Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Baru (1965-1998) dicirikan oleh konsentrasi kekuasaan di bawah presiden Soeharto. Meskipun diselenggarakan pemilu secara teratur, prosesnya tidak kompetitif dan sering terjadi kecurangan. Hak-hak dasar warga seperti kebebasan pers dan berpendapat juga dibatasi oleh pemerintah.

1. Pelaksanaan
demokrasi di
indonesia
pada periode
1965-1998

2. • Era baru dalam pemerintahan di mulai setelah
melalui masa transisi yang singkat yaitu antar
tahun 1966 – 1968, ketika jenderal soeharto dipilih
menjadi presiden RI. Era ini kemudian dikenal
sebagai orde baru dengan konsep demokrasi
pancasila. Visi utama orde baru adalah untuk
melaksakan pancasila dan UUD 1945 secara murni
dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan
masyarakat Indonesia.
• Dengan visi tersebut, orde baru memberikan
secercah harapan bagi Indonesia. Harapan
tersebut tentu saja ada dasarnya. Presiden
soeharto sebagai tokoh utama orde baru berhasil
membubarkan PKI yang saat itu musuh utama
negeri. Dan juga, beliau berhasil menciptakan
stabilitas keamanan negeri pasca pemberontakan
PKI dalam waktu singkat.

3. • Dalam perjalanan politik pemerintahan
orde baru, kekuasaan presiden
merupakan pusat dari seluruh politik di
Indonesia. Lembaga kepresidenan
merupakan pengontrol utama lembaga
Negara lain yang bersifat suprastruktur
(DPR, MPR, DPA, BPK, MA) maupun
bersifat infrastruktur (LSM, partai
politik, dsb) selain itu juga presiden
soeharto mempunyai legalitas yang
tidak dimiliki oleh siapapun, yaitu
pengemban supersemar, mendataris
MPR, bapak pembangunan, panglima
tertinggi ABRI.

4. Karakteristik demokrasi pancasila ala
orde baru yang berdasarkan pada
indikator demokrasi :
• Pertama , rotasi kekuasaan
eksekutif boleh dikatakanhampir
tidak pernah terjadi. Kecuali pada
jajaran yang lebih rendah, seperti:
gubernur, bupati/walikota, camat,
kepala desa. Kalaupun ada
perubahan, selama orde baru
hanya terjadi pada wakil presiden,
sementara pemerintah masih tetap
sama.

5. Kedua, rekruitmen politik bersifat tertutup. Rekruitmen
politik merupakan proses pengisian jabatan politik di
dalam penyelenggaraan pemerintah Negara baik itu untuk
lembaga eksekutif ( pemerintah pusat atau pemerintah
daerah), legislatif (MPR, DPR, DPRD), yudikatif (MA). Hal
yang terjadi di Indonesia pada orde baru, sistem
rekruitmen bersifat tertutup, kecuali anggota DPR yang
berjumlah 400 orang dipilih melalui pemilihan umum.
Pengisian jabatan jabatan tinggi Negara dikontrol
sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan. Anggota DPR
berjumlah 100 orang dipilih melalui proses pengangkatan
dengan surat keputusan presiden. Sementara itu, dalam
kaitannya dengan reikrutmen politik local (seperti
gunbernur dan bupati/walikota), masyarakat di daerah
tidak mempunyai peluang untuk ikut menentukan pemimpin
mereka, karena kata akhir tentang siapa yang akan
menjabat diputuskan oleh presiden. Jelas, sistem
reikrutmen ini sangat bertentangan dengan demokrasi.

6. • Ketiga, pemilihan umum. Pada masa
orde baru, pemilu telah
dilangsungkan sebanyak tujuh kali
dengan frekuensi yang teratur setiap
lima tahun sekali. Meskipun telah
dilakukan pemilu, pelaksanaan
pemilu ini tidak melahirkan
persaingan yang sehat,yang terjadi
adalah kecurangan yang sudah
menjadi rahasia umum.

7. • Selama masa Orde Baru pemerintah berhasil
melaksanakan enam kali pemilihan umum,
yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992,
dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang
diselenggarakan selama masa pemerintahan
Orde Baru, Golkar selalu memperoleh
mayoritas suara dan memenangkan Pemilu.
Pada Pemilu 1997 yang merupakan pemilu
terakhir masa pemerintahan Orde Baru,
Golkar memperoleh 74,51 % dengan
perolehan 325 kursi di DPR dan PPP
memperoleh 5,43 % dengan perolehan 27
kursi. Sedangkan PDI mengalami
kemorosotan perolehan suara dengan hanya
mendapat 11 kursi di DPR. Hal disebabkan
adanya konflik intern di tubuh partai
berkepala banteng tersebut. PDI akhirnya
pecah menjadi PDI Suryadi dan PDI Megawati
Soekarno Putri yang sekarang menjadi PDIP.

8. • Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama
masa pemerintahan Orde Baru telah
menimbulkan kesan bahwa demokrasi di
Indonesia telah berjalan dengan baik. Apalagi
Pemilu berlangsung dengan asas LUBER
(langsung, umum, bebas, dan rahasia). Namun
dalam kenyataannya, Pemilu diarahkan untuk
kemenangan salah satu kontestan Pemilu saja
yaitu Golkar. Kemenangan Golkar yang selalu
mencolok sejak Pemilu 1971 sampai dengan
Pemilu 1997 menguntungkan pemerintah yang
perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi
oleh Golkar. Keadaan ini telah memungkinkan
Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia
selama enam periode, karena pada masa Orde
Baru presiden dipilih oleh anggota MPR. Selain
itu setiap pertanggungjawaban, rancangan
Undang-undang, dan usulan lainnya dari
pemerintah selalu mendapat persetujuan MPR
dan DPR tanpa catatan.

9. • Keempat, pelaksanaan hak dasar warga.
Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi,
bahwa dunia internasional sering menyoroti
politik Indonesia berkaitan dengan
perwujudan jaminan hak asasi, manusia.
Masalah kebebasan pres sering muncul ke
permukaan. Persoalan mendasar adalah
campur tangan birokrasi yang kuat. Selama
pemerintahan orde baru, sejarah
pemberhangusan surat kabar dan majalah
terulang kembali terjadi seperti pada masa
orde lama, media massa yang dicabut surat
izin penerbitannya dengan kata lain dibredal
setelah mereka mengeluarkan laporan
investigasi tentang berbagai masalah
penyelewengan pejabat Negara.

10. • Selain itu, kebebasan berpendapat menjadi
barang langka dan mewah. Pemerintah
melalui kepanjangan tangannya (Aparat
keamanan) memberikan ruang yang
terbatas kepada mesyarakat untuk
berpendapat. Pemberlakuan undang-
undang subversive membuat posisi
pemerintahan kuat karena tidak ada
control dari rakyat. Rakyat menjadi takut
untuk berpendapat mengenai kebijakan
yang diambil oleh pemerintah. Tidak jarang
pemerintah mengajarkan dan mencekal
orang-orang yang mengkritisi kebijakannya.