Sistem pemerintahan pusat terdiri atas lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling berinteraksi untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Lembaga legislatif meliputi MPR, DPR, dan DPD yang berperan membuat undang-undang, lembaga eksekutif diwakili oleh Presiden yang menjalankan kebijakan, dan lembaga yudikatif seperti MA dan MK yang mengawasi pelaksanaan hukum.

1. LOGO
Muhammad Ikhwan Fauzi
118000111
Yuli Rahmawati
118000016
Wenny Permata Sari
118000087

2. LOGO
SK: 3 MENGENAL SISTEM
PEMERINTAHAN TINGKAT
PUSAT

3. Kata Kunci
Sistem
Pemerintahan Pusat

4. NAMA KONSEP
1. SISTEM
Sistem adalah suatu keseluruhan yangterdiri atas beberapa bagian
yang mempunyai hubungan fungsional.
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sistem berarti
perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga
membentuk suatu totalitas: -- pencernaan makanan, pernapasan,
dan peredaran darah dl tubuh; -- telekomunikasi;
susunan yg teratur dr pandangan, teori, asas, dsb: -- pemerintahan
negara (demokrasi, totaliter, parlementer, dsb);

5. 2. PEMERINTAHAN
 Pemerintahan adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan
mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-
bagiannya
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pemerintahan berarti
 sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial,
ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya; semua; sekalian
 sekelompok orang yg secara bersama-sama memikul tanggung jawab
terbatas untuk menggunakan kekuasaan;
 penguasa suatu negara (bagian negara): ~ negeri dimisalkan pengemudi
negara; negara memerlukan ~ yg kuat dan bijaksana;
 badan tertinggi yg memerintah suatu negara (spt kabinet merupakan suatu
pemerintah): beberapa anggota DPR meminta supaya ~ segera
menyerahkan rancangan undang-undang itu ke DPR; jawaban ~ dibacakan
oleh Menteri Dalam Negeri;
 negara atau negeri (sbg lawan partikelir atau swasta): baik sekolah ~
maupun sekolah partikelir harus dibangun tiga tingkat;
 pengurus; pengelola: ~ perkebunan dan tambang;

6. 3. SISTEM PEMERINTAHAN
Sistem Pemerintahan adalah suatu
tatanan utuh yang terdiri atas berbagai
komponen pemerintahan yang bekerja
saling bergantungan dan memengaruhi
dalam mencapaian tujuan dan fungsi
pemerintahan.

7. 4. SISTEM PEMERINTAHAN PUSAT
Sistem pemerintahan tingkat pusat adalah
tatanan komponen pemerintahan pusat
sebagai peyelenggara pemerintahan di
tingkat pusat.

8. MENGENAL SISTEM PEMERINTAHAN
TINGKAT PUSAT
Ciri-ciri/ Karakteristik
Contoh
Nilai
Norma
Moral

9. Ciri Sistem Pemerintahan Pusat
Sistem pemerintahan pusat terdiri dari
1. Lembaga pemerintahan
2. Organisasi pemerintahan

10. Lembaga Pemerintahan
Menganut ajaran Trias Politika berasal dari
bahasa Yunani (Tri=tiga; As=poros/pusat;
Politika=kekuasaan), prinsip trias politika membagi
ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif
dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis
lembaga negara yang saling lepas (independen)
dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama
lain berdasarkan prinsip checks and balances.

11. adanya pemisahan kekuasaan ini, akan terjamin
kebebasan pembuatan undang-undang oleh
parlemen, pelaksanaan undang-undang oleh lembaga
peradilan, dan pelaksanaan pekerjaan negara sehari-
hari oleh pemerintah.

12. Macam Lembaga Pemerintahan Pusat
Yudikatif
Legislatif Eksekutif
KPU
BPK

13. Lembaga Legislatif
Fungsi
Lembaga negara yang termasuk
lembaga Legislatif
Pengertian

14. Pengertian Lembaga Legislatif
Legislatif adalah struktur politik yang
fungsinya membuat undang-undang. Di masa
kini, lembaga tersebut disebut dengan Dewan
Perwakilan Rakyat (Indonesia), House of
Representative (Amerika Serikat), ataupun
House of Common (Inggris). Lembaga-lembaga
ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum
yang diadakan secara periodik dan berasal dari
partai-partai politik.

15. Lembaga Negara yang Termasuk
Lembaga Legislatif
MPR
DPR
DPD

16. MPR
 MPR
 MPR singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Anggota MPR adalah seluruh anggota DPR dan DPD
yang dipilih melalui pemilu.
 Sidang istimewa MPR dilakukan lebih dari satu kali
dalam jangka waktu lima tahun.
 Tugas dan wewenang MPR:
– Mengubah dan menetapkan UUD.
– Melantik presiden dan wakil presiden.
– Memberhentikan presiden/wakil presiden
dalam jabatannya dalam UUD.
 Hak anggota MPR yaitu mengajukan usul perubahan
pasal-pasal UUD dan menentukan sikap serta pilihan
dalam pengambilan putusan ( hak imunitas dan hak
protokoler).

