Dokumen tersebut membahas tentang kaedah hukum dan kaedah sosial. Kaedah hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat dan dapat dipaksakan, sedangka kaedah sosial meliputi kaedah agama, kebiasaan, dan kesusilaan yang mengatur perilaku manusia dalam interaksinya.
2. Kaedah merupakan padanan dari patokan bersikap yang
berasal dari kata Kaedah (Arab) atau Norma (Latin),
Gredingsregel (Bld) yang berarti patokan bersikap.
Hakekat kaedah adalah waarde oondeel yang berarti
panduan menilai atau penilaian.
Kaidah adalah aturan tingkah laku atau sesuatu yang
seharusnya di lakukan oleh manusia dalam kehidupan
sosialnya.
Kaedah adalah aturan tingkah laku atau sesuatu yang
seharusnya di lakukan oleh manusia dalam kehidupan
sosialnya.
3. Sebagai pedoman bagi perilaku manusia dalam
masyarakat. Kaedah atau norma yang mengatur
perilaku manusia umumnya diciptakan oleh manusia
sendiri melalui proses interaksi antar manusia di dalam
pergaulan kemasyarakat.
4. Kaedah dibagi menjadi dua yaitu :
1. Kaedah hukum
2. Kaedah Sosial
-Kaedah agama
-kaedah Kebiasaan/Sopan santun
-Kaedah Kesusilaan
5. Peraturan perundang-undangan yang di buat
secara sengaja oleh badan perlengkapan negara
yang harus di taati oleh warga masyarakat.
Kaidah hukum di tujukan pada sikap lahir
manusia atau perbuatan konkrit manusia, begitu
juga sebaliknya kaidah hukum tidak
mempersoalkan sikap batin seseorang.
Isinya mengikat setiap orang dan berlakunya
dapat dipaksakan oleh aparat negara dan
pelaksanaannya dapat dipertahankan.
6. Kata hukum, dalam bahasa Belanda adalah
“Recht” yang berarti kebaikan, kebajikan, tidak
tercela, bimbingan. Berasal dari kata latin “Ius”
yang berarti hukum, berasal dari kata iubere, yang
artinya mengatur, memerintah. Kata Ius ini
bertalian dengan “Iustitia” atau keadilan.
7. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang
bersifat imperatif berisikan suatu perintah, larangan, ijin,
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan
maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan
masyarakat.
Menurut Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn,
bahwa adalah tidak mungkin memberikan suatu difinisi
tentang apakah yang disebut hukum itu , sangat sulit
untuk dibuat difinisi hukum, karena tidak mungkin untuk
mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan.
8. Menurut UTRECHT, adalah himpunan peraturan
(perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu
masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati masyarakat
itu.
Menurut MEYERS, adalah semua aturan yang
mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada
tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi
pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan
tugasnya.
Menurut ARISTOTELES, adalah particuler is that which
each community lays down and appliesto its own
member universal law is the law of nature. Yang artinya
adalah hukum khusus di mana masyarakat mentaati dan
menerapkannya terhadap anggotanya sendiri.
9. Menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan
syarat-syarat yang dengan ini keendak bebas dari orang
yang satu dapat menyesuaikan diri denga keendak bebas
dari orang lain menuruti peraturan hukum tentang
kemerdekaan.
Menurut Kusuma Atmaja, hukum adalah keseluruhan
asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan
manusia dalam masyarakat dan juga meliputi lembaga-
lembaga, institusi-institusi dan proses yang mewujudkan
berlakunya kaidah itu adalah masyarakat sebagai
kenyataan.
10. Peraturan mengenai dan ditujukan pada tingkah
laku manusia
Peraturan itu sengaja dibuat oleh badan atau
yang mempunyai kekuasaan untuk itu
Peraturan itu bersifat imperatif
Ada sanksi yang tegas
11. Ciri-ciri hukum
Ciri-ciri hukum, yaitu ;
Adanya perintah dan/atau larangan
Perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap
orang.
Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam
masyarakat, sehingga tata-tertib dalam masyarakat tetap
terpelihara sebaik-baiknya.
Hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan
mengatur perhubungan orang yang satu dengan lainnya, yang
disebut Kaedah Hukum.
12. Apeldoorn adalah mengatur tata kehidupan
masyarakat secara damai dan adil.
Bellfroid, tujuan hukum adalah keadilan dan
kefaedahan.
Van Kan, tujuan hukum adalah menjamin
kepentingan yang lebih besar.
Aristoteles, tujuan hukum adalah keadilan. Bethan,
tujuan hukum adalah menjamin sebesar-besarnya
kebahagiaan /kefaedahan.
