Presentasi musrenbang

1. Topik : MUSRENBANG
(Musyawarah Rencana Pembangunan)
Kelompok 1 :
Reince Tangkowit
Ferdy Lay
Mararusli Tinowu
Rahfan Mokoginta
Dessy Mokodompit
Astri Makalalag
Ledy Gagola

2. Dasar Pelaksanaan Musrenbang
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

3. Pengantar…1
• Musrenbang adalah forum publik perencanaan
(program) yang diselenggarakan oleh lembaga
publik yaitu pemerintah desa/kelurahan,
kecamatan, pemerintah kota/kabupaten
bekerjasama dengan warga dan para pemangku
kepentingan.
• Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah
satu tugas pemerintah untuk menyelenggarakan
urusan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan. Pembangunan tidak akan
bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga
komponen tata pemerintahan (pemerintah,
masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi.

4. Pengantar…2
• Musrenbang juga merupakan forum pendidikan
warga agar menjadi bagian aktif dari
tatapemerintahan dan pembangunan.
• Musrenbang secara tidak langsung akan
memberikan pembelajaran kepada masyarakat
untuk mengelola program dan dana yang
terkumpul dari diri mereka yang telah diserahkan
kepada negara dengan membayar pajak, retribusi
dan pungutan lain yang sah, sehingga masyarakat
mampu untuk merencanakan dan melaksanakan
program kegiatan berdasarkan kebutuhan riil.

5. Pengantar…3
• Salah satu penentu keberhasilan dalam proses
pembangunan yaitu jenis pendekatan yang dipilih
antara top down ataupun bottom up. Model top
down seringkali digunakan oleh negara-negara
berkembang. Pendekatan bottom up dibangun atas
berdasarkan pengelolaan sumber daya manusia
(David Korten)
• Masyarakat memiliki peranan dalam setiap
pembangunan untuk mengusulkan sesuatu yang
sesuai dengan kebutuhannya. Dengan begitu
masyarakat ikut serta disetiap program-program
pembangunan. (Supeno, 2005)

6. Peran Masyarakat di Musrenbang…1
Hak- hak masyarakat adalah sebagai berikut :
• Hak sosial masyarakat, Pemerintah perlu mendorong
untuk menumbuhkembangkan kelembagaan partisipasi
masyarakat dan akses pelayanan sosial dasar
(kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, serta
kebutuhan sosial lainnya).
• Hak ekonomi masyarakat, Pemerintah perlu
meningkatkan akses masyarakat pada sumber-sumber
pendapatan yang memungkinkan menopang kehidupan
yang layak.
• Hak-hak politik masyarakat, Pemerintah perlu
melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan
kebijakan publik secara proporsional melalui media
komunikasi publik, konsultatif, maupun mekanisme
perencanaan pembangunan (musrenbang).

7. Peran Masyarakat di Musrenbang…2
Kewajiban masyarakat, diantaranya :
• Berpartisipasi aktif didalam pembangunan, baik
dari mulai identifikasi, perencanaan,
pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi.
• Melakukan kontrol sosial terhadap seluruh
proses dan hasil-hasil pembangunan, serta
memberikan masukan atau kritikan terhadap
penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan.

8. Permasalahan di Musrenbang…1
• Pertama, masalah yang berkaitan dengan input
terutama menyangkut keterlibatan masyarakat
yang rendah sebagai dampak dari
ketidaktahuan akan peran masyarakat dalam
pembuatan keputusan, dan kurangnya
informasi yang dimiliki serta masih kuatnya
budaya yang didominasi oleh yang di”tua”kan
(ketokohan). - INPUT

9. Permasalahan di Musrenbang…2
• Kedua, masalah yang berkaitan dengan proses,
yaitu masih besarnya pengaruh top down,
sehingga tidak dilakukan secara partisipatif,
namun hanya untuk memenuhi kepentingan
pihak tertentu dan formalitas saja. - PROSES
• Ketiga, masalah dalam output berkaitan
dengan masih kuatnya paradigma lama yang
berlomba untuk menyusun “shoping list” dan
“daftar belanja” yang sebanyak-banyaknya
tanpa memperhatikan kebutuhan. - OUTPUT

10. Pengertian Musrenbang
“MUSRENBANG ADALAH FORUM ANTAR PELAKU
DALAM RANGKA MENYUSUN RENCANA
PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN
DAERAH”
*Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang
sistem perencanaan pembangunan nasional

