Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas berbagai jenis akad syariah yang digunakan dalam asuransi syariah seperti tabarru', mudharabah, wakalah, dan musyarakah serta skema hubungan antara peserta, perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Dokumen tersebut juga menjelaskan komposisi premi

1. AKAD/PERJANJIAN DENGAN PRINSIP
SYARIAH PADA LEMBAGAASURANSI
Posted by shanti dwi kartika⋅ Juli 15, 2009 ⋅& Komentar
Perjanjian yang digunakan merupakan akad takafuli dan bukan akad tadabuli, bersifattolong
menolong (ta’awun) dengan menggunakan prinsip dasar tabarru’ dan mudharabah serta
tidak mengandung unsur Riba (bunga uang), Maisir (Judi), dan Gharar (untung-untungan)
yang dilarang dalam akad-akad keuangan Islami. Konsep asuransi syariah adalah konsep
tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana telah digariskan dalam QS.
Al-Maidah : 2 yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Ini
berarti dalam asuransi syariah semua peserta merupakan satu keluarga besar akan saling
melindungi dan secara bersama-sama akan menanggung risiko keuangan dari musibah yang
mungkin terjadi. Konsep asuransi syariah ini dilakukan melalui mekanisme perjanjian (akad).
Asuransi syariah adalah usaha kerjasama saling melindungi dan tolong menolong diantara
sejumlah orang dalam menghadapi terjadinya musibah atau bencana melalui perjanjian yang
disepakati bersama. Perjanjian syariah yang digunakan dalam asuransi syariah bersifat
takafuli dan menggunakan prinsip dasar tabarru’ dan mudharabah.
Perjanjian bersifat ta’awun dan merupakan akad takafuli dengan prinsip mudharabah dan di
dalamnya sudah mencakup tabarru’, ini mengandung pengertian bahwa akad asuransi syariah
adalah akad takafuli bukan tadabuli, yaitu akad yang menggunakan prinsip tolong menolong
(ta’awun) dengan adanya dana tabarru’ dan dalam pengelolaan dana (investasi) mengunakan
prinsip mudharabah melalui instrumen investasi syariah. Akad takafuli yaitu perjanjian
sekelompok orang yang disebut partisipan yang secara timbal balik saling menanggung atau
menanggung bersama risiko diantara partisipan atas dasar saling tolong menolong dalam
kebaikan dan takwa. Akad asuransi syariah ini merupakan akad takafuli yaitu akad yang
menggunakan prinsip tolong menolong (ta’awun) dengan adanya dana tabarru’ dan dalam
pengelolaan dana (investasi) menggunakan prinsip mudharabah.
Akad takafuli dalam perusahaan asuransi syariah terdiri dari akad tabarru’ dan akad tijari,
dengan menggunakan prinsip mudharabah dan prinsip tabarru’. Akad tabarru’ untuk
kepentingan sosial, bukan untuk mencari keuntungan dan bersifat social oriented
(hibah/charity), sedangkan akad tijari untuk kepentingan komersial/bisnis, bertujuan mencari
keuntungan dan bersifat profit oriented. Akad tabarru’ terkait dengan hubungan antara
sesama peserta dengan prinsip saling tolong menolong dan saling menanggung antara satu
peserta dengan peserta lainnya (risk sharing), sedangkan akad tijari terkait dengan hubungan
antara pemegang polis dengan perusahaan, operasional dan fungsi perusahaan asuransi.
Implementasi akad tabarru’ pada asuransi syariah, yaitu peserta memberikan kontribusi
berupa dana tabarru’ yaitu sebagian dari premi yang diikhlaskan untuk tolong menolong dan
saling menanggung setiap risiko yang ada diantara peserta (risk sharing), perusahaan asuransi
bertindak sebagai operator/administrator dalam hal pengumpulan dana peserta (pool of fund),
bukan untuk mendapatkan keuntungan tetapi untuk kemaslahatan umat (social oriented).
Implementasi akad tijari pada perusahaan asuransi syariah adalah perusahaan asuransi
berperan sebagai underwriter dan administrator, collector serta fund manager dimana
kontribusi dari peserta bukan sebagai pendapatan tetapi merupakan amanah untuk dikelola
secara syariah, perusahaan asuransi akan mendapatkan management fee dari fungsinya

2. sebagai administrator dan untuk memanfaatkan dana Tabarru’/pool of hibah fund,
perusahaan akan mendapatkan bagi hasil atau fee.
Pada prinsipnya akad asuransi syariah menggunakan prinsip tabarru’ dan mudharabah,
namun dalam perkembangannya secara operasional asuransi syariah tidak hanya
menggunakan akad mudharabah dan akad tabarru’ tetapi juga tidak menutup kemungkinan
menggunakan akad wakalah, wakalah bil ujrah, musyarakah, mudharabah musytarakah.
Perjanjian asuransi syariah tidak hanya menggunakan akad tabarru’ dan mudharabah tetapi
juga akad-akad lainnya sebagaimana yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI seperti tabarru’,
mudharabah, wakalah/wakalah bil ujrah, mudharabah musytarakah serta dalam suatu
perjanjian asuransi dapat mengandung beberapa akad. Berdasarkan produk dasar asuransi
syariah, perjanjian asuransi syariah menggunakan akad tabarru’, akad mudharabah, dan akad
wakalah bil ujrah. Mekanisme asuransi syariah berupa perjanjian (akad) dan berlaku untuk
jangka waktu tertentu, bisa short term ataupun long term.
Perjanjian asuransi syariah dapat terjadi antara :
1. Perusahaan asuransi syariah dengan perseorangan, tertuang dalam bentuk polis
asuransi syariah dan akad yang digunakan tergantung dari produk asuransi syariah
yang diambil dan dalam satu polis asuransi syariah dapat mengandung akad lebih dari
satu. Pada umumnya akad yang digunakan dalam polis asuransi syariah terdiri dari
akad tabarru’ dan akad tijari, penggunaan akad ini dipengaruhi produk asuransi
syariah.
2. Perusahaan asuransi syariah dengan lembaga keuangan ataupun instansi lain, tertuang
dalam bentuk perjanjian kerjasama berupa memorandum of understanding (MoU)
yang didalamnya mengandung prinsip akad musyarakah. MoU ini dapat berdiri
sendiri maupun ditindaklanjuti dengan polis asuransi apabila MoU tersebut berkenaan
dengan salah satu produk asuransi, misalnya untuk pembiayaan.
3. Perusahaan asuransi syariah dengan rumah sakit, merupakan perjanjian kerjasama
yang tertuang dalam bentuk MoU dan mengandung prisip akad musyarakah.
4. Perusahaan asuransi syariah dengan perusahaan asuransi (co-insurance), merupakan
perjanjian kerjasama antar perusahaan asuransi untuk saling menanggung risiko dan
berbagi risiko (risk sharing) apabila terjadi risiko yang tidak bisa ditanggung oleh satu
perusahaan asuransi dengan prosentase pemabagian risiko ini telah ditentukan secara
nasional melalui lembaga asosiasi perusahaan asuransi. Perjanjian ini menggunakan
prinsip mudharabah musytarakah.
5. Perusahaan asuransi syariah dengan perusahaan reasuransi, dalam hal reasuransi dan
dalam perjanjian ini menggunakan akad wakalah.
Ini berarti dalam bisnis asuransi syariah berdasarkan produk maupun para pihak yang terlibat
dalam perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pihak lain secara mekanisme
menggunakan berbagai akad berdasarkan prinsip syariah dan dimungkinkan dalam perjanjian
tersebut mengandung prinsip akad lebih dari satu akad. Penggunaan akad tersebut terkait
dengan para pihak yang mengadakan perjanjian dan tujuan diadakannya perjanjian,
mengingat perjanjian asuransi syariah dapat terjadi tidak hanya antara perusahaan asuransi
syariah dengan individu/lembaga sebagai peserta asuransi. Berdasarkan para pihak yang
terlibat di dalamnya, secara umum akad yang digunakan dalam asuransi syariah terdiri dari
akad tabarru’, akad mudharabah, akad wadiah, akad wakalah/akad wakalah bil ujrah, akad
musyarakah, akad mudharabah musyarakah.

