PPKN "Problematika kewarganegaraan"

PROBLEMATIKA KEWARGANEGARAAN
Makalah
Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah
Pancasila dan Kewarganegaraan
Dosen Pengampu Bakhrul Huda, M.E.I
Disusun Oleh:
1. Alfika Afidatunisa‘ (G91219063)
2. Erly Erlian Kurniawati (G71219043)
3. Ratna Dwi Astutik (G71219051)
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa karena atas rahmat dan
karunianya kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Adapun judul dari
makalah ini adalah “Kewarganegaraan Indonesia dan Problematika Kewarganegaraan
Indonesia”. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan.
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah yang
bersangkutan yang telah memberikan tugas terhadap kami. Dan kami berterima kasih juga
kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam pembuatan makalah ini yang tidak dapat kami
sebutkan satu persatu.
Penyusunan makalah ini jauh dari kata sempurna. Dan ini merupakan langkah yang baik
dari studi yang kami tempuh. Oleh karena keterbatasan waktu dan kemampuan penyusun, maka
kritik dan saran yang membangun senantiasa dibutuhkan. Semoga makalah ini dapat berguna
bagi kami, khususnya pihak lain yang berkepentingan pada umumnya.
Surabaya, 25 Februari 2020
Penyusun

ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................................................ i
BAB I...................................................................................................................................................... 1
PENDAHULUAN.................................................................................................................................. 1
A. Latar Belakang .......................................................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah..................................................................................................................... 1
C. Tujuan ........................................................................................................................................ 1
BAB II..................................................................................................................................................... 3
PEMBAHASAN .................................................................................................................................... 3
A. Warga Negara dan Kewarganegaraan.................................................................................... 3
B. Asas-asas Kewarganegaraan.................................................................................................... 4
C. Kewarganegaraan Indonesia.................................................................................................... 5
D. Mekanisme Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia ............................................................ 8
E. Sejarah ISIS............................................................................................................................... 9
F. Bahaya dan Ancaman ISIS..................................................................................................... 10
G. Upaya Menaggulangi ISIS di Indonesia ................................................................................ 11
H. Keabsahan Kewarganegaraan WNI eks ISIS....................................................................... 13
I. Relevansi Warga Negara Indonesia yang Tergabung dengan ISIS Terhadap
Problematika Kewarganegaraan Indonesia.................................................................................. 16
J. Problematika Kewarganegaraan Peranakan TKI ............................................................... 19
BAB III................................................................................................................................................. 23
PENUTUP............................................................................................................................................ 23
Kesimpulan ...................................................................................................................................... 23
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................................................... 24

1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Untuk bisa diakui sebagai sebuah negara salah satu unsur yang harus ada dalam
suatu negara adalah warga negara. Tanpa adanya warga negara maka suatu negara tidak
akan terbentuk dan tidak akan diakui sebagai suatu negara. Warga negara merupakan
anggota sah dari suatu masyarakat di suatu negara sehingga warga negara merupakan
salah satu unsur yang hakiki dan sangat penting dari sebuah negara. Sedangkan,
kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
Kewarganegaraan dalam arti yuridis adalah adanya ikatan hukum antara warganegara
dengan negara. Ikatan hukum ini menimbulkan akibat hukum tertentu.
Indonesia merupakan negara hukum dimana negara hukum adalah negara atau
pemerintah yang berdasarkan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, secara yuridis
peraturan terkait dengan kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 (selanjutnya disingkat UU RI Nomor 12
Tahun 2006) tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Salah satu hal yang diatur
dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2006 tersebut adalah cara-cara bagaimana mendapatkan
kewarganegaraan Indonesia dan hilangnya status kewarganegaraan Indonesia.
Kehilangan kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 26
UU RI Nomor 12 Tahun 2006.
Akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan atau isu-isu yang mengangkat tema
mengenai dimana seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau biasa dikenal
dengan istilah stateless. Banyak sekali alasan yang dilontarkan oleh pemerintah untuk
bisa mencopot kewarganegaraan dari penduduknya. Salah satunya adalah pencopotan
kewarganegaraan bagi penduduknya yang tergabung didalam kelompok militan ISIS
(Islamic State of Iraq and Syria). Tidak hanya status kewarganegaraan dari kelompok
ISIS yang dipermasalahkan oleh pakar-pakar atau ahli hukum Indonesia, tetapi juga
status kewarganegaraan bagi anak TKI yang terlahir diluar atau dalam wilayah
Indonesia.
B. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian dari warga negara dan kewarganegaraan?
2. Apa saja asas-asas kewarganegaraan?
3. Apa saja syarat memperoleh kewarganegaraan Indonesia?
4. Bagaimana mekanisme hilangnya kewarganegaraan Indonesia?
5. Bagaimana sejarah ISIS?
6. Apa saja bahaya dan ancaman ISIS?
7. Bagaimana upaya menanggulangi ISIS di Indonesia?
8. Bagaimana keabsahan kewarganegaraan WNI eks ISIS?
9. Bagaimana problematika kewarganegaraan peranakan TKI?
C. Tujuan
1. Untuk memahami pengertian dari warga negara dan kewarganegaraan.

2
2. Untuk mengetahui asas-asas kewarganegaraan.
3. Untuk mengetahui syarat memperoleh kewarganegaraan Indonesia.
4. Untuk mengetahui hilangnya kewarganegaraan Indonesia.
5. Untuk mengetahui sejarah dari ISIS.
6. Untuk mengetahui bahaya dan acaman ISIS.
7. Untuk mengetahui upaya menanggulangi ISIS di Indonesia.
8. Untuk mengetahui keabsahan kewarganegaraan WNI eks ISIS.
9. Untuk mengetahui problematika peranakan TKI.