17. DPR
 DPR adalah lembaga negara yang memegang
kekuasaan, membentuk UU. Anggota DPR berasal dari
partai politik yang dipilih melalui pemilu yang berjumlah
550 orang dan diresmikan dengan keputusan presiden.
Tugas dan wewenang DPR:
 Membentuk UU yang dibahas bersama presiden untuk
mendapat persetujuan bersama
 Membahas dan memberikan persetujuan PERPU
 Menetapkan APDN bersama presiden dengan
pertimbangan DPD
 Memilih anggota BPK dengan memperhatikan
pertimbangan BPD
 Memberikan persetujuan kepada presiden atas
pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi
yudisial.

18. DPD
Tugas dan wewenang DPD:
 Mengajukan kepada DPR tentang RUU yang berkaitan
dengan otoda, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah
serta pengelolahan SDAdan SDE
 Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama
 Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU
mengenai otoda, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah
serta pengelolahan SDAdan SDE, melaksanaan APBN,
kajak, pendidikan dan agama.

19. Fungsi Lembaga Legslatif
Michael G. Roskin, et.al, terdapat beberapa fungsi
dari kekuasaan legislatif sebagai berikut :
1. Lawmaking adalah fungsi membuat undang-undang.
2. CONSTITUENCY WORK adalah fungsi badan
legislatif untuk bekerja bagi para pemilihnya.
3. SUPERVISION AND CRITISM OF GOVERNMENT,
berarti fungsi legislatif untuk mengawasi jalannya
pelaksanaan undang-undang oleh presiden/perdana
menteri, dan segera mengkritiknya jika terjadi
ketidaksesuaian.
4. EDUCATION adalah fungsi DPR untuk memberikan
pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
5. REPRESENTATION, merupakan fungsi dari anggota
legislatif untuk mewakili pemilih.

20. Lembaga Eksekutif
Fungsi
Lembaga negara yang termasuk
lembaga Eksekutif
Pengertian

21. Pengertian Lembaga Eksekutif
Eksekutif adalah kekuasaaan untuk
melaksanakan undang-undang yang
dibuat oleh Legislatif. Eksekutif di era
modern negara biasanya diduduki oleh
Presiden.

22. Lembaga negara yang termasuk lembaga
Eksekutif
Presiden
 Kewenangan presiden:
 Memberikan grasi/ampunan kepada orang yang telah
dijatuhi hukuman
 Memberikan amnesti/pengampunan kepada
seseorang/sekelompok orang yang telah melakukan
tindakan pidana tertentu
 Memberikan abolisi/penghapusan suatu peristiwa pidana
 Memberikan rehabilitasi/pemulihan nama seseorang

23. Fungsi Lembaga Eksekutif
1. HEAD OF GOVERNMENT, artinya adalah kepala
pemerintahan. Presiden atau Perdana Menteri yang
melakukan kegiatan eksekutif sehari-hari. Misalnya
mengangkat menteri-menteri, menjalin perjanjian
dengan negara lain, dll.
2. COMMANDER IN CHIEF adalah fungsi mengepalai
angkatan bersenjata.
3. CHIEF DIPLOMAT, merupakan fungsi eksekutif untuk
mengepalai duta-duta besar yang tersebar di
perwakilan negara di seluruh dunia.
4. DISPENSER OF APPOINTMENT merupakan fungsi
eksekutif untuk menandatangani perjanjian dengan
negara lain atau lembaga internasional.
5. CHIEF LEGISLATION, adalah fungsi eksekutif untuk
mempromosikan diterbitkannya suatu undang-undang.

24. Lembaga Yudikatif
Fungsi
Lembaga negara yang termasuk
lembaga Yudikatif
Pengertian

25. Pengertian Lembaga Yudikatif
Lembaga yudikatif adalah lembaga
yang mempunyai kewenangan mengawasi
pelaksanaan UUD dan bersifat
independent (bebas dari campur tangan
siapa pun).

26. Lembaga negara yang termasuk lembaga
Yudikatif
Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Komisi Yudisial (KY)

27. Mahkamah Agung (MA)
MA adalah badan yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman tertinggi yang memiliki a
pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang
sekretaris.
Tugas dan wewenang MA:
Menyelengggarakan peradilan
Mengawasi peradilan yang ada dibawahnya.
Memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga-
lembaga tinggi lainnya.
Memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang
dianggap perlu kepada pengadilan di semua
lingkungan

28. Mahkamah Konstitusi (MK)
MK adalah lembaga kekuasaan kehakiman
yang memiliki peranan penting dalam menegakkan
konstitusi dan prinsip negara hukum.
Tugas dan wewenang MK:
Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final.
Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai
dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil
presiden menurut UUD 1945.
Memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah atau
warga masyarakat untuk memberi keterangan.

