analis Kepegawaian sangat tergantung dari penyebaran kegiatan pada setiap unit kerja dan disamping keleluasaan Pejabat Analis Kepegawaian dalam menjalankan tugas kegiatan pada setiap unitnya; 5. Sebenarnya jumlah kebutuhan Analis Kepegawaian sangat kurang dibanding jumlah Analis Kepegawaian yang tersedia pada setiap unit kerja, namun para Pejabat Analis Kepegawaian tidak jarang mengalami kesulitan dalam pengumpulan angka kredit sesuai harapan karena masih belum tepat dalam melaksanakan tugasnya. Kesimpulan Berdasarkan hasil pemetaan pekerjaan dan kebutuhan serta penempatan Pejabat Analis Kepegawaian pada 16 unit kerja di lingkungan BKN, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
- 35. 1. Dalam pembinaan para Pejabat Analis Kepegawaian sebaiknya dibawah koordinator Pengelola Bidang Kepegawaian sehingga dapat memonitor pelaksanaan kegiatan Analis Kepegawaian yang ada di unit kerja, disamping itu lebih mudah dalam penempatan dengan sistem dimana ada pekerjaan disana ditempatkan Analis Kepegawaian (system mobile); 2. Dalam penempatan Pejabat Analis Kepegawaian hendaknya sesuai dengan hasil penghitungan jumlah kebutuhan jabatan Analis Kepegawaian yang telah ditetapkan pada setiap unit kerja sesuai penyebaran kegiatan Analis Kepegawaian sehingga ada pemerataan perolehan angka kredit; 3. Sesuai hasil pemetaan pekerjaan dan kebutuhan serta penempatan Pejabat Analis Kepegawaian, maka perlu melakukan langkah penugasan dan pengangkatan Pejabat Analis Kepegawaian pada setiap unit kerja di lingkungan BKN; 4. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut ada beberapa yang harus dilakukan agar pengembangan Analis Kepegawaian berjalan baik, yaitu: Saran Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka kami menyarankan hal- hal sebagai berikut:
- 36. a. Dukungan Pejabat sangat menentukan pengembangan dan pembinaan karier Pejabat Analis Kepegawaian; b. Untuk pengangkatan para Pejabat Analis Kepegawaian di lingkungan BKN perlu diadakan Diklat Fungsional Analis Kepegawaian sebagai syarat pengangkatan dan pesertanya dari PNS (fungsional umum) yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Analis Kepegawaian; c. Butir kegiatan harus disesuaikan dengan proses manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS, disesuaikan dengan keadaan saat ini; d. Perlu penggalian kegiatan Analis Kepegawaian terutama untuk para Analis Kepegawaian Keahlian dalam memberikan wadah pengembangan karier Analis Kepegawaian Keahlian; e. Untuk lebih memberikan kesempatan dalam pengembangan karier Pejabat Analis Kepegawaian, perubahan Batas Usia Pensiun (BUP) menjadi harapan bagi para Pejabat Analis Kepegawaian terutama bagi yang masih dapat dikembangkan kariernya; f. Perlunya pengaturan standar kompetensi jabatan fungsional Analis Kepegawaian agar lebih jelas dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Analis Kepegawaian dalam mewujudkan PNS yang profesional.
