Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia. Pancasila merupakan sumber hukum negara yang diimplementasikan melalui hierarki peraturan perundang-undangan. Pancasila juga berfungsi sebagai cita-cita normatif dan sarana pemersatu masyarakat Indonesia.

1. PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
KELOMPOK 1 :
1. DEDI SUPARMONO (201343500112)
2. RONI MARSELINO (201343500111)
3 .PURWONO (201343501161)
4. FERRY K. (201343500944)
5. SETIAN ADY W. (201343500747)

2. PANCASILA SEBAGAI DASAR
NEGARA DAN IDEOLOGI
NASIONAL

3. PENDAHULUAN
Sebagai sebuah ideologi dan dasar filsafat negara, Pancasila layak
untuk dikaji kembali relevansinya dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
Kesepakatan bangsa telah menetapkan bahwa Pancasila yang
terdiri atas lima sila itu merupakan dasar negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus
1945.
1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradap
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan, Dalam
Permusyawaratan Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

4. Nilai-Nilai yang Terkandung pada
PANCASILA
• Kelima sila dari Pancasila pada hakikatnya adalah satu nilai. Nilai-
nilai yang merupakan perasan dari sila-sila Pancasila tersebut
adalah:
• Nilai Ketuhanan
• Nilai Kemanusiaan
• Nilai Persatuan
• Nilai Kerakyatan
• Nilai Keadilan

5. • Dalam filsafat Pancasila juga disebutkan bahwa ada 3 (tiga) tingkatan nilai,
yaitu Nilai Dasar, Nilai Instrumental, dan Nilai Praksis.
• Nilai Dasar
• nilai yang bersifat abstrak, yaitu tidak dapat diamati melalui panca indra
manusia, tetapi dalam kenyataannya nilai berhubungan dengan tingkah laku
atau berbagai aspek kehidupan manusia.
• Nilai Instrumental
• Nilai instrumental ialah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai
dasar.
• Nilai Praksis
• Nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai praksis
sesungguhnya menjadi batu ujian, apakah nilai dasar dan nilai instrumental
itu benar-benar hidup dalam masyarakat.

6. LANDASAN YURIDIS DAN HISTORIS
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
• Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “…maka disusunlah
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang
Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata
“berdasarkan’ tersebut secara jelas menyatakan bahwa Pancasila yang terdiri atas
5 (lima) sila merupakan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara ini merupakan kedudukan yuridis
formal oleh karena tertuang dalam ketentuan hukum negara, dalam hal ini UUD
1945 pada bagian Pembukaan Alinea IV.
• Disepakati sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD
1945 yang ditetapkan oleh PPKI (panitia penyelenggara kemerdekaan indonesia)
pada tanggal 18 Agustus 1945.

7. Pancasila sebagai Konsensus Nasional dan
Dasar Filsafat Negara
• Pancasila sebagai dasar negara yang dimaksud adalah sebagai dasar
filsafat atau dasar falsafah negara (philosophische grondslag) dari
negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat oleh karena
Pancasila adalah nilai-nilai filsafat.
• Oleh karena itu, harus dibedakan dengan dasar hukum negara
yang dalam hal ini adalah UUD 1945. Pancasila adalah dasar
(filsafat) Negara, sedang UUD 1945 adalah dasar (hukum) atau
hukum dasar negara Indonesia.

8. Makna Pancasila
sebagai Dasar Negara
• Pancasila sebagai dasar (filsafat) Negara mengandung makna bahwa nilai-nilai
yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi
penyelenggaraan bernegara. Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya adalah nilai-
nilai filsafati yang sifatnya mendasar. Nilai dasar Pancasila bersifat abstrak,
normatif dan nilai itu menjadi motivator kegiatan dalam penyelanggaraan
bernegara.
• Pancasila sebagai dasar Negara berarti nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman
normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Konsekuensi dari rumusan
demikian berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah
Negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan
pencerminan dari nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan bernegara mengacu
dan memiliki tolak ukur, yaitu tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai
Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyataan, dan nilai
Keadilan.

9. IMPLEMENTASI PANCASILA
SEBAGAI DASAR NEGARA
• Pernyataan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila menjadi dasar normatif
penyelenggaraan bernegara Indonsia belum merupakan pernyataan
yang konkret karena sebagai nilai dasar yang bersifat abstrak dan
normatif, perlu upaya konkretisasi terhadap pernyataan di atas. Upaya
itu adalah dengan menjadikan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma
dasar dan sumber normatif bagi penyusunan hukum positif Negara.
• Sebagai Negara yang berdasar atas hukum, sudah seharusnya segala
pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bersumber dan berdasar pada
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi,
operasional Pancasila sebagai dasar (filsafat) negara di wujudkan
dengan pembentukan sistem hukum nasional dalam suatu tertib
hukum (legal order) dimana Pancasila menjadi norma dasarnya.