29. Komisi Yudisial (KY)
Komisi yudisial adalah salah satu lembaga yudikatif
yang bersifat mandiri yang anggotanya dipilih karena
pengetahuan dan pengalamannya di bidang hukum dan
kejujurannya.
Wewenang komisi yudisial:
 mengusukan pengangkatan hakip agung kepada DPR.
 menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta
menjaga perilaku hakim.
 Tugas komisi yudisial :
 Melakukan pendaftaran calon hakim agung.
 Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung.
 Menetapkan calon hakim agung.
 Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

30. Fungsi Lembaga Yudikatif
Fungsi-fungsi Yudikatif yang bisa dispesifikasikan
kedalam daftar masalah hukum berikut:
1. Criminal Law, penyelesaiannya biasanya dipegang
oleh pengadilan pidana yang di Indonesia sifatnya
berjenjang, dari Pengadilan Negeri (tingkat kabupaten),
Pengadilan Tinggi (tingkat provinsi, dan Mahkamah
Agung (tingkat nasional).
2. Civil law juga biasanya diselesaikan di Pengadilan
Negeri, tetapi khusus umat Islam biasanya dipegang
oleh Pengadilan Agama.
3. Constitution Law, kini penyelesaiannya ditempati oleh
Mahkamah Konstitusi. Jika individu, kelompok,
lembaga-lembaga negara mempersoalkan suatu
undang-undang atau keputusan, upaya penyelesaian
sengketanya dilakukan di Mahkamah Konstitusi.

31. 4. Administrative Law, penyelesaiannya dilakukan
di Pengadilan Tata Usaha Negara, biasanya
kasus-kasus sengketa tanah, sertifikasi, dan
sejenisnya.
5. International Law, tidak diselesaikan oleh
badan yudikatif di bawah kendali suatu negara
melainkan atas nama Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB).

32. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
BPK adalah badan yang bertugas
memeriksa tentang ke
Kewenangan BPK, yaitu :
Memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan Negara.
Menyerahkan hasil pemeriksaan
keuangan Negara kepada DPR, DPD, dan
DPRD sesuai kewenangannya.
Memeriksa semua pelaksanaan APBN.
uangan Negara.

33. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
KPU adalah lembaga Negara yang
melaksanakan pemilu dan bersifat
nasional, tetap, serta mandiri.
Tugas dan wewenang, yaitu :
Merencanakan penyelenggaraan pemilu.
Mengordinasikan, menyelenggarakan dan
mengendalikan semua tahapan pelaksanaan
pemilu.
Menetapkan peserta pemilu.
Melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan
pemilu dan sebagainya.

34. Macam Lembaga Pemerintahan Pusat
Presiden
Wakil Presiden
Menteri
Sekretariat Kabinet
Lembaga Pemerintah
Nondepartemen (LPND)
Kejaksaan
Badan Ekstra Struktural
Badan Independen

35. Presiden
Presiden mempunyai kewenangan yang lain di
antaranya sebagai berikut.
 Mengangkat duta dan konsul.
Duta adalah orang yang mewakili suatu negara di
negara lain. Konsul adalah orang yang mewakili suatu
negara di kota negara lain. Konsul berada di bawah
kedutaan besar.
 Menerima penempatan duta negara lain.
Dalam pengangkatan duta dan penerimaan duta negara
lain, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR.

36. Wakil Presiden
Wakil presiden mempunyai tugas sebagai berikut.
 Melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari
 Melaksanakan tugas-tugas khusus kenegaraan yang
diberikan presiden, jika presiden.
berhalangan.
 Menggantikan jabatan presiden apabila presiden berhenti,
diberhentikan, atau meninggal
dunia.
 Susunan organisasi setwapres antara lain sebagai berikut.
 Sekretaris wakil presiden.
 Deputi bidang politik.
 Deputi bidang ekonomi.
 Deputi bidang kesra.
 Deputi bidang dukungan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.
 Deputi bidang administrasi.

