Berdemokrasi sebenarnya

1. Demokrasi – Pengertian, Macam, Prinsip, Ciri, Sejarah Dan
Contohnya - Hasil Penelitian menyatakan “mungkin untuk pertama
kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling
baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang
di perjuangan oleh para pendukungnya yang berpengaruh” (UNISCO
1949).
Demokrasi berasal dari kata “ demos ” yang berarti rakyat dan
“ kratos ” yang artinya kekuasaan atau kekuatan yang apabila
digabung membentuk kata “ Demokratia ” yang merupakan bahasa
Yunani memiliki arti “ kekuasaan rakyat ”. Demokrasi didalamnya
mencakup berbagai lini diantaranya : ekonomi, kondisi sosial dan
budaya yang memungkinkan dalam prosesnya terjadi praktik
kebebasan politik. Adapun prinsip-prinsip yang terkandung didalam
pemerintahan demokrasi antara lain sebagai berikut :
Tensilab

3.  Dalam persamaan yang terjalin setiap masyarakat sehingga
memiliki kesetaraan didalam praktik politik.
 Keterlibatan masyarakat dalam urusan politik.
 Kebebasan masyarkat.
Pengertian Demokrasi
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan
suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat
(kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh
pemerintah negara tersebut.
Demokrasi itu berasal dari kata latin yang secara harfiah berarti
Kekuasaan Untuk Rakyat. Atau oleh pendukungnya disebutkan
sebagai: Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat. Setiap orang,
siapa pun dia, memiliki satu suara yang sama nilainya. Jadi, dalam
demokrasi, yang dipresentasikan dalam bentuk Pemilihan Umum,
suara seorang pelacur, suara seorang perampok, suara seorang
penzina, suara seorang pembunuh, suara seorang munafik, dan suara
seorang musuh Allah itu dianggap senilai dan sederajat dengan suara
seorang ustadz yang benar-benar ustadz, atau dianggap sama dan
sederajat dengan suara orang yang sungguh-sungguh
memperjuangkan Islam.
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi
ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif)
untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas
(independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain.
Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini
diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan
saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

4. Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli
 Dardji Darmodihardjo,S.H.
Demokrasi pancasila adalah Paham demokrasi yang bersumber pada
kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang
perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan seperti dalam
pembukaan UUD 1945.
 dr. Drs. Notonagoro,S.H.
Demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang
berketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil
dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 Menurut Internasional Commision of Jurits
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyar dimana
kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan di jalankan langsung oleh
mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem
pemilihan yang bebas. Jadi, yang di utamakan dalam pemerintahan
demokrasi adalah rakyat.

5.  Menurut Lincoln
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat (government of the people, by the people, and for the people).
 Menurut C.F Strong
Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari
masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang
menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan
tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.
 Menurut Charles Costello
Demokrasi merupakan sistem sosial dan politik pemerintahan diri
dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi dengan
hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga
negara.
 Menurut Hans Kelsen
Demokrasi merupakan pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat.
Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang
terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan
kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan
kekuasaan negara.
 Menurut Merriem
Demokrasi merupakan sebagai pemerintahan oleh rakyat, khususnya,
oleh mayoritas, pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada
rakyat dan dilakukan oleh mereka baik secara langsung atau tidak
langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan
dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara
periodik, rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas
politik, tiadanya distingsi kelas atau perivelese berdasarkan keturunan
atau kesewenang-wenangan.
 Menurut Sidney Hook
Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana
keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau

6. tidak didasarkan dari kesepakatan mayoritas yang diberikan secara
bebas dari rakyat dewasa.
 Menurut John L. Esposito
Demokrasi merupakan kekuasaan dari dan untuk rakyat, oleh
karenanya semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif
maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Selain itu tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan
yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
 Menurut Hannry B. Mayo
Demokrasi merupakan kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar
mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat
dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan dari prinsip kesamaan
politik dan diselenggarakan dalam suasana dimana terjadi kebebasan
politik.
 Menurut Samuel Huntington
Demokrasi merupakan para pembuat keputusan kolektif yang paling
kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang
adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas
bersaing untuk memperoleh suara dan hamir seluruh penduduk
dewasa dapat diberikan suara.
Landasan-Landasan Demokrasi
Pembukaan UUD 1945
1. Alinea pertama

7. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa.
1. Alinea kedua
Mengantarkan rakyat Indonesia kepintu gerbang kemerdekaan
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
1. Alinea ketiga
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh
keinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaaan yang bebas.
1. Alinea keempat
Melindungi segenap bangsa.
Batang Tubuh UUD 1945
1. Pasal 1 ayat 2
Kedaulatan adalah ditangan rakyat.
1. Pasal 2
Majelis Permusyawaratan Rakyat.
1. Pasal 6
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
1. Pasal 24 dan Pasal 25
Peradilan yang merdeka.
1. Pasal 27 ayat 1
Persamaan kedudukan di dalam hukum.
1. Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

8. Lain-lain
1. Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi
2. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
Sejarah Dan Perkembangan Demokrasi
Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di
Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap
sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan
hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah
sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak
abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di
banyak negara.
Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti
rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat
diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal
sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang
ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini
disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.
Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian
kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan
prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari
rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat.
Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk
diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan
pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk

9. membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan
absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap
hak-hak asasi manusia.
Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain,
misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan
sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa
mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk
rakyat.
Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel
(accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan
akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu
secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan
lembaga negara tersebut.
Prinsip-Prinsip Demokrasi
Berdasarkan uraian sebelumnya dapat di simpulkan bahwa setiap
Negara yang demokrasi memiliki kecendrungan yang sama dalam hal
prinsip-prinsip yang dianut. Beberapa prinsip demokrasi yang berlaku
secara universal, antara lain:
 Keterlibatan warga Negara dalam penbuatan keputusan politik
ada dua pendekatan tentang keterlibatan warga Negara yaitu
teori elitis dan partisipatori ;
1. Pendekatan elitis adalah pembuatan kebijakan umum namun
menuntut adanya kualitas tanggapan pihak penguasa dan kaum
elit, hal ini dapat kita lihat pada demokrasi perwakilan.
2. Pendekatan partisipatori adalh pembuatan kebijakan umum
yang menuntut adanya keterlibetan yang lebih tinggi.
 Persamaan diantara warga Negara

10. Tingkat persamaan yang ditunjukan biasanya yaitu dibidang; politik,
hokum, kesempatan, ekonomi, social dan hak.
 Kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh
warga Negara
 Supremasi Hukum
Penghormatan terhadap hokum harus dikedepankan baik oleh
penguasa maupun rakyat, tidak terdapat kesewenang – wenangan
yang biasa dilakukan atas nama hokum, karena itu pemerintahan
harus didasari oleh hokum yang berpihak pada keadilan.
 Pemilu berkala
Pemilihan umum, selain mekanisme sebagai menentukan komposisi
pemerintahan secara periodic, sesungguhnya merupakan sarana
utama bagi par tisipasi politik individu yang hidup dalam masyarakat
yang luas, kompleks dan modern.
Hakikat Demokrasi
Kata demokrasi dapat ditintau dari dua pengertian yaitu :
1. Pengertian secara bahasa atau etimologis
2. Pengertian secara istilah atau terminologis
Pengertian Etimologis Demokrasi
Dari sudut bahasa (etimologis), demokrasi berasal dari bahasa Yunani
yaitu demos yang berarti rakyat dan cratos atau cratein yang berarti
pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara
bahasa demis-cratein atau demos-cratos berarti pemerintahan rakyat
atau kekuasaan rakyat.
Alasan demokrasi sulit dilaksanakan sebagai berikut :
1. Tidak ada tempat yang menampung seluruh warga yang
jumlahnya cukup banyak.

11. 2. Untuk melaksanakan musyawarah dengan baik dengan jumlah
yang banyak sulit di lakukan.
3. Hasil persetujuan secara bulat mufakat sulit tercapai, karena
sulitnya memungut suara dari peserta yang hadir.
4. Masalah yang di hadapi negara semakin kompleks dan rumit
sehingga membutuhkan orang-orang yang secara khusus
berkecimpung dalam penyelesaian masalah tersebut.
Maka untuk menghindari kesulitan seperti di atas dan agar rakyat
tetap memegang kedaulatan tertinggi, di bentuklah badan perwakilan
rakyat. Badan inilah yang menjalankan demokrasi. Namun pada
prinsipnya rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi
sehingga mulailah dikenal “demokrasi tidak langsung” atau
“demokrasi perwakilan”.
Jadi, Demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat ada dua
macam yaitu :
 Demokrasi langsung
Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertkan
seriap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan
kebijaksanaan umum dan undang-undang.
 Demokrasi tidak langsung
Demokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang
dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Untuk negara-negara
moderen penerapan demokrasi tidak langsung dilakulakan karena
berbagai alasan, antara lain :
1. Penduduk yang selalu bertambah sehingga pelaksanaan
musyawarah pada suatu tempat tidak dimungkinkan.
2. Masalah yang di hadapi semakin kompleks karena kebutuhan
dan tantangan hidup semakin banyak.
Setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri didalam
menyurus kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup di
serahkan pada orang yang berminat dan memiliki keahlian dibidang
pemerintahan negara.