10. • Dalam berbagai buku mengenai Pancasila dikemukakan bahwa Pembukaan UUD
1945 merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental(bersifat dasar). Hal ini
disebabkan Pembukaan UUD 1945 memuat di dalamnya Pancasila sebagai intinya.
• Untuk membedakannya, Prof. Notonagoro menyatakan bahwa Pembukaan UUD
1945 merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental(bersifat dasar), sedang
Pancasila sebagai unsur Pokok Kaidah Negara yang Fundamental.
• Aturan dasar di bawah Norma Fundamental Negara adalah aturan dasar atau pokok
negara yang isinya bersifat pokok dan merupakan aturan umum dan garis besar
seperti pembagian kekuasaan negara, hubungan antar lembaga negara serta
hubungan negara dengan warga negara.

11. Tata hukum di Indonesia membentuk hierarki peraturan perundang-
undangan. Tata urutan peraturan perudang-undangan tersebut diatur dalam
ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata
Urutan Perundang-undangan.
Tata urutan aturan perundangan tersebut adalah berikut:
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

12. • Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala
sumber hukum negara. Pernyataan Pancasila sebagai sumber hukum negara adalah
sesuai dengan kedudukannya, yaitu sebagai dasar (filosofi) negara sebagaimana
tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV.
• Sebagai sumber nilai dan norma dasar negara maka setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila.
• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan juga menyebutkan adanya jenis peraturan perundang-
undangan sebagai berikut :
• UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
• Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
• Peraturan Pemerintah
• Peraturan Presiden
• Peraturan Daerah

13. MAKNA PANCASILA SEBAGAI
IDEOLOGI NASIONAL
• Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar,
cita-cita, dan logos berarti ilmu. Secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang
pengertian dasar, ide. Dalam pengertian sehari-hari, idea disamakan artinya
dengan “cita-cita”. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita itu sekaligus
merupakan dasar, pandangan/paham.
• Hubungan manusia dengan cita-citanya disebut dengan ideologi. Ideologi
berisi seperangkat nilai, di mana nilai-nilai itu menjadi cita-citanya atau
manusia bekerja dan bertindak untuk mencapai nilai-nilai tersebut.
• Ideologi yang pada mulanya berarti gagasan dan cita-cita berkembang secara
luas menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang
dipegang oleh seorang atau sekelompok orang untuk menjadi pegangan
hidup.

14. • Adapun makna Pancasila sebagai ideologi nasional adalah bahwa nilai-
nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi cita-cita
normatif penyelenggaraan bernegara. Secara luas dapat diartikan
bahwa visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan barbangsa dan
bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang ber-
Ketuhanan, yang ber-Kemanusiaan, yang ber-Persatuan,yang ber-
Kerakyatan dan yang ber-Keadilan.
• Pancasila sebagai ideologi nasional yang berfungsi sebagai cita-cita
adalah sejalan dengan fungsi utama dari sebuah ideologi sebagai mana
dinyatakan di atas. Adapun fungsi lain ideologi Pancasila sebagai sarana
pemersatu masyarakat sehingga dapat dijadikan prosedur penyelesaian
konflik, dapat kita telusuri dari gagasan para pendiri negara kita tentang
pentingnya mencari nilai-nilai bersama yang dapat mempersatukan
berbagai golongan masyarakat di Indonesia.

15. • Berdasarkan uraian diatas, Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia memiliki
makna sebagai berikut:
1) nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan
bernegara;
2) nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama, dan
oleh karena itu menjadi salah satu sarana pemersatu (integrasi) masyarakat Indonesia.
Bagaimana sesungguhya melaksanakan atau mengamalkan Pancasila secara
konsisten dalam kehidupan bernegara itu?
• Dapat dilakukan dengan cara:
1. Pengamalan secara objektif
Pengamalan secara objektif adalah dengan meaksanakan dan menaati peraturan undang-
undang sebagai norma hukum negara yang berlandaskan pada Pancasila.
2. Pengamalan secara subjektif
Pengamalan secara subjektif adalah dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila yang berwujud
norma etik secara pribadi atau kelompok dalam bersikap dan bertingkah laku pada
kehidupan berbangsa dan bernegara.