3. Secara umum, para pihak dalam asuransi syariah terdiri dari peserta, asuransi syariah dan
reasuransi syariah dan masing-masing partisipan memberikan kontribusi modal dengan
tujuan saling menanggung risiko atas dasar tolong menolong. Hubungan ketiganya adalah
hubungan kerjasama dengan menggunakan prinsip risk sharing, dimana peserta asuransi
memberikan delegasinya kepada perusahaan asuransi dalam hal pengelolaan risiko dan
perusahaan asuransi sebagai wakil dari peserta mengadakan kerjasama dengan perusahaan
reasuransi dengan memberikan delegasi pengelolaan sebagian portofolio.
Berdasarkan skema hubungan tersebut, asuransi syariah menggunakan akad tabarru’ dan
akad tijari dimana akad tabarru’ terjadi diantara para peserta untuk saling menanggung risiko
(risk sharing) dan akad tijari terjadi diantara peserta dengan perusahaan asuransi syariah
dalam hal pengelolaan risiko maupun dana peserta dan antara perusahaan asuransi syariah
dengan perusahaan reasuransi dalam hal reasuransi. Kontribusi peserta dalam hubungan
kerjasama tersebut berupa sejumlah dana (premi) yang diamanahkan kepada perusahaan
asuransi syariah untuk dikelola secara syariah. Premi merupakan titipan peserta kepada
perusahaan asuransi syariah yaitu dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau
kontribusi, merupakan milik peserta (shohibul mal), perusahaan asuransi syariah hanya
sebagai pemegang amanah (mudharib) dalam mengelola dana tersebut.
Untuk produk saving(life insurance) terjadi pemisahan dana yaitu dana tabarru’ merupakan
derma dan dana peserta, sehingga tidak mengenal dana hangus, sedangkan untuk produk non
saving/term insurance(life insurance) dan general insurance semuanya bersifat dan tabarru’.
Untuk produk asuransi perorangan, premi sebagai kontribusi dari peserta dibagi menjadi
premi tabarru’ merupakan dana yang diikhlaskan oleh peserta untuk dana sosial/santunan
kebajikan diantara peserta sebagai wujud saling menanggung (sharing risk) danbesarnya
dipengaruhi oleh usia peserta, premi tabungan sebagai tabungan/investasi peserta yang
ditentukan besarnya jumlah premi setelah dikurangi dengan premi tabarru’ dan premi biaya,
dan premi biaya untuk operasional pengelolaan yang besarnya dipengaruhi masa asuransi dan
premi yang disetor peserta. Besarnya kontribusi (premi) disesuaikan dengan kesanggupan,
kemampuan dan kebutuhan peserta dan dapat dibayarkan dengan sistem pembayaran
triwulan, setengah tahunan, tahunan ataupun sekaligus untuk masa asuransi, sistem
pembayaran ini disesuaikan dengan kehendak peserta dan disepakati dalam perjanjian.
Adanya premi biaya ini tergantung dari kebijakan perusahaan dan diperbolehkan oleh Dewan
Pengawas Syariah dalam perusahaan tersebut. Premi biaya ini nantinya akan digunakan untuk
biaya operasional perusahaan. Premi biaya adalah kontribusi biaya yang diambil dari
sebagian kecil premi (kontribusi) peserta. Contoh premi biaya yang ditetapkan oleh salah satu
perusahaan asuransi syariah yaitu 39% dari premi tahun pertama, 24% dari premi tahun
kedua dan 5% dari premi tahun ketiga dan seterusnya. Namun ada juga produk asuransi
syariahyang mempunyai premi terdiri dari premi tabarru’ dan premi tabungan sedangkan
untuk total biaya pengelolaan besarnya 40% dari premi tahun pertama. Contoh takaful
fulnadi. Premi untuk produk asuransi kendaraan bermotor yang dipasarkan salah satu
perusahaan asuransi syariah, ditentukan oleh besarnya total kontribusi dan premi ini terbagi
menjadi dana tabarru’ dan ujrah. Premi pada asuransi umum untuk kendaraan bermotor
ditentukan oleh type risiko yang diambil peserta dan kontribusi kendaraan bermotor (rate)
terhadap risiko tersebut yaitu rate yang berlaku untuk type All Risk (gabungan) sebesar 2,5 %
sehingga kontribusi kendaraan bermotor untuk All Risk yaitu 2,5% dari harga pertanggungan
atau harga kendaraan yang dijadikan obyek asuransi, sedangkan untuk partial risk
mempunyai rate sebesar 1,95% sehingga kontribusi kendaraan bermotor untuk All Risk yaitu
1,95% dari harga pertanggungan atau harga kendaraan, sehingga premi (kontribusi) peserta
mempunyai rumusan sebagai berikut :

4. Kontribusi ini dibayarkan sekaligus pada awal jangka waktu perjanjian (masa asuransi) dan
harus diperbaharui apabila kontrak diperpanjang dengan premi ditetapkan oleh perusahaan
sesuai dengan risiko jenis takaful yang dipilih. Kontribusi (premi) yang dibayar peserta ini
dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta (insurance fund) yang berfungsi sebagai
investasi dan dana kebajikan (tabarru’) untuk membiayai klaim apabila terjadi musibah pada
peserta takaful. pada akhir perjanjian jika ada surplus underwriting maka akan dibagi secara
proporsional kepada seluruh peserta dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Premi sudah dibayar secara lunas oleh peserta
2. Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau sedang mengajukan klaim
3. Peserta tidak membatalkan perjanjian
4. Peserta akan mendapat pengembalian sebagian kontribusi (premi) berdasarkan rumus:
Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa tidak semua jenis akad tersebut
diterapkan dalam kegiatan operasional perusahaan asuransi dengan prinsip syariah. Bentuk-
bentuk akad tersebut diterapkan berdasarkan situasi dan kondisi dari kegiatan usaha yang
dilakukan oleh pihak-pihak dalam asuransi syariah, dan masing-masing akad mempunyai ciri
atau ketentuan yang berbeda dalam penerapannya. Akad yang akan digunakan ini nantinya
disebutkan sebagai klausula dalam polis asuransi syariah, namun akad tersebut juga ada yang
tidak dinyatakan secara eksplisit penggunaannya dalam aplikasi perjanjian asuransi pada
perusahaan asuransi syariah dan hanya disebutkan secara implisit bahwa dalam perjanjian
tersebut mengandung prinsip-prinsip akad yang telah dijelaskan sebelumnya.
Operasional yang dijalankan oleh perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan akad
tabarru’, akad mudharabah/mudharabah musytarakah, akad musyarakah dan akad
wakalah/wakalah bil ujrah. Secara operasional pemasaran hanya menggunakan akad tabarru’
untuk semua produk yang dipasarkan baik produk individu maupun kumpulan, akad
mudharabah musytarakah untuk produk individu dan akad wakalah bil ujrah untuk produk
unitlink. Akad tabarru’ dan mudharabah digunakan dalam perjanjian asuransi syariah pada
produk asuransi perseorangan (retail) yang mengandung unsur tabungan (saving) serta
produk asuransi kumpulan (corporate) baik yang mengandung unsur tabungan (saving)
maupun tidak mengandung unsur tabungan (non saving). Penggunakan akad ini ada yang
sudah dinyatakan oleh calon peserta pada saat mengajukan aplikasi permintaan asuransi
syariah, untuk produk dengan unsur tabungan menggunakan akad wakalah bil ujrah, akad
mudharabah musytarakah dan akad tabarru’, sedangkan untuk produk tanpa unsur tabungan
menggunakan akad wakalah bil ujrah dan akad tabarru’. Penyebutan akad tersebut ada juga
yang tidak dilakukan secara tersurat tetapi secara tersirat dalam aplikasi permohonan peserta
asuransi syariah maupun perjanjian asuransi syariah yang dibuat dan dilaksanakan oleh suatu
perusahaan asuransi syariah, yaitu akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah
secara retail dan akad wakalah bil ujrah pada asuransi syariah unitlink, namun akad tersebut
tidak dinyatakan secara tegas dalam perjanjian (polis asuransi) dan hanya implementasi dari
prinsip akad asuransi syariah mengenai dana tabarru’ dan bagi hasil investasi (mudharabah).
Akad musyarakah digunakan dalam hal perjanjian asuransi syariah corporate berupa
kerjasama dengan lembaga lain baik lembaga keuangan maupun non keuangan untuk
memberikan proteksi ataupun investasi melalui produk asuransi kumpulan dan tertuang
dalam perjanjian kerjasama (memorandum of understanding), sedangkan akad wakalah
digunakan dalam hal melakukan perjanjian keagenan/mitra kerja perusahaan asuransi syariah.
Perusahaan asuransi syariah yang bergerak di bidang asuransi umum/kerugian menggunakan
akad tabarru’ dan akad wakalah bil ujrah baik asuransi syariah retail maupun corporate,
penggunaan akad ini dinyatakan secara tegas dalam perjanjian yaitu endorsement polis.

