Dokumen tersebut membahas hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lain seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, hukum, dan psikologi. Ilmu politik memiliki keterkaitan erat dengan ilmu-ilmu tersebut karena mempelajari aspek-aspek manusia dan masyarakat dalam berbagai dimensi.

1. HUBUNGAN ILMU POLITIK
DENGAN ILMU SOSIAL LAINYA

2. DAFTAR ISI
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP
MANFAAT ATAU KEGUNAAN
PENDEKATAN DAN METODELOGI PENELITIAN
KONSEP DASAR
HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN
SEJARAH
GEOGRAFI
EKONOMI
SOSIOLOGI
ANTHROPOLOGI
HUKUM
PSIKOLOGI

3. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP
Secara bahasa politik berasal dari kata yunani yang
berarti menurut zaman yunani kuno pada zaman
aristoteles adalah kota Terbaik.
Secara istilah politik adalah kajian tentang
negara,tujuan-tujuan negara ,dan lembaga-lembaga
yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu
hubungan antara negara dengan warga negaranya
serta dengan negara-negara lain.

4. MANFAAT DAN KEGUNAAN
Perseppektif Intelektual = untuk menelaah kesalahan-
kesalahan yang di buat oleh para penguasa dan berusaha
untuk mengurangi ke tidak tahuan dari mereka yang dikuasai.
Persepektif Politik = Bahwa pandangan intelektual
mengenai politik tidak banyak berbeda dengan pandangan
politisi.
Persepektif Ilmu Politik = Politik sebagai ilmu menaruh
perhatian pada dalil -dalil, keabsahan , percobaan , hukum ,
keragaman , dan pembentukan asas-asas yang universal.

5. PENDEKATAN DAN METODELOGI
PENELITIAN
Pendekatan
• Menggunakan sumber data alamiah
sebagai sumber data langsung.
• Bersifat deskriptif,analitik,menekankan
proses,dan bersifat induksi.
KUALITATIF
• Mencoba memelihara diri dari
pengaruh koleksi data.
• Dibentuk melalui tes,menguji,dan
menstandarisasi daftar observasi baik
wawancara maupun observasi.
KUALITATIF

6. PENDEKATAN DAN METODELOGI
PENELITIAN
Metodelogi
• Penarikan kesimpulan dari
khusuh ke umum.
• Lebih banyak penelitian
kualitatif.
INDUKSI
• Penarikan kesimpulan dari
umum ke khusus
• Lebih banyak penelitian
kuantitatif.
DEDUKSI

7. KONSEP-KONSEP POLITIK
KEKUASAAN
NEGARA
OPOSISI SISTEM
POLITIK
PEMERINTAH
KEDAULATAN
KONTROL
SOSIAL
LEGITIMASI
DEMOKRASI

8. KONSEP-KONSEP POLITIK
PEMILIHAN
UMUM
PERSAMAAN
VOTING DEMONSTRASI
PARTAI POLITIK
DESENRALISASI
HAK ASASI
MANUSIA

9. HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN SEJARAH
Sejarah adalah deskriptif kronologis peristiwa dari zaman
silam. Sejarah merupakan penghimpunan kejadian-kejadian
konkret di masa lalu. Ilmu politik tak terbatas pada apa
yang terdapat dalam sejarah. Mengetahui sejarah politik
suatu Negara belum memberikan gambaran yang tepat
tentang keadaan politik negera itu di masa lampau dan
masa yang akan datang. Sejarah hanya mencatat apa yang
pernah terjadi, sedang ilmu politik disamping menyelidiki
apa yang pernah terjadi, juga apa yang kini sedang
berlangsung dan mengadakan ramalan hari depan suatu
masyarakat, ditinjau dari segi politik.
Politik membutuhkan sejarah dan hampir semua peristiwa
histories adalah peristiwa politik. Ilmu politik memperkaya
materinya dengan peristiwa sejarah, mengadakan
perbandigan dari buku-buku sejarah. Sejarah merupakan
gudang data bagi ilmu politik

10. HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN GEOGRAFI
Segala penyelidikan atas kehidupan manusia tidak akan
bermanfaat dan tidak akan sempurna jika penyelidikan itu
tidak meliputi keadaan geografi. Dengan kata lain kehidupan
manusia akan dipengaruhi oleh letak geografi, luas wilayah,
kekayaan alam, iklim dsb. Misalnya letak geografis
menentukan apakan suatu Negara akan menjadi Negara “land
power” atau “sea power” demikian juga letak suatu Negara
akan mempengaruhi dalam diplomasi dan strategi perang.
Dalam hal ini, terdapat cabang geografi, yaitu geopolitik yang
memberikan penafsiran geografis atas hubungan-hubungan
internasional. Geopolitik berusaha melukiskan hubungan yang
erat antara factor-faktor geografis dan peristiwa-peristiwa
politik.
Bagi sarjana-sarjana Jerman seperti Haushofer, kekalahan
Jerman dalam PD I terutama disebabkan oleh apa yang
mereka sebut dengan “kekalahan geografis” peristiwa
tersebut menunjukkan betapa eratnya hubungan ilmu politik
dengan geografi.

11. HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN EKONOMI
Ilmu politik dan Ekonomi sejak dulu sampai sekarang
selalu sangat erat hubungannya. Dalam setiap tindakan
politik ada aspek ekonominya, demikian pula struktur
perekonomian suatu masyarakat dapat mempengaruhi
lembaga-lembaga politik yang sudah ada. Pada zaman
Yunani, ilmu politik mengatur kehidupan politik orang-
orang Yunani, sedangkan ekonomi (oikonomos)
mengatur kemakmuran material dari warga negara
Yunani. Pada abad 17, Montchretien de Watteville
memperkenalkan istilah “Ekonomi Politik” yang
menggambarkan begitu eratnya ilmu politik dan
Ekonomi. Pada akhir PD I di Inggris dikemukakan ide
tentang Negara kesejahteraan (Welfare state) artinya
Negara Mensejahterakan rakyatnya, bukan sekedar
“Negara penjaga malam”.

12. HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN SOSIOLOGI
Menurut Giddings, sarjana-sarjana ilmu politik harus
menlengkapi dirinya dengan pengetahuan dasar sosiologi,
karena sosiologi sebagai ilmu masyarakat dengan hasil-hasil
penyelidikannya, menyebabkan ilmu politik tidak perlu lagi
mengadakan penyelidikan yang telah dihasilkan oleh
sosiaologi tersebut. Sosiologi meliputi berbagai cabang
pengetahuan antara lain sosiaologi tentang kejahatan,
sosiologi pendidikan, sosiologi agama, sosiologi politik dan
sebagainya.
Terutama sosiologi politik, sangat erat hubungannya
dengan ilmu politik, sebab sosiologi politik bagian dari
sosiologi yang menganalisis proses-proses yang menitik
beratkan pada dinamika tingkahlaku politik. Sebagaimana
tingkahlaku itu dipengaruhi oleh berbagai proses spsoal,
seperti kerjasama, persaingan, konflik dsb. Hal-hal tersebut
juga dianalisis oleh ilmu politik.

13. HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ANTROPOLOGI
Antropologi budaya menyelidiki aspek-aspek cultural dari setiap
hidup bersama dimasa lampau dan masa kini. Sebagai ilmu yang
mempelajari kebudayaan masyarakat, maka hasil-hasil
penyelidikan antropologi dapat bermanfaat bagi ilmu politik.
Terutama hasil-hasil penyelidikan kebudayaan dimasa lampau
yang meliputi semua aspek cultural masyarakat, termasuk ide-ide
dan lembaga-lembaga politiknya, dapat dijelaskan kepada
sarjana-sarjana ilmu politik menjadi timbul suatu pertumbuhan
dan perkembangan ide-ide dan lembaga-lembaga politik itu salah
satu konsep antropologi budaya yang merupakan penemuan
yang penting adalah “konsep kebudayaan” (culture concept)
sebagaimana dikembangkan oleh Ralph Tipton dan sarjana-
sarjana antropologi lainnya. Konsep ini menyatakan eratnya
hubungan antara kebudayaan sesuatu masyarakat dengan
kepribadian individu-individu dari masyarakat itu, antara
kebudayaan dengan lembaga-lembaga dan ide-ide terdapat yang
terdapat dalam masyarakat itu. Kebudayaan memberikan corak
dan ragam pada lembaga-lembaga dan ide-ide dalam masyarakat
itu.

14. HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN HUKUM
Setiap masyarakat baik moderen maupun primitive harus
berdasarkan kepada ketertiban. Hukum dibuat, dijalankan
dan dipertahankan oleh suatu kekuasaan. Pada saat ini,
kekuasaan itu adalah Negara. Dalam hal ini sudah nampak
hubungan antara ilmu politik dan ilmu hukum, yaitu dalam
peranan Negara sebagai pembentuk hukum dan dalam
objek ilmu hukum itu sendiri yaitu hukum. Ilmu politik juga
menyelidiki hukum tetapi tidak menitik beratkan pada segi-
segi teknis dari hukum, melainkan terutama
menitikberatkan pada hukum sebagai hasil persaingan
kekuatan-kekuatan social, sebagai hasil dari factor-faktor
kekuasaan.
Hukum juga merupakan salah satu diantara sekian banyak
“alat politik” yang dapat digunakan untuk mewujudkan
kebijakan penguasa dan Negara. Tidak semua bagian
hukum positif mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu
poltik, misalnya: hukum public dan hukum Negara adalah
yang paling erat hubungannya, sedang hukum perdata atau
hukum dagang relative kecil hubungannya.

15. HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN PSIKOLOGI
Proses pendekatan ilmu politik banyak memakai hukum-hukum dan
dalil-dalil psikologi dalam menjelaskan gejala-gejala politik dan
penyelidikan tentang motif-motif yang menjadi dasar setiap proses
politik. Sarjana psikologi mengembangkan pendapat-pendapat mereka
tentang naluri, emosi, dan kebiasaan individu atau “psyche” seseprang.
Pengetahuan “psyche” seseorang dapat menjelaskan seluruh tingkah
laku dan sikal orang itu. Dalam penyelidikan pendapat umum,
propaganda, parpol, masalah kepemimpinan dan revolusi amat banyak
dipergunakan hukum-hukum dan dalil-dalil psikologi itu.
Jika dahulu psikologi agak diabaikan dalam penyelidikan ilmu politik,
dewasa ini keadaan itu berubah. Pengetahuan psikologi diperlukan
dimanapun dan kapanpun diadakan penyelidikan politik secara ilmiah.
Menurut Lasswell, di AS kini ilmu politik sedang mengalami peninjauan
kembali atas metode serta peristilahannya. Peninjauan kembali ini
terutama disebabkan oleh pengalaman dalam pelaksanaan prosedur-
prosedur psikologis dalam penyelidikan ilmu politik. Menurut Lasswell,
psikologi akan memainkan perannya yang lebih besar lagi di masa
depan, karena bertambah intensifnya perjuangan untuk
mempertahankan dan memperoleh kebebasan individu.

16. THANKS !!!

17. DI SUSUN OLEH :
Septian adi chandra 3111412006
Ahmad rifai 3111412016
Rezal nur prasetiyo 3111412026