Pertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
•Als PPTX, PDF herunterladen•
0 gefällt mir•277 views
semoga bermanfaat
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie Pertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
Ähnlich wie Pertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan (20)
Mehr von STISIPOL Raja Haji
Mehr von STISIPOL Raja Haji (16)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (20)
Pertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
- 1. DASAR PEMIKIRAN DAN KEBERLAKUAN PERATURAN PERUNDANGAN PERTEMUAN KE-2 Dosen pengajar: RENDRA SETYADIHARJA, M.I.P (MK TEKNIK PENYUSUNAN UU) Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) RAJA HAJI Tanjungpinang
- 2. KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN Proses Politik Proses Kebijakan Proses Pembuatan hukum Kebijakan Publik Sebagai Hukum
- 3. PERATURAN PERUNDANG AN DALAM SIKLUK KEBIJAKAN PUBLIK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MONITORING KEBIJAKAN EVALUASI KEBIJAKAN FORMULASI KEBIJAKAN AGENDA SETTING
- 4. SISTEM HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG AN
- 5. HUKUM REPRESIF Hukum yang merupakan alat kekuasaan represif. Pada umumnya hukum represif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: - institusi-institusi hukum langsung terbuka bagi kekuasaan politik - perspektif resmi mendominasi segalanya, dalam perspektif ini penguasa cenderung mengidentifikasi kepentingan dengan kepentingan masyarakat - hak hukum bagi warga terbatas - badan militer sangat bebas TIGA KEADAAN DASAR HUKUM DALAM MASYARAKAT ( Nonet dan Selnick dalam Halim)
- 6. HUKUM OTONOM Hukum sebagai pranata yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritasnya sendiri, dengan memiliki ciri sebagai berikut . - hukum terpisah dari politik - tertib hukum mendukung model peraturan - prosedur adalah jantung hukum - ketaatan hukum dipandang sebagai ketaatan sempurna TIGA KEADAAN DASAR HUKUM DALAM MASYARAKAT ( Nonet dan Selnick dalam Halim)
- 7. HUKUM RESPONSIF Hukum yang merupakan sarana respons atas kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi masyarakat, yang memiliki ciri-ciri; - dinamika perkembangan hukum meningkatkan otoritas tujuan dalam pertimbangan - hukum tidak terlalu kaku karena tujuan membuat hukum sangat problematik - hukum memiliki fleksibelitas - tujuan hukum tergantung dengan integritas tatanan hukum TIGA KEADAAN DASAR HUKUM DALAM MASYARAKAT ( Nonet dan Selnick dalam Halim)
- 8. DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN • Dasar filsafat yang berasal dari jati diri bangsa atau pedoman hidup bangsa FILOSOFIS • Ketentuan Hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum dalam pembuatan peraturan perundangan YURIDIS • Landasan yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan kebutuhan masyrakat SOSIOLOGIS
- 9. TATA URUTAN PERUNDANGAN UUD 1945 TAP MPR UU PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PRESIDEN PERATURAN DAERAH PERATURAN MENTERI (MIKRO) PERDA PROVINSI (MIKRO) PERDA KAB/KOTA (MIKRO) MAKRO MEZZO MIKRO