3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Warga Negara dan Kewarganegaraan
1) Warga negara
Istilah warga negara merupakan terjemahan kata citizen (inggris). Kata citizen
secara etimologis berasal dari masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu
kata “civis” atau “civitas” yang berarti anggota atau warga dari city-state. Selanjutnya
kata ini dalam bahasa Perancis diistilahkan “citoyen” yang bermakna warga dalam
“cite” (kota) yang memiliki hak-hak terbatas. Citoyen atau citizen dengan demikian
bermakna warga atau penghuni kota.
Istilah citizen berkembang di Inggris pada abad pertengahan, namun menjelang
akhir abad ke-19, kata tersebut saling bertukar pakai dengan kata denizen. Kedua istilah
tersebut secara umum menunjuk warga atau penduduk kota sedang orang-orang yang
berada di luar disebutnya “subject”.1
2) Kewarganegaraan
Memiliki kewarganegaraan berarti seseorang itu memiliki identitas atau status
dalam lingkup nasional, misalnya ia warga negara Indonesia, ia berkewarganegaraan
Australia, dan sebagainya.2
Pengertian kewarganegaraan sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis
1) Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara
orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. Dengan
adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Bahwa
orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan.
2) Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum,
tetapi ikatan emosional, seperti iakatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib,
1
Dr. Winarno, S.Pd., M.Si.PARADIGMA BARU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Panduan Kuliah di Perguruan
Tinggi.(Jakarta: PT Bumi Aksara,2018).hal 32-33
2
Ibid. hal 34

4
ikatan sejarah, dan ikatan tanah air yang menunjukan bahwa orang tersebut sudah
seharusnya menjadi anggota negara itu.
b. Kewarganegaraan dalam arti formal dan material
1) Kewarganegaraan dalam arti formal menunjuk pada tempat kewarganegaraan
dalam sistematika hukum. Masalah kewarganegaraan atau hak ikhwal mengenai
warga negara berada pada hukum publik. Hal ini karena kaidah-kaidah mengenai
negara dan warga negara semata-mata bersifat publik.
2) Kewarganegaraan dalam arti materil menunjuk pada akibat dari status
kewarganegaraan yaitu adanya hak dan kewajiban serta pertisipasi warga negara.
Kedudukan seseorang sebagai warga negara akan berbeda dengan kedudukan
seseorang sebagai orang asing.3
B. Asas-asas Kewarganegaraan
Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas
kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan
perkawinan.
Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dengan dua asas
yaitu asas ius soli dan ius sanguinis. Ius artinya hukum atau dalil. Soli berasal dari kata
solum yang artinya negeri atau tanah. Sanguinis berasal dari kata sanguis yang artinya
darah.
a. Ius Soli
Ius soli, yaitu asas yang menetapkan seseorang mempunyai kewarganegaraan menurut
tempat dimana ia dilahirkan. Asas ini dianut oleh negara-negara imigrasi seperti
Amerika Serikat, Australia, dan Kanada.
b. Ius Sanguinis
Ius sanguinis, yaitu asas yang menetapkan seseorang mempunyai kewarganegaraan
menurut kewarganegaraan orang tuanya, tanpa melihat dimana ia dilahirkan. Negara
3
Tinggi.(Jakarta: PT Bumi Aksara,2018). Hal 36-37

5
yang menerapkan asas ini adalah China, Bulgaria, Kroasia, Jepang, Jerman, Yunani,
Korea Selatan, India, dsb.4
Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek
perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.
a. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan
yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan
bersama suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam
masalah kewarganegaraan. berdasarkan asas ini diusahakan status kewarganegaraan
suami dan istri adalah sama dan satu.
b. Asas persamaan dearajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan
perubahan status kewarganegaraan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama
untuk menentukan sendiri kewarganegaraan. Jadi mereka dapat berbeda
kewarganegaraan, seperti halnya ketika belum berkeluarga.5
C. Kewarganegaraan Indonesia
Undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia atau
undang-undang sebagai pelaksana dari Pasal 26 UUD 1945 yang berlaku sekarang ini
adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia yang diundangkan pada 1 Agustus 2006.6
1. Tentang Warga Negara Indonesia
Berikut ini beberapa ketentuan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 tersebut
tentang siapa yang menjadi warga negara Indonesia, dinyatakan bahwa negara
Indonesia adalah:
a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau
berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain
sebelum UndangUndang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
4
Paul Sudiyono, SH., M.Hum.Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.(Yogyakarta: Thema
Publishing,2017). Hal 197
5
Tinggi.(Jakarta: PT Bumi Aksara,2018). Hal 39
6
Ibid. hal 43

6
b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga
Negara Indonesia;
c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara
Indonesia dan ibu warga negara asing;
d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing
dan ibu Warga Negara Indonesia;
e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara
Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum
negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya
meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara
Indonesia;
g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara
Indonesia;
h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara
asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya
dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas)
tahun atau belum kawin;
i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir
tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia
selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya
tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang
ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat
anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang
bersangkutan;
m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan
kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum
mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.7
7
Tinggi.(Jakarta: PT Bumi Aksara,2018). Hal. 44-45

7
2. Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia
Negara Indonesia juga memiliki ketentuan mengenai cara memperoleh
kewarganegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. berikut isinya antara
lain:
a. Melalui permohonan, yaitu tata cara bagi orang asing untuk memperoleh
kewarganegaraan republik Indonesia. Permohonan pewarganegaraan dapat
diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah
negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau
paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
f. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak
menjadi berkewarganegaraan ganda;
g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
b. Melalui pernyataan, yaitu warga negara asing yang kawin secara sah dengan
warga negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik
Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan
pejabat berwenang. Pernyataan sebagaimana yang dimaksud dilakuakan apabila
yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik
Indonesia paling singkat 5 tahun. Berturut-turut atau paling singkat 10 tahun
tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut
mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.
c. Melalui pemberian kewarganegaraan. Orang asing yang telah berjasa kepada
negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi
kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh

8
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan
pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan
berkewarganegaraan ganda.
d. Melalui pernyataan untuk memilih kewarganegaraan. Ketentuan ini berlaku
bagi anak yang sudah berusia 18 tahun atau telah kawin atau anak yang
memenuhi kriteria di bawah ini.
1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah,
belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah
oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga
Negara Indonesia.
2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat
secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan
pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.8
D. Mekanisme Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia
Setiap Warga Negara dapat dengan sendirinya mengalami kehilangan status
kewarganegaraannya karena :
1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
2. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan yang bersangkutan
mendapat kesempatan untuk itu;
3. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden;
4. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam
itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat
dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
5. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing
atau bagian dari negara asing tersebut;
6. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat
ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
8
Tinggi.(Jakarta: PT Bumi Aksara,2018).hal 46-47

9
7. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang
dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas
namanya, atau;
8. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus
menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja
tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum
jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang
bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara
Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah
memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang
bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
9. Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas
permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas)
tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang
Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.9
E. Sejarah ISIS
Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau Islamic State of Iraq and Levant (ISIL) dalam
bahasa Indonesia mereka disebut Negara Islam Iraq dan Suriah (NIIS), merupakan sebuah
organisasi yang berasaskan Islam. Sekarang berubah menjadi Islamic State (IS) atau Negara
Islam. Kemunculan ISIS tidak bisa dilepaskan begitu saja dari fenomena Arab Spring yang
telah melumpuhkan sejumlah rezim otoriter dikawasan Timur Tengah seperti Tunisia,
Libya, Mesir, dan Yaman. Ketika Arab Spring muncul di Suriah, muncullah kelompok-
kelompok pro-demokrasi dan sejumlah kelompok radikal yang mengusung ideologi puritan.
Kemunculan ISIS menjadi representasi kelompok militan yang memperjuangkan ideologi
Sunni dan mencoba menggulingkan diktator Bashar al-Assad (kelompok militan yang
berhaluan Shiah, Hizbullah). Karena kegagalan dalam menggulingkan pemerintahan yang
dipimpin Bashar al-Assad, ISIS kemudian mengalihkan perhatiannya ke wilayah Iraq
9
Drs. Bambang Suteng S., M.Si dkk.Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas X.(Jakarta: Penerbit
Erlangga,2006). Hal 164-165

10
bagian Barat dan Suriah bagian Timur yang relatif tidak terkontrol oleh pemerintahan
masing-masing.10
Berikut ini adalah perubahan-perubahan nama ISIS dari tahun ke tahun :
Nama Tahun
Jamaat al-Tawhid wa al-Jihad 1999-2004
Al-Qaeda Irak (AQI) 2004-2006
Mujahidin Shura Council 2006
Islamic State of Irak (ISI) 2006-2013
Islamic State of Irak and Syam (ISIS)/
Islamic State of Irak and Levant (ISIL)
2013-2014
Islamic State (IS) 2014-sekarang*
Tabel 1: Perkembangan dan Perubahan nama ISIS
Pada masa kepemimpinan Abu Bakr al-Baghdadi mencoba memperluas wilayah
kekuasaannya dengan mengutus seseorang untuk beroperasi di Suriah. Al-Baghdadi mengirim
pasukan guna membantu milisi Suriah dengan mengutus Abu Muhammad Al-jaulani (dalam
bahasa arab disebut al-Gholani) dikarenakan berasal dari dataran tinggi Gholan di Suriah.11
Dalam menghimpun dan mengoperasikan milisi yang ada di Suriah, Abu Muhammad Al-
jaulani menggunakan bendera Jabhaat al-Nushra. ISI juga memberikan support dengan
memberikan separuh dari kekayaaan ISI dalam baitul maal untuk kegiatan operasional Jabhaat
al-Nushra.12
F. Bahaya dan Ancaman ISIS
Ideologi yang dianut oleh ISIS adalah kekerasan, sehingga dikhawatirkan paham yang
disebarkan oleh kelompok ISIS akan menjadi ancaman dan merusak sendi-sendi persatuan
dan kesatuan bangsa Indonesia dan dengan tegas ditolak oleh pemerintah. Berikut adalah
beberapa ancaman yang bisa ketika paham ideologi yang dianut ISIS terhadap suatu negara
:
a. Merusak Ideologi suatu Negara
10
Mashdar Hilmy, Genealogi dan Pengaruh Ideologi Jihadisme Negara Islam Iraq dan Suriah (NIIS) di Indonesia
(Teosofi, Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Volume 04 No. 02 Desember 2014, diterbitkan Prodi Filsafat
Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya), 406-407
11
Assad, Muhammad Haidar, 2014. ISIS Organisasi Teroris paling mengerikan abad ini.
Jakarta Selatan : Zahira, Hal. 65
12
Muhammad Reno, 2014. ISIS Kebiadaban Konspirasi Global. Bandung: Noura Books.
hal.32