11. Esensi Musrenbang
MASYARAKAT
SWASTA PEMERINTAH
Komponen Tata Pemerintahan

12. Tujuan Pelaksanaan Musrenbang…1
• Menyelaraskan prioritas dan sasaran
pembangunan desa/kelurahan dan Kecamatan
dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran
pembangunan daerah Kabupaten/Kota;
• Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan
yang telah disampaikan masyarakat kepada
pemerintah daerah kabupaten/kota pada
musrenbang RKPD kabupaten/kota di
kecamatan dan/atau sebelum musrenbang
RKPD kabupaten/kota dilaksanakan

13. Tujuan Pelaksanaan Musrenbang…2
• Mempertajam indikator kinerja program dan
kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota; dan
• Menyepakati prioritas pembangunan daerah
serta program dan kegiatan prioritas daerah

14. Keluaran Musrenbang…1
• Musrenbang merupakan bagian dari forum dalam
menyusun dokumen perencanaan.
• Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan
dan plafon/pagu dana baik berdasarkan
fungsi/SKPD.
• Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilah
berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD
kebupaten, APBD provinsi, APBN dan sumber
pandanaan lainnya.
• Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat
pemerintah kabupaten, provinsi atau pusat.
• Rancangan pendanaan untuk Alokasi dana Desa

15. Keluaran Musrenbang…2
• Beberapa proses penyusunan dokumen
perencanaan yang dilaksanakan mulai dari
penyusunan RPJP, RPJM, RKP dan RKPD.
• Proses penyusunan RKPD (Rencana Kerja
Pemerintah Daerah) yang didalamnya melibatkan
masyarakat.
• Dalam penyusunan RKPD yang berfungsi menjadi
dokumen tahunan, Pemerintah Daerah
menyelenggarakan forum musrenbang secara
berjenjang (surat edaran bersama Kementrian
Negara PPN/BAPPENAS dan Departemen Dalam
Negeri nomor 8 tahun 2007)

16. BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KAB/KOTA
(Lampiran V Permendagri No 54/2010)
Rancangan
Awal RKPD
Musrenbang
RKPD kab/kota
Rancangan
Akhir RKPD
Perumusan
prioritas dan
sasaran
pembanguna
n
Forum
Konsultas
i Publik
Perumusan
Kerangka
Ekonomi &
Kebijakan
Keuda
Pengolahan
data dan
informasi
Analisis
Ekonomi
& keuda
Perumusan
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
Telaahan
kebijakan
nasional (RKP)
&
provinsi (RKPD
PROV)
SE
Penyusuna
n Renja-
SKPD
Penyusuna
n
Rancangan
Renja SKPD
kab/kota
Rancangan
RKPD
VERIFIKASI
Bappeda
Persiapan
Penyusuna
n RKPD
Pokok-pokok
pikiran DPRD
Kab/Kota
Berita
Acara
Musrenban
g
kecamatan
Analisis
Gambaran
Umum
Kondisi
Daerah
Evaluasi
Kinerja
RKPD
Tahun Lalu
Dok RKPD
kab/kota tahun
berjalan
Perumusan
program
prioritas
daerah
beserta pagu
indikatif
Penyelarasan
Rencana
program
prioritas daerah
beserta pagu
indikatif
PENYUSUNAN
KUA & PPAS
Penetapan
PERBUP/PERWA
L
ttg RKPD
1
2
3
4
5
Review
RPJMD

17. Slide Title
• Feature 1
• Feature 2
• Feature 3
Product B
• Feature 1
• Feature 2
• Feature 3

19. • Dalam proses pembangunan semestinya menempatkan
masyarakat sebagai pelaku utama, artinya pemerintah tidak
lagi sebagai provider dan pelaksana, melainkan lebih
berperan sebagai fasilitator dan katalisator.
• Masyarakat harus terlibat untuk memecahkan persoalan
dan memenuhi kebutuhannya dari mulai proses identifikasi
masalah, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan
evaluasi.
• Keterlibatan masyarakat tidak hanya sekedar mendukung
kebijakan yang diberlakukan pemerintah. Akan tetapi
keterlibatan ikut menentukan arah strategi kebijakan,
terlibat menikmati hasil dan manfaat yang diperoleh serta
terlibat memikul tanggung jawab bersama-sama dalam
proses pelaksanaannya.
KESIMPULAN

20. TERIMA KASIH