5. Akad-akad tersebut berlaku ketentuan-ketentuan mengenai hukum perjanjian berdasarkan
menurut Hukum Positif Indonesia maupun Hukum Islam. Berlakunya dua ketentuan hukum
ini mengingat apabila berbicara mengenai syariah di Negara Kesatuan Republik Indonesia
terdapat dua level hukum di dalamnya yaitu Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam.
Syarat sahnya perjanjian asuransi syariah sebagaimana dengan syarat sahnya perjanjian
berdasarkan hukum positif dan hukum Islam adalah :
1. Adanya kata sepakat untuk saling mengikatkan diri, secara hukum perjanjian Islam
berkaitan dengan keridhaan para pihak yang berakad dan adanya pilihan untuk
menentukan transkasi dan akad yang digunakan. Kata sepakat dalam akad asuransi
syariah ini terjadi pada saat dibuatnya akad yaitu pada saat diterimanya dan
disetujuinya proposal maupun permohonan aplikasi dalam surat permintaan asuransi
syariah serta secara tersurat dalam setiap akad asuransi syariah yang dibuat yaitu
mengenai pernyataan mengikatkan diri (shighat al-aqad) dalam suatu akad dimana
peserta membayar premi dan perusahaan mengelola premi tersebut dengan
memberikan manfaat asuransi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah
disepakati dan tertuang dalam polis asuransi syariah.
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan, dalam hukum perjanjian Islam berkaitan
dengan syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang berakad yaitu telah dewasa
dan berakal (aqil), dapat membedakan sebagai tanda kesadaran (tamyiz). Mengenai
kecakapan dan kedewasaan ini setiap perusahaan asuransi syariah mempunyai
kebijakan yang berbeda yaitu ukuran kedewasaan bagi peserta asuransi syariah yaitu
15 (lima belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah
menikah sebelumnya berkisar antara usia. Usia minimal peserta asuransi syariah pada
perusahaan asuransi yang satu berbeda dengan perusahaan asuransi yang lain
tergantung pada kebijakan perusahaan. Ada perusahaan asuransi syariah yang
menerapkan usia minimal peserta adalah 15 (lima belas) tahun dan ada juga yang 17
(tujuh belas) tahun. Untuk program dana pendidikan usia minimal peserta rata-rata 21
(dua puluh satu) tahun atau pernah menikah sebelumnya, sedangkan anak dibawah
umur, belum dewasa maupun belum pernah menikah sebelumnya tidak berkedudukan
sebagai peserta tetapi sebagai penerima santunan.
3. Suatu hal tertentu, dalam hukum perjanjian Islam berkaitan dengan obyek akad harus
jelas antara lain telah ada pada waktu akad diadakan, dapat menerima hukum akad,
dapat ditentukan dan diketahui, dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. Hal tertentu
sebagai obyek dari perjanjian asuransi syariah ini berupa perlindungan dan investasi
sebagai manfaat takaful.
4. Suatu sebab yang halal, dalam hukum perjanjian Islam causa halal ini berarti tidak
menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya akad, sebab yang halal dalam
asuransi syariah yaitu sesuai dengan ketentuan syariah dalam pengertian tidak
mengandung dari gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba (bunga), zhulm
(penganiayaan), riswah (suap), barang haram, dan maksiat.
Adapun latar belakang menjadi peserta dalam asuransi syariah dengan pertimbangan sebagai
berikut :
1. Islami dan pengelolaannya berdasarkan syariah, yang didasarkan pada perjanjian
dengan prinsip syariah;
2. untuk mempersiapkan dana pendidikan anak melalui investasi syariah berdasarkan
suatu akad dan dikelola secara syariah dengan menggunakan prinsip bagi hasil

6. (mudharabah) sehingga ada keseimbangan kebutuhan dunia akhirat dengan adanya
dana kebajikan (tabarru’);
3. dengan berasuransi akan memiliki tabungan sekaligus proteksi diri melalui
mekanisme perjanjian syariah;
4. dapat digunakan sebagai sarana investasi dan proteksi diri untuk tabungan hari tua;
5. adanya keseimbangan dunia akhirat
Kejelasan bentuk akad dalam bermuamalah sangat menentukan apakah transaksi yang
dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syar’i. Begitu juga dalam berasuransi,
ketidakjelasan bentuk akad akan menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum Islam.
Akad yang sesuai dengan syariah menurut Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001
tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, adalah akad yang tidak mengandung dari gharar
(penipuan), maysir (perjudian), riba (bunga), zhulm (penganiayaan), riswah (suap), barang
haram, dan maksiat, dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan mengenai :
1. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
2. Cara dan waktu pembayaran premi;
3. Jenis akad tijarah dan/atau akad tabarru’ serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai
dengan jenis asuransi yang diakadkan.
Menurut penulis asuransi syariah merupakan sebuah sistem dimana para peserta
mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan
membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta, sehingga di satu sisi para
peserta melakukan risk sharing diantara mereka sedangkan di sisi lain peranan perusahaan
asuransi terbatas pada pengelolaan operasional perusahaan asuransi dan mengelola dana
peserta dengan menginvestasikannya ke dalam instrumen investasi syariah. Selain itu,
mengenai akad dalam lembaga asuransi syariah, jenis akad yang digunakan oleh perusahaan
asuransi syariah dipengaruhi oleh para pihak dalam perjanjian asuransi syariah tersebut
maupun produk dasar asuransi syariah.
1.1 Akad Tabarru’
Sebagaimana dijelaskan dalam BAB II, akad tabarru’ dalam asuransi syariah merupakan
akad tabarru’ dalam bentuk lending yourself dan giving something mengingat dalam asuransi
syariah ini terdapat beberapa pihak yang terlibat akad tabarru’. Akad tabarru’ ini
mendudukkan perusahaan sebagai pengelola dana tabarru’ (lending yourself) dan peserta
memberikan konstribusi dana sebagai iuran kebajikan yang akan digunakan untuk menolong
peserta lain yang terkena musibah (giving something). Perjanjian asuransi syariah merupakan
akad takafuli dan didalamnya mengandung prinsip akad tabarru’. Perusahaan menerima
amanah dari peserta asuransi syariah untuk mengelola hartanya (premi), yang mana premi
tersebut akan dikelola dalam dua rekening yang berbeda yaitu rekening tabungan dan
rekening tabarru’ dan di sisi lain peserta memberikan sebagian dana yang telah disetornya
sebagai santunan kebajikan untuk saling berbagi risiko apabila ada diantara peserta yang
mengalami musibah. Rekening tabarru’ untuk pengelolaan kumpulan dana tabarru’ dari
seluruh peserta dan nantinya akan digunakan sebagai santunan kebajikan apabila terjadi
klaim diantara salah seorang peserta serta keuntungan yang didapat dari pengelolaan dana ini
akan dikembalikan dalam rekening tabarru’. Ini berarti dalam tabarru’ lending yourself
perusahaan asuransi syariah memberikan jasa kepada peserta asuransi dengan keahlian dan
skill yang dipunyainya untuk mengelola premi dari peserta termasuk di dalamnya premi
tabarru’ secara profesional, dan di dalam tabarru’ giving something seorang peserta

7. memberikan kontribusi berupa premi dan dari sebagian premi tersebut didermakan untuk
menyantuni apabila diantara peserta ada yang mengalami musibah melalui premi tabarru’.
Adanya tabarru’ lending yourself dan giving something ini mencerminkan bahwa dalam
asuransi syariah terdapat risk sharing diantara para pihaknya.
Tabarru’ adalah dana yang dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan peserta asuransi
syariah sebagai derma/dana kebajikan untuk tujuan tolong menolong dan saling menanggung
diantara peserta apabila terjadi klaim karena mengalami musibah yang ditentukan/dijamin
dalam polis asuransi syariah, yang pengelolaannya diamanahkan kepada pengelola takaful
(perusahaan asuransi syariah). Dana tabarru’ ini nantinya akan menjadi santunan kebajikan
untuk membiayai klaim apabila salah seorang dari peserta mengalami musibah atau
membayar kerugian yang akan timbul, sehingga dengan dana tabarru’ ini berarti terjadi
perlindungan bersama antar peserta asuransi syariah (risk sharing). Mengenai besarnya dana
tabarru’ antara peserta yang satu dengan peserta lainya mempunyai prosetase yang tidak
sama, ini dipengaruhi oleh masa perjanjian dan usia peserta.
Akad tabarru’, menurut Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang tabarru’ pada
asuransi syariah, merupakan akad yang melekat pada semua produk asuransi yaitu akad yang
dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta,
bukan untuk tujuan komersial. Akad tabarru’ ini sekurang-kurangnya harus menyebutkan
mengenai :
1. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;
2. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru’ selaku peserta
dalam arti badan/kelompok;
3. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
4. Syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan
Akad tabarru’ yaitu kontrak dimana peserta adalah pihak yang menanggung risiko bersama
bukan perusahaan, dalam hal ini perusahaan bukanlah pemilik dana tetapi hanya
mengelolanya sesuai dengan amanah dari peserta dan pengelola tidak boleh menggunakan
dana–dana tersebut jika tidak ada kuasa dari peserta. Peserta memberikan kontribusi berupa
dana yang diikhlaskan (tabarru’ fund) untuk tolong menolong antar peserta dan diantara
peserta saling menanggung setiap risiko yang ada diantara peserta (risk sharing), ada saat
membayar dan menerima bantuan untuk membagi risiko yang ada bagi setiap peserta,
sehingga premi yang dibayar bukan merupakan pendapatan bagi perusahaan dan klaim yang
diterima bukan merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, serta bukan
bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tetapi untuk kemaslahatan umat (social oriented).
Implementasi akad tabarru’ menurut masyarakat yang menjadi peserta asuransi syariah
adalah :
1. Wujud dari adanya akad tabarru’ berupa premi tabarru’ yang merupakan sebagian
premi yang diikhlaskan untuk santunan kebajikan apabila diantara peserta ada yang
mengalami musibah dan mengajukan klaim terhadap musibah tersebut sehingga
pembayaran klaim diambilkan dari premi tabarru’ yang terkumpul dari seluruh
peserta;
2. Berupa premi tabarru’ yang diambilkan dari premi yang disetor dan besarnya
berdasarkan prosentase yang telah ditentukan oleh perusahaan, yang nantinya kan