12. Pengertian Terminologis Demokrasi
Berikut ini beberapa definisi tentang demokrasi :
Menurut Harris Soche
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan
pemerintahan itu melekat pada diri rakyat diri orang banyak dan
merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk menagtur,
mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan
pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.
Menurut Hennry B. Mayo
Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukan bahwa
kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh
wakil-wakil yang secara diawasi secara efektif oleh rakyat dalam
pemiliha-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan
diselenggarakan dalam suasana terjainnya kebebasan politik.
Menurut International Commission for Jurist
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk
membuat keputusan-keputusan politik diselenggarankan oleh warga
negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang
bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan
yang bebas.
Menurut C.F Strong
Suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa
dari masyarakat politik ikut serta dalam atas dasar sistem perwakilan
yang menjamin bahwa pemerintah akhirna mempertanggung
jawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.

13. Menerut Samuel Huntington
Sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan
kolektif yang paling kuat dalam sistem itu di pilih melaui pemilihan
umum yang adil, jujur, dan berkala dan didalam sistem itu para calon
bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua
penduduk dewasa berhak memberikan suara.
Demokrasi Sebagai Bentuk Pemerintahan
Secara klasik, pebagian bentuk pemerintahan menurut Plato,
dibedakam menjadi :
1. Monarki, yaitu suatu bentuk pemerintaham yang dipegang oleh
seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijadikan utuk
kepentingan rakyat banyak.
2. Tirani, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang di pegang oleh
seseorang sebagai pemimpin tertimggi dan di jadikan utuk
kepentingan pritar.
3. Aristokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yank dipegang
oleh sekelompok orang yank memimpin dan dijadikan untuk
kepentingan rakyat banyak.
4. Oligarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yank dipegang oleh
sekelompok dan dijadikan untuk kelompok itu sendiri.
5. Demokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yank dipegang
oleh rayat dan dijalankan untuk kepentigan rakyat banyak.
6. Mobokrasi/Okhlokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang di
pegang oleh rakyat tetapi rakyat yang tidak tahu apa-apa, rakyat
yang tidal berpendidikan, dan rakyat yang tidak paham tentang
pemerintahan, yank akhirnya pemerimtahan yang dijalankan
tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak.
Bentuk pemerinthan monarki, aristokrasi, dan demokrasi dikatakan
sebagai bentuk pemerintahan yang baik, sedangkan bentuk tirani,
origarfi dan mobograsi adalah bentuk yang buruk dari pemerinthan.
Adapun bentuk pemerinthan yang di anut atau diterima adalah bentuk
perinthan moderen menurut Nicollo Machiavelli :

14.  Monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan.
Pemimpin negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar atau
sultan.
 Republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh
seorang presiden atau perdana menteri
Demokrasi Sebagai Sistem Politik
Beberapa ahli telah mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik :
1. Hendry B. Mayor, menyatakan demokrasi sebagai sistem politik
merupakan suatu sistem yang menunjukan bahwa kebijakan
umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang
diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala
yang didasar kan atas prinsip kesamaan politik dan
diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
2. Samuel Huntington, menyatakan bahwa sistem politik sebagai
demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling
kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan yang adil, jujur,
dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing
untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa
berhak memberikan suara.
Sistem poitik dewasa ini dibedakan menjadi dua (Huntington, 2001),
yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik nondemokrasi.
Termasuk sistem politik nondemokrasi adalah sistem politik otoriter,
totaliter, sistem diktator, rezim militer, rezim satu partai, monarki
absolut, dan sistem komunis. Sistem politik (pemerintahan) demokrasi
adalah sistem pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan
prinsip-prinsip demokrasi.
Sukarna dalam buku Demokrasi vs Kediktaktoran (1981)
mengemukakan prinsip-prinsip dari sistem poltik demokrasi, sebagai
berikut :
 Pebagian kekuasana; kekuasanan esekutif, legislatid dan
yudikatif
 Pemerintahan konstitusional
 Pemerintahan berdasarkan hukum (Rule of Low)
 Pemerintahan mayoritas

