SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 7
PERKAWINAN DI LUAR
INDONESIA
Pasal 56 UUP
Perkawinan di luar Indonesia
• Perkawinan di luar Indonesia antara dua
orang warganegara Indonesia atau
seorang warganegara Indonesia dengan
warganegara asing adalah sah bilamana
dilakukan menurut hukum yang berlaku di
negara di mana perkawinan itu
dilangsungkan dan bagi warganegara
Indonesia tidak melanggar ketentuan
undang-undang ini.
Perkawinan di luar Indonesia
• Dalam waktu 1 tahun setelah suami istri
itu kembali di wilayah Indonesia, surat
bukti perkawinan mereka harus
didaftarkan di Kantor Pencatatan
Perkawinan tempat mereka tinggal.
Perkawinan di Luar Indonesia
• Harus memenuhi syarat perkawinan
materil absolut dan relatif UU No. 1 Tahun
1974.
• Syarat formilnya mengikuti hukum
perkawinan dari negara dimana
perkawinan itu dilangusngkan.
Contoh
• Dua orang warga negara Indonesia
melangsungkan perkawinan di Thailand
• Mereka harus memenuhi syarat
perkawinan materil absolut dan relatif
UUP.
• Syarat formalnya mengikuti hukum
Thailand.
Contoh
• Seorang WNI mau menikah dengan WN
Pakistan di Pakistan.
• WNI harus memenuhi syarat materil
absolut dan relatif menurut UUP
sedangkan syarat formilnya menurut
hukum Pakistan.
• WN Pakistan harus memenuhi syarat
materil dan formil hukum Pakistan.
Perkawinan di luar indonesia

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Rizqy Putra
 
hak dan kewarganegaraan
hak dan kewarganegaraanhak dan kewarganegaraan
hak dan kewarganegaraan
Dina Destiana
 
pentadbiran undang-undang islam di malaysia
pentadbiran undang-undang islam di malaysiapentadbiran undang-undang islam di malaysia
pentadbiran undang-undang islam di malaysia
ustzm0den
 
Uu 32 1954 Jo Uu 22 1946
Uu 32 1954 Jo Uu 22 1946Uu 32 1954 Jo Uu 22 1946
Uu 32 1954 Jo Uu 22 1946
guest150909
 

Was ist angesagt? (17)

Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
 
Peraturan per uu kls 5
Peraturan per uu kls 5Peraturan per uu kls 5
Peraturan per uu kls 5
 
Gender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaGender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesia
 
Peraturan pkn
Peraturan pknPeraturan pkn
Peraturan pkn
 
09 hukum perkawinan adat
09 hukum perkawinan adat09 hukum perkawinan adat
09 hukum perkawinan adat
 
asas perkawinan
asas perkawinanasas perkawinan
asas perkawinan
 
hak dan kewarganegaraan
hak dan kewarganegaraanhak dan kewarganegaraan
hak dan kewarganegaraan
 
pentadbiran undang-undang islam di malaysia
pentadbiran undang-undang islam di malaysiapentadbiran undang-undang islam di malaysia
pentadbiran undang-undang islam di malaysia
 
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
 
asas asas perkawinan - perceraian adat
 asas asas perkawinan - perceraian adat asas asas perkawinan - perceraian adat
asas asas perkawinan - perceraian adat
 
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
 
UU NOMOR 12 YAHUN 1996
UU NOMOR 12 YAHUN 1996UU NOMOR 12 YAHUN 1996
UU NOMOR 12 YAHUN 1996
 
Uu 07 1950 Uuds
Uu 07 1950 UudsUu 07 1950 Uuds
Uu 07 1950 Uuds
 
Hukum perkawinan adat
Hukum perkawinan adatHukum perkawinan adat
Hukum perkawinan adat
 
Ppt konseling keluarga
Ppt konseling keluargaPpt konseling keluarga
Ppt konseling keluarga
 
Tinjauam Umum Hukum Keluarga Islam
Tinjauam Umum Hukum Keluarga IslamTinjauam Umum Hukum Keluarga Islam
Tinjauam Umum Hukum Keluarga Islam
 
Uu 32 1954 Jo Uu 22 1946
Uu 32 1954 Jo Uu 22 1946Uu 32 1954 Jo Uu 22 1946
Uu 32 1954 Jo Uu 22 1946
 

Andere mochten auch

Andere mochten auch (8)

Google + - Re structure
Google + - Re structureGoogle + - Re structure
Google + - Re structure
 
The Analysis of Google
The Analysis of GoogleThe Analysis of Google
The Analysis of Google
 
Organizational and strategic analysis of GOOGLE
Organizational and strategic analysis of GOOGLEOrganizational and strategic analysis of GOOGLE
Organizational and strategic analysis of GOOGLE
 
Google Ppt
Google PptGoogle Ppt
Google Ppt
 
Everything You Need To Know About Google Plus
Everything You Need To Know About Google PlusEverything You Need To Know About Google Plus
Everything You Need To Know About Google Plus
 
Presentation on-google
Presentation on-googlePresentation on-google
Presentation on-google
 
All about Google
All about GoogleAll about Google
All about Google
 
Can We Assess Creativity?
Can We Assess Creativity?Can We Assess Creativity?
Can We Assess Creativity?
 