Utrecht, tujuan hukum adalah menjamin kepastian
hukum (perdamaian, keadilan, kesejahteraan,
kebahagiaan).
13. hukum sebagai “law as a tool of social
engenering”, yang berarti bahwa penekanan pada
tindakan pemerintah dan pada pembangunan
hukum.
hukum sebagai “law as a tool of social control”
yang berarti bahwa hukum merupakan kendali
atau kontrol bagi masyarakat.
14. Kaidah hukum membebani manusia dengan kewajiban dan hak.
Contoh : pertama, Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu,
untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata).
Kedua, Perkawinan dianggap syah bila menurut hukum dan agama,
kepercayaan (Pasal 2 ayat 1 UU NO. 1 Tahun 1974).
Ketiga, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10
tahun dan berlaku surut (UUM NO.15 Tahun 2001).
Keempat, Pencurian, (Pasal 362 KUHP), Pasal 285 KUHP, barang siapa
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan
istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa dengan hukuman
penjara selama-lamanya 12 tahun.
Kelima, guna kepentingan pembelaan tersangka berhak mendapat bantuan
hukum dari seorang penasehat …(Pasal 54 KUHAP)
15. Imperatif, sifatnya mengikat, memaksa
yang harus ditaati, sehingga mengikat
bagi setiap orang yang di tetapkan dalam
kaidah hukum yang di maksud.
Fakultatif, kaidah hukum yang sifatnya
tidak serta merta harus di taati karena
sifatnya hanya merupakan pelengkap.
Contoh; ketentuan hukum waris diatur
dalam KUHPerdata.
16. Isi kaidah hukum ada tiga jenis, yaitu :
Kaedah hukum yang berisi perintah (gebod), yaitu kaedah
hukum yang berisi perintah yang harus di taati. Contoh :
perintah orang tua agar memelihara, mendidik anak (pasal
45, UU NO. 1 Tahun 1974).
Kaedah hukum yang berisi larangan (verbod), yaitu kaedah
hukum yang memuat larangan untuk melakukan sesuatu
dengan ancaman sanksi apabila melanggarnya. Contoh :
pasal 362 KUHP.
Kaedah hukum yang isinya membolehkan (mogen), yaitu
kaidah hukum yang memuat hal-hal yang boleh dilakukan
tetapi boleh pula tidak di lakukan. Contoh : pasal 29 UU
NO. 1 Tahun 1974.
17. Dibidang hukum publik, seperti hukum pidana,
kebanyakan pengaturan kaedah berisikan
larangan, sedangkan dalam hukum privat,
misalnya hukum perdata pengaturannya pada
umumnya berisikan kebolehan. Di bidang
hukum tata negara atau HAN kebanyakan
pengaturannya berisikan suruhan atau perintah.
Kaedah hukum yang berisikan suruhan dan
larangan bersifat imperatif/dwingenrecht,
sedangkan yang berisikan kebolehan adalah
bersifat fakultatif/aanvullendrecht.
18. Untuk menimbulkan kepastian hukum. Artinya setiap
perkara yang di hadapi ada mekanisme penyelesaiannya.
Setiap perkara ada dasar hukumnya, agar menimbulkan
kepastian hukum tidak boleh berubah-ubah karena dapat
menghilangkan sifat hukum itu.
Menyerasikan atau membuat kesebandingan hukum.
Yang artinya berbentuk kepentingan yang ada dalam
masyarakat. Menserasikan : kepentingan individu dengan
umum, keakhlakan dengan kebendaan, kebaruan dengan
kelestarian. Contoh : UUPA Pasal 6 , hak milik mempunyai
fungsi sosial, artinya jika kepentingan umum menghendaki
hak milik di lepaskan.
19. Penyimpangan terhadap kaedah hukum pada umumnya
dikenakan tindakan hukum berupa sanksi (ancaman
hukuman). Penyimpangan itu disebut dengan
penyelewengan (delikten) yaitu penyimpangan terhadap
kaedah hukum tanpa adanya dasar yang sah.
Lapangan Hk Perdata : Onrechtmatigedaad (pasal 1365
KUHPerdata)
Lapangan HTN : pelampauan kewenangan (exes depouvoir)
HAN : Penyalahgunaan Wewenang (Detournement
Depouvoir), Penyalahgunaan Hak (Misbruik Van Recht)
Lapangan Hk Pidana : Delik atau peristiwa pidana/perbuatan
pidana (strafbaarfeit)
20. Menurut Purnadicaraka, Soekanto, bahwa pengecualian
atau dispensasi sebagai penyimpangan dari patokan atau
pedoman dengan dasar yang sah. Penyimpangan
tersebut dapat dikategorikan menjadi dua kelompok :
1.Rechtvaar digingsgronden/alasan pembenar yaitu alasan
yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya
perbuatan, sehingga perbuatan itu
dibenarkan(noodtoestand/keadaan darurat pasal 48
KUHP), pembelaan terpaksa pasal 49 ayat 1
pelaksaanaan UU (wettelijke voorshrift pasal 50 KUHP
dan perintah jabatan (ambetelijkbevel) pasal 51 ayat1
KUHP.