15.  Pemerintahan dengan diskusi
 Pemerintahn umum yang bebas
 Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan
fungsinya
 Menejemen yang terbuka
 Pers yang bebas
 Pengakuan terhadap hak-hak minoritas
 Perlindungan terhadap hak azazi manusia
 Peradilan yang bebas dan tidak memihak
 Pengawasan terhadap administrasi negara
 Mekanisme politik yang beruba anatar kehidupan politik
masyarakat dengan kehidupan plolitik pemerintahan
 Kebijakan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik
tanpa paksaan dari lembaga manapun
 Penempatan pejabat pemerintahan dengan merit
sistem bukan poll sistem
 Penyelesaain secara damai buka dengan kompromi
 Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas
tertentu
 Konstitui/UUD yang demokratis
 Prinsip persetujuan
Prinsip Nondemokrasi
Prinsip nondemokrasi yaitu sebagai berikut :
 pemusatan kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan
esekutif dan kekuasaan yudikatif menjadi satu.
 Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusi yang sifatnya yang
konstisional, tetapi pemerintahan dijalankan berdasarkan
kekuasaan.
 Rule of Power atau prinsip negara kekuasaan yang ditandai
dengan supremasi kekuasaan dan ketidak samaan didepan
hukum.
 Pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah,
tetapi melalui dekrit.
 Pemilihan umum yang tidak demokratis.

16.  Terdapat satu partai politik, yaitu partai pemerintah atau ada
beberapa partai, tapi ada sebuah partai yang memonopoli
kekuasaan.
 Manegeman dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak
bertanggung jawab.
 Menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara.
 Tidak adanya kebebasan berdapat, berbicara dan kebebasan
pers.
 Tidak ada perlindungan terhadap hak azazi manusia, bahkan
sering terjadi pelanggaran atas hak azazi manusia.
 Badan peradilan yang tidak bebas dan bisa di interfensi oleh
penguasa.
 Tidak ada kontrol atau pengendalian terhadap administrasi dan
birokrasi.
 Mekanisme dalam kehidupan politik dan sosial tidak dapat
berubah dan bersifat sama.
 Penyelesaian pemecahan atau perbedaan dengan cara
kekerasan dan penggunaan paksaan.
 Tidak ada jaminan terhadap hak-hak dan kebebsan indufidu
dalam batas tertentu.
 Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin.
Demokrasi Sebagai Sikap Hidup
Perkembangan baru menunjukkan bahwa demokrasi tidak dipahami
sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi demokrasi
dipahami sebagai sikap hidup atau pandangan hidup demokratis.
Demokrasi membutuhkan usaha nyata dari setiap warga maupun
penyelenggara negara untuk berprilaku sedemikian rupa sehingga
mendukung pemerintahan atau sistem politik demokrasi. Perilaku
yang mendukung tersebut tentu saja merupakan perilaku yang
demokratis.
Demokratisasi

17. Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip
demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah
terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokratis.
Demokratisasi melalui beberapa tahapan, yaitu :
1. Tahapan pertama adalah pergantian dari penguasa
nondemokratis kepenguasa demokrasi.
2. Tahapan kedua adalah pembentukan lembaga-lembaga dan
tertip politik demokrasi.
3. Tahapan ketiga adalah konsolidasi demokrasi.
4. Tahapan keempat adalah praktik demokrasi sebagai budaya
politik bernegara.
Samuel Huntington (2001), menyatakan bahwa proses demokratisasi
melalui tiga tahapan, yaitu pengakhiran rezim nondemokratis,
pengukuran rezim demokratis, dan pengkonsolidasian sistem yang
demokratis. Setiap warga negara menginginkan tegaknya
demokrasidi negaranya. Nilai atau kultur demokrasi penting untuk
tegaknya demokrasi di suatu negara.
Nilai (Kultur) Demokrasi
Henry B. Mayo dalam Mirriam Budiardjo (1990)
menyebutkan adanya delapan nilai demokrasi, yaitu :
1. Menyelesaikan pertikain-pertikain secara damai dan sukarela
2. menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam sustu
masyarakat yang selalu berubah
3. pergantian penguasa dengan teratur
4. penggunaan paksaan sesedikit mungkin
5. pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman
6. menegakkan keadilan
7. memajukan ilmu pengetahuan
8. pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan

18. Zamroni (2001) menyebutkan adanya kultur nilai demokrasi antara
lain :
1. toleransi
2. kebebasan mengemukakan pendapat
3. menghormati perbedaan pendapat
4. memahami keanekaragaman dalam masyarakat
5. terbuka dan komunikasi
6. menjunjung nilai dan martabat kemanusian
7. percaya diri
8. tidak menggantungkan pada orang lain
9. saling menghargai
10. mampu mengekang diri
11. kebersamaan
12. keseimbangan
Nurcholis Madjid dalam Tim ICCE UIN Jakarta (2003) menyatakan
adanya tujuh norma atau pandangan hidup demokratis, sebagai
berikut :
1. Kesadaran akan pluralisme
2. Prinsip musyawarah
3. Adanya pertimbangan moral
4. Permufakatan yang jujur dan adil
5. Pemenuhan segi-segi ekonomi
6. Kerjasama antarwarga
7. Pandangan hidup demokrasi sebagai undsur yang menyatu
dengan sistem pendidikan
Pendapat bahwa demokrasi sudah merupakan pola kehidupan, antara
lain sebagai berikut.
1. John Dewey dalam Zamroni (2001), demokrasi adalah
pandangan hidup yang mencerminkan dari perlunya partisipasi
dari warga negara dalam pembentukan nilai-nilai yang
mengatur kehidupan bersama.
2. Padmo Wahyono dalam Alfiah dan Oetojo Usman (1990),
demokrasi adalah pola kehidupan berkelompok yang sesuai
dengan keinginan dan pandangan hidup orang-orang yang
berkelompok.

19. 3. Tim ICCE UIN Jakarta (2003), demokrasi sebagai way of
life (pandangan hidup) dalam seluk-beluk sendi kehidupan
bernegara, baik oleh rakyat (masyarakat) maupun pemerintah.
Lembaga (Struktur) Demokrasi
Menurut Mirriam Budiardjo (1997), untuk melaksanakan nilai-nilai
demokrasi perlu diselenggarakan lembaga-lembaga, antara lain
sebagai berikut.
1. Pemerintahan yang bertanggung jawab
2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan dan
kepentingan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilihan
umum yang bebas dan rahasia. Dewan ini melakukan
pengawasan terhadap pemerintah.
3. Suatu organisasi politik yang mencakup lebih dari satu partai
(sistem dwipartai, multipartai). Partai menyelenggarakan
hubungan yang kontinu dengan masyarakat.
4. Pers dan meda massa yang bebas untuk menyatakan
pendapat.
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi
manusia dan mempertahan kan keadilan.
Dengan demikian untuk behasilnya demokrasi dalam suatu negara,
terdapat dua hal penting sebagai berikut.
 tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi yang menjadi
sikap dan pola hidup masyarakat dana penyelenggara negara
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 Terbentuk dan berjalannya lembaga-lembaga demokrasi dalam
sistem politik dan pemerintahan.
Suatu negara dikatakan negara demokrsi apabila memenuhi dua
kriteria , yaitu :
1. Pemerintahan demokrasi yang berwujud pada adanya institusi
(struktur) demokrasi
2. Masyarakat demokrasi yang berwujud pada adanya budaya
(kultur) demokrasi

20. Ciri Demokratisasi
Demokratisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. (maswadi Rauf, 1997)
1. Berlangsung secara evolusioner
2. Proses perubahan secara persuasif bukan koersif
Macam-Macam Demokrasi
Demokrasi yang dipakai oleh beberapa negara, berbeda-beda
macamnya berikut ini beberapa macam-macam demokrasi :
Demokrasi Dilihat Dari Penyaluran Kehendak Rakyat
 Demokrasi langsung ialah demokrasi yang secara langsung
melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan.
 Demokrasi tidak langsung ialah demokrasi yang tidak secara
langsung melibatkan rakyat yaitu dengan menggunakan
wakil-wakil yang telah dipercaya untuk menjadi perantara
seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan.
Demokrasi Dilihat Dari Fokus Perhatiannya
 Demokrasi Formal merupakan demokrasi yang berfokus di
bidang politik.
 Demokrasi material merupakan demokrasi yang berfokus di
bidang ekonomi.
 Demokrasi gabungan merupakan gabungan antara demokrasi
material dan demokrasi formal.
Demokrasi Dilihat Dari Prinsip Ideologi