8. digunakan sebagai santunan kebajikan apabila terjadi klaim dari salah seorang
peserta;
3. Diwujudkan dalam bentuk premi tabarru’ yang akan digunakan sebagai santunan
kebajikan dan sumber pembayaran klaim;
4. Berupa premi tabarru’ sebagai dana yang diikhlaskan untuk santunan kebajikan
diantara sesama peserta;
5. Premi tabarru’ untuk dana sosial diantara peserta apabila salah satu peserta
meninggal dunia;
6. Berupa premi tabarru’ yang ditentukan berdasarkan prosentase dari perusahaan
sebagai santunan kebajikan apabila salah seorang diantara peserta mengalami
musibah.
Pelaksanaan akad tabarru’ pada perusahaan asuransi syariah diwujudkan dengan adanya
premi tabarru’ yang diambilkan dari premi yang disetorkan oleh peserta berdasarkan
prosentase yang telah ditetapkan perusahaan, premi tabarru’ ini merupakan dana yang
berasal dari peserta yang dimasukkan dalam rekening tabarru’ kemudian diinvestasikan
melalui instrumen syariah, dan akan digunakan untuk membayar klaim sebagai santunan
kebajikan diantara para peserta.
Dana tabarru’ yang dimasukkan dalam rekening khusus tabarru’ dan diinvestasikan ini akan
mendapatkan hasil investasi. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang
tabarru’ pada asuransi syariah, terdapat 3 (tiga) opsi mengenai perlakuan terhadap dana
peserta dalam rekening tabarru’ yaitu :
1. Keuntungan hasil dana tabarru’ akan kembali dalam akun tabarru’ (tabarru’ back to
tabarru’) yaitu diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru’
2. Bagi hasil pengelolaan dana tabarru’ kepada peserta, yaitu disimpan sebagian sebagai
dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi
syarat aktuaria/manajemen risiko
3. Bagi hasil pengelolaan dana tabarru’ kepada perusahaan dan peserta, yaitu disimpan
sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada
perusahaan dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta
Hasil investasi dari dana tabarru’ yang dikelola oleh perusahaan akan dikembalikan
seluruhnya dalam rekening tabarru’ dan digunakan untuk santunan kebajikan (pembayaran
klaim meninggal dunia) diantara peserta, sehingga ahli waris/orang yang ditunjuk dari peserta
yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan kebajikan, tabungan yang terkumpul dan
mudharabah hasil investasi dari rekening tabungan. Perlakuan terhadap hasil investasi dana
tabarru ini terdapat perbedaan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain.
Dana tabarru’ yang terkumpul ini nantinya akan diinvestasikan ke dalam rekening tabarru’
dan akan digunakan untuk santunan kebajikan apabila terjadi klaim atas meninggalnya salah
seorang dari peserta asuransi syariah. Perlakuan atas hasil investasi dana tabarru’ ini berbeda
dengan perlakuan hasil investasi yang dikelola oleh perusahaan asuransi yang lain yaitu
apabila dalam pengelolaan investasi dana tabarru terjadi surplus maka hasil investasi ini akan
dibagikan kepada peserta berupa pengembalian surplus tabarru’ dengan ketentuan peserta
tidak menerima pembayaran atau sedang mengajukan klaim atas polis, peserta tidak
membatalkan perjanjian dan terdapat surplus dana tabarru’ diakhir manfaat takaful.
Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa akad tabarru’, pada asuransi syariah
terjadi antara perusahaan dengan individu/lembaga/perusahaan lain baik berkedudukan

9. sebagai peserta maupun mitra kerja terikat dalam akad tabarru’ lending yourself, sedangkan
hubungan antara peserta asuransi syariah dalam akad tabarru’ giving something yaitu dengan
adanya unsur tabarru’ yang tertuang dalam polis asuransi syariah berupa kontribusi premi
tabarru’ yang diambilkan dari setiap premi yang disetorkan. Premi tabarru’ dari setiap
peserta ini akan dikumpulkan dalam rekening khusus tabarru’ untuk tujuan tolong menolong
diantara sesama peserta, yang nantinya akan digunakan sebagai santunan kebajikan apabila
terjadi klaim dari salah seorang peserta. Premi tabarru’ ini merupakan kewajiban bagi peserta
untuk tujuan tolong menolong dan saling menanggung risiko (sharing risk) apabila salah
seorang dari peserta mengalami musibah yang tertuang dalam perjanjian, sedangkan hak bagi
setiap peserta adalah menerima santunan kebajikan yang berasal dari kumpulan dana tabarru’
dalam rekening tabarru’ apabila mengalami musibah yang diperjanjikan.Hasil investasi dana
tabarru’ pada perusahaan asuransi jiwa/asuransi keluarga menggunakan opsi keuntungan
hasil dana tabarru’ akan kembali dalam akun tabarru’ (tabarru’ back to tabarru’) yaitu
diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru’, sebagaimana
ditentukan dalamFatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang tabarru’ pada asuransi
syariah, untuk digunakan sebagai santunan kebajikan dan pembayaran klaim, sedangkan
asuransi umum/kerugian terkait dengan hasil investasi dana tabarru’ menggunakan opsi yang
kedua dari fatwa tersebut yaitu pengembalikan surplus dana tabarru’ kepada peserta yang
memenuhi syarat aktuaria dan sebagian digunakan sebagai cadangan dana tabarru’.
1.2 Akad Mudharabah
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad dalam asuransi syariah bersifat
takafuli (tolong menolong), yang didalamnya mengandung unsur tabarru’ dan mudharabah.
Mudharabah merupakan hubungan kontrak investasi para pemilik modal yaitu penyedia dana
(shahibul maal/investor) dengan pengelola (mudharib), investor mempercayakan modalnya
kepada pengelola untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan dalam jangka waktu yang
disepakati.
Mudharib dalam hal ini memberikan konstribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya
sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak. Salah satunya adalah untuk
mencapai keuntungan (profit) yang nantinya akan dibagi antara investor dengan pengelola
berdasarkan proporsi yang disetujui bersama (nisbah). Jika terdapat kerugian karena risiko
bisnis (bussiness risk) dan bukan kelalaian mudharib (character risk), maka kerugian
ditanggung oleh shahibul maal (penyedia modal). Akad mudharabah ini dapat menggunakan
prinsip profit and loss sharing ataupun revenue sharing, dimana bagi hasil ini ditentukan
berdasarkan ratio perhitungan bagi hasil yang telah ditentukan dalam perjanjian. Ratio ini
dikenal sebagai nisbah bagi hasil. Besarnya nisbah bagi hasil ini untuk setiap perusahaan
asuransi syariah mempunyai kebijakan tersendiri dan terkait dengan produk asuransi syariah
dalam perusahaan tersebut. Hasil investasi ini akan ditambahkan pada dana peserta
untukdigunakan sebagai biaya klaim, simpanan (dana cadangan), biaya reasuransi, biaya
operasional dan jika terjadi surplus maka akan dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil tadi,
namun jika mengalami kerugian maka akan diambilkan dari rekening perusahaan dan bagian
peserta tetap dibagikan.
Mekanisme akad mudharabah bermula dari seorang participant (peserta) memberikan
kontribusinya berupa premi kepada perusahaan asuransi dan dimasukkan ke dalam rekening
khusus yaitu takaful account untuk kemudian dana tersebut diinvestasikan melalui lembaga
investasi syariah, hasil investasi ini akan dimasukkan ke dalam takaful account yang akan
digunakan dan apabila takaful account terdapat surplus setelah dikurangi dengan reasuransi,

10. pembayaran klaim dan operational maka surplus tersebut akan dibagikan kepada peserta dan
perusahaan dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan dan apabila takaful
account mengalami defisit maka akan dilakukan qard hasan oleh perusahaan dengan
mengambil dana cadangan dari rekening perusahaan, sedangkan pembayaran klaim seorang
participant diambilkan dari takaful account.
Akad mudharabah dalam asuransi syariah mendudukkan peserta sebagai shahibul maal
(pemilik modal) dan perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola), yaitu peserta
mempercayakan dananya untuk dikelola. Modal yang dimaksud adalah premi dari peserta
yang dibayarkan kepada perusahaan dimana perusahaan, sebagai pemegang amanah terhadap
modal yang diterimanya dari shahibul maal, akan mengelola atau menginvestasikan dana
tersebut melalui investasi yang sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana telah ditentukan
dalam Kep. DJLK No. Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan
Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah, terhadap
hasil investasi ini apabila mengalami keuntungan akan dibagikan kepada peserta dan
perusahaan sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam perjanjian, misalnya 70 : 30, atau 60
: 40, atau 50 : 50. Prinsip mudharabah yang diterapkan dalam akad oleh PT. Takaful
Indoneisa (ATK) lebih tepatnya adalah mudharabah musytarakah, karena di dalamnya
mengandung unsur kerjasama antara PT. Asuransi Takaful Indonesia dengan peserta
asuransinya dalam hal menempatkan dan pengelolaan dana berdasarkan amanah dari peserta
takaful, sedangkan disisi lain peserta dan perusahaan bersedia untuk membagi hasil investasi
tersebut berdasarkan nisbah yang ditentukan. Sedangkan prinsip mudharabah bagi AJB
Bumiputera 1912 khususnya Kantor Cabang Syariah dimaknai sebagai mudharabah yaitu
perjanjian antara perusahaan sebagai mudharib dan peserta sebagai shahibul maal dalam
pengelolaan premi asuransi dengan menggunakan prinsip bagi hasil berdasarkan nisbah yang
ditentukan yaitu 70 : 30.
Adapun mudharabah menurut pengertian peserta asuransi syariah pada pada perusahaan
asuransi dengan prinsip syariah adalah :
1. Bagi hasil dari hasil pengelolaan premi yang besarnya bagian masing-masing telah
ditentukan oleh perusahaan asuransi syariah;
2. Mudharabah merupakan bagi hasil dari pengelolaan dana peserta (premi) khususnya
premi tabungan dengan menggunakan prosentase yang besarnya ditentukan oleh
perusahaan;
3. Hak peserta mendapatkan bagian hasil investasi berdasarkan prosentase yang
ditentukan perusahaan;
4. Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan premi sesuai besarnya prosentase
bagi hasil yang ditentukan perusahaan;
5. Bagi hasil dari pengelolaan dana peserta yang nantinya merupakan suatu keuntungan
yang akan diterima peserta;
6. Mudharabah merupakan bagi hasil investasi dari hasil pengelolaan dana peserta
(premi) yang terkumpul dengan menggunakan nisbah bagi hasil 30% untuk
perusahaan dan 70% untuk peserta.
Nisbah bagi hasil yang diberlakukan oleh AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah termasuk
didalamnya Kantor Cabang Syariah Yogyakarta adalah 70 : 30 untuk semua produk yang
dipasarkan, dimana perusahaan mendapat bagian 30% dari hasil investasi yang diperoleh dan
peserta mendapatkan bagian 70% dari hasil investasi tersebut apabila mengalami keuntungan
dalam pengelolaannya. Nisbah bagi hasil yang diberlakukan oleh PT. Takaful Indonesia

