materi pengantar bisnis Rizki Amelia Afriana, SE, MM

1. “Lingkungan Hukum”
Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem
hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat.
Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun
pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental,
khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu
Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan
sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum
Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia
menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam
lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan
dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem
hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturanaturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang
ada di wilayah Nusantara.

2. Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat
dan hukum publik.
Hukum privat sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik
mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan
umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan
pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara),
kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan
antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya
perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan
usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya
hukum publik adalah hukum yg mengatur hubungan antara negara
dengan warga negaranya.
Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik.
Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil
dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang
penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di
Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab
undang-undang hukum pidana (KUHP).
Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana
materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan
dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
(KUHAP).

3. Hukum tata negara
Adalah hukum yang mengatur tentang
negara, yaitu antara lain dasar pendirian,
struktur kelembagaan, pembentukan
lembaga-lembaga negara, hubungan
hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga
negara, wilayah dan warga negara.

4. Hukum tata usaha (administrasi) negara
Adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara.
Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah
dalam menjalankan tugasnya . Hukum administarasi negara
memiliki kemiripan dengan hukum tata
negara.Kesamaannya terletak dalam hal kebijakan
pemerintah ,sedangkan dalam hal perbedaan hukum tata
negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi/hukum dasar
yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan
kebijakan pemerintah,untuk hukum administrasi negara
dimana negara dalam "keadaan yang bergerak". Hukum tata
usaha negara juga sering disebut HTN dalam arti sempit.

5. Hukum
acara perdata Indonesia
Hukum acara perdata Indonesia adalah
hukum yang mengatur tentang tata cara
beracara (berperkara di badan peradilan)
dalam lingkup hukum perdata.

6. Hukum
antar tata hukum
Hukum antar tata hukum adalah hukum
yang mengatur hubungan antara dua
golongan atau lebih yang tunduk pada
ketentuan hukum yang berbeda.
Hukum adat di Indonesia
Hukum adat adalah seperangkat norma dan
aturan adat yang berlaku di suatu wilayah.

7. Hukum
Islam di Indonesia
Hukum Islam di Indonesia belum bisa ditegakkan secara
menyeluruh, karena belum adanya dukungan yang penuh dari
segenap lapisan masyarakat secara demokratis baik melalui
pemilu atau referendum maupun amandemen terhadap UUD
1945 secara tegas dan konsisten. Aceh merupakan satu-satunya
provinsi yang banyak menerapkan hukum Islam melalui
Pengadilan Agama, sesuai pasal 15 ayat 2 Undang-Undang RI
No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :
Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh
Darrussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan
peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut
kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan
khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang
kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

8. Lingkungan Pemerintah
Pemerintah telah banyak memberi bantuan pada
kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat, contohnya :
Bantuan dibidang transportasi

9. Bantuan pada perusahaan-perusahaan
kecil, misal bantuan modal

10. Bantuan dibidang komunikasi

11. Lingkungan Internasional
Merupakan suatu konsep keseluruhan yang luas
meliputi kegiatan dan masalah perekonomian dunia.
Maksudnya adalah kejadian apapun yang terjadi di
dunia, di luar negeri akan mempengaruhi perekonomian
di Indonesia karena kita telah memasuki pasar bebas
atau era globalisasi. Contohnya adalah apabila harga
minyak dunia naik, maka industri yang menggunakan
minyak dunia sebagai salah satu input produksinya pun
terpaksa harus menaikkan ongkos produksinya yang
tentu saja mengakibatkan barang yang di produksi harus
dijual dengan harga yang lebih mahal.