11
Ideologi utama gerakan ISIS adalah takfir (mengkafirkan orang lain yang tidak
sepaham dengannya) dan membunuh siapa saja yang menentang ideologi
keagamannya.
b. Melunturkan Rasa Nasionalisme
Tujuan utama kelompok ISIS adalah melunturkan sifat atau rasa nasionalisme dari
rakyat suatu negara. ISIS menginginkan banyak pengikut dari kelompok mereka,
sehingga mereka pun berusaha untuk melunturkan rasa nasionalisme suatu rakyat
terhadap bangsanya sendiri.
c. Membuat Kacau Sistem Pemerintahan suatu Negara
Pemerintah suatu negara takut akan terjadi hal yang dapat membahayakan negara
dengan masuknya masyarakat kedalam kelompok ISIS. Kelompok militan ini
dikenal sangat kejam dan bahkan rela melakukan apa saja demi mendapatkan
banyak pengikut. Sehingga, menyebabkan sistem pemerintahan suatu negara
menjadi goyah akibat adanya desakan dari berbagai pihak untuk segera
menindaklanjuti masalah ini dengan cepat.
d. Memecah Persatuan dan Kesatuan sesama Muslim di suatu Negara
Isis adalah suatu kelompok yang terbentuk atas nama agama Islam namun tidak
sesuai dengan apa yang diajarkan Islam. Islam tidak pernah mengajarkan
kekerasan, membunuh tanpa alasan dan tanpa adanya sebuah dalil yang tepat atau
sesuai. Namun, lain halnya dengan yang dilakuakan kelompok ISIS. Dengan
adanya pemaksaan ini, akan mencerai beraikan ikatan masyarakat Islam di suatu
negara dan dapat memicu konflik bagi suatu negara.
e. Menimbulkan Pemberontakan terhadap Pemerintah
ISIS secara tidak langsung mengajak masyarakat dari suatu negara untuk melawan
pemerintah dengan cara kasar yakni terorisme. Adanya kelompok terorisme dalam
suatu negara akan membuat kerusakan yang besar bagi negara tersebut dan
merusak moral berbangsa dan bernegara. Masyarakat juga akan dilingkupi rasa
tidak aman dan cemas dari adanya kelompok terorisme yang bisa beraksi kapanpun
mereka inginkan.
G. Upaya Menaggulangi ISIS di Indonesia
Startegi penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia
diimplementasikan melalui 3 (tiga) upaya yaitu preventif, preemtif, dan represif.

12
1. Langkah preventif yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka penanggulangan
terhadap tindak pidana terorisme, yaitu :
a) Pengetatan pengawasan perbatasan dan pintu keluar-masuk negara;
b) Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api;
c) Peningkatan pengamanan terhadap sistem komunikasi dan sistem
transportasi;
d) Pengetatan pemberian dokumen perjalanan (paspor, visa, dsb);
e) Pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah pada aksi teror;
f) Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi serangan terorisme;
g) Kampanye anti-terorisme dan sosialisasi bahaya terorisme melalui media
massa.
2. Upaya preemtif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dapat dilakukan melalui cara-
cara sebagai berikut :
a) Pencerahan ajaran agama oleh tokoh-tokoh kredibilitas dan kharismatik
tinggi dibidang keagamaan untuk meminimalisir ekstrimisme dan
radikalisasi pemahaman ajaran agama oleh kelompok-kelompok
fundamentalis garis keras;
b) Pelibatan partai dan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya
masyarakat yang mempunyai kesamaan atau visi dan ideologi dalam dialog
dengan kelompok-kelompok radikal;
c) Penetapan secara tegas organisasi teroris dan organisasi terkait sebagai
organisasi terlarang dan membubarkannya;
d) Pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku terorisme di Indonesia.
3. Langkah represif yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka melakukan
penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut :
a) Ppembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, serta
pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana
korupsi;
b) Penyerbuan terhadap tempat persembunyian pelaku terorisme;
c) Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana
terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada.

13
H. Keabsahan Kewarganegaraan WNI eks ISIS
Pada beberapa tahun terakhir hampir semua negara-negara di dunia memerangi ISIS
(Islamic State of Iraq and Syria), sesuai dengan United Nations Security Council Resolution
2249 yang dikeluarkan pada 20 November 2015 mengenai resolusi pada setiap anggota
PBB untuk meningkatkan upaya untuk melawan ISIS. Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)
merupakan sekelompok orang yang menganut ideologi Ikhawanul Muslimin, yaitu ideologi
yang menekankan pemahaman pada tafsiran ajaran islam secara ekstrem yang mendukung
terjadinya kekerasan agama serta menganggap bahwa muslim atau agama lain yang tidak
sepaham dengan penafsirannya sebagai kafir. Adapun keberadaan ideologi ini tidak hanya
dianut oleh warga negara Irak dan Suriah, melainkan juga dianut oleh berbagai warga
negara di dunia yang menyebabkan banyak warga asing yang tergabung didalam ISIS.
Sebelum ISIS kehilangan wilayah kekuasaannya di Suriah, ISIS telah melakukan berbagai
kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) yang membuat keberadaannya mengancam
perdamaian dunia. Sehingga menyebabkan banyak negara-negara mencabut
kewarganegaraan/denasionalisasi warga negaranya yang tergabung kedalam ISIS.
Pencabutan ini tidak hanya dilakukan kepada militan ISIS, melainkan berlaku juga kepada
keluarga militan ISIS yang meliputi perempuan dan anak yang belum dewasa.
Status hukum bagi seorang WNI akan sangat berdampak pada bagaimana bentuk serta
penanganan oleh negara tempat ia berasal. Pada prinsipnya, warga negara adalah warga
suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.13
Terkait dengan
kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum sebagaimana termaktub didalam
UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi :“Segala warga negara bersamaan
kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” yang pada intinya, disamping mendapatkan
kedudukan yang sama, warga negara wajib untuk mematuhi hukum yang berlaku di
Indonesia.
Dalam konteks penanggulangan terorisme, pemerintah di tahun 2016 telah
mengagendakan untuk membahas rancangan undang-undang terorisme yang baru dengan
salah satu usulannya dimasukkan sanksi hukuman pencabutan status kewarganegaraan jika
terlibat dalam tindak pidana terorisme. Pencabutan kewarganegaraan terhadap seseorang
dapat menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan. Seseorang dapat kehilangan
13
Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2014. Hal 66