21.  Demokrasi Liberal merupakan demokrasi berdasarkan hak
individu.
 Demokrasu Komunis merupakan demokrasi berdasarkan hak
pemerintah.
 Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi berdasarkan
ideology Indonesia.
Ciri-Ciri Demokrasi
Adapun untuk ciri-ciri demokrasi antara lain :
 Ciri Konstitusional merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan
dengan kehendak, kepentingan maupun kekuasaan rakyat yang
ditegaskan kedalam konstitusi maupun undang-undang yang
berlaku di negara tersebut.
 Ciri Perwakilan merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan
dengan kedaulatan rakyat yang diwakilkan oleh sejumlah orang
yang telah oleh rakyat itu sendiri.
 Ciri Pemilihan Umum merupakan ciri-ciri demokrasi dengan
kegiatan politik untuk memilih pihak dalam pemerintahan.
 Ciri Kepartaian merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan
dengan partai yang menjadi sarana atau media sebagai-bagian
dalam pelaksanaan sistem demokrasi.
 Ciri Kekuasaan merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan
dengan adanya pembagian kekuasaan dan pemisahan
kekuasaan.
 Ciri Tanggung Jawab merupakan ciri-ciri demokrasi yang
berkaitan dengan tanggung jawab dari pihak yang telah terpilih.
Demokrasi Di Indonesia
Demokrasi Desa
Menurut Mohammad Hatta dalam Padma Wahyono (1990),
desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya
dengan pemilihan kepala desa dan adanya rembug desa. Itulah yang
disebut “demokrasi asli”.

22. Demokrasi desa memiliki lima unsur atau anasir, yaitu :
1. rapat
2. mufakat
3. gotong-royong
4. hak mengadakan proses bersama
5. hak menyingkirkan dari kekuasaan raja absolut
Demokrasi Indonesia modern menurut Hoh. Hatta harus meliputi tiga
hal, yaitu :
1. demokrasi di bidang politik
2. demokrasi di bidang ekonomi
3. demokrasi di bidang sosial
Demokrasi Pancasila
Sebagai ideologi nasional, pancasila berfungsi sebagai :
1. cita-cita masyarakat yang selanjutnya menjadi pedoman dalam
mebuat dan menilai keputusan politik
2. alat pemersatu masyarakat yang mampu menjadi sumber nilai
bagi produser penyelesaian konflikyang terjadi.
Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila tersebut
adalah sebagai berikut.
1. Kedaulatan Rakyat
2. Republik
3. Negara Berdasarkan atas Hukum
4. Permintaan yang Kontitusional
5. Sistem Perwakilan

23. Demokrasi pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit,
sebagai berikut.
1. Secara luas demokrasi pancasila berarti kedaulatan rakyat yang
didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik,
ekonomi dan sosial.
2. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat
yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakialan.
Perkembangan Demokrasi Indonesia
Lahirnya konsep demokrasi dalam sejarah modern Indonesia dapat
ditelusuri pada sidang-sidang BPUPKI antara bulan Mei sampai Juli
1945. Ada kesamaan pandangan dan konsensus politik dari para
peserta sidang BPUPKI bahwa kenegaraan Indonesia harus
berdasarkan kerakyatan/kedaulatan rakyat atau demokrasi. Cita-cita
atau ide demokrasi ada pada para founding fathers bangsa (Suseno
1997). Para pendiri bangsa bersepakat bahwa negara Indonesia
merdeka haruslah negara demokrasi.
Paradikma kenegaraan Soepomo yang disampaikan tanggal 31 Mei
1945 terkenal dengan ide integralistik bangsa Indonesia. Memurut
Soepomo, politik pembangunan negara harus sesuai dengan struktur
solial masyarakat Indonesia. Bentuk negara harus mengungkap
semangat kebatinan bangsa Indonesia yaitu hasrat rakyat akan
persatuan. (Suseno, 1997).
Pandangan Hatta mengenai demokrasi dapat kita pada tulisannya di
tahun 1932 dengan judul demokrasi kita. Hatta setuju dengan
demokrasi yang dikatakannya dengan istilah kerakyatan. Hatta
menggap dan percaya bahwa demokrasi/kerakyatan dan kebangsaan
sangat cocok untuk keperluam pergerakan Indonesia di masa datang
(Hatta 1953).