2.Alasan Pemaaf/schuldopheffingronden, alasan yang
menghilangkan kesalahan terdakwa.
21. Menurut Mertokusumo, sanksi adalah merupakan
reaksi, akibat, atau konsekwensi pelanggaran kaidah
sosial.
Menurut Paul Bohanan, sanksi adalah perangkat
aturan-aturan yang mengatur bagaimana lembaga-
lembaga hukum mencampuri suatu masalah untuk
dapat memelihara suatu sistem sosial, hingga
masyarakat hidup dalam sistem itu secara tenang.
Menurut Van Der Steenhoven, sanksi adalah
ancaman penggunaan paksaan fisik, otoritas yang
resmi, penerapan ketentuan secara teratur dan reaksi
masyarakat yang tidak spontan sifatnya.
22. Kaidah sosial menuntun manusia hidup dalam
hubungan antar individu, ketika itulah manusia
sebagai pribadi tidak boleh berbuat sekendak hatinya.
Dalam setiap kontrak sosial manusia, di batasi oleh
kaidah-kaidah yang mengatur bagaimana bersikap
dan bertingkah laku baik dalam kehidupan sosialnya,
sebab jika tidak diatur demikian akan terjadi
ketidakseimbangan dalam masyarakat.
23. Aturan-aturan yang berisi kewajiban, larangan,
perintah dan anjuran yang oleh pemeluk atau
penganutnya di yakini sebagai kaidah berasal dari
Tuhan.
Tujuan kaidah agama/kepercayaan adalah untuk
menyempurnakan hidup manusia dan melarang
manusia berlaku atau berbuat jahat/dosa atau
untuk membimbing manusia dalam bertingkah
laku dan melarang manusia untuk melakukan
perbuatan-perbuatan yang jahat agar tercapai
kebahagiaan di dunia dan akhirat.
24. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya
zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.dan suatu
jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh jiwa
yang diharamkan Allah SWT(membunuhnya) melainkan
dengan suatu alasan yang benar (Surah Al Israa’ ayat
32 dan 33)
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya
ALLAH SWT adalah Maha Penyayang kepadamu (29)
Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar
hak dan aniaya maka kami kelak akan memasukkannya
kedalam neraka…(30) (Surah Annisa’ ayat 29 dan 30).
25. Kaidah kesusilaan merupakan kaidah yang memuat
moral positif, dengan arti kata kaidah-kaidah yang
pada suatu waktu tertentu di dalam suatu masyarakat
tertentu dalam kenyataan secara sungguh-sungguh
dihayati dan dipatuhi sebagai aturan-aturan
kesusilaan. Kaidah kesusilaan ini ditentukan oleh
masyarakat yang menurut budi nurani di tentukan
menjadi kewajiban manusia. Ini berupaya untuk
membentuk akhlak manusia menuju penyempurnaan
dengan melarang perbuatan-perbuatan yang
melanggar perbuatan kesusilaan.
26. Jangan engkau membunuh manusia.
Hormatilah sesama manusia agar hidupmu selamat.
Hendaklah engkau berlaku jujur.
Hendaklah engkau berbuat baik terhadap sesama
manusia
27. Kaedah kesopanan/tata krama/adat adalah kaedah
hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat
tertentu. Kaedah kesopanan dasarnya adalah
kepantasan, kelayakan, kebiasaan atau kepatutan
yang berlaku dalam masyarakat.
Kaidah sopan santun di tujukan pada sikap lahir
perlakuannya yang konkrit demi penyempurnaan atau
ketertiban masyarakat dan bertujuan menciptakan
perdamaian, tata tertib atau membuat “sedap” lalu
lintas antar manusia yang bersifat lahiriyah
(Purbacaraka dan Soekanto, 1978, 26).
Sanksi :Pengucilan, cemoohan, celaan
28. Orang muda harus menghormati orang yang
lebih tua.
Berilah tempat untuk wanita, (orang tua, hamil
dsb.) di kendaraan umum seperti Bus.
Norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh
masyarakat dunia, melainkan bersifat khusus dan
setempat (regional) dan hanya berlaku bagi masyarakat
segolongan tertentu.