11. dalam hal ini PT. Asuransi Takaful Keluarga termasuk di dalamnya Kantor Cabang
Yogyakarta dengan ratio 60 : 40 dimana peserta mendapatkan 60% dari hasil investasi dan
40% untuk perusahaan apabila dalam pengelolaan mengalami keuntungan, namun nisbah
tersebut tidak berlaku untuk produk fulnadi (pendidikan anak) dan produk takafulinkalia
(unitlink) tetapi terhadap produk tersebut berlaku nisbah 70 : 30 untuk fulnadi yaitu 70%
untuk peserta dan 30% untuk perusahaan apabila dalam pengelolaan dana tersebut
mendapatkan keuntungan, sedangkan untuk takafulink tidak terdapat nisbah bagi hasil karena
untung rugi dari hasil investasi 100% diberikan pada peserta dan perusahaan sebagai
pengelola mendapatkan ujrah, sehingga produk takafulink menggunakan akad wakalah bil
ujrah.
Adapun rincian nisbah bagi hasil yang berlaku pada AJB Bumiputera 1912 adalah :
1. Produk asuransi perorangan (ASPER), merupakan produk saving yaitu mitra iqra’,
mitra mabrur’ dan mitra sakinah menggunakan nisbah bagi hasil 70 : 30, dalam
pengertian hasil investasi akan dibagikan 70% untuk peserta dan 30% untuk
perusahaan.
2. Produk asuransi kumpulan (ASKUM), merupakan non saving product mempunyai
ketentuan bagi hasil keuntungan atas rekening tabarru’ akan dibagikan antara
perusahaan dengan peserta (profit sharing) dengan rumusan sebagai berikut :
profit sharing ini baru terjadi apabila jumlah keseluruhan premi lebih besar dari biaya
operasional dan klaim.
Nisbah bagi hasil yang berlaku pada PT. Takaful Indonesia adalah :
1. Produk untuk program pendidikan sebesar 70 : 30 yaitu 70% untuk peserta dan 30%
untuk perusahaan
2. Produk untuk program investasi sebesar 40 : 60 yaitu 40% untuk peserta dan 60%
untuk perusahaan
3. Produk untuk program kesehatan sebesar 60 : 40 yaitu 60% untuk peserta dan 40%
untuk perusahaan
4. Produk untuk program unit link (takafulink alia) tidak ada nisbah bagi hasil, karena
seluruh keuntungan maupun kerugian sebesar 100% untuk peserta, dan tidak ada bagi
hasil investasi karena dalam pengelolaan dananya menggunakan akad wakalah bil
ujrah.
Untuk produk-produk asuransi umum yang dikeluarkan oleh PT. Takaful Indonesia dalam hal
ini PT. Asuransi Takaful Umum tidak mengenal adanya nisbah bagi hasil, karena akad yang
digunakan adalah akad wakalah bil ujrah dan akad tabarru, dimana dalam pengelolaan
perusahaan mendapatkan ujrah dan apabila pengelolaan tersebut mengalami surplus dan
sudah diperjanjikan dalam klausula maka surplus tersebut akan diberikan kepada peserta
sebagai pengembalian dana tabarru’ sebagai berikut :
Prinsip mudharabah dalam praktik asuransi syariah ini belum dilaksanakan secara murni
(profit and loss sharing) tetapi masih sebatas pada berbagi keuntungan/pendapatan (profit
sharing/revenue sharing) dan apabila mengalami kerugian peserta tetap mendapatkan bagian
sesuai dengan nisbah bagi hasil dengan diambilkan dari dana cadangan perusahaan.

12. Penulis setuju dengan pendapat para narasumber dalam penelitian ini mengenai penggunaaan
prinsip mudharabah dalam praktik asuransi yang belum dilaksanakan secara murni, karena
menurut pengamatan penulis, perusahaan asuransi syariah dalam hal ini AJB Bumiputera
1912 Kantor Cabang Syariah Yogyakarta dan PT. Takaful Indonesia Kantor Cabang
Yogyakarta, ketika mengelola dana peserta yang diinvestasikan melalui investasi syariah dan
mengalami keuntungan maka hasil investasi ini akan dibagi (sharing) dengan peserta sesuai
dengan nisbah yang telah ditentukan dalam perjanjian yaitu untuk AJB Bumiputera 1912
menggunakan nisbah 70% bagian peserta dan 30% bagian perusahaan namun apabila terjadi
kerugian hanya ditanggung oleh perusahaan dan peserta tetap mendapat bagian hasil investasi
70%. Begitupula dengan prinsip mudharabah dalam hal ini mudharabahmusytarakah yang
digunakan oleh PT. Takaful Indonesia (ATK) Kantor Cabang Yogyakarta belum
dilaksanakan secara murni masih sebatas pada berbagi penghasilan apabila hasil investasi
mengalami keuntungan dengan besarnya nisbah bagi hasil untuk produk dana siswa (Fulnadi)
sebesar 70% bagian peserta dan 30% bagian perusahaan, sedangkan jika terjadi kerugian
maka kerugian tersebut tidak dibebankan kepada peserta tetapi perusahaan meminjam dana
cadangan perusahaan untuk tetap memberikan hak bagi hasil bagian peserta. Profit
sharing/revenue sharing inimempunyai pengertian apabila investasi yang dijalankan
perusahaan dalam rangka mengelola dana perserta mempunyai hasil investasi berupa
keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi antara peserta dengan perusahaan sesuai
dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati dalam akad. Namun jika terjadi kerugian
dalam hasil investasi tersebut, maka kerugian hanya akan ditanggung oleh perusahaan dan
pelaksanaaan bagi hasil investasi tetap berjalan tanpa membebankan kerugian pada peserta,
sehingga peserta tetap mendapat bagian hasil investasi sesuai dengan nisbah yang disepakati
dalam akad. Pembayaran nisbah bagi hasil sebagai hak dari peserta ini apabila terjadi
kerugian akan diambilkan dari dana cadangan klaim, dana cadangan ini sesuai dengan
kebijakan pemerintah dalam KMK Republik Indonesia No. 422/KMK.06/2003 tentang
Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi mengenai batasan tingkat
solvabilitas sebesar 120% sebagai rate based capital, namun apabila dana cadangan tersebut
tidak dapat memenuhi besarnya kerugian maka akan dilakukan penyuntikan dana dari
pemegang saham. Sebenarnya, usaha asuransi di Indonesia yang menerapkan prinsip
mudharabah secara murni adalah AJB Bumiputera 1912 karena perusahaan tersebut
merupakan usaha bersama (mutual), dimana kekuasaan tertinggi bukan para pemegang saham
melainkan para pemegang polis itu sendiri yang terpilih dan terwakili dalam Badan
Perwakilan Anggota (BPA), sehingga apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut tidak
bisa tercover oleh RBC maka penyuntikan dana dilakukan oleh para peserta sekaligus para
pemegang polis dalam Badan Perwakilan Anggota (BPA).
Menurut penulis, penerapan akad mudharabah pada asuransi jiwa (life insurance) baik AJB
Bumiputera 1912 maupun PT. Asuransi Takaful Keluarga, Kantor Cabang Syariah/Kantor
Cabang Yogyakarta, tercermin dalam hal pengelolaan dana yaitu berkaitan dengan bagi hasil
antara perusahaan dengan peserta atas hasil investasi berdasarkan nisbah bagi hasil yang
diperjanjikan untuk produk saving, dan bagi hasil atas surplus underwriting antara peserta
dengan perusahaan untuk produk non saving yaitu surplus dari hasil pengelolaan dana
(premi) akan dibagikan antara perusahaan sebagai operator dengan peserta sebagai partisipan
berdasarkan rata-rata tertimbang surplus underwriting yang diperoleh. Bagi hasil ini tidak
berlaku pada produk takafulink yang dikeluarkan oleh PT. Takaful Indonesia (ATK) karena
dalam produk tersebut menggunakan akad wakalah bil ujrah dan hasil investasi baik untung
maupun rugi seluruhnya diberikan kepada peserta. Bagi hasil ini dilakukan apabila dalam
pengelolaan dana tersebut mengalami keuntungan dan jika mengalami kerugian maka seluruh
kerugian tersebut ditanggung oleh perusahaan tetapi peserta tetap mendapatkan bagian sesuai

13. dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan. Selain itu, peserta sebagai shahibul mal tidak
ikut campur dalam pengelolaan dana karena peserta telah mengamanahkan pengelolaan dana
tersebut kepada perusahaan asuransi syariah sebagai mudharib. Akad mudharabah tidak
digunakan dalam asuransi umum (general insurance) yang dijalankan oleh PT. Asuransi
Takaful Umum sebagai anak perusahaan PT. Takaful Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta,
karena dalam operasionalnya PT. Takaful Indonesia (ATU) menggunakan akad wakalah bi
ujrah dimana setiap peserta mempunyai hak untuk menerima pengembalian dana tabarru’
sebagai surplus yang sudah diperjanjikan dalam klausula.
1.3 Akad Wakalah/Akad Wakalah bil Ujrah
Wakalah atau Wakilah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dengan
menunjuk seseorang mewakilinya dalam hal melakukan sesuatu secara sukarela atau dengan
memberikan imbalan berupa upah (ujrah). Wakalah merupakan perjanjian mengenai
pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua
untuk melaksanakan sesuatu sebatas atas nama pihak pertama, untuk kepentingan dan
tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Akad wakalah/wakalahbilujrah ini dapat
terjadi antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta, perusahaan asuransi dengan
marketing/agen, ataupun perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi.
Akad wakalah merupakan perjanjian pendelegasian dan penunjukkan seseorang dalam hal ini
agen untuk mewakili badan/perusahaan dalam hal mensosialisasikan, memasarkan dan
menjual produk asuransi syariah. Akad wakalah bil ujrah merupakan perjanjian antara
perusahaan asuransi syariah dengan pihak lain dimana salah satu pihak memberikan amanah
dan pihak lain menerima amanah untuk melakukan suatu perbuatan yang telah ditentukan
dengan memberikan ujrah atas jasa yang telah dilakukan. Akad wakalah/wakalah bil ujrah
ini merupakan jenis akad yang bersifat tabarru’ yaitu untuk saling tolong menolong dalam
hal ini lending yourself dimana perusahaan maupun mitra kerjanya
meminjamkan/memberikan jasa kepada pihak lain dalam hal pengelolaan dana melalui
investasi syariah sekaligus asuransi syariah. Dengan demikian penulis setuju bahwa asuransi
syariah merupakan ta’awun dan isti’mar minded sehingga asuransi ini berbeda dengan
asuransi konvensional.
Tidak setiap responden paham akan akad wakalah/wakalah bil ujrah ini, karena menurut
mereka perjanjian asuransi syariah yaitu polis asuransi syariah mengandung prinsip tabarru’
dan mudharabah yang merupakan salah satu dari hak dan kewajiban setiap peserta. Namun
demikian, menurut peserta asuransi syariahakad wakalah/wakalah bil ujrah ini mengandung
pengertian sebagai berikut :
1. setiap peserta memberikan amanah kepada perusahaan untuk mengelola dananya
berupa premi yang disetor secara syariah dan memberikan perlindungan terhadap
dirinya apabila mengalami musibah yang diperjanjikan dengan memberikan fee
kepada perusahaan;
2. dalam akad wakalah perusahaan merupakan wakil dari peserta berdasarkan amanah
yang telah diberikan olehnya untuk mengelola premi sesuai ketentuan syariah, selain
itu perusahaan memberikan kuasa kepada agen untuk melakukan fungsi marketing
dan field underwriting.
Berdasarkan keterangan responden tersebut, penulis berpendapat bahwa tidak setiap
masyarakat mengenal akad wakalah/wakalah bil ujrah karena asuransi syariah identik dengan

14. akad tabarru’ dan akad mudharabah, sedangkan bagi sebagian orang akad wakalah/wakalah
bil ujrah diasumsikan bahwa perusahaan sebagai wakil peserta asuransi syariah dalam hal
pengelolaan dana (Premi) berdasarkan amanah yang diberikan pesertanya dan peserta
memberikan fee (ujrah) kepada perusahaan atas jasa yang telah diberikan. Akad wakalah ini
juga berlaku dalam operasional perusahaan yaitu marketing dan field underwriting.
AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Yogyakarta menggunakan akad wakalah ini
dalam hal keagenan melalui perjanjian kerja keagenan. Perjanjian kerja keagenan ini
mengandung prinsip akad wakalah dimana perusahaan memberikan mandat/kuasa kepada
seorang agen untuk mensosialisasikan, memasarkan dan menjual produk asuransi syariah
yang dikeluarkan oleh AJB Bumiputera 1912 di wilayah operasional Kantor Cabang Syariah
Yogyakarta. Sebelum terjadi perjanjian kerja keagenan ini seorang calon agen diwajibkan
mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh AJB Bumiputera 1912 Kantor
Cabang Yogyakarta untuk jangka waktu tertentu dan setelah dinyatakan lulus dalam masa
pendidikan dan pelatihan tersebut maka diadakan negoisasi antara perusahaan dengan agen
tersebut.
Akad wakalahbilujrah digunakan oleh PT. Takaful Indonesia (ATK dan ATU) Kantor
Cabang Yogyakarta dalam hal mitra kerja dengan financial consultant/perbankan/kantor pos
maupun dalam produk takafulink baik takafulink mizan, alia maupun istiqomah yang
dikeluarkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga, serta takaful kendaraan bermotor yang
dikeluarkan oleh PT. Asuransi Takaful Umum. Akad wakalah bil ujrah tercermin dalam
perjanjian kerja kemitraan dengan financial consultant, akad wakalah ini juga tercermin pada
produk fulprotek yang dipasarkan melalaui lembaga perbankan sebagai salah satu wujud
perjanjian cobranding. Selain itu, akad wakalah ini juga tercermin dalam perjanjian
kerjasama dengan bank-bank syariah dan PT. Pos Indonesia untuk memberikan pelayanan
dan dalam pembayaran premi, meskipun demikian pelayanan online ini baru dapat dilakukan
melalui Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat dan PT. Pos Indonesia. Berdasarkan data
tersebut dapat disimpulkan bahwa akad wakalah/wakalah bil ujrah digunakan oleh AJB
Bumiputera 1912 dan PT. Takaful Indonesia, khususnya wilayah operasional Yogyakarta
dapat terjadi antara perusahaan dengan mitra usahanya baik secara kelembagaan maupun
individu sebagai peserta takaful.
Mekanisme akad wakalah secara sederhana dalam praktik asuransi syariah antara perusahaan
asuransi syariah dengan peserta asuransi syariah adalah peserta memberikan kontribusi/fee
kepada perusahaan untuk kemudian apabila perusahaan menerima fee maka fee yang diterima
akan masuk dalam rekening perusahaan yang dipisahkan dari rekening konstribusi sedangkan
kontribusi tersebut akan dikelola sehingga menghasilkan keuntungan yang mana kontribusi
dan keuntungan ini akan dimasukkan dalam rekening tertentu dan setelah dikurang dengan
biaya-biaya apabila terdapat surplus maka surplus ini akan dibagikan kepada peserta.
Akad wakalah bil ujrah ini menggunakan Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006
tentang WakalahbilUjrah pada Asuransi Syariah sebagai pedoman operasional. Ketentuan
akad wakalah bil ujrah dalam Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 adalah sebagai
berikut :
1. Obyek akad wakalah bil ujrah antara lain meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan
dana, pembataran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan
investasi