- 37. Dalam penggalian butir kegiatan, bahwa kegiatan tersebut : sebagai bagian proses/produk yang menunjukkan satuan hasil, bukan berarti harus setiap item yang detail tanpa memperhitung waktu; bersifat rutin/berkelanjutan tidak sesaat; bersifat umum artinya dapat diterapkan pada semua unit pengelola kepegawaian tidak bersifat unit sentris; bukan kegiatan ketatausahaan; kegiatan tersebut memang kegiatan pengelolaan kepegawaian bukan kegiatan jabatan lain sehingga menimbulkan duplikasi; kegiatan tersebut dapat diukur dengan waktu dan satuan hasil; PELAKSANAAN EVALUASI TUGAS POKOK
- 38. 39 1. Pengelolaan dokumen kepegawaian a. Menghimpun bahan/berkas kelengkapan usul perbaikan data mutasi kepegawaian/permintaan konversi NIP b. Membuat konsep surat pengantar usul perbaikan data mutasi kepegawaian/ permintaan konversi NIP c. Memeriksa usul perbaikan data mutasi kepegawaian/permintaan konversi NIP d. Mencocokan jumlah dokumen kepegawaian usul perbaikan data mutasi kepegawaian/ permintaan konversi NIP dengan daftar nominatif e. Memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen kepegawaian f. Mencocokan daftar nominatif dengan takah g. Penyandian data mutasi kepegawaian kedalam formulir /coding h. Entry data kepegawaian kedalam media komputer i. Membuat konsep surat pemberitahuan tentang takah tidak berkembang j. Menyusun, memelihara dan merasionalisasikan tata naskah k. Membuat daftar nominatif takah pensiun, berhenti, meninggal dunia l. Membuat laporan
- 39. ditbinjak bkn (021) 80886621 40 2. Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian dalam bentuk dokumen fisik a. Mencatat dokumen kepegawaian PNS yang disimpan dalam bentuk dokumen fisik b. Memverifikasi dokumen kepegawaian PNS dengan melaksanakan kegiatan menerima, menyortir, mengelompokkan perjenis dokumen pertahun lahir, mencocokkan dokumen dengan database c. Memvalidasi dokumen kepegawaian PNS dengan melaksanakan kegiatan menerima, menyortir dan mengelompokkan dokumen kepegawaian pertahun lahir, meneliti, mencatat jenis mutasi kepegawaian ke dalam Daftar Isi dan Kartu Induk, serta memasukkan dokumen kepegawaian ke dalam sampul bening dan sampul tata naskah d. Memberi label pada lemari penyimpanan tata naskah dan sampul tata naskah sesuai dengan urutan NIP e. Menyimpan tata naskah ke dalam lemari penyimpanan tata naskah sesuai dengan urutan NIP f. Melakukan pemeliharaan tata naskah kepegawaian PNS g. Melakukan inventarisasi dan rasionalisasi tata naskah kepegawaian PNS sesuai dengan jadwal retensi arsip h. Melakukan mutasi tata naskah kepegawaian PNS bagi pegawai yang melakukan mutasi pindah wilayah kerja i. Melakukan pengelolaan dan pengendalian jumlah tata naskah yang dikelola secara berkala dengan berpedoman pada listing j. Mengendalikan katalog peminjaman dan pengembalian tata naskah k. Membuat laporan pengendalian tata naskah kepegawaian PNS
- 40. 41 3. Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian dalam bentuk image document a. Menyiapkan jenis dokumen kepegawaian yang akan di scan dan mengendalikan jenis dokumen yang telah di scan b. Melakukan scanning dokumen dengan menggunakan aplikasi c. Melakukan proses editing/perbaikan hasil scanning d. Melakukan pemeliharaan tata naskah kepegawaian PNS dalam bentuk database image e. Melakukan pelayanan informasi berupa mengunggah hasil pemindaian dokumen tata naskah kepegawaian PNS dalam bentuk database image f. Membuat laporan 4.Pengelolaan Tatanaskah kepegwaian pegawai baru a. Menyusun, memelihara dan mersionalisasi keakuratan tata naskah b. Mengidentifikasi permasalahan dokumen kepegawaian c. Menganalisa permasalahan dokumen kepegawaian d. Membuat konsep surat permasalahan kepegawaian e. Membuat laporan
- 41. 42 5.Pengelolaan permasalahan dokumen tata naskah kepegawaian a.Menginventarisir dokumen atata naskah yang bermasalah b.Mengidentifikasi permasalahan dokumen kepegawaian c.Menganalisa permasalahan dokumen kepegawaian d.Membuat konsep surat permasalahan kepegawaian e.Membuat laporan 6.Pengolahan data a.Membuat konsep surat jawaban/permasaalahan b.Memeriksa dan meneliti surat masuk/permasalahan c.Menganalisa dan penelusuran permasalahan data kepegawaian ke tata naskah atau register NIP d.Entry/updating data bermasalah yang sudah selesai dari masalah kedalam media komputer e.Mengelompokkan/menyortir data bermasalah 7.Pengelolaan informasi data kepegawaian: a.Menerbitkan daftar informasi kepegawaian secara periodik b.Menyajikan informasi data/dokumen kepegawaian c.Memelihara keakuratan, kelengkapan dan kekinian informasi kepegawaian d.Menganalisis keabsahan data/dokumen kepegawaian e.Menyiapkan surat pemberitahuan permasalahan data kepegawaian