14
kewarganegaraan karena tiga hal yaitu renunciation, termination, dan deprivation.
Renunciation, yaitu tindakan sukarela seseorang untuk menanggalkan salah satu dari dua
atau lebih status kewarganegaraan yang diperoleh dari dua negara atau lebih. Termination,
yaitu penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum, karena yang
bersangkutan memperoleh kewarganegaraan dari negara lain. Terakhir adalah deprivation
yaitu suatu penghentian paksa, pencabutan, atau pemecatan, dari status kewarganegaraan
berdasarkan perintah pejabat yang berwenang karena terbukti adanya kesalahan atau
pelanggaran dalam memperoleh status kewarganegaraan atau apabila orang yang
bersangkutan terbukti tidak setia atau berhianat kepada negara dan Undang-Undang
Dasar.14
Jika merujuk pada Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, seorang
WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya harus memenuhi beberapa ketentuan, antara
lain :
a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang
yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya
sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah
kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang
kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas
semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia;
f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara
asing atau bagian dari negara asing tersebut;
g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat
ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat
yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari
negara lain atas namanya;
14
Jimly Asshididiqie, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, h.383

15
i. Bertempat tinggal diluar wilayah Negara Republik Indonesia selama 5 (lima)
tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah
dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga
negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap
5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin
tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal
perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis
kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa
kewarganegaraan.15
Sebagaimana isi dalam pasal tersebut, tidak ditemukan salah satu syarat seorang WNI
dapat kehilangan kewarganegaraannya dalam konteks keterlibatannya dengan organisasi teroris
internasional. Jika merujuk pada Pasal 23 huruf e dan huruf f UU RI Nomor 12 Tahun 2006
menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang
bersangkutan:
huruf e : “Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas
semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketenuan peraturan perundang-undangan hanya dapat
dijabat oleh Warga Negara Indonesia”
huruf f : “Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada
negara asing atau bagian dari negara asing tersebut”
Sebelum dapat menyimpulkan bahwa seseorang yang ikut kedalam gerakan ISIS dapat
dicabut kewarganegaraan Indonesianya oleh pemerintah, harus ditelaah terlebih dahulu apakah
ISIS termasuk entitas suatu negara atau bukan.
Menurut Konferensi Pan-Amerika pada tahun 1933 di Montevideo, yang menghasilkan
“Konvensi Montevideo mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara (Montevideo
Convention on The Rights and Duties of States),yang tertuang didalam Pasal 1 maka unsur-
unsur konstitutif negara sebagai pribadi hukum internasional adalah : “The State as a person of
International Law should possess the following qualification : (a) a permanent population; (b)
a defined territory; (c) a goverment; and (d) capacity to enter into relations with orther States.”
yanga atinya unsur-unsur konstitutif negara sebagai pribadi hukum internasional adalah : (a)
15
Etika Kewarganegaraan, Dr. Apeles Lexi Lonto, M. Si., Theodorus Pangalila, S. Fils., M. Pd., 2016, Yogyakarta :
Penerbit Ombak. Hal 57-58

16
penduduk yang tetap; (b) wilayah tertentu; (c) pemerintah; dan (d) kemampuan mengadakan
hubungan dengan negara-negara lain.16
Jika merujuk pada ketentuan Pasal 1 Konvensi Montevideo diatas, ISIS tidak memenuhi
sebagai entitas sebagai sebuah negara. Hal itu karena ISIS tidak memiliki penduduk yang tetap,
memiliki wilayah yang permanen dan pemerintahan yang berdaulat. Karena ISIS bukan
merupakan entitas negara sehingga ketentuan pada Pasal 23 UU RI Nomor 12 Tahun 2006
tersebut sulit diterapkan dalam kasus ISIS. Maka daripada itu status kewarganegaraan orang
Indonesia yang sebagai pendukung ISIS tidak dapat dicabut kewarganegaraan Indonesianya.
I. Relevansi Warga Negara Indonesia yang Tergabung dengan ISIS Terhadap
Problematika Kewarganegaraan Indonesia
Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pencegahan dan Penanggulangan
Terisme menyatakan secara tegas bahwa gerakan ISIS termasuk sebagai salah satu gerakan
radikal dan terorisme, sehingga dengan pernyataan tersebut pemerintah menghimbau setiap
warga negara tidak tergabung atau ikut serta dalam gerakan radika dan terorisme ISIS.
Ketika seorang WNI tergabung secara sadar dan sukarela dengan kelompok ISIS.
Mengenai hal ini dapat megakibatkan seseorang kehilangan kewarganegaraan, dapat dilihat
dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik
Indonesia. 17
Jika merujuk pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia huruf e dan huruf f, hal tersebut dapat mengakibatkan
seseorang kehilangan kewarganegaraannya secara garis besar berhubungan dengan apayang
dilakukan orang tersebut yang ada kaitannya dengan negara lain. Akan tetapi, sebelum
menyimpukan bahwa seorang WNI yang ikut atau tergabung dalam ISIS dapata kehilangan
kewarganegaraannya, harus ditelaah dan dikaji terlebih dahulu apakah ISIS merupakan sebuah
negara atau bukan.
16
Ilmu Negara : Buku Panduan Mahasiswa, Max Boli Sabon, S.H., 1994, Jakarta :PT. Gramedia Utama, Hal 15-16
17
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5408a9703ccdf/ancaman-hukuman-bagi-pengikut-isis/
(diakses pada tanggal 22-04-2020)