15. 2. Akad wakalah bil ujrah sekurang-kurangnya harus menyebutkan mengenai hak dan
kewajiban peserta dan perusahaan asuransi; besaran, cara, dan waktu pemotongan
ujrah fee atas premi; syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi
yang diakadkan
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) tidak boleh
mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali mendapatkan ijin
dari peserta dan selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang
terkumpul melalui investasi sesuai syariah.
Akad wakalah bil ujrah ini juga digunakan dalam hubungan kerjasama antara perusahaan
dengan peserta asuransi syariah. Adapun konsep dasar akad wakalah bil ujrah antara
perusahaan asuransi dengan peserta dalam asuransi syariah :
1. Wakalah bil ujrah adalah akad pemberian kuasa kepada perusahaan asuransi (takaful)
untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan
pemberian ujrah (fee);
2. Peserta bertindak sebagai pemberi kuasa pada perusahaan untuk mengelola dananya
berupa premi yang telah disetorkan menjadi dana investasi dan/atau dana tabarru’
(kebajikan);
3. Premi/kontribusi yang dibayar peserta asuransi tidak serta merta menjadi pendapatan
perusahaan asuransi tetapi milik peserta asuransi secara kolektif setelah dikurangi fee
pengelolaan untuk perusahaan asuransi;
4. Premi tersebut diakumulasikan untuk membagi risiko yang timbul diantara peserta
asuransi (tabarru’ fund);
5. Premi/kontribusi yang dibayarkan peserta memiliki komposisi dana tabarru’ dan
ujrah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam polis
6. Peranan perusahaan asuransi terbatas pada peran underwriter, collector dan claim
payer and fund manager dengan kompensasi perlindungan (manfaat takaful) bagi
peserta
7. Sumber pendapatan perusahaan asuransi berasal dari fee pengelolaan dan bagi hasil
investasi
8. Setiap surplus operasi atau deficit operasi merupakan tanggung jawab peserta asuransi
secara kolektif
Selain itu, akad wakalah/wakalah bil ujrah digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan
kegiatan usahanya, dengan mendelegasikan kepada lembaga perbankan/ institusi lain dalam
hal kemudahan pelayanan maupun kepada agen/pemasar untuk melaksanakan fungsi
marketing. Kerjasama antara perusahaan dengan agen/financial consultant ini bersifat
kemitraan. Meskipun marketing berkedudukan sebagai mitra perusahaan untuk melaksanakan
dinas luar, agen/pemasar dalam kegiatan marketing berfungsi sebagai duta perusahaan,
menjual produk asuransi syariah dan financial advisor calon peserta. Kerjasama ini tertuang
dalam perjanjian kerja keagenan/, dan dalam perjanjian ini mengunakan prinsip wakalah. Ini
berarti pemasaran (marketing) merupakan manifestasi bentuk akad wakalah dalam asuransi
syariah. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad wakalah dalam hal pemasaran
(marketing) adalah :
1. Pokok dari perjanjian dengan agen adalah proposal dan penerimaan dari posisi
tersebut.
2. Adalah sebuah syarat dimana seseorang yang telah ditunjuk sebagai seorang agen
harus kompeten dalam melakukan pekerjaannya.

16. 3. Seseorang dapat menunjuk seorang agen untuk mengerjakan semua transaksi bisnis
yang dapat dilakukannya sendiri.
4. Seorang agen adalah pemelihara dari kekayaan prinsipalnya dan dalam posisi sebagai
wakil.
5. Seorang agen akan menerima upah selama ia dikontrak.
Marketing/agen merupakan penghubung antara perusahaan dengan peserta dan bekerja untuk
perusahaan berdasarkan perjanjian keagenan dengan prinsip wakalah sebagai mitra usaha,
serta bekerja sebagai financial consultant bagi peserta berdasarkan pendelegasian tugas yang
diterimanya dari perusahaan. Kontrak keagenan ini menggunakan prinsip wakalah, dimana
seorang agen/pemasar sebagai wakil perusahaan dan diberi wewenang untuk melakukan
kegiatan/transaksi atas nama perusahaan asuransi syariah baik sosialisasi, produksi maupun
pasca produksi dan menerima fee/ujrah sebagai haknya yang diberikan perusahaan. AJB
Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Yogyakarta menggunakan akad wakalah ini dalam
hal perjanjian keagenan, sedangkan PT. Takaful Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta dalam
hal mitra kerja ini menggunakan akad wakalahbilujrah. Ini berarti pada kedua kantor cabang
tersebut dalam hal mitra kerja untuk keagenan/financial consultant menggunakan prinsip
wakalah/wakalah bil ujrah.
Akad wakalah bil ujrah ini dapat ditemui pada asuransi jiwa (life insurance) dan asuransi
umum (general insurance) misalnya pada produk asuransi syariah yang dikeluarkan oleh PT.
Takaful Indonesia yaitu produk takafulink alia yang merupakan produk unit link dari PT.
Asuransi Takaful Keluarga (ATK) dan takaful kendaraan bermotor yang merupakan produk
dari PT. Asuransi Takaful Umum (ATU). Akad wakalah bil ujrah pada PT. Asuransi Takaful
Keluarga mempunyai pengertian sebagai berikut :
1. Peserta memberikan amanah kepada Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola
premi yang disetorkan menjadi dana tabungan dan dana tabarru’
2. Peserta memberikan jasa (ujrah) atas pengelolaan dana tabarru’ kepada Asuransi
Takaful Keluarga sesuai ketentuan produk dan jasa tersebut akan mengurangi dana
tabungan peserta.
Akad wakalah bil ujrah ini dinyatakan secara tegas dalam polis asuransi yang dikeluarkan
oleh PT. Asuransi Takaful Umum, yaitu bahwa akad yang diberlakukan dalam polis adalah
akad wakalah bil ujrah. Adapun ketentuan akad wakalah bil ujrah tersebut adalah :
1. Wakalah bil ujrah adalah akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan
asuransi (takaful) untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain
dengan imbalan pemberian ujrah (fee);
2. Pengelola takaful menerima akad wakalah bil ujrah dari peserta sebagaimana
tercantum dalam polis;
3. Dalam akad wakalah bil ujrah ini, kontribusi yang dibayarkan oleh peserta memiliki
komposisi dana tabarru’ dan ujrah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam
Ikhtisar Polis;
4. Pengelola takaful menerima wewenang penuh dari peserta untuk melakukan kegiatan
pengelolaan atas risiko dan dana tabarru’;
5. Dalam hal terjadi defisit dana tabarru’, maka Takaful memberikan Al-Qardh Al-
Hasan;
6. Apabila pada akhir periode polis terdapat hasil positif yang diperoleh dari surplus
dana tabarru’ ditambah hasil investasi dana tabarru’ dikurangi dana cadangan teknis

17. akan dialokasikan kepada peserta sebagai pengembalian surplus tabarru’ dan
pengelola Takaful dengan proporsi sebagaimana tercantum pada ikhtisar polis dengan
ketentuan :
1. peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau tidak sedang
mengajukan klaim
2. peserta tidak membatalkan perjanjian/polis
3. terdapat surplus dana tabarru’ diakhir manfaat takaful
perhitungan pengembalian surplus peserta berdasarkan rumus :
keterangan :
1. prosentase pengembalian surplus tabarru’ (per tahun)
2. jumlah hari lunas : jumlah hari dihitung mulai dari tanggal pelunasan sampai dengan
tanggal akhir periode asuransi
3. 365 digunakan jika periode polis satu tahun atau kurang dari satu tahun
4. jangka waktu manfaat takaful digunakan jika periode polis lebih dari satu tahun
1. Semua obyek pertanggungan (manfaat takaful) yang berlaku dalam takaful ini harus
sesuai dengan Prinsip syariah Islam. Pengelola Takaful akan mengembalikan
kontribusi sejak awal manfaat takaful secara proporsional dengan obyek manfaat
takafulyang diperkenankan diterima di takaful. Apabila terdapat obyek manfaat
takaful yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang secara sengaja disembunyikan
oleh peserta pada saat penutupan atau diketahui oleh peserta pada periode manfaat
takaful dan tidak disampaikan kepada pengelola takaful, maka pengelola takaful tidak
wajib untuk membayar klaim terhadap obyek manfaat takaful tersebut.
Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa akad wakalah/wakalah bil ujrah
digunakan oleh perusahaan asuransi syariah dalam hal ini AJB Bumiputera 1912 Kantor
Cabang Syariah Yogyakarta dan PT. Takaful Indonesia (ATK dan ATU) Kantor Cabang
Yogyakarta dengan mitra kerjanya melalui perjanjian kerjasama dalam hal asuransi syariah
maupun peserta asuransi syariah melalui polis asuransi syariah. Akad wakalah/wakalah bil
ujrah antara perusahaan asuransi syariah dengan mitra usahanya dilakukan untuk menunjang
kegiatan operasional perusahaan asuransi syariah khususnya dalam hal pemasaran dengan
pemberian kuasa dan menunjuk peserorangan/lembaga perbankan/institusi lain untuk sebagai
wakil dari perusahaan dan diberi amanah untuk memberikan pelayanan dalam hal asuransi
syariah. Akad wakalah bil ujrah terjadi antara peserta dengan perusahaan asuransi syariah
melalui polis asuransi dimana peserta memberikan kuasa/amanah kepada perusahaan untuk
mengelola dananya berupa premi yang disetor dan perusahaan berhak untuk menerima fee
(ujrah) atas jasa pengelolaan tersebut dan apabila terdapat surplus dalam pengelolan maka
surplus akan dibagikan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian.
1.4 Akad Musyarakah
Musyarakah (joint-venture/syirkah) merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih
untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau
keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai
dengan kesepakatan.