Ähnlich wie Perkawinan di luar indonesia (15)

Warga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdfWarga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdf
 
Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan
 
KEWARGANEGARAAN.pptx
KEWARGANEGARAAN.pptxKEWARGANEGARAAN.pptx
KEWARGANEGARAAN.pptx
 
Kewarganegaraa1
Kewarganegaraa1Kewarganegaraa1
Kewarganegaraa1
 
Undang undang no-62_tahun_1958
Undang undang no-62_tahun_1958Undang undang no-62_tahun_1958
Undang undang no-62_tahun_1958
 
Undang undang no 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan
Undang undang no 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraanUndang undang no 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan
Undang undang no 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 
Uu no.12 tahun 2006
Uu no.12 tahun 2006Uu no.12 tahun 2006
Uu no.12 tahun 2006
 
Warga Negara Indonesia
Warga Negara IndonesiaWarga Negara Indonesia
Warga Negara Indonesia
 
Uudrt 16 1957
Uudrt 16 1957Uudrt 16 1957
Uudrt 16 1957
 
UU No 12 th 2006 tentang Kewarganegaraan
UU No 12 th 2006 tentang KewarganegaraanUU No 12 th 2006 tentang Kewarganegaraan
UU No 12 th 2006 tentang Kewarganegaraan
 
hak dan kewajiban warga negara
hak dan kewajiban warga negarahak dan kewajiban warga negara
hak dan kewajiban warga negara
 
Penegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanPenegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status Kewarganegaraan
 
perbandingan-perkawinan-BW-dg-UUP.pdf
perbandingan-perkawinan-BW-dg-UUP.pdfperbandingan-perkawinan-BW-dg-UUP.pdf
perbandingan-perkawinan-BW-dg-UUP.pdf
 
PPKN (Hak & Kewajiban)
PPKN (Hak & Kewajiban)PPKN (Hak & Kewajiban)
PPKN (Hak & Kewajiban)
 

Mehr von Sigit Riono (13)

Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
 
Hukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusiHukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusi
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
 
Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013
Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013
Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013
 
Hukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusiHukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusi
 
Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013
Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013
Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013
 
3 diagram matriks baris dan kolom
3 diagram matriks baris dan kolom3 diagram matriks baris dan kolom
3 diagram matriks baris dan kolom
 
Otonomi Daerah
Otonomi DaerahOtonomi Daerah
Otonomi Daerah
 
Hukum lingkungan
Hukum lingkunganHukum lingkungan
Hukum lingkungan
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Pidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaanPidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaan
 
Stelsel pemidanaan
Stelsel pemidanaanStelsel pemidanaan
Stelsel pemidanaan
 
Kemahiran Bantan Hukum
Kemahiran Bantan HukumKemahiran Bantan Hukum
Kemahiran Bantan Hukum
 

Kürzlich hochgeladen

Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Sumardi Arahbani
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
Sumardi Arahbani
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
muhammadrezza14
 

Kürzlich hochgeladen (9)

interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
 
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
 
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanPotensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
 

Perkawinan di luar indonesia

  • 2. Perkawinan di luar Indonesia • Perkawinan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini.
  • 3. Perkawinan di luar Indonesia • Dalam waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat mereka tinggal.
  • 4. Perkawinan di Luar Indonesia • Harus memenuhi syarat perkawinan materil absolut dan relatif UU No. 1 Tahun 1974. • Syarat formilnya mengikuti hukum perkawinan dari negara dimana perkawinan itu dilangusngkan.
  • 5. Contoh • Dua orang warga negara Indonesia melangsungkan perkawinan di Thailand • Mereka harus memenuhi syarat perkawinan materil absolut dan relatif UUP. • Syarat formalnya mengikuti hukum Thailand.
  • 6. Contoh • Seorang WNI mau menikah dengan WN Pakistan di Pakistan. • WNI harus memenuhi syarat materil absolut dan relatif menurut UUP sedangkan syarat formilnya menurut hukum Pakistan. • WN Pakistan harus memenuhi syarat materil dan formil hukum Pakistan.