37. Menteri
Menteri dibagi menjadi 3, yaitu menteri coordinator,
menteri departemen, dan menteri Negara.
 Menteri coordinator mempunyai tugas untuk
menghubungkan atau melakukan kerjasama antara satu
menteri dengan menteri yang lainnya.
 Menteri Departemen ialah menteri yang memimpin
departemen. Departemen merupakan badan pelaksana
pemerintah yang dibagi menurut bidang-bidangnya
masing-masing atau per departemen.
 Menteri Negara ialah menteri yang menangani bidang
khusus yang tidak ditangani oleh menteri departemen

38. Sekretariat Kabinet
Sekretariat Kabinet adalah lembaga
pemerintah yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Adapun tugasnya memberikan dukungan staf
dan pelayanan administrasi kepada presiden
selaku kepala pemerintahan dalam
menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan
Negara. Sekretaris Kabinet pada masa kabinet
Indonesia Bersatu adalah Sudi Silalahi. Jadi,
sekretaris cabinet merupakan pejabat setingkat
menteri.

39. Lembaga Pemerintah Nondepartemen
(LPND)
Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND)
adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk
melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari
presiden. Kepala LPND berada di bawah presiden dan
bertanggung jawab langsung kepada presiden.
 LPND diantaranya :
 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
 Badan Intelejen Negara (BIN)
 Badan Kepegawaian Negara (BKN)
 Badan Koordinasi keluarga Berencana nasional
(BKKBN)
 Dan lain-lain.

40. Kejaksaan
Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung.
Jaksa Agung dipilih langsung oleh
presiden. Oleh karena itu jaksa agung
bertanggung jawab terhadap presiden.
Lembaga kejaksaan adalah lembaga yang
bertugas mengajukan tuntutan di muka
pengadilan terhadap para pelaku
kejahatan.

41. Badan Ekstra Struktural
Badan Ekstra Struktural adalah lembaga yang
dibentuk untuk memberi pertimbangan kepada presiden
atau menteri dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan
kegiatan tertentu. Lembaga ini juga membantu tugas
tertentu dari suatu departemen. Lembaga ini bersifat
ekstra struktural. Lembaga ini dapat dikepalai oleh
menteri. Bahkan wakil presiden atau presiden itu sendiri.
Berikut contoh Badan Ekstra Struktural
 Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
 Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)
 Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek)
 Badan pelaksana APEC
 Dan lain-lain.

42. Badan Independen
Badan Independen adalah lembaga yang
dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja
secara independen. Berikut contoh Badan
Independen
Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (komnas
HAM)
Komisi Nasional Antikekerasan terhadap
Perempuan (Komnas Perempuan)
Dan lain-lain.

43. Tentara Nasional Indonesia ( TNI) dan
Kepolisian Negara RI (Polri)
TNI dipimpin oleh seorang panglima. Panglima TNI
dipilih oleh presiden dengan persetujuan DPR. TNI
dibagi menjadi 3 angkatan, yaitu angkatan darat,
angkatan udara, dan angkatan laut. Setiap angkatan
dipimpin oleh seorang kepala staff. TNI bertugas
menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) dari ancaman dari luar maupun dari dalam.
Demikian juga dengan Polri. Polri juga termasuk
lembaga Negara. Kepolisian dipimpin oleh Kepala
Kesatuan Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri dipilih
presiden dengan persetujuan DPR. Kepolisian bertugas
menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

44. Nilai
 Jujur : setiap anggota pemerintah dalam melaksanakan kebijakan
harus jujur agar tujuan kebijakan tersebut tercapai.
 Disiplin : setiap keputusan yang diambil harus dilaksanakan dengan
baik oleh anggota pemerintah.
 Semangat kebangsaan : pemerintah dalam membuat kebijakan
selalu berfikir dan beertindak dengan mengutamakan kepentingan
bangsa dan bersama di atas kepentingan diri maupun kelompok.
 Cinta tanah air : kebijakan yang di buat harus berdasarkan rasa
cinta tanah air. Menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan
penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan
fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa.
 Peduli lingkungan :kebijakan yang dibuat pemerintah harus
mempertimbangkan tentang lingkungan.
 Tanggung jawab : setiap anggota pemerintah dan masyarakat harus
melaksanakan kebijakan dengan penuh tanggung jawab.

45. Moral
Positif :
Negara akan berkembang bila pejabat
disiplin dalam melaksanakan kewajiban
dan sesuai dengan peraturan.
Negatif :
1. Negara tidak akan dapat berkembang bila
para pejabatnya banyak yang korupsi.
2. Negara akan hancur bila pejabat
seenaknya dalam mejalankan tugas.

46. Norma
Norma Hukum : norma yang mengatur hidup
manusia yang berlaku secara umum dan bersumber
dari hati nurani manusia. aturan tertulis yang dibuat
oleh penguasa negara untuk mengatur warga
negaranya. Contohnya pejabat melaksanakan
tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Norma Kesusilaan : norma yang mengatur hidup
manusia yang berlaku secara umum dan bersumber
dari hati nurani manusia. Contohnya jujur dalam
melaksanan tugas.

47. LOGO