17
Dalam beberapa kesempatan pihak kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia
pernah menyatakan bahwa ISIS buka merupakan entitas suatu “negara” sehingga ketentuan
pasal tersebut sulit diterapkan dalam kasus ISIS. Adapun menurut Konvensi Montevideo
mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara (Montevideo Convention on The Rights
and Duties of States),yang tertuang didalam Pasal 1 maka unsur-unsur konstitutif negara
sebagai pribadi hukum internasional adalah : “The State as a person of International Law
should possess the following qualification : (a) a permanent population; (b) a defined territory;
(c) a goverment; and (d) capacity to enter into relations with orther States.” yanga atinya
unsur-unsur konstitutif negara sebagai pribadi hukum internasional adalah : (a) 16
penduduk yang tetap; (b) wilayah tertentu; (c) pemerintah; dan (d) kemampuan mengadakan
hubungan dengan negara-negara lain.18
Jika merujuk pada ketentuan Konvensi Montevideo
ISIS merupakan bukan suatu atau belum bisa dikatan entitas suatu “negara”, sehingga memang
sulit diterapkan ancaman seperti ini kepada anggota WNI yang tergabung atau ikut serta dalam
kelompok ISIS.
Akan tetapi jika seorang WNI tergabung atau ikut dalam kelompok ISIS dan melakukan
kekerasan dan ancaman ketakutan untuk menyebarkan teror, maka WNI tersebut dapat dipidana
sesuai dengan pasal didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme “Pasal 6 : Setiap orang yang
dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan teror atau
rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara
merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan
kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas
Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.
Dan sebagaimana bunyi pada Pasal 12A dan Pasal 12B :
Pasal 12A
(1) Setiap Orang yang dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau
mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/
18
Ilmu Negara : Buku Panduan Mahasiswa, Max Boli Sabon, S.H., 1994, Jakarta :PT. Gramedia Utama, Hal 15-
16

18
atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling Lama 12 (dua belas) tahun.
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi
anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi
Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7
(tujuh) tahun.
(3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang rnengendalikan Korporasi sebagairnana
dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 12 (dua belas) tahun.
Pasal 12B
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti
pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar
negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana
Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk
mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
(3) Setiap Orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan
tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
(4) Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk
memiliki paspor dan pas iintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
(5) Pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4 dilakukan seteiah
terpidana selesai menjalani pidana pokok.19
19
https://sipuu.setkab.go.id (Diakes pada tanggal 22-04-2020)

19
J. Problematika Kewarganegaraan Peranakan TKI
20
Suatu perkawinan campuran selain membawa akibat hukum bagi istri, juga akan
membawa akibat hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran.
Mengenai status anak dalam perkawinan campuran dapat kita lihat ketentuan dalam Pasal 62
UU No.1 tahun 1974 yang menentukan: “Dalam perkawinan campuran kedudukan anak
diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) undang-undang ini”. Sedangkan Pasal 59 ayat (1)
menentukan: “kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya
perkawinan menentukan hukum yang berlaku baik mengenai hukum publik maupun hukum
perdata”. Dari ketentuan pasal tersebut, maka jelas bahwa status kewarganegaraan seorang
anak ditentukan berdasarkan pada status kewarganegaraan dari orang tuanya, yang diperoleh
sebagai akibat perkawinan campuran.
Ketika belakunya UU No. 62 Tahun 1958 maka status kewarganegaraan anak adalah
ikut pada status kewarganegaraan ayahnya. Apabila seorang anak mempunyai hubungan
hukum dengan ayahnya, maka status ayah tersebut yang akan menentukan kewarganegaraan
anak ( Pasal 1 sub b dan c UU No. 62 tahun 1958). Sedangkan bilamana si ayah tidak
mempunyai kewarganegaraan, atau tidak 74 diketahui kewarganegaraan ayah, maka yang
menentukan kewarganegaraan itu adalah ibunya ( Pasal 1 sub d). Jadi kalau dilihat ketentuan
dalam pasal-pasal tersebut, maka UU No. 62 tahun 1958 tidak memberi hak pada seorang
wanita untuk menentukan status kewarganegaraan anaknya di dalam perkawinan campuran.
Anak secara otomatis akan ikut pada status kewarganegaraan ayahnya. Ketentuan tersebut
menurut Nursyahbani Katjasungkana sudah out of date, karena UU tersebut secara otomatis
telah menempatkan ayah sebagai penentu status kewarganegaraan anakanak dan tidak
memberi kesempatan kepada ibu untuk ikut menentukan status kewarganegaraan anak-
anaknya. ¹
Prinsip-prinsip dalam UU No. 62 Tahun 1958 tersebut kemudian dirubah dalam UU
No. 12 Tahun 2006. Misalnya Pasal 5 ayat (1), seorang anak WNI yang lahir di luar
perkawinan yang sah , tetapi diakui secara sah oleh ayahnya seorang WNA, maka anak
tersebut tetap diakui berkewarganegaraan RI, selama anak itu belum berusia 18 (delapan
belas) tahu atau belum kawin. Demikian pula halnya dengan anak WNI yang diangkat secara
20
Nursyahbani Kantjasungkana, “ Tata Cara Mengubah Kewarganegaraan Anak”, Majalah Nova, Tanggal 3 Mei
1998