- 42. 8. Pengembangan Database PNS a. Melakukan proses input data Calon PNS dan Daftar Riwayat Hidup sebagai data awal yang akan disimpan dalam database PNS dilakukan pada saat pemberian pertimbangan penetapan NIP b. Melaksanakan peremajaan data kepegawaian harus dilakukan setiap terjadi mutasi dari PNS atau kondisi data terkini yang berhubungan dengan kepegawaian dengan menggunakan SAPK yang terintegrasi dan terhubung dalam database nasional dari PNS sesuai kewenangan instansinya c. Melakukan perbaikan data elektronik dilakukan berdasarkan usul/permintaan instansi yang telah disetujui oleh PPK d. Melakukan proses verifikasi data dalam perbaikan data elektronik 9. Penyajian Data dan Informasi a. Menyajikan informasi kepegawaian secara periodik 6 (enam) bulan sekali untuk data dan informasi kepegawaian di lingkungannya b. Menyebarluaskan data kepegawaian nasional dilaksanakan setiap 4 (empat) bulan sekali dalam bentuk tabel-tabel statistik c. Menyajikan tabel statistik jumlah PNS
- 43. 10 Pengelolaan situs dan publikasi a. Menghimpun surat elektronik pada rubrik konsultasi kepegawaian b. Memeriksa surat elektronik pada rubrik konsultasi kepegawaian c. Menyusun surat elektronik pada rubrik konsultasi kepegawaian sesuai format yang telah ditentukan d. Menyiapkan bahan-bahan untuk menjawab surat elektronik pada rubrik konsultasi kepegawaian e. Membuat konsep surat jawaban elektronik pada rubrik konsultasi kepegawaian f. Memeriksa konsep surat jawaban elektronik pada rubrik konsultasi kepegawaian g. Memasukkan surat jawaban elektronik pada rubrik konsultasi kepegawaian h. Menyajikan informasi kepegawaian (naskah, berita, referensi, peraturan perundang-undangan, pengumuman, data dan informasi kepegawaian i. Menyiapkan data atau bahan statistik j. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan secara periodik (mingguan, bulanan)
- 44. 11 Pengelolaan Pelayanan dan pertukaran informasi a. Menganalisis usul permintaan data elektronik dan informasi kepegawaian b. Menganalisis kekurangan data elektronik dan informasi kepegawaian c. Memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen jabatan struktural d. Memberikan pelayanan permintaan data elektronik dan informasi kepegawaian e. Memberikan pelayanan pertukaran data elektronik dan informasi kepegawaian
- 45. 46 kepada pns yang menduduki jabatan fungsional diberikan tunjangan jabatan fungsional pemberian dan besaran tunjangan jabatan fungsionalpemberian dan besaran tunjangan jabatan fungsional ditetapkan dditetapkan deengan Keputusan Presidenngan Keputusan Presiden
- 46. ditbinjak bknditbinjak bkn (021) 80886621(021) 80886621 4747
- 47. 4848 pada dasarnya sampai dengan usia 56 tahun seseorang PNS dapat mengabdi kepada negara/pemerintah kurang lebih selama 30 tahun
- 48. 4949 penetapan pedoman formasi jabatan AKpenetapan pedoman formasi jabatan AK penetapanpenetapan standar kompetensistandar kompetensi jabatan AKjabatan AK pengusulan tunjangan jabatan AKpengusulan tunjangan jabatan AK sosialisasi jabatan AK serta petunjuksosialisasi jabatan AK serta petunjuk pelaksanaannyapelaksanaannya penyusunanpenyusunan kurikulum diklatkurikulum diklat fungsional/teknisfungsional/teknis pepenyelenggaraan diklat fungsional/teknisnyelenggaraan diklat fungsional/teknis pengembanganpengembangan sistem informasi jabatansistem informasi jabatan AKAK fasilitasifasilitasi pelaksanaan jabatan AKpelaksanaan jabatan AK fasilitasi pembentukan organisasi profesifasilitasi pembentukan organisasi profesi AKAK fasilitasi penyusunanfasilitasi penyusunan dan penetapan etikadan penetapan etika profesi danprofesi dan kode etikkode etik AK, danAK, dan melakukan monitoring dan evaluasimelakukan monitoring dan evaluasi jabatan AKjabatan AK
- 49. 5050 nyus un f ormas i jnyus un f ormas i j abat anabat an AKAK l aks anakan pengangkat an, pemi ndahan,l aks anakan pengangkat an, pemi ndahan, mbebas an s ement ara, pemberhent i an dal ammbebas an s ement ara, pemberhent i an dal am n dari jn dari j abt anabt an AK Madya ke bawahAK Madya ke bawah nyel enggaraan pembi naan kari er pej abat AKnyel enggaraan pembi naan kari er pej abat AK mf as i l i t as i pel aks anaan t ugas pej abat AKmf as i l i t as i pel aks anaan t ugas pej abat AK rkoordi nas i dengan i ns t ans i pembi na jrkoordi nas i dengan i ns t ans i pembi na j abat anabat an