18. Akad musyarakah ini kedua pihak menjadi pemilik modal dan pengelola dan terjadi
percampuran modal di dalamnya, modal ini dapat berupa modal finansial, modal non
finansial (keahlian/ketrampilan, kewirausahaan, barang perdagangan, kepercayaan/reputasi,
dan lain-lain) maupun percampuran antara modal finansial dengan non finansial dari para
pihak yang berserikat. Apabila dalam kerjasama ini terdapat keuntungan maka pembagian
keuntungan didasarkan pada nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh para pihak yang
berserikat, dan apabila terjadi kerugian maka pembagiannya didasarkan menurut porsi modal
masing-masing pihak yang berserikat.
Bentuk kerjasama dalam asuransi syariah merupakan bentuk kerjasama yang dilandasi oleh
prinsip musyarakah, dimana terdapat pihak yang mempunyai modal berupa dana dan ada
pihak lain yang tenaga, skill, serta profesionalisme. Perjanjian takaful ini merupakan
perjanjian kerjasama mutual yang mana pertimbangan dibutuhkan tidak hanya dari satu pihak
tetapi kedua pihak, sehingga pengelola juga secara sama terikat dengan perjanjian tadi dan
dalam ganti rugi maupun keuntungan.
Akad musyarakah dalam asuransi syariah ini dapat terjadi antara peserta
(individu/sekelompok) sebagai pemilik modal finansial dengan perusahaan asuransi syariah
sebagai pemilik modal non finansial dan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dana.
Perjanjian kerjasama dengan prinsip musyarakah ini dapat terjadi antara lembaga/perusahaan
lain baik lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan dengan perusahaan asuransi
ataupun antar perusahaan asuransi (coinsurance), dimana perusahaan tersebut saling
menanggung risiko (risk sharing) dan perusahaan asuransi memberikan manfaat asuransi
berupa perlindungan. Kerjasama antara perusahaan asuransi dalam coinsurance ini
dilatarbelakangi apabila salah satu perusahaan asuransi tersebut dalam memberikan
perlindungan dengan manfaat asuransi yang melebihi dari retensi perusahaan tetapi tidak
berkenan menggunakan reasuransi, sehingga untuk dapat menanggung risiko (berkaitan
dengan klaim) tersebut bekerjasama dengan perusahaan asuransi lain. Kerjasama saling
menanggung risiko (risk sharing) antar perusahaan asuransi apabila terjadi klaim ini
mempunyai prosentase pembagian yang sudah diperjanjikan dan diatur secara nasional
melalui lembaga asosiasi perasuransian.
Perjanjian dengan akad musyarakah ini dilakukan oleh PT. Takaful Indonesia dengan
perusahaan lain secara corporate yaitu dengan lembaga keuangan bank syariah seperti Bank
Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan juga PT. Pos Indonesia dalam rangka memberikan
pelayanan secara online, memberi kemudahan membayar premi, dan memberikan proteksi
kepada customer/nasabah/peserta dari lembaga/perusahaan yang bersangkutan melalui
asuransi syariah. Kerjasama ini biasa disebut sebagai cobranding dan tertuangdalam MoU.
Perjanjian kerjasama berupa cobranding ini dilakukan oleh PT. Takaful Indonesia yang
berkedudukan di Kantor Pusat. Contoh kerjasama cobranding antara PT. Takaful Indonesia
dengan Bank Muamalat dalam penyelenggaran, pemasaran produk asuransi fulprotek (kartu
investasi berasuransi) dan sekaligus memberikan proteksi kepada nasabah Bank Muamalat
yaitu seorang peserta akan berkedudukan sebagai nasabah Bank Muamalat sekaligus
mendapat perlindungan dari PT. Takaful Indonesia apabila mengikuti asuransi fulprotek
melalui Bank Muamalat dengan memilih paket fulprotek yang ditawarkan yaitu paket 175,
paket 275, paket 750 dengan prinsip wakalah bil ujrah. Contoh apabila seorang peserta
mengambil paket 175 maka calon peserta tersebut membuka tabungan pada Bank Muamalat
sebesar Rp 175.000,00 dimana Rp 100.000,00 untuk saldo awal tabungan dan Rp 75.000,00
untuk asuransi fulprotek dan dari Rp 75.000,00 tersebut nantinya akan dibagi untuk asuransi
sebesar Rp 50.500,00 dan untuk ujrah (Bank Muamalat) sebesar Rp 24.500,00. Kerjasama

19. cobranding ini juga dilakukan dengan PT. Pos Indonesia dalam hal PT. Pos Indonesia
sebagai tempat pembayaran premi dari para peserta PT. Takaful Indonesia, perjanjian ini
tertuang dalam MoU dan di dalamnya mengandung prinsip wakalah karena PT. Pos
Indonesia merupakan wakil dari PT. Takaful Indonesia dalam hal pembayaran.
Penerapan akad musyarakah pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah berupa perjanjian
kerjasama yang berkaitan dengan produk asuransi kumpulan dalam rangka mengcover
peserta dengan asuransi syariah. Contoh perjanjian kerjasama antara SDIT Salsabila Al
Muthi’in dengan AJB Bumiputera 1912 dalam memberikan perlindungan kepada siswa SDIT
Salsabila Al Muthi’in melalui produk asuransi jiwa kumpulan Ekawarsa dan kecelakaan diri.
Perjanjian kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan pengajuan surat permintaan asuransi
jiwa kumpulan syariah oleh SDIT Salsabila Al Muthi’in, terbitnya polis asuransi jiwa
kumpulan syariah dan untuk setiap siswa akan mendapat sertifikat peserta asuransi jiwa
kumpulan syariah.
Penulis berpendapat bahwa akad musyarakah digunakan oleh perusahaan asuransi syariah,
AJB Bumiputera 1912 dan PT. Takaful Indonesia, di Yogyakarta dalam hal melakukan
kerjasama dengan institusi/lembaga/perusahaan lainnya dalam hal asuransi syariah melalui
perjanjian kerjasama atau yang dikenal sebagai memorandum of understanding (MoU) oleh
perusahaan asuransi syariah ini. Perjanjian kerjasama ini dilakukan dalam rangka
memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal asuransi syariah melalui
lembaga/institusi tersebut.
1.5 Akad Mudharabah Musytarakah
Akad mudharabahmusytarakah ini merupakan perpaduan antara akad mudharabah dengan
musyarakah, dimana pengelola (mudharib) menyertakan modal atau dananya dalam
kerjasama investasi. Pedoman mengenai akad ini dalam asuransi syariah berdasarkan Fatwa
DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudharabahmusytarakah pada asuransi
syariah.
Akad ini boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah karena merupakan bagian dari
hukum mudharabah dan dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur
tabungan (saving) maupun yang tidak ada unsur tabungan (non saving). Perusahaan asuransi
dalam akad ini berkedudukan sebagai pengelola (mudharib) dan pemberi dana (musytarik)
bersama-sama dengan peserta. Dana perusahaan dan dana peserta ini akan diinvestasikan
secara bersama-sama dalam portofolio dan hasil investasi ini akan dibagi antara perusahaan
dengan peserta melalui salah satu alternatif cara pembagian, sebagaimana yang ditentukan
dalam Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudharabahmusytarakah
pada asuransi syariah, yaitu :
Alternatif pertama pembagian hasil investasi, yaitu :
1. Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai mudharib) dengan peserta
(sebagai shahibul mal) sesuai dengan nisbah bagi hasil
2. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai
mudharib) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dengan para peserta
sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing
Alternatif kedua pembagian hasil investasi, yaitu :

20. 1. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai
musytarik) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing
2. Bagian investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi sebagai musytarik
dibagi antara perusahaan asuransi sebagai mudharib dengan peserta sesuai dengan
nisbah yang disepakati
Berdasarkan fatwa tersebut, apabila dalam investasi tersebut mengalami kerugian maka
perusahaan asuransi sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau
dana yang disertakan.
Akad mudharabah musytarakah ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan
implementasi akad mudharabah yang diterapkan dalam kegiatan operasional PT. Takaful
Indonesia (ATK) pada umumnya dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang
Yogyakarta pada khususnya. Akad mudharabah musytarakah yang digunakan PT. Takaful
Indonesia (ATK) ini mengandung pengertian sebagai berikut :
1. Peserta memberikan amanah kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk
menempatkan dana tabungan dan dana tabarru’ dalam program investasi;
2. Peserta menyetujui untuk membagi hasil investasi dengan nisbah sesuai dengan
ketentuan produk
Adapun mengenai pembagian hasil investasinya PT. Asuransi Takaful Keluarga
menggunakan alternatif kedua berdasarkan Fatwa DSN-MUI tersebut, yaitu apabila
mengalami keuntungan akan dibagikan secara proporsional sesuai nisbah bagi hasil yang
terdapat dalam ketentuan produk asuransi syariah yang diikuti peserta setelah dikurangi
dengan modal PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai musytarik, jika hasil investasi tersebut
rugi maka kerugian akan ditanggung oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga selaku musytarik
namun peserta tetap mendapatkan bagiannya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah
ditentukan.
Berdasarkan pengertian mudharabah musytarakah yang digunakan PT. Takaful Indonesia
(ATK) tersebut dan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa
akad ini merupakan perjanjian kerjasama dalam hal investasi antara PT. Asuransi Takaful
Keluarga dengan peserta asuransi syariah dimana peserta berkedudukan sebagai pemberi
dana (musytarik) dan PT. Asuransi Takaful Keluarga berkedudukan sebagai pengelola
(mudharib) untuk menempatkan dan mengelola dana peserta dalam program investasi
berdasarkan amanah yang diterimanya dari peserta, untuk kemudian hasil investasi tersebut
akan dibagi secara proporsional berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan apabila
mengalami keuntungan dan apabila hasil investasi rugi maka kerugian akan ditanggung oleh
perusahaan asuransi sebagai musytarik.
Delil Khairat, 2006, “Konsep dan Operational Asuransi Syariah”, Materi Pelatihan Program Sertifikasi
Asuransi Syariah Tingkat Dasar Angkatan XX, AASI-LPKG BPPK Departemen Keuangan, Jakarta :
Tanggal 5 sd 7 Oktober 2006