20
sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan, tetap diakui sebagai WNI
sebelum anak itu berusia 5 (lima) tahun. Bahkan, UU ini memberikan hak kepada anak
berstatus kewarganegaraan ganda sampai dengan anak berumur 18 (delapan belas) tahun atau
belum nikah.
Status hukum anak sebagaimana telah dijelaskan dimuka, adalah mengikuti status orang tuanya
baik sebagai akibat dari perkawinan maupun putusnya perkawinan ( Pasal 59 jo Pasal 62 UU
No.1 tahun 1974). Bilamana terjadi pemutusan hubungan perkawinan, maka masalah yang
timbul adalah apakah anak tersebut akan ikut pada status ayah ataukah status ibu ?. Menurut
Pasal 38 UU No.1 tahun 1974, perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan
Keputusan Pengadilan. Status hukum anak akibat kematian dan perceraian yang akan dibahas
disini, karena perceraian umumnya sudah diikuti dengan keputusan pengadilan.
A. Kematian
Perkawinan adakalanya tidak berjalan sebagaimana diharapkan, salah satu sebab adalah karena
kematian dari salah satu pihak yaitu ayah atau ibu. Jika anak lahir akibat perkawinan campuran
maka kematian tidak akan merubah status kewarganegaraan anak. Hal ini dapat dicermati dari
ketentuan Pasal 4 UU No.12 Tahun 2006, yang pada dasarnya menegaskan bahwa anak adalah
WNI jika salah satu dari orang tuanya adalah WNI.
B. Perceraian.
Perceraian menurut Happy Marpaung adalah pembubaran perkawinan ketika pihak-pihak
masih hidup dengan alasan –alasan yang dapat dibenarkan dan ditetapkan dengan suatu
keputusan pengadilan.21
Sedangkan menurut Soebekti , perceraian adalah penghapusan
perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.22
Alasan-alasan dilakukannya perceraian dapat dilihat dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, yang
merupakan peraturan pelaksana dari UU No.1 tahun 1974. Jika terjadi perceraian, maka pada
dasarnya tidak merubah status kewarganegaraan para pihak termasuk anak-anak yang lahir dari
perkawinan campuran. UU No. 12 Tahun 2006 memperkenankan status kewarganegaraan
ganda bagi anak dalam hal putusnya perkawinan orang tuanya. Hal ini tampak dari ketentuan
Pasal 25 ayat (3) dan (4). Kehilangan kewargenagaraan RI karena memperoleh
kewarganegaraan lain seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak otomatis mengakibatkan
21
Happy Marpaung, Masalah Perceraian, Tonis, Bandung, 1983, hal. 15
22
R.Soebekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1989, hal. 42.

21
kehilangan kewarganegaraan anaknya, walaupun hal itu mengakibatkan kewarganegaraan
ganda bagi si anak. Namun, anak yang bersangkutan harus memilih salah satu kewarganegaraan
setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahu atau sudah kawin.
UU No. 12 tahun 2006 menganut asas persamaan derajat, sehingga masingmasing pihak dalam
hal perkawinan campuran dapat mempertahankan kewarganegaraannya. Tetapi, UU ini bersifat
permisif kepada laki-laki maupun perempuan Indonesia untuk melepaskan
kewarganegaraannya dalam perkawinan campuran apabila hukum di Negara WNA tersebut
menentukan demikian. UU juga memperkenankan anak yang lahir dari perkawinan campuran
untuk memiliki dua kewarganegaraan. Demikian pula status kewarganegaraan anak dalam hal
putusnya perkawinan campuran. Namun, di situ berlaku prinsip kewarganegaraan ganda
terbatas.
Contoh kasus ;
Minggu, 18 Maret 2018 19:47 WIB
Status Kewarganegaraan Anak-Anak TKI di Malaysia Jadi Sorotan
Konsul Jenderal Indonesia di Kuching, Jahar Gultom, sedang memberikan keterangan media
mengenai perkembangan masalah-masalah TKI dan hubungan bilateral Indonesia-Malaysia,
Jumat, 16 Maret 2018 di Miri, Sarawak, Malaysia. TEMPO/Suci Sekarwati
TEMPO.CO, Jakarta - Pemberian status kewarganegaraan anak-anak TKI di Malaysia menjadi
prioritas pemerintah Indonesia. Kantor perwakilan Indonesia di Malaysia siap bekerja sama
dengan Kementerian Dalam Negeri Indonesia untuk menerbitkan akte lahir anak-anak TKI di
Malaysia.
"Yang penting buat kami, anak-anak mendapatkan akses pendidikan dan dokumen menyangkut
status kewarganegaraan mereka," kata Jahar Gultom, Konsul Jenderal Indonesia di Kuching
kepada Tempo, Jumat, 16 Maret 2018 di Miri, Sarawak, Malaysia.
Murid-murid menyanyikan lagu Indonesia Raya di hadapan Duta Besar RI untuk Malaysia,
Rusdi Kirana. Indonesia menargetkan pembukaan 50 Community Learning Center untuk
memfasilitasi pendidikan anak-anak TKI di perkebunan kelapa sawit, Sarawak, Malaysia, 16
Maret 2018. TEMPO/Suci Sekarwati

22
Menurut Jahar, aturan pemerintah daerah Sarawak tidak membolehkan pekerja asing menikah
di Malaysia. Akan tetapi faktanya, banyak yang menikah dan punya anak, termasuk para TKI.
Untuk itu, harus dilakukan pendekatan kemanusiaan supaya anak-anak mereka mempunyai
status.
Untuk paspor anak-anak TKI dan fasilitas pendidikan dasar, sudah diberikan. Akan tetapi,
untuk menerbitkan akte lahir, kantor perwakilan Indonesia di Malaysia harus bekerja sama
dengan Kementerian Dalam Negeri Indonesia.
Terkait dokumen kewarganegaraan, Konsulat Jenderal Indonesia di Sarawak terhitung sejak
Januari 2018 telah menerbitkan 1.000 paspor.23
Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya
memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang
berbeda. Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti
kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru anak akan
memiliki dua kewarganegaraan. Menarik untuk dikaji karena dengan kewarganegaraan ganda
tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum.
Dalam ketentuan UU kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa
menjadi warganegara Indonesia dan bisa menjadi warganegara asing :
1. Menjadi warganegara Indonesia
Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga negara asing dengan
pria warganegara Indonesia (pasal 1 huruf b UU No.62 Tahun 1958), maka kewarganegaraan
anak mengikuti ayahnya, kalaupun Ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, si anak
terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesianya.24
Bila suami meninggal dunia dan
anak anak masih dibawah umur tidak jelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anak anak nya
yang menjadi WNI di Indonesia. Bila suami (yang berstatus pegawai negeri)meningggal tidak
jelas apakah istri (WNA) dapat memperoleh pensiun suami.25
23
Dunia.tempo.com
24
Lihat pasal 15 ayat (2) dan 16 (1) UU No.62 Tahun 1958
25
Mixed Couple Indonesia, op.cit.

23
2. Menjadi warganegara asing
Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warganegara Indonesia
dengan warganegara asing. Anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai warga negara asing
sehingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar Ayahnya, dan dibuatkan kartu Izin
Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak
murah. Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anaknya, walaupun
pada pasal 3 UU No.62 tahun 1958 dimungkinkan bagi seorang ibu WNI yang bercerai untuk
memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada
dibawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan.
Masih terkait dengan kewarganegaraan anak, dalam UU No.62 Tahun 1958, hilangnya
kewarganegaraan ayah juga mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak-anaknya yang
memiliki hubungan hukum dengannya dan belum dewasa (belum berusia 18 tahun atau belum
menikah). Hilangnya kewarganegaraan ibu, juga mengakibatkan kewarganegaraan anak yang
belum dewasa (belum berusia 18 tahun/ belum menikah) menjadi hilang (apabila anak
tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. 26
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Memiliki kewarganegaraan berarti seseorang itu memiliki identitas atau status dalam
lingkup nasional. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas
kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan.
Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dengan dua asas yaitu asas
ius soli dan ius sanguinis. Undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia
atau undang-undang sebagai pelaksana dari Pasal 26 UUD 1945 yang berlaku sekarang ini
adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
yang diundangkan pada 1 Agustus 2006.
26
Pasal 15 UU No.62 Tahun 1958.

24
Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau Islamic State of Iraq and Levant (ISIL) dalam
bahasa Indonesia mereka disebut Negara Islam Iraq dan Suriah (NIIS), merupakan sebuah
organisasi yang berasaskan Islam. Sekarang berubah menjadi Islamic State (IS) atau Negara
Islam. Ideologi yang dianut oleh ISIS adalah kekerasan, sehingga dikhawatirkan paham yang
disebarkan oleh kelompok ISIS akan menjadi ancaman dan merusak sendi-sendi persatuan dan
kesatuan bangsa Indonesia dan dengan tegas ditolak oleh pemerintah. Pada beberapa tahun
terakhir hampir semua negara-negara di dunia memerangi ISIS (Islamic State of Iraq and
Syria), sesuai dengan United Nations Security Council Resolution 2249 yang dikeluarkan pada
20 November 2015 mengenai resolusi pada setiap anggota PBB untuk meningkatkan upaya
untuk melawan ISIS.
Suatu perkawinan campuran selain membawa akibat hukum bagi istri, juga akan
membawa akibat hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran. Mengenai
status anak dalam perkawinan campuran dapat kita lihat ketentuan dalam Pasal 62 UU No.1
tahun 1974 yang menentukan: “Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai
dengan Pasal 59 ayat (1) undang-undang ini”. Sedangkan Pasal 59 ayat (1) menentukan:
“kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan
menentukan hukum yang berlaku baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata”.
DAFTAR PUSTAKA
1. Ilmu Negara : Buku Panduan Mahasiswa, Max Boli Sabon, S.H., Jakarta :PT. Gramedia
Utama, 1994.
2. Etika Kewarganegaraan, Dr. Apeles Lexi Lonto, M. Si., Theodorus Pangalila, S. Fils., M.
Pd., Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2016.
3. Jimly Asshididiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
(ebook, diakses pada tanggal 17-02-2020)
4. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2014.
5. Muhammad Reno, ISIS Kebiadaban Konspirasi Global, Bandung: Noura Books, 2014.
6. Assad, Muhammad Haidar, ISIS Organisasi Teroris paling mengerikan abad ini,
Jakarta Selatan : Zahira, 2014. (Ebook diakses pada tanggal 17-02-2020)

25
7. Michael Weiss, Hassan Hassan, ISIS : The Inside Story, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.
8. Drs. Wahid Abdul, SH., MA., dkk, Kejahatan Terorisme : Perspektif Agama, HAM, dan
Hukum, Bandung : PT Refika Aditama, 2004.
9. Terorisme, Perang Global, Masa Depan Demokrasi, Depok : Matapena, 2004. (ebook diakses
pada tanggal 17-02-2020)
10. Dr. Winarno, S.Pd., M.Si.PARADIGMA BARU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi.(Jakarta: PT Bumi Aksara,2018)
11. Paul Sudiyono, SH., M.Hum.Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan
Tinggi.(Yogyakarta: Thema Publishing,2017)
12. Drs. Bambang Suteng S., M.Si dkk.Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas X.(Jakarta:
Penerbit Erlangga,2006)
Jurnal Ilmiah
1. Mashdar Hilmy, Genealogi dan Pengaruh Ideologi Jihadisme Negara Islam Iraq dan Suriah
(NIIS) di Indonesia (Teosofi, Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Volume 04 No. 02 Desember
2014, diterbitkan Prodi Filsafat Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel
Surabaya).
2. I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra dan I Ketut Sudiarta, STATUS
KEWARGANEGARAAN INDONESIA BAGI PENDUKUNG ISIS (ISLAMIC STATE OF
IRAQ AND SYRIA),Bagian Hukum Penyelenggara Negara Fakultas Hukum Universitas
Udayana. (Diakses pada tanggal 16-02-2020)
3. ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id (Diakses pada tanggal 16-02-2020)
4. I Wayan Parsa dan Nathania Agatha Lukman, Hak Atas Kewarganegaraan bagi Keluarga
Militan Isis, Program Kekhususan Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas
Udayana. (Diakses pada tanggal 16-02-2020)

PPKN "Problematika kewarganegaraan"

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie PPKN "Problematika kewarganegaraan"

Ähnlich wie PPKN "Problematika kewarganegaraan" (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

PPKN "Problematika kewarganegaraan"