24. Menurut Mirriam Budiarjo mas Orde Baru dapat dibagi dalam tiga
masa yaitu sebagai berikut.
1. Masa Republik I, yang dinamakan masa demokrasi palementer.
2. Masa Republik II, yang masa demokrasi terpimpin.
3. Masa Republik III, yang masa demokrasi Pancasila yang
menonjolkan sistem presidensiil.
Afan Gaffa (1990) membagi alur periodisasi demokrasi Indonesia
terdiri atsa :
1. Periode masa revolusi kemerdekaan
2. Periode masa demokrasi palementer (representative
democacy)
3. Periode masa demokrasi terpimpin (guided democracy)
4. Periode pemerintahan Orde Baru (Pancasila democracy)
Pelaksanaan demokrasi di indonesia dapat pula dibagi ke
dalam periode berikut.
 Pelaksanaan Demokrasi Masa Revolusi tahun 1945 sampai
1950
 Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Lama yang terdiri :
1. Masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959
2. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 samapai 1965
 Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Baru tahun 1966 samapi
1998
 Pelaksanaan Demokrasi Masa Transisi tahun 1998 sampai
1999
 Pelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi tahun 1999 sampai
sekarang.
Contoh Demokrasi
Presiden: Hapus 5 penyakit penghambat investasi
BOGOR: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pejabat di
tingkat pusat dan daerah agar menghapus lima penyakit yang
menghambat program pembangunan dan investasi di Indonesia.

25. Menurut dia, dalam evaluasi selama 6 tahun dirinya memimpin
pemerintahan, ditemukan ada lima macam penyakit yang terjadi di
daerah dan pusat yang menyebabkan pembangunan tidak berhasil.
Dia mengungkapkan lima penyakit itu yang pertama adalah
kelambanan birokrasi, utamanya di pusat dalam merespons rencana
program pembangunan. Dalam hal ini, tuturnya, sering terjadi stagnasi
program pembangunan di kementerian karena tidak mengalirnya
kebijakan di tingkat menteri hingga level pejabat eselon karena
adanya perbedaan pandangan.
Kedua, terhambatnya program pembangunan atau investasi di daerah
karena faktor kepentingan kelompok dan pribadi pejabat. “[Oleh]
karena ada kepetingan sendiri tidak memperlancar dan cenderung
menghambat. Saya berikan contoh ada dua kabupaten, satu
kabupaten satu kota. Ada rencana [investasi] yang bagus sekali.
Semua setuju, gubernur setuju, tapi terhambat karena sang bupati
dan sang walikota tidak setuju,” katanya dalam rapat kerja soal
Percepatan dan Perluasan Program Pembangunan Ekonomi
Indonesia di Istana Bogor, hari ini.
Dia menambahkan kalau bupati menolak dengan alasan yang jelas
tidak menjadi soal, tapi nyatanya karena tidak mendapatkan proyek,
sehingga jelas itu suatu kesalahan. “Nah, yang begini ini tidak boleh.
Investasi US$100 miliar, US$200 miliar, US$300 miliar itu mencarinya
susah payah. terpaksa saya ‘turun gunung’ untuk menggandeng
supaya investasi mengalir ke daerah.”
Penyakit ketiga, investor ingkar janji atau gagal memenuhi komitmen
investasi setelah mendapatkan hak secara khusus. Presiden memberi
contoh kegagalan proyek investasi di bidang jalan tol dan perkebunan,
tapi hak investasi tidak bisa dilepas sehingga peluang investasinya
menjadi tersandera. “Tidak dijalankan. Terkunci, rakyat tidak dapat
apa-apa dan daerah tidak dapat apa-apa. Rencana meleset. Ini juga
penyakit.”

26. Keempat, sikap pejabat yang sudah tahu ada regulasi menghambat
dan bisa perbaiki tapi tidak segera diperbaiki. Kondisi seperti itu,
lanjutnya, mungkin terjadi di tingkat kementerian atau di daerah
sehingga sangat mengganggu kegiatan pembangunan dan investasi.
Kelima, munculnya intrik kepentingan atau proses politik yang tidak
sehat di tingkat pusat dan daerah. “Demokrasi membawa amanah.
Politik harus menjadi solusi dan tidak boleh politik diartikan untuk
kepentingan-kepentingan sempit yang mengunci segalanya.” Untuk
itu, Presiden mengingatkan kepada pejabat pusat dan daerah agar
menghapus lima penyakit itu untuk mendukung menggerakkan
program percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional.